JERITAN JIWA DIBALIK NEGOSIASI IUPK VS FURLOUGH PHK PEKERJA PT FREEPORT INDONESIA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Yth. Bapak Jokowi Widodo Presiden Republik Indonesia

Bapak Muhammad Hanif Dhakiri Mentri Ketenagakerjaan

Bapak Ignasius Jonan Mentri ESDM

Fakta-Fakta Pelanggaran Hukum dan HAM terhadap Karyawan PT Freeport Indonesia.

Terdapat 3 hal yang menonjol Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

1.       Perubahan Divestasi Saham menjadi sebesar 51 % yang wajib dibayarkan perusahaan kepada   Pemerintah Indonesia.

2.       Pembangunan Smelter guna pemurnian basil dalam negeri.

3.       Kewajiban untuk merubah Kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

 Berdasarkan ketiga point tersebut diatas, telah terjadi tarik-ulur atau perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang tidak kunjung usai, dampak dari hal tersebut mengakibatkan perusahaan mengklaim perlu menempuh langkah-langkah efisiensi biaya. Atas dasar klaim tersebut, dan pada 20 Februari 2017 PT Freeport Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis berupa program efisiensi ‘Furlough’ dengan dalih lebih jauh bahwa Perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat. Namun demikian, pernyataan bahwa perusahaan merugi tidak dapat dibuktikan, bahkan hingga saat ini PT Freeport masih dapat menjual hasil produksi mereka. Dengan kata lain tindakan klaim PT Freeport Indonesia tidak terbukti.

Berikut adalah fakta-fakta yang masuk kategori pelanggaran Hukum dan HAM yang terjadi akibat tindakan dari PT Freeport Indonesia :

furlough ( merumah pekerja ) istilah ini tidak diatur hukum negara RI;
 Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS). tapi dilakukan pemanggilan untuk menerima PPHKS sampai ada yang didatangkan kerumahnya dan menolak diajukan pengadilan PHI,hal ini bertolak belakang dengan prinsip sukarela;
Aksi spontan sebagai bentuk aksi ekpresi para pekerja akibat tindakan yang mencedarai dan merenggut secara paksa hak - hak asasi para pekerja;
Serikat Pekerja PTFI sudah menyurati sebanyak tiga kali terhitung mulai dari bulan Februari tentang ajakan perundingan mengenai kebijakan furlough yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi perusahaan tidak pernah menanggapi perundingan tersebut dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis yang tidak memerlukan perundingan--sebagaimana disebutkan diatas ;
Sejak terjadinya Mogok kerja pada tanggal 1 MEI 2017 yang dikategorikan mangkir oleh perusahaan, PTFI melakukan pelanggaran dengan langsung menon-aktifkan akses kepersetaan BPJS akibat MOGOK KERJA yang berujung PHK sepihak;dan
pengusaha intervensi dan diskriminasi atau ikut campur dalam soal dualisme kepemimpinan serikat pekerja ( SPKEP SPSI ). Dengan kata lain, pengusaha tidak bisa dan -bahkan- tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur dalam soal internal serikat pekerja, termasuk soal kepengurusan.
Dalam melaksanakan tugas - tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat,Pejabat/Aparatur Pemerintah memiliki prinsip yang dikenal dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" antara lain ; asas, Kepastian Hukum,Keseimbangan, Kesamaan dalam mengambiln Keputusan Alat Administrasi Negara,Bertindak Cermat,Motivasi untuk Setiap Putusan,Jangan Mencampurkan Kewenangan,Permainan yang Layak,Keadilan dan Kewajaran,Menanggapi Perngharapan yang Wajar,Meniadakan Akibat Sesuatu Keputusan yang Batal,Perlindungan dan Pandangan Hidup dan Kebijaksanaan.

Berikut adalah fakta-fakta yang masuk kategori pelanggaran Hukum dan HAM yang terjadi akibat tindakan dari Pejabat/Aparatur Pemerintah :

Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan atau Pelanggaran tanpa hukum adalah telah adanya pengaduan dan laporan dari Karyawan, Keluarganya dan Serikat Pekerja, terhadap beberapa Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelanggaran hak konstitusional  para karyawan namun tidak ada tanggapan atau tindakan secara tegas yang menunjukan keseriusan mengatasi semua permasalahan para karyawan.
Sejak mulai diberlakukan Program Furlough pada tanggal 26 Februari 2017,  para karyawan telah berkirim surat dengan No. ADV.019/PUK SPKEP SPSI PTFI/II/2017 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Menaker RI) perihal keprihatinan permohonan bantuan terhadap tindakan sepihak yang dilakukan oleh PTFI namun Menaker tidak merespon dan segera menanggapi aduan yang telah diberikan.
 Disamping Menaker RI, para karyawan telah berkirim surat 2 (dua) kali pada Tanggal 20 Maret 2017 terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kab. Mimika (Disnaker Mimika) dengan No. Adv.029/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017 perihal Furlough dan Union busting, dan surat kedua dengan No.  ORG.107/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017 perihal mogok kerja sah yang dikategorikan mangkir oleh PT FI ,THR dan permasalahan penok-aktifan akses kepersetaan BPJS yang dilakukan secara spontan oleh PTFI terhadap para karyawannya. Namun disini memberikan surat tanggapan dengan No. 560/800/2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan memberikan 3 (tiga) opini yaitu:
1.       Bahwa definisi Furlough tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2.       Kami akan menugaskan Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus ke PTFI dan meminta bukti -  bukti dar management PTFI.diperkuat dengan permohonan  pedampingan dari Dinas kepada mentri Tenaga kerja cq Dirjen pengawasan dan K3 tanggal 24 agustus 2017 nomor :565/687/2017.

