Decision Maker

Hanif Dhakiri

  • Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

M. Hanif Dakhiri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibawah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo


Does Hanif Dhakiri have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Muhammad Hanif Dhakiri, Hanif Dhakiri, Yohana Yembise, Joko Widodo

Perpanjang hak cuti hamil menjadi 6 bulan bagi pekerja perempuan di seluruh Indonesia!

Dengan ini saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk: Mendorong pemerintah Indonesia mengubah peraturan terkait cuti hamil yang diatur dalam Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bunyi sebagai berikut:"Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1.5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1.5 (satu setengah) bulan sudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan" Mengajukan permohonan agar masa cuti hamil tersebut diperpanjang menjadi 6 bulan Sebagai seorang perempuan yang percaya bahwa menjadi wanita karir dan menjadi Ibu bukanlah sesuatu yang harus dipilih salah satu, pada saat hamil saya berusaha memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi pekerja yang profesional sambil memberikan prenatal care yang terbaik untuk saya dan anak saya. Saya beruntung memiliki pimpinan yang fleksibel terhadap peraturan cuti hamil tersebut. Seperti ibu-ibu hamil kantoran lainnya yang saya kenal, kami menegosiasikan peraturan tersebut ke pimpinan masing-masing agar mendapatkan waktu yang lebih lama untuk bersama buah hati kami. Ada yang negosiasi baru memulai cutinya 1 (satu) bulan seminggu sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir), 2 (dua) minggu sebelum HPL, 1 (satu) minggu sebelum HPL, 1 (satu) hari sebelum HPL, bahkan tak jarang menunggu "gelombang cinta" itu hadir di kantor agar bisa merasakan "full" 3 (tiga) bulan bersama sang buah hati. (P.S. Belum lagi ditambah dengan ibu-ibu hamil yang nekat mengambil lembur agar ketika cuti hamil tidak menyusahkan teman dan pimpinan, serta agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak profesional selama cuti hamil, seperti ditelfon / dikunjungi terkait pekerjaan). Ini bukan hanya masalah lamanya quality time dengan #SiCabi, namun juga proses pemulihan tubuh seorang perempuan yang baru saja melahirkan, ditambah dengan tanggung jawab baru sebagai seorang ibu serta pentingnya direct breastfeeding bagi ibu dan bayi. Tendensi untuk memulai cuti hamil yang sangat berdekatan dengan HPL, akibat singkatnya hak cuti hamil yang diberikan, tentunya turut meningkatkan risiko kehamilan kepada ibu dan janin, bahkan risiko ini dapat berdampak secara panjang bagi keluarga secara keseluruhan. Seperti contoh, bagaimana bila risiko itu berdampak terhadap kesehatan bayi yang dikandung dan/atau ibu yang mengandung sehingga ibu harus meninggalkan karirnya? Bagaimana apabila ibu meninggalkan pekerjaannya, ayahnya tidak cukup untuk menafkahi keluarga? Bagaimana bila ada ibu-ibu lain yang seperti saya, melahirkan anak pertama yang tidak bisa dilihat pada saat hari kelahirannya dan harus mendapati anaknya tinggal di rumah sakit (read: Neonatal Intensive Care Unit / NICU, Perinatal Unit, dan Pediatric Intensive Care Unit / PICU) selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari, harus meninggalkan karir yang sudah diperjuangkan untuk mencapai harapan-harapan yang lebih besar? Sudah mengorbankan karir dan kehilangan salah satu sumber nafkah keluarga, harus pula menghadapi infrastruktur kesehatan di Indonesia, untuk anak-anak yang lahir dengan 'keadaan berbeda', yang minim kualitas dan kuantitas namun tetap sangat mahal untuk kalangan luas. Sayangnya banyak pekerja perempuan yang harus berhenti sejenak (atau bahkan selama waktu yang tidak jelas kapan) karena kurangnya support terhadap kodrat perempuan itu sendiri. Tidak semua perempuan serta merta berhasil menjadi pengusaha setelah meninggalkan pekerjaannya. Tidak semua perempuan diberikan fleksibilitas jam kerja maupun lokasi kerja (contoh: bekerja dari rumah), dan tidak semua perusahaan dan lokasi usaha memiliki fleksibilitas untuk memberikannya karena keterbatasan infrastruktur teknologi perusahaan maupun daerahnya, dan sebagainya. Hal yang saya sebutkan di atas memang terdengar seperti sepenggal pengalaman pribadi. Namun nyatanya ada pula literatur-literatur yang menyatakan besarnya pengaruh panjang cuti hamil pada level makro, seperti tingkat partisipasi wanita dalam perekonomian yang berpengaruh kepada Gross Domestic Product (GDP) dan produktivitas nasional dikarenakan angka partisipasi yang lebih besar. Sumber: Geyer, Johannes; Haan, Peter, Wrohlich, Kathania (1 January 2014). "The Effects of Family Policy on Mothers' Labor Supply: Combining Evidence from a Structural Model and a Natural Experiment" Kluve, J; Tamm, M. (2013). "Parental Leave Regulations, Mothers' Labor Force Attachment and Fathers' Childcare Involvement: Evidence from a Natural Experiment". Journal of Population Economics. 26 (3): 983 - 1,005 Ronsen, Marif; Kitterod, Ragni Hege (July 2014). "Gender-Equalizing Family Policies and Mothers' Entry into Paid Work: Recent Evidence from Norway". Feminist Economics. 21: 59-89 Panjangnya cuti hamil juga berkaitan dengan kualitas prenatal dan post-natal care, termasuk berkurangnya angka kematian bayi. Sumber: Blades, Joan; Rowe-Finkkeiner, Kristin (2006).The Motherhood Manifesto: What America's Moms Want and What to Do about It. New York: Nation. Data dari 16 (enam belas) negara Eropa periode 1969 - 1994 mengemukakan pengaruh lamanya cuti hamil terhadap angka kematian bayi: Cuti hamil 10 minggu: 1 - 2% penurunan Cuti hamil 20 minggu: 2-4% penurunan Cuti hamil 30 minggu: 7-9% penurunan Dalam menulis ini, sebisanya saya kumpulkan dan bandingkan panjang cuti hamil negara-negara dari berbagai benua (Sumber: Addati, L., Cassirer, N., & Gilchrist, K. (2014, May 13). Maternity and paternity at work: Law and practice across the world. International Labor Organization.978-92-2-128630-1[ISBN]. p. 133-139) dan dampaknya terhadap GDP (Sumber: World Bank, 2017), partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Sumber: International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in April 2019), tingkat kematian Ibu (Sumber: WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and The United Nations Population Division. