Kemenangan

Presiden Jokowi, Tolak Ide MenkumHAM untuk Membebaskan Koruptor!

Petisi ini membuat perubahan dengan 18.583 pendukung!


Ditengah duka negeri yang sedang dilanda COVID19, Menteri Hukum dan HAM malah keluarkan wacana pembebasan napi koruptor.

MenkumHAM berencana merevisi Peraturan Pemerintah  No 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) untuk memuluskan keputusannya. Kebijakan ini tentu bertolak belakang dengan upaya negara yang sedang memerangi kejahatan kerah putih tersebut. 

Ide MenkumHAM ini lahir ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. Banyaknya jumlah penderita COVID19 di masyarakat  dan padatnya lembaga pemasyarakatan mala dijadikan alasan untuk membebaskan napi-napi korupsi. 

Walaupun katanya yang akan dibebaskan adalah napi berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani ⅔ masa hukuman, tapi ada 5 alasan kenapa masyarakat harus menolak rencana MenkumHAM.

1. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah merugikan keuangan negara, merusak sistem demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia. Negara tidak bisa semudah itu membebaskan napi korupsi.

2. Pembebasan napi kasus korupsi hanya akan menjauhkan efek jera bagi koruptor. Bayangkan, dengan mudahnya pada napi terbebas dari hukuman maka ke depan para calon koruptor tidak akan takut lagi untuk melakukan kejahatan korupsi. 

3. Jumlah tahanan napi kasus korupsi hanya 0,7% dari total keseluruhan napi di lembaga pemasyarakatan. Dari total 262.600 orang penghuni lembaga pemasyarakatan, hanya 2.162 orang jumlah napi kasus korupsi. Jadi, over kapasitas bukan karena napi korupsi. 

4. Napi kasus korupsi tidak pernah merasakan padatnya lembaga pemasyarakatan. Bukan rahasia, kita sering melihat adanya ketimpangan yang luar biasa antar napi, misalnya, napi kasus korupsi dapat menempati sel mewah dan mendapatkan fasilitas khusus lainnya. Sangat berbeda dengan napi lainnya yang menempati sel sempit dan amat sangat rawan terpapar penyakit.

5. Pembebasan Napi korupsi seakan-akan tidak menghargai kerja keras penegak hukum dalam meringkus pelaku kejahatan. Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian adalah pihak yang paling dirugikan dengan kebijakan ini. 

Penting dicatat wacana Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi PP 99/2012 bukan hal yang baru. Dalam catatan ICW setidaknya untuk kurun waktu 2015-2019 Yasonna Laoly telah melontarkan keinginan untuk merevisi PP 99/2012 sebanyak empat kali.

Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan pada tahun 2019 melalui Revisi UU Pemasyarakatan. Isu yang dibawa selalu sama, yakni ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman. Ada apa dengan pak Yasonna Laoly?

Sehingga melalui petisi ini, kami meminta: Presiden Joko Widodo untuk menolak ide MenkumHAM yang ingin membebaskan napi kasus korupsi. 

Dapat dibayangkan ketika aturan ini berlaku, nama-nama pelaku kasus korupsi besar ini bisa saja bebas. Seperti OC Kaligis (advokat, suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara), Jero Wacik (mantan Menteri ESDM, suap dana operasional Menteri), Setya Novanto (mantan Ketua DPR RI, korupsi KTP-Elektronik), Patrialis Akbar (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, suap uji materi undang-undang), dan Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama, korupsi dana haji). 

Dukung dan sebarkan petisi ini ya teman-teman. Jangan sampai COVID19 dijadikan alasan untuk membebaskan koruptor dari hukumannya. 

Salam, 

Kami yang menginisiasi petisi ini. 

Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Transparency International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Erry Riyana Hardjapamekas (Pimpinan KPK 2003-2007), Moch Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011), Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015), Busyro Muqoddas (Pimpinan KPK 2011-2015), Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015), Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019), Agus Rahardjo (Pimpinan KPK 2015-2019).



Hari ini: Kurnia mengandalkanmu

Kurnia Ramadhana membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden @jokowi, Tolak Ide Menteri @Kemenkumham_RI untuk Membebaskan Koruptor! #TolakPembebasanKoruptor". Bergabunglah dengan Kurnia dan 18.582 pendukung lainnya hari ini.