Decision Maker

Basuki Tjahaja Purnama

  • Gubernur DKI Jakarta

Does Basuki Tjahaja Purnama have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Asman Abnur, Basuki Tjahaja Purnama, ULT Kemdikbud

Tindak Tegas Guru RASIS Pemecah Persatuan, Selamatkan Pendidikan Indonesia!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1448467171841363&id=100000342828249 Pilkada DKI Jakarta baru saja usai, pemenang sudah terlihat (belum mutlak), suasana panas sudah selayaknya mereda. Cagub-Cawagub yang kalah pertarungan sudah dengan legowo menerima kekalahan, seharusnya juga dengan pendukung-pendukungnya. Demikian juga dengan kontra Cagub-Cawagub tertentu. Sudah seharusnya menyudahi perselisihan dan saling berdamai. Cuitan syukur dan takbir menghiasi dunia maya dari sore hingga saat ini. Tentu karena jagoannya menang, bagi yang tidak menang menerima dan ada yang tetap 'nyinyir'. Cuitan di Twitter terus menghiasi euforia kemenangan Anies-Sandi, pendukung bersyukur dan bangga. Sebaliknya, pendukung kontra (Ahok-Djarot) merasa terima kekalahan jagoannya. Media sosial sebagai media interaksi tidak langsung menjadi sorotan utama warganet. Tidak sedikit meluapkan perasaannya di medsos. Tetapi, apa jadinya jika konten yang dibagikan negatif? Salah seorang guru Seni SMA di Jakarta, dengan 'gamblang' mengutarakan jumawanya di Facebook. Dirinya sebagai pendidik seakan lupa akan sosoknya sebagai "Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani". Teman-teman Facebook yang terdiri dari rekan kerja, peserta didik, dan alumni tak lagi ia hiraukan. Lontaran RASIS ia kobarkan secara frontal. Sebagai seorang sarjana pendidikan dan seorang minoritas, saya kian sedih atas kutipan beliau. Sudah cukup RASIS meracuni manusia dewasa, jangan sampai ke anak-anak kita. Apa lagi, sampai masuk ke dalam dunia pendidikan. Akhlak mulia akan menciptakan akhlak mulia, sedangkan yang buruk akan menciptakan yang buruk. Banyak hal menjadi dampaknya: Sikap rasis yang terlontar dari hati, diluapkan di muka umum, hal tersebut ditujukan pada seorang tokoh. Jelas hal ini sangat tidak terpuji meskipun tanpa memandang profesinya. Sebuah bahasa berawal dari ide/pikiran. Jika ia seorang fanatik dan menbenci suatu suku, agama, dan ras, bagaimana hatinya, itu pun tanpa memandang profesinya. Berdasarkan UU ITE tentang ungkapan kebencian, jelas konten tersebut melanggar. Memandang dari profesi sebagai Pendidik, hal ini tidak pantas, bagaimana ketika ia menghadapi peserta didik dari suku, agama, dan ras yang ia benci? Memandang dari profesi, bagaimana dengan anak-anak yang membaca konten dan sikap serta moralnya, tentu kebencian tersebut menyebarluas sehingga memecahbelah persatuan. Tidak hanya itu, konten-konten sebelumnya mengandung kebencian, namun hanya berbagi, tanpa cuitan pribadi. Hanya saat ini statusnya dengan rasa euforia atas kekalahan suku tertentu, ia melampiaskannya, seolah penguasa telah jatuh dan tak ada gunanya bagi dia lagi. Dalam UUD 1945 Pasal 28E, dijamin hak warga negara utk memeluk agama. Pasal 28I, menguatkan hak ini sebagai asasi manusia. Pasal 28D, memberikan jaminan untuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan maupun di depan hukum. Pandangan SARA tentunya melanggar konstitusi negara ini. Salam Persatuan, Salam Bhineka Tunggal Ika, Indonesia Merdeka, Hidup Pendidikan Indonesia. Usut tuntas demi Bhineka Tunggal Ika dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kiranya teman-teman yang mendukung dapat membagikan dan menyebarkan hal ini, tidak lupa untuj memberikan alasan, arahan, dan pencerdasan sebagai bentuk bahwa kita butuh Revolusi Mental menjadi lebih baik. Salam untuk seluruh guru di tanah air. Salam untuk anak-anakku yang manis di seluruh Indonesia. Kelak, engkaulah yang memperbaiki semuanya.