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. Geneva, World Health Organization, 2015), dan tingkat kematian bayi (Estimates developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, World Bank, UN DESA Population Division) at childmortality.org) . Negara-negara yang saya pilih di sini sebagai perbandingan merupakan negara-negara yang turut memberikan cuti kelahiran anak terhadap sang bapak kurang dari < 1 minggu dengan harapan agar lebih relevan dengan Indonesia yang memberikan cuti kelahiran anak kepada bapak pekerja selama 2 (dua) hari, yang diatur dalam Pasal 93 Ayat 4 huruf (e) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Africa Di sini saya mencantumkan Afrika Selatan, Algeria, Djibouti, Mali, dan Democratic Republic of The Congo sebagai perbandingan. Seluruhnya memberikan hak cuti hamil bagi perempuan pekerja sepanjang 14 minggu, kecuali Afrika Selatan yaitu 17 minggu. Afrika Selatan sebagai negara pemberi cuti hamil terpanjang untuk ibu pekerja dibanding negara-negara lain yang disebutkan di bawah tercatat sebagai negara tertinggi dari segi GDP, urutan ke-3 teratas dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, urutan ke-2 terendah dalam tingkat kematian ibu, dan urutan ke-3 terendah dalam tingkat kematian bayi, dibandingkan dengan negara-negara lain yang disebutkan di bawah. GDP Afrika Selatan: USD 349.4 Bio  Algeria: USD 170.4 Bio  Libya: USD 50.98 Bio Democratic Republic of The Congo: USD 37.24 Bio Mali: USD 15.29 Bio  Djibouti: USD 1.845 Bio  Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Mali dan Democratic Republic of The Congo: 61% Djibouti: 55% Afrika Selatan: 49% Libya: 26% Algeria: 15% Tingkat kematian ibu (matenal deaths per 100,000 live births) Democratic Republic of The Congo: 693 Mali: 587 Djibouti: 229 Algeria: 140 Afrika Selatan: 138 Libya: 9 Tingkat kematian bayi (infant deaths per 1,000 live births) Democratic Republic of The Congo: 70 Mali: 66 Djibouti: 52 Afrika Selatan: 29 Algeria: 21 Libya: 11 America Di sini saya mencantumkan Brazil, Argentina, Bahamas, dan Peru sebagai perbandingan. Seluruhnya memberikan hak cuti hamil bagi perempuan pekerja sepanjang 13 minggu, kecuali Brazil yaitu 17 minggu. Brazil sebagai negara pemberi cuti hamil terpanjang untuk ibu pekerja dibanding negara-negara lain yang disebutkan di bawah tercatat sebagai negara tertinggi dari segi GDP, urutan ke-3 teratas dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, urutan terendah dalam tingkat kematian ibu, namun sayangnya urutan tertinggi dalam tingkat kematian bayi, dibandingkan dengan negara-negara lain yang disebutkan di bawah. GDP Brazil: USD 2.056 T  Argentina: USD 637.6 Bio Peru: USD 211.4 Bio Bahamas: USD 12.16 Bio Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Peru: 70% Bahamas: 68% Brazil: 54% Argentina: 49% Tingkat kematian ibu (matenal deaths per 100,000 live births) Bahamas: 80 Peru: 68 Argentina: 52 Brazil: 44 Tingkat kematian bayi (infant deaths per 1,000 live births) Brazil: 13 Peru: 12 Argentina: 9 Bahamas: 6 Europe and Central Asia Norway sebagai negara pemberi cuti hamil terpanjang untuk ibu pekerja dibanding negara-negara lain yang disebutkan di bawah tercatat sebagai negara di urutan ke-3 dari segi GDP (namun tertinggi dari segi GDP per capita sebesar USD 75,504.57), urutan tertinggi dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, urutan ke-3 terendah dalam tingkat kematian ibu, dan urutan terrendah dalam tingkat kematian bayi, dibandingkan dengan negara-negara lain yang disebutkan di bawah. Panjang cuti hamil untuk ibu pekerja Norway: 35 / 45 minggu Italy: 22 minggu Romania: 18 minggu Greece: 17 minggu Belanda: 16 minggu GDP Italy: USD 1.935 T Netherlands: USD 826.2 Bio Norway: USD 398.8 Bio Romania: USD 211.8 Bio Greece: USD 200.3 Bio Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Norway: 60% Netherlands: 58% Romania: 46% Greece: 45% Italy: 40% Tingkat kematian ibu (maternal deaths per 100,000 live births) Romania: 31 Netherlands: 7 Norway: 5 Italy: 4 Greece: 3 Tingkat kematian bayi (infant deaths per 1,000 live births) Romania: 7 Greece: 4 Italy dan Netherlands: 3 Norway: 2  Lalu saya mencoba membuat perbandingan dari masing-masing negara pemberi cuti hamil terpanjang dari negara-negara yang disebutkan di atas, dengan Indonesia menggunakan indikator-indikator di atas. Norway sebagai negara pemberi cuti hamil terpanjang dari negara-negara yang disebutkan di bawah berada di urutan ke-3 dalam segi GDP namun tertinggi bila dilihat dari segi GDP per capita, tertinggi dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, terrendah dalam tingkat kematian ibu, dan terrendah dalam tingkat kematian bayi. Panjang cuti hamil untuk ibu pekerja Norway: 35 / 45 minggu Afrika Selatan dan Brazil: 17 minggu Indonesia: 12 minggu GDP (GDP Per Capita) Brazil: USD 2.056 T (USD 9,821.41) Indonesia: USD 1.016 T (USD 3,846.86) Norway: USD 398.8 Bio (USD 75,504.57) Afrika Selatan: USD 349.4 Bio (USD 6,160.73) Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Norway: 60% Brazil: 54% Indonesia: 52% Afrika Selatan: 49% Tingkat kematian ibu (maternal deaths per 100,000 live births) Afrika Selatan: 138 Indonesia: 126 Brazil: 44 Norway: 2 Tingkat kematian bayi (infant deaths per 1,000 live births) Afrika Selatan: 29 Indonesia: 21 Brazil: 13 Norway: 2 Sebisanya saya quantify dampak dari apa yang saya ajukan untuk meyakinkan semua yang membaca ini: cuti hamil 6 bulan, dengan mekanisme yang detail yang perlu di-explore lebih jauh (contoh: Salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang fast moving consumer goods berinisial N, yang memberikan cuti hamil 6.5 bulan dengan komposisi 3 bulan cuti berbayar 100% dan 3.5 bulan cuti berbayar 80%, bahkan untuk kasus spesial yang didukung dengan surat dokter bisa diberikan sampai 9 bulan dengan syarat 3 bulan terakhir dianggap sebagai cuti tidak dibayar). Namun sebanyak apapun literatur dan data yang mendukung, saya percaya yang saya ajukan memiliki dampak yang tidak bisa divisualisasikan dengan angka: masa depan perempuan dan anak-anak. Besar harapan saya agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian sepenuhnya dan setulusnya dalam hal ini demi masa depan keluarga Indonesia yang lebih baik.

