Decision Maker

Yasonna Laoly

  • Menteri Hukum dan HAM

Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., Ph.D, lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI.


Does Yasonna Laoly have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo

Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!

Belum selesai persoalan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang banyak dipersoalkan oleh publik karena lemahnya pertimbangan integritas calon yang dilakukan oleh panitia seleksi, kini para anggota DPR RI pada ujung masa jabatannya justru melakukan langkah yang dapat memundurkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada Rapat Paripurna (5/9/19), secara “diam-diam” DPR bermaksud merevisi kembali UU KPK yang diambil dalam waktu hanya lima menit tanpa dibacakan oleh masing-masing fraksi. RUU revisi UU KPK ini merupakan produk lama (2016) setelah sebelumnya pada tahun tersebut ditunda dan dikeluarkan dalam Prolegnas tahunan sehingga tidak lagi masuk dalam Prolegnas 2017, 2018, dan 2019. Potensi Cacat Hukum Suatu RUU terlebih dahulu harus disepakati untuk ditambahkan dalam Prolegnas tahunan. Pasal 45 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan penyusunan RUU harus dilakukan berdasarkan Prolegnas. Pasal 23 ayat (2) UU No. 12/2011 menyatakan dalam keadaaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, syaratnya untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam. Proses pengusulan RUU KPK saat ini juga dilakukan secara tertutup dalam waktu relative singkat di internal Baleg DPR RI. Oleh karenanya, selain berpotensi melanggar prosedur, pembahasan RUU ini juga tidak melibatkan partisipasi publik secara memadahi untuk upaya pemberantasan korupsi ke depan. Ancaman Materi RUU KPK RUU KPK saat ini berpotensi menimbulkan ancaman yang akan memundurkan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diindikasikan oleh beberapa materi yang termuat, antara lain: 1)      Adanya ketentuan tentang pembentukan Dewan Pengawas bagi KPK oleh DPR atas usulan Presiden. Ketentuan ini berpotensi membatasi ruang gerak KPK karena mengharuskan KPK mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Jalannya proses penegakan hukum akan menjadi berbelit, berpotensi bocor dan berjalan lamban. Cukuplah mekanisme hukum yang ada selama ini sebagai batasan bagi proses penegakan hukum yang di lakukan KPK, seperti adanya Lembaga praperadilan. 2)      Personel penyidik KPK hanya diperbolehkan dari kepolisian, kejaksaan dan penyisik pegawai negeri sipil sehingga tidak memungkinkan untuk adanya penyidik independent dari KPK. Kita tahu bahwa selama ini persoalan pemberantasan korupsi sangat menggantungkan adanya penyidik yang independent dan berintegritas. Oleh karenanya, penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK menjadi penting. 3)      Penuntutan yang harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Secara independent seharusnya penuntutan bisa dilakukan oleh KPK berdasarkan material hasil penyidikan sehingga Bahasa koordinasi ini akan menjadikan proses yang berbelit, lamban dan berpeluang untuk diintervensi.   4)      Hilangnya kriteria penanganan kasus yang meresahkan publik. Pembatasan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi dalam RUU ini dilakukan dengan menghilangkan kewenangan untuk menangani kasus yang meresahkan publik. Hal ini akan menyulitkan dalam penanganan suap bagi KPK dimana saat ini masih marak terjadi. Selain itu, selama ini banyak kasus-kasus yang dikembangkan oleh KPK berdasarkan pengaduan publik. 5)      KPK diperbolehkan menghentikan penyidikan dan penuntutan. Salah satu keistimewaan KPK bahwa kasus yang telah ditangani tidak boleh dihentikan. Penghentian penyidikan dan penuntutan akan membuka peluang untuk adanya intervensi, padahal pengadilan merupakan Lembaga yang tepat untuk menguji kebenaran hasil-hasil penyidikan dan penuntutan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jika memang Presiden Jokowi berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi untuk Indonesia lebih bersih, maka kami meminta agar Presiden menolak usulan revisi tersebut dan tidak mengirimkan surat presiden (Supres) untuk membahas Revisi UU KPK tersebut. Kami! Warga negara yang peduli KPK dan Indonesia lebih bersih!    

