ID / EN

‘Segalanya akan baik-baik saja. Everything will be okay.’ 

Tulisan tersebut terpampang di kaos Kyal Sin, atau Angel, seorang remaja perempuan Myanmar, ketika ia tertembak mati di kepala saat berdemo menolak kudeta yang dilakukan oleh oleh kelompok militer.

Kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis di Myanmar kini telah menyebabkan sebuah krisis kemanusiaan. Akses internet diputus, mengisolasi warga Myanmar tanpa koneksi ke luar..

Krisis kemanusiaan semakin membesar di Myanmar. Represi sebagai jalan justifikasi kudeta telah membawa korban yang lebih besar. Laporan pers internasional menyebutkan setidaknya sekitar 54 orang warga sipil dibunuh secara brutal oleh peluru aparat militer di Myanmar, termasuk pejuang demokrasi muda Kyai Sin. 

Jumlah korban tewas  ini kemungkinan besar jauh lebih kecil dari angka sebenarnya. Selain itu laporan dari kelompok-kelompok akademisi Myanmar juga menyebutkan lebih dari 1500 orang ditahan termasuk para dosen dan aktivis mahasiswa.

Bagi kami, memburuknya situasi di Myanmar tak terlepas dari kegagapan sikap negara-negara ASEAN dalam merespon kudeta militer yang terjadi di depan mata. Alih-alih mengambil sikap moral yang tegas dan serius, sebagian negara ASEAN malah mengemukakan retorika diplomatik. Indonesia dan negara-negara lainnya bertanggung jawab moral untuk mendorong ASEAN mengambil sikap yang lebih tepat dan tegas menyangkut Myanmar.

Kita perlu bersolidaritas bersama di tengah perjuangan generasi muda Myanmar yang saat ini tengah mengambil jalan patriotik untuk mempertahankan demokrasi, kebebasan dan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar. 

Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN harus mengambil sikap tegas untuk menghindarkan krisis kemanusiaan yang berlanjut di Myanmar dengan menekan pemerintah Junta menghentikan represi dan memulihkan demokrasi serta menyerahkan kekuasaan ke pemenang Pemilu. 

Untuk itu, PBB dan  badan-badan kemanusiaaan dunia serta  Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) bertindak untuk menghentikan  kerusakan, kekerasan dan krisis kemanusiaan yang lebih luas.  

Melalui petisi ini, kami hendak mendesak Presiden Jokowi, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, untuk membuat sebuah pernyataan yang mengecam praktik kudeta junta militer yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip HAM. 

Kami juga mendesak Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta Komisi Antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) untuk lebih berani mengambil langkah-langkah serius mendorong upaya-upaya memajukan perlindungan dan penghormatan HAM. 

Mari bersama kami mendukung perjuangan demokratis masyarakat sipil Myanmar dengan menandatangani petisi ini.

Petisi ini diinisiasi oleh KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik), SEPAHAM (Serikat Pengajar HAM Indonesia)