Ade Meutia
5,171 supporters
Petitioning Joko Widodo, Yasonna Laoly, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Hanif Dhakiri

Beri Kesejahteraan Yang Layak Bagi Guru Honorer

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, termasuk guru honorer yang selama ini besar perannya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Bayangkan jika tidak ada guru. Akan banyak anak-anak kita tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Guru memiliki peran yang begitu penting. Begitu besar dampak mereka terhadap masa depan anak muda bangsa Indonesia, bahkan begitu banyak guru yang melahirkan pejabat-pejabat, ataupun orang-orang penting lainnya. Dalam hal ini guru honorer juga manusia yang butuh penghidupan layak. apalagi, mereka sudah berkontribusi besar kepada bangsa Indonesia ini, sehingga membuat generasi emas bangsa Indonesia. Dikutip dari laman DetikFinance tahun 2018, menyebutkan bahwa, seorang guru honorer yang bernama Fristy, mendapat gaji dibawah UMR Kabupaten Bekasi yang sekitar Rp 3,8 juta/bulan. Ia mengatakan bahwasanya penghasilannya sebagai guru honorer tergantung dari jumlah jam mengajar di sekolah tersebut, dan ia tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 24 jam dalam sebulan. Ia mendapatkan 1-1.2 juta per bulan, yang kurang lebih 3 kali lebih sedikit dari UMR Kabupaten Bekasi. Apakah layak menggaji para pemberi cahaya bagi anak bangsa kurang dari hak yang harus ia dapatkan per bulan? Tentu sangat tidak layak, bila disandingkan dengan kebutuhan hidup yang tidak murah dan mahal saat ini. Sungguh mereka juga adalah manusia. Keberadaan atau kehadiran para guru honorer membantu tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, umumnya yang berada didaerah-daerah. Oleh karenanya kami akan terus berdiri dan berjuang bersama para guru honorer untuk mendapatkan hak-haknya. Karena setiap orang kewarganegaraan Indonesia memiliki hak untuk mendapat keadilan dari pemerintahan. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi janji-janji yang diadakan. Patut diketahui, saat ini Indonesia masih masih kekurangan sekitar 400 ribu guru SD terutama untuk guru kelas, olahraga dan agama. Kekosongan inilah yang banyak diisi oleh para guru honorer. Ini menunjukkan bahwasanya guru honorer adalah manusia yang mulia, wajib dipenuhi hak-haknya, dan yang berkali-kali saya ucapkan, yaitu memiliki peran dan tanggung jawab yang begitu besar kepada generasi muda Indonesia. Akhir kata kami menyerukan dan meminta agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer. Sejahterahkan mereka, berikan gaji yang layak agar bisa mencukupi diri dan keluarganya.  Pemerintah tidak boleh lagi menunda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Guru sejahtera, Insya Allah akan melahirkan anak-anak didik yang cerdas di kemudian hari.

