Petition Closed

Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berencana untuk melakukan tes keperawanan bagi siswa SMA sederajat. Ini adalah bentuk arogansi dan intervensi berlebihan pejabat negara.

Seharusnya, rencana yang dimunculkan oleh penyelenggara pendidikan yang diberi mandat oleh konstitusi adalah memberi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bentuk pemenuhan hak bagi perlindungan remaja, dan bukan tes keperawanan.

Karena itu, Batalkan Rencana Tes Keperawanan! Batalkan Rencana Pemerintah Kota Prabumulih Sumsel!

Tes keperawanan ini juga akan semakin meneguhkan kontrol negara yang melanggengkan penguasaan terhadap perempuan. Menjadikan tes keperawanan sebagai upaya perbaikan moral membuktikan ketidakmampuan negara sebagai penyelenggara pendidikan, bahkan dengan diadakannya tes ini, dinas pendidikan kota Prabumulih melakukan kekerasan terhadap perempuan dan kemanusiaan.

Parahnya, pembiayaan tes keperawanan ini akan diajukan ke anggaran negara.

Padahal kekhawatiran Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dapat dijawab dengan memberikan pengetahuan tentang risiko reproduksi dan seksual kepada remaja.

Tes ini adalah salah satu bentuk sesat pikir pendidikan. Penyelenggara pendidikan tidak seharusnya menyelenggarakan tes keperawanan yang justru menjadi alat kekerasan terhadap perempuan.

Letter to
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Linda Amalia Sari Gumelar
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid
Ketua DPRD Sumatera Selatan Ir. Wasista Bambang Utoyo
and 1 other
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof.Dr.Ir.Mohammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)
Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berencana untuk melakukan tes keperawanan bagi siswa SMA sederajat. Ini adalah bentuk arogansi dan intervensi berlebihan pejabat negara.

Seharusnya, rencana yang dimunculkan oleh penyelenggara pendidikan yang diberi mandat oleh konstitusi adalah memberi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bentuk pemenuhan hak bagi perlindungan remaja, dan bukan tes keperawanan.

Karena itu, Batalkan Rencana Tes Keperawanan! Batalkan Rencana Pemerintah Kota Prabumulih Sumsel!

Tes keperawanan ini juga akan semakin meneguhkan kontrol negara yang melanggengkan penguasaan terhadap perempuan. Menjadikan tes keperawanan sebagai upaya perbaikan moral membuktikan ketidakmampuan negara sebagai penyelenggara pendidikan, bahkan dengan diadakannya tes ini, dinas pendidikan kota Prabumulih melakukan kekerasan terhadap perempuan dan kemanusiaan.

Parahnya, pembiayaan tes keperawanan ini akan diajukan ke anggaran negara.

Padahal kekhawatiran Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dapat dijawab dengan memberikan pengetahuan tentang risiko reproduksi dan seksual kepada remaja.

Tes ini adalah salah satu bentuk sesat pikir pendidikan. Penyelenggara pendidikan tidak seharusnya menyelenggarakan tes keperawanan yang justru menjadi alat kekerasan terhadap perempuan.