Tolak Rekomendasi Bawaslu RI !!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


ADA APA DENGAN REKOMENDASI BAWASLU RI ???

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Demikian bunyi Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 yang katanya menjadi dasar bagi Bawaslu RI merekomendasikan kepada KPU RI utk membatalkan pencalonan Edi Damansyah sbg Calon Bupati Kukar dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

Keberadaan Paslon tunggal adalah putusan MK agar kedaulatan rakyat tetap terjamin. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak boleh terjadi penundaan terhadap keberlangsungan pilkada walaupun hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Jelas dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa MK tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, dalam konteks tsb yg dimaksud adalah hilangnya hak memilih dan dipilih ketika pilkada itu ditunda karena adanya calon tunggal. Penundaan ke pemilihan serentak berikutnya jika terdapat hanya satu pasangan calon telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada saat pemilihan serentak saat itu.

Menyikapi hal tsb diatas maka seharusnya Bawaslu RI tidak menafsirkan atau menggunakan pasal 71 ayat 3 UU No. 10 tahun 2016 thd kontestasi pilkada yg hanya diikuti oleh satu Paslon (Paslon Tunggal) ! Kenapa demikian ?

Mari menyimak konteks pasal 71 ayat 3 :

Pada frasa :

“Menguntungkan atau merugikan SALAH SATU pasangan calon”

Bawaslu bisa saja beralasan bahwa tindakan atau kegiatan yang terjadi sudah menguntungkan Paslon Tunggal meski tidak merugikan Paslon lain (karena memang tidak ada paslon lain).

Bawaslu tidak mencermati bahwa ada frasa SALAH SATU itu tersirat jelas bermakna bahwa ada Paslon yg lebih dari satu.

Karena itu, dengan menyikapi putusan MK yg bertujuan menyelamatkan kedaulatan rakyat maka jelas tersirat bahwa pasal 71 ayat 3 tdk bisa dikenakan thd Paslon Tunggal. Karena mendiskualifikasi Paslon Tunggal sama artinya menunda pilkada dan itu otomatis menghilangkan hak konstitusional warga negara utk memilih dan dipilih.

Ingat, argumentasi di atas bukan berarti Calon Tunggal bebas melakukan pelanggaran apapun. Sama sekali bukan itu maksudnya. Namun di sisi lain pemberlakuan Pasal 71 ayat (3) memang menjadi tidak relevan untuk konteks Pilkada dengan Calon Tunggal.

Apalagi Bawaslu sendiri sudah mengaskan bahwa Kolom Kosong bukan Paslon. Sehingga dibanyak kesempatan seringkali mereka yg menamakan dirinya pendukung Kolom Kosong tidak bisa disengketakan karena bukan subjek pilkada. Oleh karena itu jika kemudian pihak Kolom Kosong memposisikan diri mereka sbg pihak yg dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Paslon Tunggal, sungguh tdk tepat, karena mereka bukan subjek pilkada.

Maka jika demikian, Bawaslu seharusnya tidak menggunakan standart ganda, dimana ketika Paslon Tunggal keberatan dengan manuver pendukung Kolom Kosong, Bawaslu tidak berdaya mengatasinya dengan argumentasi Kolom Kosong bukan subjek pilkada, namun di sisi lain ketika mereka yang menamakan dirinya sebagai Pendukung Kolom Kosong menggugat Paslon Tunggal, Bawaslu mengakomodirnya.

Pertanyaannya benarkah Bawaslu sdh dalam posisi sbg Wasit Yang Adil ?

Silahkan dijawab sendiri karena itu pertanyaan, hehehe…

Terlepas dari kontoversi itu, satu hal yg menurut sy tidak boleh terlupakan oleh kita semua, khususnya rakyat Kukar, bahwa utk perhelatan Pilkada Kukar Tahun 2020 ini, ada 100-an milyar lebih dana APBD Kukar yg digelontorkan utk itu. Maka jika Paslon Tunggal dibatalkan pencalonannya maka otomatis tidak ada pilkada Kukar tahun ini, di sisi lain sdh tidak mungkin menarik kembali uang yg sdh digunakan atau dibelanjakan oleh KPUD Kukar dan Bawaslu Kukar dalam konteks pelaksanaan Pilkada Kukar. Itu artinya kita dalam posisi membuang percuma uang rakyat itu.

Dan ingat, bukankah selama ini itulah salah satu wacana yang diopinikan oleh Tim Kolom Kosong, bahwa tunda saja pilkada karena ini masa pandemi, lebih baik gunakan dananya utk mengatasi pandemi dan dampak pandemi. Sementara di sisi lain mrk justru menjadi "aktor utama" di balik mubazirnya uang rakyat utk pilkada Kukar jika pada akhirnya pilkada Kukar dibatalkan.

Banyak memang inkonsistensi dari kelompok ini menurut sy, khususnya untuk konteks Kukar. Di satu sisi mereka seringkali menyatakan pasangan ED-RS takut berkompetisi dengan calon lain sehingga (menurut mereka) ED-RS menjegal bakal calon lawan2nya dengan cara2 yg tidak terhormat, padahal faktanya yg menggagalkan bakal calon2 lain tsb adalah regulasi, krn memang faktanya syarat regulasi utk membuat pencalonan mrk diterima tidak terpenuhi, bukan karena ED-RS.

Kini di sisi yg sama, sesungguhnya para pendukung Kolom Kosong telah menunjukkan ketakutan mereka utk berhadapan dengan pasangan ED-RS dalam momentum pemungutan suara nanti, walaupun di banyak polling versi mereka, mereka unggul jauh dibanding Paslon Tunggal. Ketakutan itu mereka konversi dengan upaya melakukan segala cara untuk menjegal atau menggagalkan pencalonan ED-RS lewat rekomendasi diskualifikasi. Karena nampaknya menurut mereka, hanya itu satu2nya cara untuk mengalahkan Paslon Tunggal.

Kembali ke soal rekomendasi Bawaslu, kita tunggu saja prosesnya dari pihak2 yg memang memiliki kompetensi utk menyikapinya, dalam hal ini adalah KPU RI dan KPUD Kukar, termasuk tentunya Bawaslu RI selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi. 

Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan oleh ED selaku Bupati Kutai Kartanegara adalah dalam rangka melaksanakan RPJMD yang telah dikuatkan oleh Perda diantaranya adalah:

1. Pembangunan jalan Oloy dan jalan-jalan daerah lainnya;

2. Program 1 RT 1 Laptop;

3. Meningkatkan gaji THL yang selama 10 tahun tidak perna naik gaji;

4. Pemberantasan gizi buruk atau stunting tingkat desa 

Dan program lainnya yang pro rakyat.

Saatnya kita lawan orang-orang gagal dan politisi busuk yang mengatasnamakan demokrasi untuk merusak Kutai Kartanegara !!!