PERATURAN PRESIDEN  NOMOR 88 TAHUN 2013, PERMENDIKBUD NOMOR 107 TAHUN 2013, PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR 53/PB/2013

Sangat diperlukan  payung hukum untuk menetapkan bahwa tunjangan kinerja  Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administrasi/Tenaga Kependidikan yang diperbantukan/ditempatkan di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)  berhak untuk mendapatkan tunjangan kinerja seperti yang sudah diterima PTN satker, padahal status Pegawai Negeri Sipil didalam peraturan  pemerintah yang berlaku secara nasional,  hak dan kewajibannya sama mengikat  bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, diseluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dibawah Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penting Sekali Pemerintah segera mengeluarkan peraturan, bahwa PNS tenaga administrasi (tendik)  dibawah naungan PTN BH  berhak untuk mendapatkan tunjangan kinerja , karena menurut ketentuan yang ditetapkan  oleh Perpres nomor 88 tahun 2013, Tunjangan kinerja diberikan untuk PNS tenaga Administrasi.  Demi keadilan hukum dan tidak menimbulkan keresahan bagi PNS Tenaga Administrasi (TENDIK) di lingkungan Kemenristekdikti   ?