Decision Maker

Yasonna Laoly

  • Menteri Hukum dan HAM

Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., Ph.D, lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI.


Does Yasonna Laoly have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo, Lukman Hakim Saifuddin, yasona , Yasonna Laoly, Ummat Islam, Umat Islam

BuBaRKaN BANSER

Seharusnya organisasi besar kepemudaan ormas NU ini berfungsi sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar, pelindung sesama muslim, menyebarkan kebaikan walau berbeda mahzab, menjaga ketauhidan. Disaat umat muslim fokus sibuk dengan membantu korban bencana DONGGALA SIGI PALU LOMBOKBANSER justru sibuk menjaga gereja, membubarkan pengajian, memusuhi ulama, dan hari ini membakar bendera Ar RayahJika apa yang dilakukan saat ini lebih meresahkan sesama muslim dalam berdakwah serta mencoreng kerukunan sesama, alangkah baiknya organisasi Banser dibubarkan saja!Mengacu pada Pasal 59 ayat 3 Perppu no 2/2017 yg sdh disahkan jd UU no 16/2017 (UU Ormas) maka BANSER sudah memenuhi kriteria pembubaran ormas dan tepat publik minta pada pemerintah untuk  DIBUBARKAN ! Bunyi perpu no 2 / 2017 pasal 3:Ormas dilarang: 1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,agama, ras, atau golongan; 2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; 3. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;  4. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bendera tauhid  ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮْﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺭَﺍﻳَﺘُﻪُ ﺳَﻮْﺩَﺍﺀَ ﻭَﻟِﻮَﺍﺅُﻩُ ﺃَﺑْﻴَﺾَ Rayah-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam berwarna hitam, sedangkan benderanya, yaitu Liwa berwarna putih. HR. Thabrani, Hakim dan Ibnu Majah Pada Liwa’ dan Rayah sama-sama tertulis lafzh al-Jalâlah. MEREKA MALAH MEMBAKAR BENDERA ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ  Para sahabat pun mempertahankan ar-Rayah dengan MENGORBANKAN NYAWA agar ar-Rayah itu tidak jatuh. Dalam Perang Uhud, Mush’ab bin Umair mempertahankan ar-Rayah yang ia pegang hingga kedua lengan beliau putus tertebas oleh musuh, namun beliau masih terus mendekap Rayah itu dengan sisa kedua lengannya hingga akhirnya ia SYAHID. Liwa’ dan Rayah Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam merupakan lambang AKIDAH Islam.   Bagaimana mungkin seorang Muslim melecehkan panji Tauhid, padahal kalimat tauhid itulah yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak dari siksa neraka??? Bagaimana mungkin seorang Muslim, yang mengaku menjadi pengikut Nabi Shallallahu alaihi wassalam, yang di akhirat berharap mendapat syafaat beliau, justru MEMBENCI dan MERENDAHKAN panji Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam??? Bagaimana mungkin seorang Muslim yang berdoa agar di akhirat dinaungi di bawah Liwa’ al-Hamdi Rasul Shallallahu alaihi wassalam justru MEMUSUHI panji itu saat di dunia??? Ya Rabb, lindungi kami.. KITA SERUKAN dan KITA MINTA PEMERINTAH BUBARKAN BANSER !

Shilvia Nanda
168,048 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Yasonna Laoly