henri subagiyo
520,233 supporters
Petitioning Joko Widodo, Lukman Hakim Saifuddin, yasona , Yasonna Laoly, Ummat Islam, Umat Islam

BuBaRKaN BANSER

Seharusnya organisasi besar kepemudaan ormas NU ini berfungsi sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar, pelindung sesama muslim, menyebarkan kebaikan walau berbeda mahzab, menjaga ketauhidan. Disaat umat muslim fokus sibuk dengan membantu korban bencana DONGGALA SIGI PALU LOMBOKBANSER justru sibuk menjaga gereja, membubarkan pengajian, memusuhi ulama, dan hari ini membakar bendera Ar RayahJika apa yang dilakukan saat ini lebih meresahkan sesama muslim dalam berdakwah serta mencoreng kerukunan sesama, alangkah baiknya organisasi Banser dibubarkan saja!Mengacu pada Pasal 59 ayat 3 Perppu no 2/2017 yg sdh disahkan jd UU no 16/2017 (UU Ormas) maka BANSER sudah memenuhi kriteria pembubaran ormas dan tepat publik minta pada pemerintah untuk  DIBUBARKAN ! Bunyi perpu no 2 / 2017 pasal 3:Ormas dilarang: 1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,agama, ras, atau golongan; 2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; 3. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;  4. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bendera tauhid  ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮْﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺭَﺍﻳَﺘُﻪُ ﺳَﻮْﺩَﺍﺀَ ﻭَﻟِﻮَﺍﺅُﻩُ ﺃَﺑْﻴَﺾَ Rayah-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam berwarna hitam, sedangkan benderanya, yaitu Liwa berwarna putih. HR. Thabrani, Hakim dan Ibnu Majah Pada Liwa’ dan Rayah sama-sama tertulis lafzh al-Jalâlah. MEREKA MALAH MEMBAKAR BENDERA ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ  Para sahabat pun mempertahankan ar-Rayah dengan MENGORBANKAN NYAWA agar ar-Rayah itu tidak jatuh. Dalam Perang Uhud, Mush’ab bin Umair mempertahankan ar-Rayah yang ia pegang hingga kedua lengan beliau putus tertebas oleh musuh, namun beliau masih terus mendekap Rayah itu dengan sisa kedua lengannya hingga akhirnya ia SYAHID. Liwa’ dan Rayah Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam merupakan lambang AKIDAH Islam.   Bagaimana mungkin seorang Muslim melecehkan panji Tauhid, padahal kalimat tauhid itulah yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak dari siksa neraka??? Bagaimana mungkin seorang Muslim, yang mengaku menjadi pengikut Nabi Shallallahu alaihi wassalam, yang di akhirat berharap mendapat syafaat beliau, justru MEMBENCI dan MERENDAHKAN panji Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam??? Bagaimana mungkin seorang Muslim yang berdoa agar di akhirat dinaungi di bawah Liwa’ al-Hamdi Rasul Shallallahu alaihi wassalam justru MEMUSUHI panji itu saat di dunia??? Ya Rabb, lindungi kami.. KITA SERUKAN dan KITA MINTA PEMERINTAH BUBARKAN BANSER !

Shilvia Nanda
169,139 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Yasonna Laoly