3.       THR ,BPJS dan lain-lain terkait karyawan yang mogok menunggu  hasil dari Pemeriksaan Ketenagakerjaan Khusus.

4.       Berdasarkan surat tanggapan tersebut dan dipertegas kembali dalam  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 43 Tahun 2017 dikeluarkan tanggal 9 Maret 2017 tentang Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan di PT FI memutuskan beberapa hal, diringkas sebagai berikut :

1.       Membentuk Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan  Ketenagakerjaan di PTFI.

2.       Maksud dan tujuan membentuk Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan untuk menciptakan kondisi  hubungan yang kondusif dan mengantisipasi serta mencegah  timbulnya permasalahan ketenagakerjaan.

Berdasarkan kedua point diatas, apa yang dimaksud Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan/Tim Khusus sama sekali tidak ada progres dan tindakan serta upaya yang seharusnya wajib segera dilaksanakan untuk mengatasi dan menyelesaikan serta mencari-cari bukti terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi para karyawan PT FI, akan tetapi disini Tim Khusus juga tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mencegah atau mengantisipasi masalah ketenagakerjaan, karena faktanya permasalahan-permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT FI kepada para karyawannya telah menimbulkan kerugian-kerugian dan penderitaan mendalam serta meniadakan secara paksa hak konstitusional yang melekat pada para karyawan.

1.       Disamping itu, setelah meminta permohonan dan bantuan kepada Dinas  dan Menteri Tenaga Kerja. Para Karyawan juga meminta bantuan terhadap  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas Ham  RI),Komisi IX DPR R,DPD RI, DPRD Propinsi dan Kab , Ombudsman dan Presiden Republik Indonesia. Namun lagi-lagi tidak ada tindakan secara  nyata dan tegas yang membuktikan keseriusan untuk menyelesaikan  permasalahan yang dialami para karyawan PT FI.

2.       Bahwa terkait penonaktifan BPJS, dan meminta bantuan terhadap Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dimana disini DJSN berkirim surat pada  tanggal 31 Agustus 2017 kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dan  Presiden Republik Indonesia dengan No. 840/DJSN/VIII/2017 pengaktifan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari PT FI dengan isi surat yang diringkas sebagai berikut:

Menindaklanjuti hasil rapat pleno DJSN tanggal 15 Agustus 2017 adanya laporan aduan penokatifan pelayanan JKN PPU dari PTFI tanggal 24 Mei 2017, maka dengan ini  disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.       DJSN telah melakukan penanganan laporan aduan;

2.       Berdasarkan penonaktifan pelayanan JKN pada tanggal 24 Mei 2017 terhadap Sdr. Ama Nurjaman Houbrow dan kurang lebih  4000 orang PPU PT FI dan kurang lebih 9000 orang lainnya, melanggar 3 (tiga) azas SJSN: Azas Kemanusiaan, Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan;dan

3.       BPJS Kesehatan telah lalai mencegah terjadinya pelakuan diskriminatif terhadap Sdr. Ama Nurjaman Houbrow karena  seharusnya status akses kesehatanya masih aktif.

Bahwa berdasarkan beberapa uraian diatas, kami menduga secara keras Instansi Pemerintah dan Negara tidak bisa mengambil tindakan atau keputusan untuk menuntaskan dan mengatasi perselisihan hak karyawan PTFI yang semakin berlarut-larut.

 Maka kami meminta :

Kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo sebagai wujud Nawacita bantulah kami Pekerja di Freeport Indonesia sudah 9 bulan terkatung-katung, terlunta - lunta dan di telantarkan oleh jeratan Freeport.

Kepada Bapak Mentri tenaga kerja Muhammad Hanif dhakiri sebagai wujud kabinet kerja,kerja dan kerja sesegera dicabut dan evaluasi KepMen 43 Tahun 2017 tentang Tim Pemantau, Pencegahan Pemasalahan Ketenagakerjaan PT Freeport Indonesia,Perusahaan Privatisasi dan Kontraktor di Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia. Sudah tidak efektif lagi dikarenakan permasalahan sudah terjadi sekian bulan berlarut - larut jadi APA yang ingin tim pantau dan dicegah ..... ??? segera turunkan team Reaksi Cepat Pengawas ketenagakerjaan ini sudah sangat darurat Nasional kemanusian bukan hanya menerbitkan regulasi dan retorika .......!!!

Kepada Bapak Mentri ESDM Ignasius Jonan sebagai wujud kabinet kerja,kerja dan kerja sesegera audit sebelum melakukan perpanjangan ijin eksport concentrate PT Freeport akibat proses negoisasi Kontrak Karya ke IUPK apakah benar-benar merugi sehingga melantarkan kami pekerja yang dilanggar hak-hak konstitusional warga negara.

 

Salam,

Koalisi Pekerja korban PT Freeport Indonesia 2017

 

Petisi ini akan dikirim ke :

Presiden  RI Bapak Jokowi Widodo

Mentri Tenaga kerja Bapak Muhammad Hanif dhakiri

Mentri ESDM Bapak Ignasius Jonan



Hari ini: tri mengandalkanmu

tri puspital membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "JERITAN JIWA DIBALIK NEGOSIASI IUPK VS FURLOUGH PHK PEKERJA PT FREEPORT INDONESIA". Bergabunglah dengan tri dan 1.310 pendukung lainnya hari ini.