Josua Kristofer
13,085 supporters
Petitioning Basuki Tjahaja Purnama

Batalkan Gugatan Cerai Pak Ahok Kepada Ibu Veronica Tan

Yang terhormat pak Ahok yang kami sayangi, Membaca berita tentang surat gugatan cerai bapak terhadap ibu Vero sangat mengejutkan kami sebagai pendukung bapak. Dan lain dari pada itu, bukankah dalam pernikahan bapak dan bu Vero sudah berjanji  dalam ikatan suci dan kudus dalam nama Bapa, bahwa kalian akan setia baik dalam keadaan suka / duka, sehat / sakit, dan hanya maut yang memisahkan? Bukankah barang siapa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia? Kami percaya, apapun keputusan bapak pasti sudah direncanakan dan dipikirkan baik-baik. Percayalah pak, Tuhan tidak akan mencobai anaknya diluar kemampuannya. Kami sangat berharap agar kiranya petisi ini dapat menggugah hati bapak, sehingga dapat dipertimbangkan kembali.  Semoga apa yang nantinya jadi keputusan bapak adalah keputusan yang terbaik bagi bapak dan keluarga.  Amin.   

lisa ocha
12,220 supporters
Petitioning Rudiantara

Pak Rudiantara, hentikan Iklan Rokok #StopIklanRokok

English Version “Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja…” (Laporan Peneliti Myron E. Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Phillip Morris) Kami adalah anak muda yang sangat mencintai Indonesia. Kemajuan negeri ini juga harus dilakukan bersama, bukan seorang diri. Keprihatinan kami dan teman-teman lainnya teramat dalam dengan tingginya perokok di Indonesia seakan orang Indonesia tidak peduli pada kesehatannya. Namun, ini keadaan ini terjadi tidak lepas akibat iklan-iklan rokok yang saat ini begitu massif bebas leluasa “merayu” kita semua untuk menjadi perokok. Industri rokok menggunakan semua jenis iklan untuk mempromosikan produknya di semua media, baik media cetak, elektronik, online, sampai media luar ruang. Kelemahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan masih memperbolehkan industri rokok beriklan di seluruh media (pasal 16 ayat 1). BATASAN yang ada hanyalah pada jam tayang iklan di televisi, yakni dari mulai pukul 21.30 – 05.00 (pasal 16 ayat 3) serta larangan menampilkan bentuk rokok dan orang yang sedang merokok (pasal 17). Namun, batasan ini terbukti tidak efektif dalam membatasi periklanan rokok di Indonesia, justru hanya membuat iklan rokok semakin kreatif untuk mencari cara lain. Yang ironis, rata-rata remaja mulai merokok pada usia 14 tahun, 31,5 persen remaja mulai merokok usia 15 tahun, 1,9 persen pada usia 4 tahun, 46,3 persen remaja berpendapat iklan rokok memiliki pengaruh yang besar untuk mulai merokok, dan 29 persen remaja perokok menyalakan rokoknya ketika melihat iklan rokok pada saat tidak merokok.* Paparan iklan rokok di semua ruang sejak kanak-kanak juga membuat anak-anak menganggap merokok adalah hal yang biasa/wajar, terlebih dengan pencitraan yang dibangun oleh iklan-iklan rokok seakan “menantang” anak-anak dan remaja untuk segera terlihat dewasa dan keren dengan merokok.  Kenyataannya, saat ini sudah tidak ada lagi ruang yang aman bagi anak dan remaja dari iklan rokok. Mereka terpapar iklan-iklan rokok dimanapun mereka berada; disekitar sekolah, sepanjang jalan menuju sekolah, warung-warung sekitar rumah, jalanan menuju sekolah, di taman-taman, di mall, di tempat mereka berolahraga, juga di tempat rekreasi. Akibatnya, kita bisa dengan mudah menemukan anak-anak atau remaja merokok di gang-gang tersempit sekalipun, bahkan yang masih usia balita. Apakah tidak malu kita mendapat sebutan “Baby Smoker Country”? Apakah tidak sedih Indonesia “melahirkan” perokok-perokok muda dengan cepat dibanding negara-negara lain? Apa belum cukup kita menempati posisi dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India? Apa tidak juga cukup keuntungan industri rokok yang didapat dari sepertiga penduduk Indonesia yang telah menjadi pelanggan setia produk adiktifnya? Maka jalan paling efektif mencegah adik-adik kami mulai merokok adalah dengan PELARANGAN TOTAL IKLAN ROKOK. Stop iklan rokok sekarang juga dan bersihkan Indonesia dari segala promosi produk yang berbahaya bagi kesehatan. Indonesia tidak boleh kehilangan bonus demografi dari anak-anak yang sekarang jadi sasaran iklan rokok demi membela industri rokok agar mereka mendapat “pelanggan baru setia”. Indonesia tidak boleh lagi tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyatnya (Singapura, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos sudah menerapkan pelarangan iklan rokok di negaranya). Karena itu, kami bersama teman-teman remaja lainnya, meminta dengan segala hormat kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Republik Indonesia agar secara tegas menerapkan STOP TOTAL (bukan pembatasan!) iklan rokok di semua media penyiaran. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar tidak lagi memberikan ijin penayangan iklan rokok di media luar ruang (billboard, videotron, dan bentuk lainnya) di seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai contoh daerah-daerah lain. Semua ini bertujuan agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi taruhan bisnis demi keuntungan semata dari iklan-iklan rokok di seluruh media penyiaran dan media luar ruang yang justru akan mempertaruhkan masa depan mereka kelak. Melindungi anak dan remaja dari dampak bahaya tembakau adalah investasi jangka panjang bagi bangsa ini. STOP IKLAN ROKOK sekarang demi masa depan bangsa Indonesia.   ­­*) Sumber: Komnas Anak, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof DR. Uhamka.