Cabut Pengurangan Hukuman Pembunuh Jurnalis AA Prabangsa

Presiden Joko Widodo baru saja beri pengurangan hukuman (remisi) ke Nyoman Susrama, yang terbukti membunuh jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa. Pembunuhan itu karena Susrama marah. Prabangsa menulis artikel dugaan korupsi dan penyelewengan yang melibatkan Susrama. Pria yang merupakan keluarga politisi itu perintahkan anak buahnya bawa Prabangsa ke rumahnya, menganiayanya, dan mayatnya dibuang ke laut pada 11 Februari 2009. Jenazah Prabangsa ditemukan lima hari kemudian dalam keadaan mengapung di Teluk Bungsil, Bali.  Pembunuh yang melakukan aksinya dengan terencana dan kejam itu kini dikurangi hukumannya dari seumur hidup jadi 20 tahun. Kami dan para pendukung kebebasan pers mengkritik pemberian remisi itu karena melukai tidak hanya perasaan keluarga, tapi juga komunitas pers Indonesia. Remisi ini adalah kebijakan yang berbahaya dan berdampak buruk bagi pers. Wartawan akan lebih takut menulis berita korupsi atau informasi yang berisi kritik terhadap pejabat publik. Orang juga tidak akan takut melakukan kekerasan serupa terhadap jurnalis di masa depan. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), setidaknya ada 10 kasus pembunuhan terhadap jurnalis sejak 1996 lalu, dan hanya kasus Prabangsa inilah yang otak pelakunya diadili dan divonis cukup adil, yaitu seumur hidup. Karenanya, pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis sama saja dengan sikap tidak mendukung kemerdekaan pers. Untuk itulah AJI butuh dukungan kamu untuk desak Presiden Jokowi mencabut pemberian remisi itu. Agar para pelaku kekerasan terhadap jurnalis akan jera dan kasus semacam ini tak terus berulang di masa depan. Harapannya, ini akan membuat pers Indonesia bisa berfungsi maksimal sebagai kontrol sosial. Salam, Abdul Manan Ketua AJI

Abdul Manan
50,743 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Gloria Natapraja Hamel Sebagai Paskibraka 2016

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Tembusan:1. Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga2. Bapak Menteri Hukum dan HAM Bahwa berdasarkan UU no 12 tahun 2006, pasal 4 huruf d, menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah "anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;" Bahwa berdasarkan UU no 12 tahun 2006, pasal 6 ayat 1, maka "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya." Bahwa berdasarkan UU no 12 tahun 2006, pasal 21 ayat 1, maka "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia." Bahwa yang bersangkutan Gloria Natapraja Hamel telah membuat pernyataan bermaterai yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia disaksikan oleh Ibu yang bersangkutan sebagai wali yang sah. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut kami adalah sah secara hukum bahwa Gloria Natapraja Hamel adalah benar Warga Negara Indonesia. Oleh karena nya, kami memohon agar Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia mengijinkan saudari Gloria Natapraja Hamel menjalankan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Nasional pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-Agustus-2016 di Istana Negara Jakarta. Demikian agar menjadi pertimbangan. Atas waktu dan pertimbangan nya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

Wahyu Yoga Pratama
25,049 supporters
Petitioning Joko Widodo

DUKUNG KAPOLRI BUBARKAN FPI

Begini Jawaban Kapolri Saat Diminta Untuk Bubarkan FPI !Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyebutkan bahwa pembubaran terhadap organisasi masyarakat (ormas) ini tidak bisa dilakukan begitu saja. menurut Tito, harus ada alasan yang kuat termasuk juga legitimasi hukum ataupun legitimasi publik untuk membubarkan sebuah ormas yang dirasa telah meresahkan. Hal itu telah disampaikai oleh Kapolri Tito Karnavian pada saat salah satu peserta kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU ini memberikan pertanyaan menganai alasan Polri yang masih belum juga membubarkan ormas yang dianggap mengancam keutuhan NKRI semisal adalah Front Pembela Islam atau FPI dan jua Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada hari Jumat 25 November 2016 Tito yang berada di Asrama Haji Pondok Gede mengatakan bahwa FPI ini merupakan Ormas. Untuk pembubaran bisa saja dilakukan apabila bertentangan dengan Pancasila dan juga aktif melakukan pelanggaran hukum. Diakui bahwa hingga saat ini Tito sudah menerima banyak laporan atas aksi-aksi anarkis yang pernah dilakukan oleh FPI. Walaupun begitu, polisi tidak bisa  begitu saja melakukan pembubaran terhadap FPI karena hingga saat ini masih belum ada landasan hukum. Sekalipun dalam Pasal 107 b UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara hanya tertulis hukuman ancaman pidana selama 20  tahun penjara. Sehingga untuk memberlakukan aturan itu perlu adanya legitimasi publik.   Tito mengatakan bahwa untuk melakukan legitimasi ini akan memmerlukan dua langkah.  Legitimasi hukum dan juga publik. Legitimasi hukum ini berarti kita akan memperkuat fakta yang telah ada, bukti secara sistematis organisasi ini melakukan pelanggaran sehingga dinilai layak untuk dibubarkan. Lalu juga diperlukan legitimasi publlik karena kadang sudah jelas ada pelanggaran hukum tapi publik tidak menghendakinya. Tito menegaskan bahwa perlu sikap yang tegas dari pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap ormas-ormas yang dianggap mengancam NKRI. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara duduk bersama untuk menentukan sikap dan menyamakan pemahaman pembubaran terhadap ormas tersebut. Mari Kita Satukan Suara Dukung Kapolri supaya bisa segera mengenyahkan Ormas Perusuh ini dari Bumi Pertiwi... Salam Kebhinekaan ............ MERDEKA !!! MERDEKA !!! MERDEKA !!!

