Kecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Pers, Palu Sulawesi Tengah

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kasus yang terjadi pada salah satu jurnalis dari TVRI Sulteng yaitu Rian Saputra, dengan kasus perampasan alat rekam (handicam/kamera) paksa oleh pihak oknum kepolisian dan penghapusan file video liputan berita saat melakukan pengambilan gambar pada Aksi Tolak Ruu Kpk, RKUHP, Dst. yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kota Palu, 25 September 2019. Palu, Sulawesi Tengah. 

Atas Persoalan yang mengemuka terkait dengan pengecaman kami (Mahasiswa Ilmu Komunikasi Univeritas Tadulako) perihal kejadian pelanggaran kebebasan pers dengan cara perampasan serta penghapusan data liputan berita oleh oknum polisi, didasarkan kepada peraturan hukum yang telah diatur, yang secara terperinci dijelaskan :

1. Tentang perampasan Kamera/Handicam.

UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 (ayat 1) yang berbunyi : “Kemerdekaan pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara.” Menurut penjelasannya pada ayat ini, yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Wartawan Rian dimana menurut pengakuannya, bahwa oknum polisi mengambil secara paksa bahkan saling Tarik menarik handicam/kamera yang mana bertujuan untuk menghapus data rekaman video aksi unjuk rasa mahasiswa se-Kota Palu pada tanggal 25 September 2019.

 

2. Tentang Penghapusan Data Video Liputan

UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 (ayat 2&3) : “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. & “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Menurut penjelasannya pada ayat ini, Ayat 2 : Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Lalu pada Ayat 3 : penjelasan cukup jelas. Artinya hal penghapusan data Video Liputan yang dialami oleh jurnalis Rian merupakan bentuk pembredelan atas liputan video dan secara tak langsung kebebasan yang menyangkut tentang kemerdekaan pers yaitu mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi telah digugurkan Hak nya dengan dilakukannya tindak penghapusan data Video Liputan tersebut.

3. Tentang Menindak Lanjuti Secara Hukum Kasus Pelanggaran Kebebasan Pers
UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 (Ayat 1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Dengan berlandasakan pada pasal ini, kami mendukung adanya penindak lanjutan kasus ini keranah Jalur Hukum yang jelas teratur secara Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Olehnya, Kasus ini nantinya akan memberi pelajaran baru pula kepada para masyarakat maupun lembaga pemerintah bahwa kemerdekaan pers merupakan hal yang mutlak untuk tidak bisa dilanggar dan bisa dimengerti seperti apa mekanisme kerjanya agar tidak terjadinya kasus serupa dikemudian hari.