Smoke Free Agents
8,581 supporters
Closed
Petitioning Surya Paloh

Kami Berharap Pak Ahok di Calonkan Menjadi Gubernur SUMUT 2018-2023

Tahun 2018 nanti akan diadakan kembali Pilkada dibeberapa daerah. Salah satunya yang mengikuti Pilkada 2018 adalah Sumatera Utara. Pilkada di Sumut akan memilih Cagub dan Cawagub periode 2018 – 2023 Perhelatan Pilkada 2018 sudah didepan mata, tetapi untuk Kota Medan belum tampak calon-calon yang hendak mengikuti Pilkada ini. Para calon masih tampak malu-malu, tidak seperti Jakarta yang tampak hingar bingar hanya untuk mengalahkan seorang petahana namanya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pak Ahok, bila Jakarta menolakmu, maka Kota Medan sangat menantimu. Kota Medan sangat membutuhkan orang sepertimu untuk merubah wajah Kota Medan. Lihat saja Gubernur Kota Medan sudah silih berganti “berkunjung” ke KPK, ke Lapas, katanya sih untuk meninjau lapangannya. Birokrasi Kota Medan seakan jalan ditempat. Banyak warga yang terpaksa terpinggirkan oleh karena carut marutnya birokrasi di Kota Medan. Masyarakat Medan tidak melihat adanya perubahan. Rakyat tidak tahu mau mengadu kemana. Kalau Pak Ahok masih selalu menyempatkan diri menemui warga yang sudah menantinya selalu di Balai Kota. Jarang sekali pejabat yang mau meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah rakyatnya, yang ada hanyalah gue raja dan loe ada rakyat jelata. Banyak pejabat hanya mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri. Ini bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang tertangkap oleh penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK. Pak Ahok, rakyat Jakarta pasti sangat menginginkanmu untuk memimpin kembali Kota Jakarta, tetapi apabilapun tidak terpilih oleh karena dirimu di curangi dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini maka pintu Kota Medan sangat terbuka untukmu. Saya yakin warga Medan akan menyambutmu dengan antusias. Medan perlu penataan. Lihatlah berapa banyak anggota DPRD nya yang saat ini terjerat hukum dan sedang di proses di KPK bahkan sebagian sudah di vonis dan menjalani hukuman. Lihatlah angka partisipasi masyarakat Kota Medan sewaktu Pilkada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tahun 2015 hanya 20%.Parahnya lagi partisipasi masyarakat untuk ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013 di Sumatera Utara (Sumut) hanya 36,62% sedangkan yang golput 63,38% saja yang memberikan hak pilih. Bukankah ini cerminan rakyat Medan yang sebenarnya menolak pemimpin yang ada saat ini ? Masyarakat Medan sudah jemu dan bosan melihat tingkah para pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat. Kalau memang benar gubernurnya pilihan rakyat maka perlu dipertanyakan rakyat yang mana ? Pasangan Gatot dan Tengku yang memenangkan Pilgub Sumut hanya meraup suara 279.156 dari 2.121.551 pemilih terdaftar. Ini jelas menunjukkan bahwa rakyat sudah muak. Muak dengan segala retorika. Hampir tidak dijumpai adanya kemajuan dalam infrastruktur. Mungkinpun apabila para pejabat di Kota Medan tidak ada, keberlangsungan Kota Medan tetap berjalan. Nah, Apabila Pak Ahok ditolak dari Jakarta, cobalah singgah di Kota Medan. Diyakini pasti tingkat partisipasi pemilih akan melonjak naik oleh karena siapapun di negeri ini sudah mengakui track record Ahok dalam membangun dan menata satu kota. Horassssssssss..!!!  