NKRI Bhinneka Tunggal Ika
12,488 supporters
Petitioning Joko Widodo

Presiden Jokowi, hapuskan Pasal 156A Tentang Penodaan Agama Dari Revisi KUHP

Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mendapat vonis 2 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 156A KUHP. Apakah kamu dan cuitanmu akan jadi korban selanjutnya?  Vonis untuk Ahok adalah satu dari sekian banyak contoh, termasuk kasus Arswendo Atmowiloto, Gafatar, Lia Ede dan H.B. Jassin, yang menunjukan bahwa pasal 156A KUHP digunakan untuk menghakimi keyakinan dan gagasan seseorang. Bahwa perbedaan adalah sesuatu yang salah. YLBHI dalam siaran persnya menyatakan bahwa implementasi pasal 156A KUHP saat ini semakin kebablasan dan bisa dimanfaatkan untuk apa saja, termasuk mengatasi persaingan politik. Ditambah lagi data menunjukan bahwa sangat jarang atau bahkan tidak ada terjadi vonis kasus penodaan agama tanpa diawali dorongan massa dan tekanan publik yang berpotensi mengaburkan pentingnya pertimbangan hukum. Pada saat ini di DPR sedang dilakukan pembahasan revisi KUHP dengan Pemerintah sebagai pengusul. Masih terbuka ruang bagi publik untuk mendesakkan agenda untuk merevisi pasal 156A KUHP. Apalagi mengingat sudah ada pernyataan dari anggota DPR bahwa rumusan pasal 156A ini akan tetap dipertahankan (cek tautan ini). Dasar negara kita UUD 45 mengatur bahwa pengesahan sebuah UU membutuhkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kemudian apabila Presiden tidak menyetujui RUU tersebut maka RUU tersebut tidak bisa diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sedang berlangsung. Artinya bila Presiden, diwakili oleh Menhukham, tidak menyatakan persetujuannya akan rancangan sebuah RUU, maka RUU tersebut tidak akan meluncur menjadi UU. Kita masih bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan bersuara. Ancaman terbesar pada Indonesia adalah pada penolakan kita untuk mengakui perbedaan adalah rahmat terbesar bangsa ini. Dengan keberadaan pasal ini, Negara seolah mengajarkan pada publik bahwa pendapat mayoritas-lah yang benar dan berbeda adalah keliru. Dengan mencabut pasal 156A dari revisi KUHP, satu langkah penting merawat rahmat itu terpenuhi. Jangan sampai jatuh lagi korban dari pasal penodaan agama. Mari dorong Presiden Joko Widodo melalui Menteri Hukum dan HAM untuk terang, jelas dan tegas mencabut pasal 156A tersebut dari usulan revisi KUHP! Oleh karena itu kami sebagai pengusul dan penandatangan petisi ini menuntut agar: 1. Presiden Joko Widodo melalui Menhukham Yasonna Laoly mencabut pasal 156A dari revisi KUHP yang sedang berjalan, dan2. Presiden Joko Widodo melalui Menhukham Yasonna Laoly menolak melanjutkan pembahasan selama pasal 156A tidak dicabut dari usulan revisi KUHP. Presiden Joko Widodo, sejarah adalah sekarang. Dukung komitmen bangsamu untuk bersama merawat nilai-nilai kebangsaan kita. Penyusun: Gita Putri Damayana & Gita Syahrani

Gita Putri Damayana
11,633 supporters
Petitioning Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Komisi X DPR RI, Jokowi, Nadiem Makarim, Haris Iskandar, Mendikbud, Yasonna Laoly, MENSESNEG