Audi Irawadi
4,427 supporters
Closed
Petitioning Muhammad Hanif Dhakiri, Hanif Dhakiri, Ignasius Jonan, Joko Widodo

JERITAN JIWA DIBALIK NEGOSIASI IUPK VS FURLOUGH PHK PEKERJA PT FREEPORT INDONESIA

Yth. Bapak Jokowi Widodo Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Hanif Dhakiri Mentri Ketenagakerjaan Bapak Ignasius Jonan Mentri ESDM Fakta-Fakta Pelanggaran Hukum dan HAM terhadap Karyawan PT Freeport Indonesia. Terdapat 3 hal yang menonjol Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 1.       Perubahan Divestasi Saham menjadi sebesar 51 % yang wajib dibayarkan perusahaan kepada   Pemerintah Indonesia. 2.       Pembangunan Smelter guna pemurnian basil dalam negeri. 3.       Kewajiban untuk merubah Kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).  Berdasarkan ketiga point tersebut diatas, telah terjadi tarik-ulur atau perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang tidak kunjung usai, dampak dari hal tersebut mengakibatkan perusahaan mengklaim perlu menempuh langkah-langkah efisiensi biaya. Atas dasar klaim tersebut, dan pada 20 Februari 2017 PT Freeport Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis berupa program efisiensi ‘Furlough’ dengan dalih lebih jauh bahwa Perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat. Namun demikian, pernyataan bahwa perusahaan merugi tidak dapat dibuktikan, bahkan hingga saat ini PT Freeport masih dapat menjual hasil produksi mereka. Dengan kata lain tindakan klaim PT Freeport Indonesia tidak terbukti. Berikut adalah fakta-fakta yang masuk kategori pelanggaran Hukum dan HAM yang terjadi akibat tindakan dari PT Freeport Indonesia : furlough ( merumah pekerja ) istilah ini tidak diatur hukum negara RI; Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS). tapi dilakukan pemanggilan untuk menerima PPHKS sampai ada yang didatangkan kerumahnya dan menolak diajukan pengadilan PHI,hal ini bertolak belakang dengan prinsip sukarela;Aksi spontan sebagai bentuk aksi ekpresi para pekerja akibat tindakan yang mencedarai dan merenggut secara paksa hak - hak asasi para pekerja;Serikat Pekerja PTFI sudah menyurati sebanyak tiga kali terhitung mulai dari bulan Februari tentang ajakan perundingan mengenai kebijakan furlough yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi perusahaan tidak pernah menanggapi perundingan tersebut dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis yang tidak memerlukan perundingan--sebagaimana disebutkan diatas ;Sejak terjadinya Mogok kerja pada tanggal 1 MEI 2017 yang dikategorikan mangkir oleh perusahaan, PTFI melakukan pelanggaran dengan langsung menon-aktifkan akses kepersetaan BPJS akibat MOGOK KERJA yang berujung PHK sepihak;danpengusaha intervensi dan diskriminasi atau ikut campur dalam soal dualisme kepemimpinan serikat pekerja ( SPKEP SPSI ). Dengan kata lain, pengusaha tidak bisa dan -bahkan- tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur dalam soal internal serikat pekerja, termasuk soal kepengurusan.Dalam melaksanakan tugas - tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat,Pejabat/Aparatur Pemerintah memiliki prinsip yang dikenal dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" antara lain ; asas, Kepastian Hukum,Keseimbangan, Kesamaan dalam mengambiln Keputusan Alat Administrasi Negara,Bertindak Cermat,Motivasi untuk Setiap Putusan,Jangan Mencampurkan Kewenangan,Permainan yang Layak,Keadilan dan Kewajaran,Menanggapi Perngharapan yang Wajar,Meniadakan Akibat Sesuatu Keputusan yang Batal,Perlindungan dan Pandangan Hidup dan Kebijaksanaan. Berikut adalah fakta-fakta yang masuk kategori pelanggaran Hukum dan HAM yang terjadi akibat tindakan dari Pejabat/Aparatur Pemerintah : Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan atau Pelanggaran tanpa hukum adalah telah adanya pengaduan dan laporan dari Karyawan, Keluarganya dan Serikat Pekerja, terhadap beberapa Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelanggaran hak konstitusional  para karyawan namun tidak ada tanggapan atau tindakan secara tegas yang menunjukan keseriusan mengatasi semua permasalahan para karyawan.Sejak mulai diberlakukan Program Furlough pada tanggal 26 Februari 2017,  para karyawan telah berkirim surat dengan No. ADV.019/PUK SPKEP SPSI PTFI/II/2017 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Menaker RI) perihal keprihatinan permohonan bantuan terhadap tindakan sepihak yang dilakukan oleh PTFI namun Menaker tidak merespon dan segera menanggapi aduan yang telah diberikan. Disamping Menaker RI, para karyawan telah berkirim surat 2 (dua) kali pada Tanggal 20 Maret 2017 terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kab. Mimika (Disnaker Mimika) dengan No. Adv.029/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017 perihal Furlough dan Union busting, dan surat kedua dengan No.  ORG.107/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017 perihal mogok kerja sah yang dikategorikan mangkir oleh PT FI ,THR dan permasalahan penok-aktifan akses kepersetaan BPJS yang dilakukan secara spontan oleh PTFI terhadap para karyawannya. Namun disini memberikan surat tanggapan dengan No. 560/800/2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan memberikan 3 (tiga) opini yaitu:1.       