Hary Lim
1,981 supporters
Petitioning INTERPOL, United Nations, United States Supreme Court, Amnesty International Australia, Human Rights Campaign, Justin Trudeau, Barack Obama, Angela Merkel (CDU), ABC, John McCain, Andrew Cuomo, Ang...

Prosecute Ben Caspit

Ben Caspit, a prominent Israeli journalist, wrote in his article (Hebrew) on Tuesday Dec 19, 2017 a cunning suggestion: ‘We should exact a price’ from Ahed Tamimi ‘in the dark,’ “In the case of the girls, we should exact a price at some other opportunity, in the dark, without witnesses and cameras” It is clear what Ben Caspit is inciting for.Caspit’s remarks have been noticed in mainstream media, but they have not received the seriousness they deserve. These are not just words.  Ben caspit is referring to a 16 year old palestinian child, Ahed Tamimi. Ahed Tamimi was arrested by Israeli Forces for no real reason.Many Palestinian teens are struggling everyday from IDF for no reasons. Ahed is not the only one, not the first either, but she had the courage to defend herself where people like her has absolutely zero rights. The inciter ( Ben Caspit ) is one who reaches out and seeks to influence the mind of another to commit a crime. In criminal law, incitement is the encouragement of another person to commit a crime. Depending on the jurisdiction, some or all types of incitement may be illegal. Where illegal, it is known as an inchoate offense, where harm is intended but may or may not have actually occurred. The plan to commit crime may exist only in the mind of one person until others are incited to join in, at which point the social danger becomes more real. Are we going to wait for this to happen?! We need your support to prosecute Ben Caspit so no crime may occur. And so other offenders think twice before inciting such a crime. What if Ahed is your child? Or the other countless victims arrested with no charges? Insinuating rape or abuse for any reason at all is absolutely unacceptable. Our voice can be heard if we are loud enough. Sign this petition, pass it along - perhaps this is all they have. Wouldn't you want that for your own?  

Nasri Akil
474 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Menkopolhukam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kapolri Jende...

MENCARI KEADILAN TERTINGGI DENGAN PENANGGUHAN EKSEKUSI TANAH KARENA ADA UNSUR PIDANA

MASIH ADAKAH KEADILAN DI INDONESIA??? Surat girik garapan dengan alamat yang berbeda dapat mengalahkan surat sertifikat yang dikeluarkan BPN (lembaga yang diakui Negara) atas sebuah objek tanah. Sertifikat HGB kami dikalahkan oleh sebuah girik garapan yang memiliki alamat berbeda. Objek tanah kami sesuai sertifikat HGB 22/Kamal yang terletak di Kel. Kamal Kec. Kalideres RT 001/009 (dahulu adalah Kel. Tegal Alur Kec. Cengkareng RT 001/004) dapat dikalahkan girik garapan tahun 1980 yang beralamat di Kel.Tegal Alur RT/ RW 012/001 (RT dan RW yang jelas berbeda) Yang menjadi kejanggalan dalam perkara ini adalah: 1. Alamat dalam surat girik garapan yang jelas sangat berbeda dengan sertifikat HGB (letak RW.01 Kelurahan Tegal Alur dengan dahulu RW.04 sekarang RW.09, dahulu Kelurahan Tegal Alur sekarang Kelurahan Kamal adalah sangat berbeda dan tidak ada hubungan pemekaran terhadap kedua wilayah RW tersebut) 2. Alamat dalam surat girik garapan tersebut tidak pernah ada dalam kehidupan nyata (tidak pernah ada RT.012 pada RW.01 di Kelurahan Tegal Alur) 3. Girik garapan tersebut tidak teregister/tercatat/terdaftar di buku register Kelurahan 4. Pemegang girik garapan/Pemohon Eksekusi telah masuk menjadi DPO ( Daftar Pencarian Orang ) sejak tahun 2010 dan rencananya akan dilimpahkan oleh Polres Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tgl 5 April 2016. Tetapi eksekusi atas putusan Perdata tetap akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin 4 April 2016. \   Oleh karena itu kami ingin meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak lain agar mendukung kami dan memohon keadilan supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia MENUNDA/MENANGGUHKAN rencana eksekusi tanah HGB no 22/Kamal sampai dengan proses pidana terhadap Pemohon Eksekusi selesai diproses/inkracht.

