Evaluasi Kapolri Idham Azis & Stop Kekerasan Kepolisian

0 telah menandatangani. Mari kita ke 7.500.


Halo, seluruh warga Indonesia,

Pas demo menolak Omnibus Law Oktober lalu, kami menerima banyak laporan kekerasan oleh aparat. Dalam 1.900 video dan foto yang kami terima, terlihat polisi memaki, memukul dengan tongkat, menendang, hingga menyemprot water cannon dan gas air.

Kepolisian berdalih tindakan represif itu dilakukan sebagai respon akan ricuhnya massa aksi. Tapi, nyatanya banyak yang jadi korban bahkan sebelum aksinya mulai. Korbannya aktivis, buruh, mahasiswa, jurnalis, bahkan orang biasa yang gak ada kaitannya sama aksi.

Aksi aparat itu juga diduga diperintahkan langsung oleh Kapolri. Soalnya beberapa hari sebelum aksi, beredar Surat Telegram yang dikeluarkan Mabes Polri bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober. 

Isinya perintah Kapolri untuk mengintai dan menindak orang yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Mirisnya lagi, tindak kekerasan dan sewenang-wenang ini tidak pernah melalui proses evaluasi yang tegas. Malah pemerintah melegitimasi tindakan ini dan memberi kewenangan luas kepada kepolisian untuk menekan upaya penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial.

Aksi kekerasan aparat kemarin Oktober kemarin bukanlah fenomena baru dan satu-satunya.  Bahkan selama setahun ini, kami mencatat 132 peristiwa di mana kepolisian menjadi aktor di balik serangan terhadap kebebasan sipil. 

Termasuk aksi  depan Bawaslu 21 - 23 Mei 2019 dan aksi #ReformasiDikorupsi September 2019. Tapi Kasusnya masih dibiarkan. 

Namun sayangnya, Presiden Jokowi seakan mewajarkan tindakan aparat dengan tidak menyinggung perihal kekerasan aparat dalam siaran persnya menanggapi Aksi Massa #TolakOmnibusLaw. 

Presiden Jokowi justru menggeneralisasi bahwa massa aksi adalah korban dari disinformasi dan hoaks. Seolah-olah Presiden membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Apa memang wajah kepolisian yang penuh kekerasan yang jadi kebijakan Presiden Jokowi?

Tindakan brutalitas aparat kepolisian terhadap massa aksi sejatinya telah melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti;

  • Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik
  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  • Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  • Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Presiden Jokowi harusnya tidak boleh membiarkan tindak kekerasan aparat ini terus terjadi. Atau kita akan kembali lagi ke zaman Orde Baru. Saat penegak hukum yang melakukan kekerasan malah kebal hukum.

Dengan kinerja kepolisian yang serampangan sebagaimana yang kita lihat belakangan, siapapun bisa menjadi korban. 

Maka dari itu, kami mengajak kalian untuk menuntut Presiden Jokowi menindak tegas Kepala Kepolisian RI, Idham Azis atas tindakan kepolisian yang semakin represif dan tidak manusiawi. Serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kepolisian.

Suaramu sangat kami butuhkan, teman-teman. Jika di jalanan kita dihadang, maka kita bisa coba bersuara lewat petisi. Kumpulan tanda tanganmu akan kami serahkan ke Presiden. Agar Beliau segera mengevaluasi Kapolri dan Kepolisian RI.

Jangan Diam! Lawan!

Salam

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KontraS