PRESIDEN JOKOWI, BERHENTIKAN YASONNA LAOLY KARENA KEBOHONGAN PUBLIK TENTANG HARUN MASIKU

0 telah menandatangani. Mari kita ke 7.500.


Kami sebagai kumpulan warga negara yang peduli pada perang melawan korupsi meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, karena kasus kebohongan publik bahwa tersangka korupsi Harun Masiku berada di luar negeri sejak 6 Januari 2019.

Kini diakui oleh pihak imigrasi bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa kesalahan informasi yang disampaikan Yasonna terjadi karena adanya keterlambatan dalam pemrosesan data perlintasan, sehingga imigrasi Indonesia terlambat mengetahui bahwa Harun sudah berada di Indonesia pada 7 Januari 2019.

Penjelasan Ditjen Imigrasi ini jelas terasa mengada-ada.

Yasonna sampai tanggal 16 Januari masih menyatakan Harun masih berada di luar negeri.  "Pokoknya belum di Indonesia," kata Yasonna.

Harun  dijadikan tersangka karena diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta.

Kini Harun Masiku berstatus buron.

Menkumham harus bertanggungjawab atas kasus ini. Dia adalah orang yang dipercaya Presiden Jokowi untuk menjaga kewibawaan dan penegakan hukum di negara ini.

Presiden Jokowi harus bertindak tegas agar menjaga kepercayaan publik pada wibawa pemerintah dan penegakan hukum.

Karena itu, melalui petisi ini, kami mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham. 

Dukung dan sebarkan petisi ini!

Kami yang berinisiatif membuat petisi:

1. Ade Armando (Universitas Indonesia), 

2. Goenawan Mohamad (Sastrawan)

3. Anton Miharjo (Warga)

4. Saiful Mujani (Dosen FISIP UIN Jakarta) 

5. Syamsul Alam Agus (Yayasan Satu Keadilan) 

6. Tafta Zani (Warga)

7. Rasidi Bakri. SH. LLM ( Lawyer di Palu)

8. Syarif Hidayat (Yayasan Dian Rakyat Indonesia)

9. Saidiman Ahmad (SEJUK)

10. Rudi Kartasasmita (Warga Bogor)

11. Cania Citta Irlanie (Alumni UI) 

12. Luthfi Assyaukanie (Akademisi)

13. Irwan Amrizal (Warga Jakarta Barat)

14. Jim R. Tindi (Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara)

15. T. Muhammad Jafar (Warga Aceh)

16. Tati Wardi (Dosen UIN Jakarta)

17. KAMALUDDIN PANE SH, MH ( advokat Medan )

18. Sirojudin Abbas (Warga Tangsel)

19. Andre Baharamin (Antropolog, Penulis)

20. Karmin Lasuliha ( Warga Papua).

21. A. Ali ( Warga Jakarta)

22. Iwan Salassa ( Warga Bulukumba)

23. Bowo Usodo ( Warga. Podcaster)

24. Sinam Sutarno ( Aktivis Media Komunitas). 

25. Dahlan Jafar. Mpd ( Akademisi Unv Bumi Hijarah, Malut).

26. Baharudin Pitajali (KIPP-Sulut)

27. Uday Suhada (ALIPP-Banten)

28. Muhlis Yusuf (Warga Makasar)

29. Muhammad Ansari (Warga Maluku)

30. Vivin Sri Wahyuni (Alumni UI, Srikandi Indonesia)

31. Henry Selang (Warga Gorontalo)

32. Rustam Ade (NUKU Foundation Institute-Malut) 

33. Yardi Harun (Netfid)

34. Falen D Kandou (Aktivis Sulut)

35. A. Rifki (Warga Jakarta Timur)

36. Benny Rhamdani ( Warga Sulut)

37. Alex Sartono (Aktivis Sulut) 

38. Suci Fitriah (Alumni UIN Jakarta- Aktivis Perempuan)

39. Pitres Sombowadile (Pusat Kebijakan Alternative, Manado)

40. Tessa Tambunan ( Warga Jakarta . Pendukung Jokowi).

41. Fahrul Pasambuna A. ( Warga Depok ).

42. Andi Syafrani (Tim Kuasa Hukum Jokowi Ma'ruf dlm Sengketa Pilpres 2019 di MK/Dosen FSH UIN Jkt).

43. Teddy Ardianto(Warga Sidoarjo)

44. DR. Ade Yamin ( Akademisi Miftahul Muluk, Papua)

45. Nur Iman Subono (Dosen FISIP UI)

46. Iswin Arizal (Wartawan, Warga Sidoarjo)

47. Ray Rangkuti ( Lingkar madani)

48. Riswan Lapagu. SH ( Praktisi/aktivis anti korupsi Depok)

49. Muhammad Alfan (UIN SGD Bandung)

50. Abidah Setyowati (akademisi)

51. Dorita Setiawan (akademisi)

52. Hanum Tyagita (guru)