Hadi Purwanto
284 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Menkopolhukam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kapolri Jende...

MENCARI KEADILAN TERTINGGI DENGAN PENANGGUHAN EKSEKUSI TANAH KARENA ADA UNSUR PIDANA

MASIH ADAKAH KEADILAN DI INDONESIA??? Surat girik garapan dengan alamat yang berbeda dapat mengalahkan surat sertifikat yang dikeluarkan BPN (lembaga yang diakui Negara) atas sebuah objek tanah. Sertifikat HGB kami dikalahkan oleh sebuah girik garapan yang memiliki alamat berbeda. Objek tanah kami sesuai sertifikat HGB 22/Kamal yang terletak di Kel. Kamal Kec. Kalideres RT 001/009 (dahulu adalah Kel. Tegal Alur Kec. Cengkareng RT 001/004) dapat dikalahkan girik garapan tahun 1980 yang beralamat di Kel.Tegal Alur RT/ RW 012/001 (RT dan RW yang jelas berbeda) Yang menjadi kejanggalan dalam perkara ini adalah: 1. Alamat dalam surat girik garapan yang jelas sangat berbeda dengan sertifikat HGB (letak RW.01 Kelurahan Tegal Alur dengan dahulu RW.04 sekarang RW.09, dahulu Kelurahan Tegal Alur sekarang Kelurahan Kamal adalah sangat berbeda dan tidak ada hubungan pemekaran terhadap kedua wilayah RW tersebut) 2. Alamat dalam surat girik garapan tersebut tidak pernah ada dalam kehidupan nyata (tidak pernah ada RT.012 pada RW.01 di Kelurahan Tegal Alur) 3. Girik garapan tersebut tidak teregister/tercatat/terdaftar di buku register Kelurahan 4. Pemegang girik garapan/Pemohon Eksekusi telah masuk menjadi DPO ( Daftar Pencarian Orang ) sejak tahun 2010 dan rencananya akan dilimpahkan oleh Polres Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tgl 5 April 2016. Tetapi eksekusi atas putusan Perdata tetap akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin 4 April 2016. \   Oleh karena itu kami ingin meminta dukungan kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak lain agar mendukung kami dan memohon keadilan supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia MENUNDA/MENANGGUHKAN rencana eksekusi tanah HGB no 22/Kamal sampai dengan proses pidana terhadap Pemohon Eksekusi selesai diproses/inkracht.

Hadi Purwanto
284 supporters
Closed
Petitioning Basuki Tjahaja Purnama, PDIP

Ahok for Bali-1

Pak Ahok telah membangun Jakarta dengan sekuat tenaga, tapi dengan isu SARA ia disingkirkan. Bila Pak Ahok jadi gubernur Bali, pulau ini terkenal di seluruh dunia, bisa dimajukan seperti Singapura, jadi contoh Indonesia dan yang penting SARA relatif minimal sekali di Bali. Jadi jangan takut didemo daster & the gang. Setuju bila Pak Ahok jadi menteri, jadi ketua KPK dll. Tapi jalan berliku nanti dipenuhi lagi sama demo togel tanggal cantik, pusing kepala. Kalau di Bali, menggandeng Putra asli Bali, dunia memandang dan mendengar gaungnya. Setelah itu mungkin bisa melangkah untuk seluruh Indonesia. Junjung Bhineka Tunggal Ika, merdeka!!