Cabut Pengurangan Hukuman Pembunuh Jurnalis AA Prabangsa

Presiden Joko Widodo baru saja beri pengurangan hukuman (remisi) ke Nyoman Susrama, yang terbukti membunuh jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa. Pembunuhan itu karena Susrama marah. Prabangsa menulis artikel dugaan korupsi dan penyelewengan yang melibatkan Susrama. Pria yang merupakan keluarga politisi itu perintahkan anak buahnya bawa Prabangsa ke rumahnya, menganiayanya, dan mayatnya dibuang ke laut pada 11 Februari 2009. Jenazah Prabangsa ditemukan lima hari kemudian dalam keadaan mengapung di Teluk Bungsil, Bali.  Pembunuh yang melakukan aksinya dengan terencana dan kejam itu kini dikurangi hukumannya dari seumur hidup jadi 20 tahun. Kami dan para pendukung kebebasan pers mengkritik pemberian remisi itu karena melukai tidak hanya perasaan keluarga, tapi juga komunitas pers Indonesia. Remisi ini adalah kebijakan yang berbahaya dan berdampak buruk bagi pers. Wartawan akan lebih takut menulis berita korupsi atau informasi yang berisi kritik terhadap pejabat publik. Orang juga tidak akan takut melakukan kekerasan serupa terhadap jurnalis di masa depan. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), setidaknya ada 10 kasus pembunuhan terhadap jurnalis sejak 1996 lalu, dan hanya kasus Prabangsa inilah yang otak pelakunya diadili dan divonis cukup adil, yaitu seumur hidup. Karenanya, pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis sama saja dengan sikap tidak mendukung kemerdekaan pers. Untuk itulah AJI butuh dukungan kamu untuk desak Presiden Jokowi mencabut pemberian remisi itu. Agar para pelaku kekerasan terhadap jurnalis akan jera dan kasus semacam ini tak terus berulang di masa depan. Harapannya, ini akan membuat pers Indonesia bisa berfungsi maksimal sebagai kontrol sosial. Salam, Abdul Manan Ketua AJI

Abdul Manan
50,780 supporters
Closed
Petitioning Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Sensor Film Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga sensor Indonesia, Kementerian, Kem...

Stop Film Anak yang Melecehkan Agama!

Salah satu tugas sebagai orang tua adalah memilihkan hal-hal terbaik untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak, termasuk untuk tontonan. Di tengah minimnya film anak, kehadiran film Naura dan Genk Juara (NGJ) diharapkan mampu menjadi salah satu tayangan yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun sungguh disayangkan, dalam film tersebut kami mendapati banyak sekali hal yang tidak layak untuk anak-anak, termasuk pelecehan terhadap agama, dalam hal ini adalah pelecehan terhadap Islam. Banyak yang kami soroti dari film tersebut di antaranya adalah penggunaan busana  anak yang tidak sesuai dengan adat timur kita, di mana tokoh utama memakai celana sangat pendek yang kita kenal dengan hot pants, penokohan tokoh jahat yang sangat centil dan cenderung psikopat yang merupakan contoh buruk untuk anak-anak, dan yang paling kami perhatikan adalah penampilan berjenggot dan penggunaan kalimat-kalimat suci dalam agama Islam yang sengaja digunakan oleh tokoh penjahat yang dinamai Trio Licik! Poin terakhir ini yang sangat kami soroti. Di tengah masyarakat yang mengedepankan kebhinekaan, menjunjung tinggi toleransi antar ummat beragama, dan saling menghormati dengan sesama, kami melihat film ini justru sangat berpotensi memecah belah persatuan karena menyakiti ummat Islam. Untuk itu, kami meminta pada para Bapak dan Ibu yang berwenang dalam hal penyiaran, pendistribusian, dan pengawasan perfilman di Indonesia untuk dapat menindak tegas hal ini. Kami minta produser, sutradara, dan penulis skenario film Naura dan Genk Juara untuk MEMINTA MAAF di hadapn publik mengenai pelecehan terhadap ummat Islam! Kami meminta pada pihak yang berwenang untuk MENARIK dan MENSTOP peredaran dan pemutaran film Naura dan Genk Juara dari jaringan industri perfilman di Indonesia karena memecah belah persatuan bangsa! Demikian petisi ini kami buat. Terima kasih.

Windi Ningsih
50,622 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Gloria Natapraja Hamel Sebagai Paskibraka 2016

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Tembusan:1. Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga2. Bapak Menteri Hukum dan HAM Bahwa berdasarkan UU no 12 tahun 2006, pasal 4 huruf d, menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah "anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;" Bahwa berdasarkan UU no 12 tahun 2006, pasal 6 ayat 1, maka "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya." Bahwa berdasarkan UU no 12 tahun 2006, pasal 21 ayat 1, maka "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia." Bahwa yang bersangkutan Gloria Natapraja Hamel telah membuat pernyataan bermaterai yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia disaksikan oleh Ibu yang bersangkutan sebagai wali yang sah. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut kami adalah sah secara hukum bahwa Gloria Natapraja Hamel adalah benar Warga Negara Indonesia. Oleh karena nya, kami memohon agar Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia mengijinkan saudari Gloria Natapraja Hamel menjalankan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Nasional pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-Agustus-2016 di Istana Negara Jakarta. Demikian agar menjadi pertimbangan. Atas waktu dan pertimbangan nya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

Wahyu Yoga Pratama
25,100 supporters
Closed
Petitioning Muhammad Lukman Edy, Tjahjo Kumolo, Yasonna Laoly

Larang penggunaan SARA sebagai materi kampanye!