Tolak Penghapusan Dirjen PAUD dan DIKMAS di Kementerian Pendidikan

IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH se-INDONESIA (IMADIKLUS Indonesia) Menolak Ditiadakannya Dirjen PNF/DIKMAS Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu tentang Struktur Organisasi Pasal 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:a. Sekertariat Jenderalb. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengahd. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasie. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggif. Direktorat Jenderal Kebudayaang. Inspektorat Jenderalh. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuani. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, danj. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Peraturan Presiden tersebut terkait susunan organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghilangkan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)/PNF yang sebelumnya masih berstatus sebagai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (DIRJEN PAUD & DIKMAS). Dalam keputusan tersebut kini Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Nonformal (PNF) sudah tidak ada dan berubah nama menjadi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pada bagian keempat pasal 15 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan salah satu fungsi perumusan kebijakan peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan. Melihat point tersebut setelah dikaji terkait dihilangkan nya Pendidikan Masyarakat/ Pendidikan Non Formal maka akan bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 Tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi 3 yaitu jalur pendidikan formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal. Sangat jelas bahwa jalur pendidikan salah satu nya yaitu Pendidikan Nonformal. Bagian keempat pasal 15 tersebut memasukkan pendidikan kaksaraan dan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan formal, padahal dalam kajiannya pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan merupakan kajian Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Nonformal. Sementara itu, Pembinaan Kursus dan Pelatihan kerja yang selama ini menjadi bagian dari pendidikan nonformal dan informal/pendidikan masyarakat ditempatkan di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang kami anggap juga tidak akan berjalan secara efektif sebab secara konseptual sangat berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka atas nama Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia (IMADIKLUS INDONESIA) yang didalamnya terdiri Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat menolak Kebijakan Mendikbud terkait:1. Pembubaran Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.2. Pembubaran Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang melebur ke Direktorat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan alasan bahwa sifat Pendidikan Non Formal sangat berbeda dengan Pendidikan Formal sehingga harus ditangani oleh orang yang paham dibidangnya.3. Pembubaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kami juga meminta agar merevisi Peraturan tersebut dengan menambah kata "Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)/Pendidikan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menjadi "Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan PNFI/Pendidikan Masyarakat   Ttd  Ismail Mahmud Ketua Umum Imadiklus Indonesia  

Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia
8,200 supporters
Petitioning Joko Widodo, Yasonna Laoly, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Hanif Dhakiri

Beri Kesejahteraan Yang Layak Bagi Guru Honorer

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, termasuk guru honorer yang selama ini besar perannya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Bayangkan jika tidak ada guru. Akan banyak anak-anak kita tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Guru memiliki peran yang begitu penting. Begitu besar dampak mereka terhadap masa depan anak muda bangsa Indonesia, bahkan begitu banyak guru yang melahirkan pejabat-pejabat, ataupun orang-orang penting lainnya. Dalam hal ini guru honorer juga manusia yang butuh penghidupan layak. apalagi, mereka sudah berkontribusi besar kepada bangsa Indonesia ini, sehingga membuat generasi emas bangsa Indonesia. Dikutip dari laman DetikFinance tahun 2018, menyebutkan bahwa, seorang guru honorer yang bernama Fristy, mendapat gaji dibawah UMR Kabupaten Bekasi yang sekitar Rp 3,8 juta/bulan. Ia mengatakan bahwasanya penghasilannya sebagai guru honorer tergantung dari jumlah jam mengajar di sekolah tersebut, dan ia tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 24 jam dalam sebulan. Ia mendapatkan 1-1.2 juta per bulan, yang kurang lebih 3 kali lebih sedikit dari UMR Kabupaten Bekasi. Apakah layak menggaji para pemberi cahaya bagi anak bangsa kurang dari hak yang harus ia dapatkan per bulan? Tentu sangat tidak layak, bila disandingkan dengan kebutuhan hidup yang tidak murah dan mahal saat ini. Sungguh mereka juga adalah manusia. Keberadaan atau kehadiran para guru honorer membantu tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, umumnya yang berada didaerah-daerah. Oleh karenanya kami akan terus berdiri dan berjuang bersama para guru honorer untuk mendapatkan hak-haknya. Karena setiap orang kewarganegaraan Indonesia memiliki hak untuk mendapat keadilan dari pemerintahan. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi janji-janji yang diadakan. Patut diketahui, saat ini Indonesia masih masih kekurangan sekitar 400 ribu guru SD terutama untuk guru kelas, olahraga dan agama. Kekosongan inilah yang banyak diisi oleh para guru honorer. Ini menunjukkan bahwasanya guru honorer adalah manusia yang mulia, wajib dipenuhi hak-haknya, dan yang berkali-kali saya ucapkan, yaitu memiliki peran dan tanggung jawab yang begitu besar kepada generasi muda Indonesia. Akhir kata kami menyerukan dan meminta agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer. Sejahterahkan mereka, berikan gaji yang layak agar bisa mencukupi diri dan keluarganya.  Pemerintah tidak boleh lagi menunda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Guru sejahtera, Insya Allah akan melahirkan anak-anak didik yang cerdas di kemudian hari.

