Kembalikan Tanah Adat pada Masyarakat Adat: TUTUP PT TPL

Kembalikan Tanah Adat pada Masyarakat Adat: TUTUP PT TPL

0 telah menandatangani. Mari kita ke 35.000.
Dengan 35.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tanda tangani di Change.org!
Bakumsu memulai petisi ini kepada Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) dan

English Version

Lagi-lagi masyarakat adat jadi korban kekerasan perusahaan yang berusaha rebut wilayah adat. Kali ini terjadi di desa Natumingka, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 18 Mei lalu. 

12 warga desa luka-luka saat menghadang dan melarang 400 pekerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL) masuk ke wilayah adat untuk menanam bibit eucalyptus. Anehnya mereka bawa kayu dan batu. 

Pekerja TPL mengklaim bahwa wilayah adat Natumingka masuk konsesi PT. TPL. Tapi warga desa menolak karena mereka ingin mempertahankan wilayah adatnya. Soalnya ini gak hanya kejadian di Natumingka.  

Kalau ditotal, ada sekitar 20.764 hektar tanah adat di kawasan Danau Toba yang diklaim sepihak oleh PT. TPL. Tanah adat yang tadinya hutan ini sekarang dibabat habis. Sebagian jadi wilayah pabrik, perkantoran dan jadi hutan industri. Bayangkanlah, betapa rusaknya alamnya sekarang. 

PT. TPL memang mendapatkan izin konsesi dari Negara dengan SK Nomor  307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 seluas 167.912 hektar setelah 8 kali revisi.

Masalahnya wilayah konsesi tersebut bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat. 

Tanpa izin dan sepengetahuan masyarakat adat, PT. TPL malah mendiami wilayah adat tersebut perlahan-lahan. Zaman dulu, mungkin warga masih kurang paham soal ini, makanya mereka bisa aja bebas gitu di sana. 

Tapi makin kesini makin kelihatan dan warga mulai paham. Karena itulah terjadi konflik, puluhan tahun. Bahkan sebelum TPL berganti yang dulunya bernama PT. Inti Indorayon Utama. 

Saat ini ada sekitar  23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 di Kabupaten Kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan PT TPL. 

Jujur, kami sudah lelah puluhan tahun minta pertanggungjawaban PT. TPL atas rusaknya wilayah adat kami. Makin ke sini makin parah. 

Karena itulah kami Koalisi Gerakan Tutup PT. TPL yang terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat di kawasan Danau Toba meminta kepada KLHK untuk mencabut izin konsesi PT. TPL di kawasan Danau Toba. 

Juga kepada Pemerintah Kabupaten menerbitkan Perda Penetapan Masyarakat Adat di 4 Kabupaten (Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan) 

Kami juga meminta kepada Kepolisian untuk menghentikan tindak kriminalisasi masyarakat adat di wilayah konsesi. 

Apa yang menimpa kami selama puluhan tahun masih jarang didengarkan dan digaungkan secara nasional. Karena itulah, petisi ini jadi jalan kami untuk memberitahu publik kalau wilayah adat dan hutan di Kawasan Danau Toba sekarang semakin buruk. 

Sebelum kehadiran perusahaan ini, masyarakat di kawasan Danau Toba hidup dari hasil hutan, berladang, beternak dan bersawah. Namun saat ini, sumber mata pencaharian masyarakat adat terus mengalami penurunan. 

Gak kebayang kalau PT. TPL terus beroperasi. Hutan dan alam akan semakin rusak, kearifan lokal semakin hilang dan hanya akan dipenuhi industri. Gak hanya merugikan masyarakat adat. Tapi juga wisatawan. Apalagi yang akan mereka lihat kalau hutan di kawasan Danau Toba berubah jadi kawasan industri dan pabrik?

Ini bahkan bertolak belakang dengan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas. 

Salam,
Aliansi GERAK Tutup TPL

Dukungan petisi ini terakumulasi dengan dukungan petisi #tindaklimbahberbahaya

0 telah menandatangani. Mari kita ke 35.000.
Dengan 35.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tanda tangani di Change.org!