Saat ini Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). RUU Pemilu ini akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada 2019 mendatang. Banyak isu krusial dibahas (www.rumahpemilu.org) namun larangan penggunaan SARA dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam RUU tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari Pansus maupun Pemerintah. Padahal, penggunaan SARA dalam kampanye menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat dan mengancam kesatuan bangsa. Penggunaan SARA dalam Pilpres 2014 dan Pilkada, khususnya di DKI tahun 2017, menunjukkan makin gencarnya penggunaan SARA dalam kampanye yang berujung tumbuhnya bibit-bibit perpecahan. Banwaslu DKI mencopot 1,230 spanduk kampanye provokatif. Sedemikian seriusnya provokasi tersebut, Kapolda Metro Jaya mengancam akan mempidanakan pemasang spanduk tersebut. Larangan kampanye di rumah ibadah dilanggar, mimbar Jum’at berubah menjadi ajang kampanye untuk mendorong umat memilih calon tertentu dengan dasar agama dan suku/ras. Sekretaris Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammadiyah Amin, mengatakan gejala penggunaan khotbah untuk kepentingan politik dan ideologi tertentu, khususnya kelompok garis keras, mulai marak terjadi pascareformasi 1998. Dampak penggunaan SARA dalam Pilkada DKI masih terasa hingga hari ini, dan telah mengganggu kenyamanan hidup dalam keragaman serta menyentuh berbagai usia. Berita mengenai pelajar yang tidak mau memilih kandidat ketua OSIS yang berbeda agama, adalah bukti bahaya kampanye menggunakan isu SARA. Kampanye-kampanye semacam itu telah merusak tujuan kampanye yang sejatinya adalah aktivitas pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program sebagai bagian dari pendidikan politik. Hal ini biasanya dilakukan tim pemenangan paslon untuk tujuan oportunis mendulang suara, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. RUU Pemilu yang tengah dibahas hanya mengatur larangan menghina SARA, namun bukan larangan penggunaan isu SARA sebagai materi kampanye. INI TIDAK CUKUP Karena itu, melalui petisi ini, kami mengajak bapak/ibu/saudara, bersama-sama MENDESAK DPR dan pemerintah untuk ditambahkannya PENGATURAN LARANGAN PENGGUNAAN ISU SARA SEBAGAI MATERI KAMPANYE secara spesifik dalam pengaturan UU PILKADA dan UU PEMILU demi keadilan dan persatuan Indonesia dan pemberian sanksi tegas atas penggunaan SARA dalam materi kampanye. Penggunaan SARA sebagai materi kampanye sungguh telah merusak kenyamanan dan keamanan hidup bermasyarakat dalam keragaman, dan merupakan penodaan proses demokrasi. Penggagas,Sita Supomo & Judhi Kristantini Referensi berita:http://m.tribunnews.com/nasional/2017/05/02/ketua-osis-tolak-ketua-beda-agama-henny-pilkada-dki-jakarta-imbasnya-kemana-manahttp://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/29/20315461/bawaslu.dki.copot.1.230.spanduk.kampanye.dan.bernada.provokatifhttp://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/29/19373541/kapolda.metro.jaya.ancam.pidanakan.pemasang.spanduk.provokatifhttps://tirto.id/khotbah-jumat-dan-mimbar-masjid-sebagai-medan-politik-b1sj

Sita Supomo & Judhi Kristantini
25,077 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