Bahwa definisi Furlough tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2.       Kami akan menugaskan Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus ke PTFI dan meminta bukti -  bukti dar management PTFI.diperkuat dengan permohonan  pedampingan dari Dinas kepada mentri Tenaga kerja cq Dirjen pengawasan dan K3 tanggal 24 agustus 2017 nomor :565/687/2017. 3.       THR ,BPJS dan lain-lain terkait karyawan yang mogok menunggu  hasil dari Pemeriksaan Ketenagakerjaan Khusus. 4.       Berdasarkan surat tanggapan tersebut dan dipertegas kembali dalam  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 43 Tahun 2017 dikeluarkan tanggal 9 Maret 2017 tentang Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan di PT FI memutuskan beberapa hal, diringkas sebagai berikut : 1.       Membentuk Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan  Ketenagakerjaan di PTFI. 2.       Maksud dan tujuan membentuk Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan untuk menciptakan kondisi  hubungan yang kondusif dan mengantisipasi serta mencegah  timbulnya permasalahan ketenagakerjaan. Berdasarkan kedua point diatas, apa yang dimaksud Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan/Tim Khusus sama sekali tidak ada progres dan tindakan serta upaya yang seharusnya wajib segera dilaksanakan untuk mengatasi dan menyelesaikan serta mencari-cari bukti terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi para karyawan PT FI, akan tetapi disini Tim Khusus juga tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mencegah atau mengantisipasi masalah ketenagakerjaan, karena faktanya permasalahan-permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT FI kepada para karyawannya telah menimbulkan kerugian-kerugian dan penderitaan mendalam serta meniadakan secara paksa hak konstitusional yang melekat pada para karyawan. 1.       Disamping itu, setelah meminta permohonan dan bantuan kepada Dinas  dan Menteri Tenaga Kerja. Para Karyawan juga meminta bantuan terhadap  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas Ham  RI),Komisi IX DPR R,DPD RI, DPRD Propinsi dan Kab , Ombudsman dan Presiden Republik Indonesia. Namun lagi-lagi tidak ada tindakan secara  nyata dan tegas yang membuktikan keseriusan untuk menyelesaikan  permasalahan yang dialami para karyawan PT FI. 2.       Bahwa terkait penonaktifan BPJS, dan meminta bantuan terhadap Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dimana disini DJSN berkirim surat pada  tanggal 31 Agustus 2017 kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dan  Presiden Republik Indonesia dengan No. 840/DJSN/VIII/2017 pengaktifan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari PT FI dengan isi surat yang diringkas sebagai berikut: Menindaklanjuti hasil rapat pleno DJSN tanggal 15 Agustus 2017 adanya laporan aduan penokatifan pelayanan JKN PPU dari PTFI tanggal 24 Mei 2017, maka dengan ini  disampaikan hal-hal sebagai berikut:1.       DJSN telah melakukan penanganan laporan aduan; 2.       Berdasarkan penonaktifan pelayanan JKN pada tanggal 24 Mei 2017 terhadap Sdr. Ama Nurjaman Houbrow dan kurang lebih  4000 orang PPU PT FI dan kurang lebih 9000 orang lainnya, melanggar 3 (tiga) azas SJSN: Azas Kemanusiaan, Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan;dan 3.       BPJS Kesehatan telah lalai mencegah terjadinya pelakuan diskriminatif terhadap Sdr. Ama Nurjaman Houbrow karena  seharusnya status akses kesehatanya masih aktif. Bahwa berdasarkan beberapa uraian diatas, kami menduga secara keras Instansi Pemerintah dan Negara tidak bisa mengambil tindakan atau keputusan untuk menuntaskan dan mengatasi perselisihan hak karyawan PTFI yang semakin berlarut-larut.  Maka kami meminta : Kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo sebagai wujud Nawacita bantulah kami Pekerja di Freeport Indonesia sudah 9 bulan terkatung-katung, terlunta - lunta dan di telantarkan oleh jeratan Freeport. Kepada Bapak Mentri tenaga kerja Muhammad Hanif dhakiri sebagai wujud kabinet kerja,kerja dan kerja sesegera dicabut dan evaluasi KepMen 43 Tahun 2017 tentang Tim Pemantau, Pencegahan Pemasalahan Ketenagakerjaan PT Freeport Indonesia,Perusahaan Privatisasi dan Kontraktor di Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia. Sudah tidak efektif lagi dikarenakan permasalahan sudah terjadi sekian bulan berlarut - larut jadi APA yang ingin tim pantau dan dicegah ..... ??? segera turunkan team Reaksi Cepat Pengawas ketenagakerjaan ini sudah sangat darurat Nasional kemanusian bukan hanya menerbitkan regulasi dan retorika .......!!! Kepada Bapak Mentri ESDM Ignasius Jonan sebagai wujud kabinet kerja,kerja dan kerja sesegera audit sebelum melakukan perpanjangan ijin eksport concentrate PT Freeport akibat proses negoisasi Kontrak Karya ke IUPK apakah benar-benar merugi sehingga melantarkan kami pekerja yang dilanggar hak-hak konstitusional warga negara.   Salam, Koalisi Pekerja korban PT Freeport Indonesia 2017   Petisi ini akan dikirim ke : Presiden  RI Bapak Jokowi Widodo Mentri Tenaga kerja Bapak Muhammad Hanif dhakiri Mentri ESDM Bapak Ignasius Jonan

