Rapor Merah Jaksa Agung, Presiden Harus Berhentikan Jaksa Agung ST Burhanuddin!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 10.000.


Masih ingat kasus DJoko Tjandra yang buron bertahun-tahun lalu tiba-tiba muncul dengan KTP baru?

Djoko Tjandra dipidana bersalah dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Lalu melarikan diri ke luar negeri sebelum dieksekusi. Setelah bertahun-tahun buron, namanya kembali muncul setelah ia berhasil masuk ke Indonesia dan bikin KTP. 

Sementara Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dalam mengurusi perkara Djoko Tjandra. 

Menurut ICW (Indonesian Corruption Watch), ada yang janggal dalam penyelesaian kasus ini, kejagung terlihat gak serius menuntaskan kasus.

Pertama, waktu Komisi Kejaksaan (Komjak) memanggil Pinangki 2 kali, Pinangki selalu menolak mengikuti proses pemeriksaan. Bukannya membantu Komjak, Kejagung malah menyurati dan bilang ke Komjak kalau Pinangki tidak perlu lagi diperiksa.

Kedua, Kejagung terkesan ingin “melindungi” Pinangki. Soalnya ada wacana pemberian bantuan hukum dari Kejagung kepada Pinangki.

Ketiga, Kejagung diduga tidak melakukan koordinasi dengan KPK pada setiap tahapan penanganan perkara. Padahal jelas-jelas KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi untuk kasus tersebut.

Di luar itu, Ombudsman RI menyatakan Kejagung juga terbukti melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara DJoko S Tjandra. 

Selain soal kejanggalan kasus Djoko Tjandra, Saya menilai sikap Jaksa Agung terhadap kasus pelanggaran HAM di masa lalu juga menciderai kepercayaan publik. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan tindakan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai perbuatan melawan hukum saat ia melontarkan pernyataan resmi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Januari 2020 bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Dan belum ada itikad baik dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil putusan pengadilan. Jaksa Agung diwakilkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) malah  mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut bukan menjadikan putusan  atas gugatan keluarga korban sebagai bahan koreksi dan mempertimbangkan kelanjutan dari upaya penuntasan kasus Tragedi Semanggi I dan II.

Hal ini dirasa adalah puncak dan waktu yang tepat untuk mengganti Jaksa Agung. Tanggung jawab penegak hukum terutama Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan  amat besar mulai dari pemeriksaan hingga eksekusi putusan, merupakan suatu kewenangan yang harus pimpin dan dijalankan oleh sosok yang berintegritas dan profesional.

Saya melihat Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh ST Burhanuddin tidak mampu lagi menunjukkan profesionalitas dalam menangani perkara Pinangki dan Beliau telah gagal mengemban tugas sebagai pucuk pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Karena itulah saya buat petisi ini, supaya Pak Jokowi segera memberhentikan ST Burhanuddin dan menggantinya dengan sosok yang lebih berintegritas sebagai Jaksa Agung.

Teman-teman pasti menginginkan Kejaksaan Agung dipimpin oleh sosok yang berintegritas dan profesional kan. Karena itulah dukung petisi ini ya. 

Salam,

Komunitas SAKTI Indonesia Corruption Watch

SAKTI 18 : (Muhammad Nasir, Mona Ervita, Alif Fikri, Sufyan Tsauri Wahid, Eva Nurcahyani, Nursidah, Muh Afit Khomsani, Muhammad Siddiq, Muhamammd Ichsan,Andi Siswanto, Yohanes Ronald Mardana, Rahmawati Silvia Riani, Theresa Yolanda Sirait, Dio Bravelie Rampen, Wilingga, Usep Taryana, Muhammad Kamal Mashar, Hendro Velence Luhulima,Adi Rahmad, Dicky Adra Pratama)