DUKUNG KAPOLRI BUBARKAN FPI

Begini Jawaban Kapolri Saat Diminta Untuk Bubarkan FPI !Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyebutkan bahwa pembubaran terhadap organisasi masyarakat (ormas) ini tidak bisa dilakukan begitu saja. menurut Tito, harus ada alasan yang kuat termasuk juga legitimasi hukum ataupun legitimasi publik untuk membubarkan sebuah ormas yang dirasa telah meresahkan. Hal itu telah disampaikai oleh Kapolri Tito Karnavian pada saat salah satu peserta kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU ini memberikan pertanyaan menganai alasan Polri yang masih belum juga membubarkan ormas yang dianggap mengancam keutuhan NKRI semisal adalah Front Pembela Islam atau FPI dan jua Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada hari Jumat 25 November 2016 Tito yang berada di Asrama Haji Pondok Gede mengatakan bahwa FPI ini merupakan Ormas. Untuk pembubaran bisa saja dilakukan apabila bertentangan dengan Pancasila dan juga aktif melakukan pelanggaran hukum. Diakui bahwa hingga saat ini Tito sudah menerima banyak laporan atas aksi-aksi anarkis yang pernah dilakukan oleh FPI. Walaupun begitu, polisi tidak bisa  begitu saja melakukan pembubaran terhadap FPI karena hingga saat ini masih belum ada landasan hukum. Sekalipun dalam Pasal 107 b UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara hanya tertulis hukuman ancaman pidana selama 20  tahun penjara. Sehingga untuk memberlakukan aturan itu perlu adanya legitimasi publik.   Tito mengatakan bahwa untuk melakukan legitimasi ini akan memmerlukan dua langkah.  Legitimasi hukum dan juga publik. Legitimasi hukum ini berarti kita akan memperkuat fakta yang telah ada, bukti secara sistematis organisasi ini melakukan pelanggaran sehingga dinilai layak untuk dibubarkan. Lalu juga diperlukan legitimasi publlik karena kadang sudah jelas ada pelanggaran hukum tapi publik tidak menghendakinya. Tito menegaskan bahwa perlu sikap yang tegas dari pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap ormas-ormas yang dianggap mengancam NKRI. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara duduk bersama untuk menentukan sikap dan menyamakan pemahaman pembubaran terhadap ormas tersebut. Mari Kita Satukan Suara Dukung Kapolri supaya bisa segera mengenyahkan Ormas Perusuh ini dari Bumi Pertiwi... Salam Kebhinekaan ............ MERDEKA !!! MERDEKA !!! MERDEKA !!!