tri puspital
1,342 supporters
Petitioning Joko Widodo, Hanif Dhakiri, Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat

Copot Pegawai Pengawas Monang Sihotang

Pada 13 Februari 2018, Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI) mengajukan permohonan pengawasan/pemeriksaan khusus norma ketenagakerjaan kasus penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Atika Nafitasari dan sembilan pekerja kontrak lainnya atau PKWT yang terjadi di pabrik Nanbu, pemasok Tier 2 untuk Toyota Indonesia. Nanbu mempekerjakan Atika dan sembilan pekerja lainnya di bagian kerja yang bersifat tetap yang menyalahi ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Perlu diketahui, Atika Nafitasari tidak saja mengalami penyimpangan PKWT, tetapi juga menjadi korban kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada 28 September 2016 di pabrik Plant 1 Nanbu di Kawasan MM2100, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Pada 20 Maret 2018, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat mengeluarkan nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang disediakan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia terhadap para pekerja bersifat musiman/sesuai dengan pesanan (order), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nota pemeriksaan tersebut dikeluarkan tanpa mengutip sama sekali satu pasal aturan ketenagakerjaan untuk menjelasakan “ketentuan yang berlaku” yang dimaksud. Karena nota pemeriksaan ini, Nanbu menolak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap. Dalam hasil temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Monang Sihotang dan diketahui oleh Richard Sinanu, salah satu temuannya menyatakan bahwa “pengurus sedang tidak ada di tempat (demo ke PT Toyota)”. Padahal, kenyataannya masih ada pengurus yang berada di pabrik untuk menunggu kedatangan pegawai pengawas. Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI, Aulia Istiqomah Rusly berada di pabrik pada tanggal 8 Maret 2018. Pada 25 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 dan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Sdr. Atika Nafita Sari, dkk (8 orang) dengan pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.” Disnaker mengacu pada Pasal 5 Kepmen 100/MEN/VI/2004 yang mengatur bahwa PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Dalam dokumen PKWT antara Atika Nafitasari, dkk, dengan perusahaan, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian ini didasarkan atas jangka waktu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).” Sedangkan pada pasal tersebut disebutkan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut, maka Disnaker menilai Atika Nafitasari, dkk, seharusnya menjadi karyawan tetap di Nanbu. Anjuran yang disampaikan oleh Disnaker Kab. Bekasi disertai dengan fakta-fakta hukum, sedangkan nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak menyebutkan aturan yang menjadi dasar keluarnya nota pemeriksaaan tersebut. Pegawai Pengawas juga mengabaikan bukti-bukti yakni berupa dokumen Perjanjian Kerja yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja. Akibat dari hasil pemeriksaan ini, lima buruh yang memperjuangkan kepastian kerja tidak mendapatkan hak-haknya. Di antara para buruh, ada korban kecelakaan kerja, seorang buruh perempuan bernama Atika Nafitasari yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press di pabrik Nanbu pada Desember 2016. Jari tengah tangan kanan Atika terpotong dan dia mengalami cacat seumur hidup (lihat foto). Kondisi ini menyulitkan Atika mencari pekerjaan di tempat lain. Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Monang telah merampas keadilan bagi buruh dan korban kecelakaan kerja. Nanbu juga telah menggugat buruh-buruh ini pengadilan hubungan industrial (PHI) di Bandung. Oleh karena itu, kami menilai bahwa Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut: 1.      Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat. 2.      Pemeriksaan ulang terhadap kasus penyimpangan PKWT Atika Nafita Sari dkk dan mengacu pada Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Bekasi, 30 Juli 2018 Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu (KSPBN)1. Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR)2. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)3. Perhimpunan Trimoerti4. FNKSDA Bandung5. Kolektifa6. Hmi ilmu terapan telkom7. United voice telkom8. AKMI9. Aliansi Pelajar Bandung10. Angin Malam11. Women Study Center Ps. Kami juga mengundang buruh, aktivis buruh dan serikat buruh untuk berbagi cerita ketidakadilan yang dilakukan oleh pegawai pengawas, khususnya Monang Sihotang. Silakan kontak di 0877-8801-2740 (WhatsApp)

Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu
521 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo, Muhammad Hanif Dhakiri, Hanif Dhakiri