Audi Irawadi
4,427 supporters
Gloria Natapraja Hamel Sebagai Paskibraka 2016

Saudara-saudari yang terhormat, Saya ucapkan terima kasih atas petisi yang telah ditujukan kepada saya terkait Gloria Natapraja. Menurut hemat kami, berdasarkan UU Nomor 12 tentang Kewarganegaraan pasal 41 junto pasal 4(d) bahwa Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warganegara Indonesia yang diakui secara sah dan belum berusia 18 tahun, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia wajib mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Batas waktu pendaftaran anak tersebut adalah dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 agustus 2010 seperti yang telah dijelaskan diatas. Karena (Orang Tua) Gloria tidak mendaftarkan dalam tenggang waktu tersebut maka Gloria berstatus sebagai Warga Negara Asing karena lahir sebelum tahun 2006, sehingga Gloria tidak pernah mendapatkan status hak anak atas dwi kewarganegaraan terbatas. Gloria dapat melakukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun. Untuk selengkapnya, di bawah ini saya sertakan tanggapan resmi Kementerian Hukum dan HAM RI yang disiapkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, ACCS. Demikian penjelasan ini disampaikan. Hormat kami, Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan HAM RI STATUS KEWARGANEGARAAN ATAS NAMA GLORIA NATAPRAJA HAMEL Seorang anak yang lahir sebelum tahun 2006 tidak secara otomatis memiliki dwi kewarganegaraan sesuai dengan pasal 41 junto pasal 4(d) junto pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan . Orang Tua dari anak tersebut diberikan kesempatan oleh Undang Undang untuk mendaftarkan diri ke Menteri Hukum dan HAM dengan membuat pernyataan afidavit yang menyatakan bahwa pada usia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan menjadi WNI atau WNA. Undang Undang memberikan waktu selama 4 tahun untuk melakukan pendaftaran sejak UU Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan (tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 Agustus 2010). Gloria Natapraja Hamel adalah seorang anak yang lahir pada Tahun 2000 dan memegang paspor Negara Perancis dengan disertai visa Ijin Tinggal tetap. Bahwa Gloria Natapraja Hamel adalah anak dari seorang ayah yang berkewarganegaraan Perancis dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 12 tentang Kewarganegaraan pasal 41 junto pasal 4(d) bahwa Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warganegara Indonesia yang diakui secara sah dan belum berusia 18 tahun, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia wajib mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Batas waktu pendaftaran anak tersebut adalah dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 agustus 2010 seperti yang telah dijelaskan diatas. Karena (Orang Tua) Gloria tidak mendaftarkan dalam tenggang waktu tersebut maka Gloria berstatus sebagai Warga Negara Asing karena lahir sebelum tahun 2006, sehingga Gloria tidak pernah mendapatkan status hak anak atas dwi kewarganegaraan terbatas. Gloria dapat melakukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun. Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa Gloria adalah Warga Negara Asing (Perancis). Atas peristiwa tersebut kami sekaligus menghimbau kepada Orang Tua yang melakukan perkawinan campur untuk memperhatikan aturan Undang Undang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Kewarganegaraan Asing dengan seksama agar anak hasil perkawinan campur tersebut tidak mengalami peristiwa yang merugikan anak tersebut seperti kasus Gloria Natapraja Hamel.

3 years ago