NKRI Bhinneka Tunggal Ika
12,563 supporters
Petitioning Joko Widodo

Presiden Jokowi, hapuskan Pasal 156A Tentang Penodaan Agama Dari Revisi KUHP

Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mendapat vonis 2 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 156A KUHP. Apakah kamu dan cuitanmu akan jadi korban selanjutnya?  Vonis untuk Ahok adalah satu dari sekian banyak contoh, termasuk kasus Arswendo Atmowiloto, Gafatar, Lia Ede dan H.B. Jassin, yang menunjukan bahwa pasal 156A KUHP digunakan untuk menghakimi keyakinan dan gagasan seseorang. Bahwa perbedaan adalah sesuatu yang salah. YLBHI dalam siaran persnya menyatakan bahwa implementasi pasal 156A KUHP saat ini semakin kebablasan dan bisa dimanfaatkan untuk apa saja, termasuk mengatasi persaingan politik. Ditambah lagi data menunjukan bahwa sangat jarang atau bahkan tidak ada terjadi vonis kasus penodaan agama tanpa diawali dorongan massa dan tekanan publik yang berpotensi mengaburkan pentingnya pertimbangan hukum. Pada saat ini di DPR sedang dilakukan pembahasan revisi KUHP dengan Pemerintah sebagai pengusul. Masih terbuka ruang bagi publik untuk mendesakkan agenda untuk merevisi pasal 156A KUHP. Apalagi mengingat sudah ada pernyataan dari anggota DPR bahwa rumusan pasal 156A ini akan tetap dipertahankan (cek tautan ini). Dasar negara kita UUD 45 mengatur bahwa pengesahan sebuah UU membutuhkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kemudian apabila Presiden tidak menyetujui RUU tersebut maka RUU tersebut tidak bisa diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sedang berlangsung. Artinya bila Presiden, diwakili oleh Menhukham, tidak menyatakan persetujuannya akan rancangan sebuah RUU, maka RUU tersebut tidak akan meluncur menjadi UU. Kita masih bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan bersuara. Ancaman terbesar pada Indonesia adalah pada penolakan kita untuk mengakui perbedaan adalah rahmat terbesar bangsa ini. Dengan keberadaan pasal ini, Negara seolah mengajarkan pada publik bahwa pendapat mayoritas-lah yang benar dan berbeda adalah keliru. Dengan mencabut pasal 156A dari revisi KUHP, satu langkah penting merawat rahmat itu terpenuhi. Jangan sampai jatuh lagi korban dari pasal penodaan agama. Mari dorong Presiden Joko Widodo melalui Menteri Hukum dan HAM untuk terang, jelas dan tegas mencabut pasal 156A tersebut dari usulan revisi KUHP! Oleh karena itu kami sebagai pengusul dan penandatangan petisi ini menuntut agar: 1. Presiden Joko Widodo melalui Menhukham Yasonna Laoly mencabut pasal 156A dari revisi KUHP yang sedang berjalan, dan2. Presiden Joko Widodo melalui Menhukham Yasonna Laoly menolak melanjutkan pembahasan selama pasal 156A tidak dicabut dari usulan revisi KUHP. Presiden Joko Widodo, sejarah adalah sekarang. Dukung komitmen bangsamu untuk bersama merawat nilai-nilai kebangsaan kita. Penyusun: Gita Putri Damayana & Gita Syahrani

Gita Putri Damayana
11,645 supporters
Closed
Petitioning Retno Marsudi, Joko Widodo, Yasonna Laoly, www.kemlu.go.id , Ronny Franky Sompie, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI

DUKUNG GERAKAN PEMBEBASAN VISA UNTUK WNI

RANGKUMAN INFORMASI DAN 'UPDATE' TERBARU MENGENAI PERKEMBANGAN BEBAS VISA UNTUK WNI (BERPASPOR BIASA), DAPAT DILIHAT DI TWITTER RESMI @FreeVisa4IDN. (2014) Sudah menjadi rahasia umum kalau banyak dari kita, warga Negara Indonesia  (WNI), memilih untuk bepergian ke luar negeri, mulai dari sekedar berjalan-jalan, kunjungan bisnis, kunjungan keluarga, kunjungan sosial dan segudang alasan lainnya. Di jaman sekarang ini pun, bertamasya ke luar negeri pun sudah tidak melulu Singapura dan Malaysia. Mungkin banyak dari kita yang pernah atau bahkan sering menonton sebuah film atau drama, yang mana para tokohnya sangat mudah sekali bepergian dari satu negara ke negara lain, tentunya dengan dana yang memadai. Sayang, sayang sekali. Ternyata, dana yang memadai sama sekali tidak cukup untuk WNI yang ingin bepergian ke luar negeri, bahkan untuk tujuan liburan sekali pun. Mengapa? Visa. Pada dasarnya, visa adalah persyaratan administratif khusus yang diterapkan oleh sebuah negara kepada warga negara dari negara lain yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Visa sendiri banyak sekali kebijakannya, mulai dari bebas visa, visa-on-arrival (VOA, atau visa saat kedatangan), visa pelajar, visa bisnis, dan lainnya. Pada umumnya, sebuah visa bisa didapatkan si pemohon melalui perwakilan negara yang bersangkutan di tempat tinggal pemohon. Indonesia sendiri juga menerapkan kewajiban visa bagi banyak negara di dunia, meskipun ada 15 negara yang warganya bebas visa ke Indonesia, dan kurang lebih 40 negara yang bisa memanfaatkan fasilitas VOA setibanya di Indonesia.  Sampai tahun ini, Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki paspor biasa (mohon dibedakan antara paspor biasa, paspor diplomatik dan paspor dinas) masih saja harus 'pontang panting' mengurus sebuah persyaratan administrasi yang bernama visa tersebut. Banyak dari kita yang harus mendapat ijin dari tempat kita bekerja untuk mengurus visa, harus ijin tidak ikut kelas di sekolah atau kampus karena harus tiba di kedutaan untuk mengurus visa, harus menyisihkan 'uang jajan' untuk mengurus visa yang mana kadang biaya visa bisa dikategorikan 'mahal'. Bayangkan, seorang WNI harus menyisihkan tenaga, biaya, dan waktu, untuk mengurus visa, yang kadang hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan! Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan seantero Uni Eropa menerapkan sistem visa yang 'sangat ketat' bagi WNI. Mungkin banyak dari kita yang kenal atau sekedar tahu teman atau sahabat atau karib kita yang ditolak permohonan visanya karena satu dan lain hal. Mulai dari 'nama yang berbau suatu agama tertentu', minimnya dana tabungan di bank, dan lain-lain. Di saat yang bersamaan, warga negara negara-negara tersebut bebas keluar masuk Indonesia tanpa harus 'gopoh-gopoh' mengurus visa. Sudah waktunya pemerintah Indonesia (khususnya melalui Kementrian Luar Negeri) untuk menunjukkan taring diplomasinya dalam memperjuangkan fasilitas bebas visa bagi WNI ke banyak negara di dunia, khususnya negara-negara yang juga mendapat fasilitas bebas visa dari pemerintah Republik Indonesia, sebuah asas yang dikenal dengan asas 'resiprositas' alias asas timbal balik. (2016) Pemerintah Indonesia pada kuartal kedua tahun 2016 resmi memberikan fasilitas bebas visa bagi 168 negara di dunia. PADAHAL, tidak lebih dari 60 negara di dunia yang memberikan fasilitas serupa bagi WNI. Sayang sekali, asas resiprositas yang disebutkan di atas sama sekali tidak dihiraukan dalam pengambilan keputusan ini, karena kebijakan bebas visa versi 2016 ini murni untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara semata.  Gerakan ini bukanlah sebuah gerakan yang mengajak anda untuk membenci suatu negara tertentu, atau untuk membujuk anda untuk berpindah kewarganegaraan, atau untuk menyudutkan pihak pemerintah. Kami di sini hanya ingin mengajak semua Warga Negara Indonesia untuk ikut berjuang melawan 'ketidakadilan' ini, agar paspor 'Samudera' milik WNI bisa diterima lebih luas di planet bumi ini, sebagaimana paspor negara lain diterima tanpa visa oleh Republik Indonesia. Asas resiprositas yang sebelumnya pernah diterapkan oleh pemerintah di masa lalu, seharusnya juga dijunjung tinggi.  Kami di sini juga ingin mengajak semuanya untuk berpartisipasi dalam gerakan #freevisa4IDN (bebas visa untuk Indonesia), dimana anda cukup membuat twit komentar atau 'unek-unek' anda soal visa disertai dengan hashtag #freevisa4idn atau #VISA4WNI dan kemudian bubuhkan juga ke @Jokowi_do2, @portal_Kemlu_ri atau ke media sosial lain seperti Facebook dengan hashtag yang sama. Mungkin dengan "sedikit" gerakan kita ini , bisa mengingatkan para pemangku jabatan untuk mungkin bisa bekerja lebih giat dan lebih baik lagi untuk memperjuangkan fasilitas bebas visa bagi warga Negara Indonesia. Kami yakin dengan KEKUATAN MEDIA SOSIAL yang kita miliki pasti akan menjadi perhatian untuk instansi dan pihak terkait. Semoga kita bisa mendapatkan hal yang sama atau mungkin lebih baik setidaknya dari negara-negara tetangga kita. Dan Indonesia menjadi negara yang kuat dan dapat dikenal banyak di dunia internasional dalam sisi positif-nya. (2017) RANGKUMAN INFO DAN UPDATE TERBARU MENGENAI PERKEMBANGAN BEBAS VISA UNTUK WNI DAPAT DIIKUTI DI AKUN TWITTER @freevisa4idn. PETISI INI UNTUK APA?Kami mengajak setiap warga negara Indonesia, baik yang sudah memiliki paspor atau belum, untuk turut serta dalam petisi yang dialamatkan kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Yang Terhormat Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Yang Terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasonna Laoly, beserta pemangku jabatan lainnya. Tujuan dari petisi ini, adalah untuk mendorong mereka yang terhormat untuk terus memperjuangkan fasilitas bebas visa dari negara lain untuk warga negara Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, apabila dalam setiap perjanjian bebas visa, bukan hanya mencakup sekedar isu pariwisata saja, tetapi juga isu politik dan ekonomi, dan yang lebih penting adalah faktor diplomasi. Setiap ada pertemuan dengan negara mitra, seringkali Ibu Menteri Luar Negeri mengangkat isu bebas visa dengan pejabat negara mitra, mulai dari negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Schengen Zone, dan lainnya. Kami yakin, apabila diplomasi luar negeri pemerintah RI lebih 'kuat' dan 'bertaring', akan lebih banyak lagi negara di dunia yang bersedia memberikan fasilitas bebas visa bagi WNI.