FURLOUGH AND RELATIONSHIP WORK RELATION OF WORKERS PT FREEPORT INDONESIA

  To Mr. Jokowi Widodo President of the Republic of Indonesia  Mr. Muhammad Hanif Dhakiri Minister of Manpower Facts of Law and Human Rights Violations against PT Freeport Indonesia Employees. There are three things that stand out after the enactment of Government Regulation no. 1 of 2017 concerning the Fourth Amendment to Government Regulation no. 23 of 2010 concerning Mineral and Coal Mining Business Activities; 1. Change of Share Divestment to become 51% which must be paid by company to      Government of Indonesia.  2. Development of Smelter for the purification of domestic basil.  3. Obligation to change the Contract of Work into Mining Business License (IUP)           and Special Mining Business License (IUPK). Based on the above three points, there has been a tug-of-war or negotiation between the Government and PT Freeport Indonesia which is not over, the impact of which resulted in the company claiming to need to take cost efficiency measures. On the basis of such claims, and on February 20, 2017 PT Freeport Indonesia issued a strategic policy in the form of a 'Furlough' efficiency program under the further pretext that the Company was at a loss as unable to sell the concentrate. However, the statement that the loss-making company can not be proven, even today PT Freeport can still sell their products. In other words, PT Freeport Indonesia's claim action is not proven. Here are the facts that fall into the category of violations of Law and Human Rights that occurred due to the actions of PT Freeport Indonesia: furlough (house worker) this term is not governed by the law of the Republic of Indonesia; Voluntary Employment Termination Program (PPHKS). but called to receive PPHKS until one was brought home and refused to file a PHI court, this was in contrast to the voluntary principle; Spontaneous action as a form of action of workers 'expression due to actions that violate and forcibly exclude workers' human rights; The PTFI Workers Union has written three times starting from February on the invitation to negotiate on furlough policies issued by the company but the company never responds to the negotiations on the grounds that the policy is a strategic policy that does not require negotiations - as mentioned above; Since the strike on 1 May 2017 categorized as defunct by the company, PTFI commits a violation by directly deactivating the access of BPJS (the national health care security) membership resulting from strike which leads to unilateral layoffs, and employers of intervention and discrimination or interference in the dualism of trade union leadership (SPKEP SPSI). In other words, entrepreneurs can not and -not to intervene or interfere in internal issues of trade unions, including matters of governance. In performing the general duties of the Government and the public service, the Government Official / Apparatus has a principle known as "general principles of good governance", among others; principles, equality, legal certainty, equilibrium, equality in taking the Decision of State Administration Tools, Acting Conscientiously, Motivating for Any Decision, Do Not Mix the Authority, Eligible Games, Justice and Fairness, Responding to a Fair Expectations, Eliminate the Consequences of a Canceled Decision, Protection and View Life and Wisdom.  Here are the facts that fall into the category of violations of Law and Human Rights that occur as a result of the actions of Government Officials / Apparatus: Whereas the meaning of a crime or unlawful Violation is the existence of complaints and reports from the Employees, their Families and Trade Unions, against some responsible Government Agencies related to the violation of the constitutional rights of the employees but there is no clear response or action showing the seriousness of addressing all the problems employees. Since the introduction of the Furlough Program on February 26, 2017, employees have mailed no. ADV.019 / PUK SPKEP SPSI PTFI / II / 2017 to the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia (Menaker RI) concerning requests for assistance to PTFI unilateral action but Minister of Manpower did not respond and immediately respond to complaints. In addition to the Minister of Manpower, the employees have sent a letter 2 (two) times on March 20, 2017 against the Head Office of Manpower Transmigration and Public Housing Kab. Mimika (Disnaker Mimika) with No. Adv.029 / PUK SPKEP SPSI PTFI / III / 2017 concerning Furlough and Union busting, and a second letter with no. ORG.107 / PUK SPKEP SPSI PTFI / VII / 2017 concerning legal strikes categorized as defaulters by PT FI, THR and BPJS spontaneous disposal of access problems by PTFI to its employees. but here provide a letter of response with no. 560/800/2017 on August 28, 2017 by giving 3 (three) opinions, namely: 1. That the definition of Furlough not regulated in the Manpower Act. 2. We will assign the Supervisor to conduct a special labor inspection to PT Freeport Indonesia and request for evidence from PTFI management. Reinforced by appeals from the Department to the Ministry of Manpower cq Dirjen supervision and K 3 dated 24 August 2017 number: 565/687/2017. 3. THR, BPJS and others related to employees who are on strike awaiting the results of Special Labor Inspection 4. Based on the letter of response and reaffirmed in the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 43 Year 2017 issued on March 9, 2017 concerning the Monitoring and Prevention Team on Employment Issues in PT FI decided on several matters, summarized as follows: 1. Establish a Monitoring and Prevention Team on Employment Issues at PTFI. 2. The purpose and objective of establishing a Monitoring and Prevention Team on Employment Issues to create conducive conditions of relations and to anticipate and prevent the emergence of labor problems. Based on the above points, what is meant by the Team for Monitoring and Preventing Employment Problems / Special Teams there is absolutely no progress and action as well as the efforts that should be immediately undertaken to address and resolve and look for evidence related to human rights violations of PTFI employees, but here the Special Team also can not perform its duty to prevent or anticipate employment problems, due to the facts of the problems and the violations committed by PT FI to its employees have resulted in profound losses and suffering and forcibly repealed the inherent constitutional rights of the employees. 5. In addition, after requesting and assisting the Dinas and Me Labor intent. Employees also requested assistance to the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM RI), Commission IX of the House of Representatives (DPR), DPD RI, Provincial DPRD and Kab, Ombudsman and President of the Republic of Indonesia. But again there is no real and decisive action that proves the seriousness to solve the problems faced by the employees of PT FI 6. That related to the disabling of BPJS, and request assistance to the National Social Security Council (DJSN) where here DJSN sent a letter on 31 August 2017 to the President Director of BPJS Health and the President of the Republic of Indonesia with No. 840 / DJSN / VIII / 2017 activation of the National Healthcare (JKN) service from PT FI with the following letter summarized as follows: Following the result of plenary meeting of DJSN dated August 15, 2017, there was a report of the complaint of JKN PPU service from PTFI on May 24, 2017, herewith submitted the following matters: 1. DJSN has handled complaint report; 2. Based on the disabling of JKN service on May 24, 2017 against Mr. Ama Nurjaman Houbrow and approximately 4000 PPU PT FI and approximately 9000 others, violated 3 (three) principles of SJSN: Humanitarian Foundation, Justice Principle and Utilization Principle, and 3. BPJS Health has neglected to prevent discriminatory acts against you. Ama Nurjaman Houbrow because his health access status should be still active. Based on the above explanations, we strongly suspect that the Government and State Agencies can not take any action or decision to resolve and resolve the PTFI employee rights dispute that is getting protracted. So we ask: To  Mr. President Jokowi Widodo as a form of Nawacita help us Workers in Freeport Indonesia has been nine months indecisive, limped out and abandoned by Freeport. work as soon as revoked and evaluation of ministerial decree 43 Year 2017 on Monitoring Team, Prevention of Labor Problems of PT Freeport Indonesia, Corporate Privatization and Contractor in PT Freeport Indonesia Working Area. It is not effective anymore because the problem has happened so many months protracted - so late WHAT the team want to monitor and prevented ..... ??? immediately get off the team Quick Reaction This labor inspector is very urgent National humanity is not just issuing regulation and rhetoric ....... !!!  Mr. ESDM Minister Ignasius Jonan as the form of cabinet work, work and work as soon as audit before extending the license of export PT Freeport's concentrate as a result of the Negotiation of Contract of Work to IUPK process is really a loss for us to deliver workers who are violated the constitutional rights of citizens. Greetings, Coalition of Victims of PT Freeport Indonesia 2017 Workers PIC : lokataru law and human rights office https://twitter.com/lokataru_id https://twitter.com/nurkholis_h https://twitter.com/haris_azhar https://twitter.com/PoesTri This petition will be sent to: President of the Republic of IndonesiaMr. Jokowi Widodo Minister of Manpower Muhammad Hanif Dhakiri    