Ifani Ifani
283 supporters
Closed
Petitioning Presiden RI, Joko Widodo, Kemenpolhukam, Kemendagri, MUI, Kapolri, Tito Karnavian, Mabes Polri, Divhumas Mabes POLRI, Menkominfo, GNPF-MUI , Alumni 212, Basuki Tjahaja Purnama, Ahoker

AKU ADALAH KAU YANG LAIN; KRISIS JATI DIRI POLRI;COPOT OKNUM POLRI YG TDK SESUAI TRI BRATA

Peringatan Idul Fitri (salah satu hari raya umat Islam) dan perkembangan situasi dan kondisi NKRI dari hari ke hari semestinya memberikan makna mendalam sebagai momentum penting bagi kita semua, terutama POLRI dalam berkontemplasi dan refleksi diri. Caranya dengan melihat kesejatian sebagai pengemban tugas dan fungsi aparatur negara dalam menjaga keamanan dalam negeri. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu konsideran UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, "bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,...” Penyelenggaraan fungsi kepolisian menuntut anggota Polri hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memegang teguh integritas dan komitmen kebangsaan, bekerja sesuai tugas dan wewenang profesinya, berpegang teguh terhadap pedoman hidup Tri Brata, pedoman kerja Catur Prasetya, dan etika kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Peran Polri dalam sejarah perjalanan perjuangan bangsa telah membuktikan berkehidupan yang lebih baik dalam suasana aman dan tenteram serta senantiasa menjaga sikap dan perilaku dari perbuatan yang tidak terpuji. Profesi polisi adalah profesi yang mulia karena profesi ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang memuliakan masyarakat. Kemuliaannya tecermin dari fungsi dan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang diposisikan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Jati diri kehidupan Polri sesungguhnya tecermin dalam prinsip-prinsip Tri Brata yang merupakan pedoman hidup Polri dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas kepolisian. Pedoman ini kemudian dijabarkan dalam kode etik profesi kepolisian, mencakup tiga nilai: (1) berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; serta (3) senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Video/Film (pendek) Police Movie Festival Award 2017 berjudul 'Kau Adalah Aku yang Lain' jadi viral di media sosial (facebook) yang diunggah ke akun Facebook Divisi Humas Polri, Kamis (22/6/2017). Beragam Pro dan kontra serta silang pendapat di antara netizen muncul. Video berdurasi 7 menit 40 detik tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak, pasalnya video ini menggambarkan umat Islam tidak toleran dan anti keberagaman bahkan  menjadi trending topic di Twitter dengan hashtag #PolriProvokatorSara.   Ketua Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video atau film pendek berbau sara yang disebarkan oleh Divisi Humas Polri. Dia menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa umat islam adalah agama yang intoleran. Din juga meminta kepada semua pihak yang terlibat, baik sutradara maupun produser dan sponsornya untuk meminta maaf. Din menilai, narasi dalam video itu keliru dan rancu, karena justru umat Islamlah yang sangat toleran dan membela kemajemukan Indonesia. Din juga menyesalkan keterlibatan Polri dalam pembuatan atau penyebaran video/film itu. Dia mengaku mempertanyakan kredibilitas polisi sebagai aparat penegak hukum, namun justru membantu hal yang berpotensi mengganggu keamanan.   Oleh karena itu, kami dari Aliansi Pemuda Peduli NKRI (APP NKRI) mengharapkan dan menuntut : 1.    Mengajak Masyarakat Indonesia khususnya untuk menandatangani petisi ini sebagai salah satu upaya saling mengingatkan dan kontrol publik terhadap institusi kebanggaan kita POLRI. 2.    Mengajak masyarakat Indonesia untuk pro aktif menjaga perdamaian dan tidak terpancing untuk berbuat kekerasan seperti penyerangan kepada anggota Polri di Sumatera Utara begitu juga pada yang lain. 3.    Mabes POLRI meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Umat Islam di tiap-tiap pelosok dunia 4.    Mengevaluasi Oknum – oknum Polisi yang terindikasi intoleran terhadap kemajemukan bangsa serta mencopot/memecatnya jika terbukti bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku 5.    Mengusut tuntas Institusi/Personal yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video “aku adalah kau yang lain” dalam upaya mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara.   UNTUK INDONESIA YANG PANCASILAIS... SALAM JUANG KAMI !!! APP NKRI

Aliansi Pemuda Peduli NKRI
278 supporters
Petitioning Basuki Tjahaja Purnama, Ibu Megawati Soekarno Putri, Masyarakat NTT

Mohon Pak Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri sebagai gubernur NTT periode 2018 - 2023

NTT sudah begitu lama dikenal sebagai provinsi dengan pemerintah terkorup, kita butuh pemimpin seperti pak Basuki yang tegas, kompeten dan jujur untuk NTT yang jauh lebih baik

Cessy Anakay
271 supporters