BebasVisaID (Free-visa for Indonesian Citizens)
4,315 supporters
Gloria Natapraja Hamel Sebagai Paskibraka 2016

Saudara-saudari yang terhormat, Saya ucapkan terima kasih atas petisi yang telah ditujukan kepada saya terkait Gloria Natapraja. Menurut hemat kami, berdasarkan UU Nomor 12 tentang Kewarganegaraan pasal 41 junto pasal 4(d) bahwa Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warganegara Indonesia yang diakui secara sah dan belum berusia 18 tahun, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia wajib mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Batas waktu pendaftaran anak tersebut adalah dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 agustus 2010 seperti yang telah dijelaskan diatas. Karena (Orang Tua) Gloria tidak mendaftarkan dalam tenggang waktu tersebut maka Gloria berstatus sebagai Warga Negara Asing karena lahir sebelum tahun 2006, sehingga Gloria tidak pernah mendapatkan status hak anak atas dwi kewarganegaraan terbatas. Gloria dapat melakukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun. Untuk selengkapnya, di bawah ini saya sertakan tanggapan resmi Kementerian Hukum dan HAM RI yang disiapkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, ACCS. Demikian penjelasan ini disampaikan. Hormat kami, Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan HAM RI STATUS KEWARGANEGARAAN ATAS NAMA GLORIA NATAPRAJA HAMEL Seorang anak yang lahir sebelum tahun 2006 tidak secara otomatis memiliki dwi kewarganegaraan sesuai dengan pasal 41 junto pasal 4(d) junto pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan . Orang Tua dari anak tersebut diberikan kesempatan oleh Undang Undang untuk mendaftarkan diri ke Menteri Hukum dan HAM dengan membuat pernyataan afidavit yang menyatakan bahwa pada usia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan menjadi WNI atau WNA. Undang Undang memberikan waktu selama 4 tahun untuk melakukan pendaftaran sejak UU Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan (tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 Agustus 2010). Gloria Natapraja Hamel adalah seorang anak yang lahir pada Tahun 2000 dan memegang paspor Negara Perancis dengan disertai visa Ijin Tinggal tetap. Bahwa Gloria Natapraja Hamel adalah anak dari seorang ayah yang berkewarganegaraan Perancis dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 12 tentang Kewarganegaraan pasal 41 junto pasal 4(d) bahwa Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warganegara Indonesia yang diakui secara sah dan belum berusia 18 tahun, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia wajib mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Batas waktu pendaftaran anak tersebut adalah dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 agustus 2010 seperti yang telah dijelaskan diatas. Karena (Orang Tua) Gloria tidak mendaftarkan dalam tenggang waktu tersebut maka Gloria berstatus sebagai Warga Negara Asing karena lahir sebelum tahun 2006, sehingga Gloria tidak pernah mendapatkan status hak anak atas dwi kewarganegaraan terbatas. Gloria dapat melakukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun. Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa Gloria adalah Warga Negara Asing (Perancis). Atas peristiwa tersebut kami sekaligus menghimbau kepada Orang Tua yang melakukan perkawinan campur untuk memperhatikan aturan Undang Undang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Kewarganegaraan Asing dengan seksama agar anak hasil perkawinan campur tersebut tidak mengalami peristiwa yang merugikan anak tersebut seperti kasus Gloria Natapraja Hamel.

3 years ago