tri puspital
378 supporters
Petitioning Muhammad Hanif Dhakiri, Hanif Dhakiri, PT. Pertamina (Persero)

PT. Pertamina (Persero) dirasa kurang persiapan dalam penerimaan karyawan baru 2018

  PT Pertamina (Persero) mengajak insan-insan terbaik Indonesia untuk bergabung melalui program rekrutmen untuk menjadi bagian dari Energi baru Pertamina. Siapkah Anda menjadi Energi untuk Negeri ? Melalui pesan itulah PT. Pertamina (Persero) mengajak insan-insan terbaik Indonesia untuk bergabung. Tapi, pada kenyataannya pada program rekrutmen tahun 2018 ini .Para peserta mengalami kendala dalam proses seleksinya. Dalam tes online tahap kesatu tanggal 10.07.2018 yang di adakan oleh PT. Pertamina (Persero) pada website pertamina.smartexam.id mengalami gangguan/kendala di saat tes pada pukul 07.00 WIB , dan sangat mengganggu proses tes. Banyak nya peserta yang mengakses website tersebut berujung pada gangguan server website. seperti nya,pihak PT. Pertamina (Persero) kurang persiapan dalam proses seleksi karyawan baru nya. Terlihat dari lambatnya respon perbaikan,sehingga sangat meresahkan peserta yang menyebabkan penyerangan pertanyaan di akun-akun media sosial dan  call center PT. Pertamina (Persero) terkait masalah ini . Terlebih lagi,gangguan ini menyebabkan para peserta tidak maksimal dalam mengerjakan tes online tahap kesatu. Alih-alih untuk mengadakan tes ulang. Tim rekrutmen PT. Pertamina (Persero) malah memundurkan batas waktu pengerjaan hingga pukul 24.00 WIB (10.07.2018). Yang sebelumnya di bagi menjadi 3 kelompok tes dari pukul 07.00 WIB - 10.00 WIB,10.00 WIB-13.00 WIB,dan 13.00 WIB- 16.00 WIB-.mungkin,akan menjadi keuntungan bagi peserta tes yang belum mulai melakukan tes.sehingga dapat mengerjakan nya secara maksimal.Tapi,bagi sebagian peserta yang sudah terlanjur mengerjakan pada saat website mengalami kendala,dan terputus pada saat proses tes. Akan menjadi kerugian bagi mereka. Banyaknya keinginan para peserta tes untuk mengadakan tes ulang  terlihat pada hastag #tesulangPertamina di beberapa media sosial. 

Peserta tes PT. Pertamina (Persero) 2018
333 supporters