Kemenangan dikonfirmasi

Pilkada langsung, berlanjut! Selamat rakyat Indonesia.

Petisi ini membuat perubahan dengan 118.992 pendukung!


Hak demokrasi rakyat dipangkas DPR melalui RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru. Untuk alasan efisien, tapi hak konstitusional rakyat dibabat.

Padahal, setelah 10 tahun pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat telah melahirkan tokoh pemimpin muda yang baru, berani, tegas, cerdas, bertanggungjawab, berkualitas, dan merakyat yang berhasil membangun daerahnya masing-masing. Misalnya Ganjar Pranowo, Ahok, Ridwan Kamil, Bima Arya, Risma, dan pemimpin muda lainnya yang terpilih langsung oleh rakyat karena kinerja mereka yang bagus.

Pilkada langsung digagas sejak 2004 sebagai koreksi atas pemerintahan sentralistik pada masa orde baru yang melahirkan birokrat yang korup di daerah dan mengakibatkan masyarakat di daerah tidak dapat merasakan pembangunan yang merata dan walaupun kekayaan alam di daerahnya sangat kaya tapi lebih banyak dikorupsi oleh pejabat dan DPRD di daerah mereka akibat pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Terbukti, banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD karena melakukan pemerasan kepada kepala daerah yang mereka pilih atau karena transaksi suap untuk melancarkan kebijakan dan program di daerah karena harus melalui persetujuan oleh DPRD.

Pasca-Pilpres 2014, 6 dari 9 fraksi di DPR yang semula mendukung tetap dilaksanakannya Pilkada Langsung oleh rakyat justru berbalik menolak dan menyetujui kepala daerah dipilih oleh DPRD. Apakah atas dasar kepentingan kekuasaan partai politik, lalu hak asasi rakyat untuk memilih dan menyuarakan pilihan politik dalam menentukan kepala daerah di daerah masing-masing dirampas oleh penguasa yang masa jabatannya tinggal menghitung hari?

Dan rencana DPR, RUU Pilkada akan disahkan pada rapat paripurna terakhir bulan September ini sebelum pergantian masa jabatan kepada anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2014. Dan rencana ini mereka telah realisasikan pada tanggal 26 September 2014 dini hari yang lalu.

Fraksi Demokrat yang hadir anggotanya berjumlah 130 pada sidang paripurna pengesahkan RUU Pilkada. Sejak 5 hari sebelumnya, Presiden SBY sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan akan mendukung pilkada langsung. Begitu pula ketua harian partai Demokrat dan disampaikan pula oleh Max Sopacoa dan Benny dari fraksi Demokrat pada malam sidang paripurna tersebut.

Ternyata partai pemenang pada Pemilu 2009 dengan perolehan kursi terbanyak di DPR itu hanya memberikan harapan palsu kepada rakyat Indonesia. Nyatanya, setelah fraksi PDIP, PKB, dan Hanura menyatakan dukungan mereka kepada fraksi Demokrat atas usulannya justru mereka malah berbalik badan dan menyatakan walk out.

Rakyat Indonesia yang telah berharap cemas akan hasil voting RUU Pilkada Langsung versus RUU Pilkada oleh DPRD harus menelan kekecewaan. Karena sekali lagi, anggota DPR yang katanya wakil rakyat Indonesia justru merampok sendiri hak rakyat yang mereka wakili.

Hanya ada 3 fraksi yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, sisanya memilih pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hanya ada 11 anggota dari Golkar dan 6 anggota dari Demokrat yang mendukung pilkada langsng oleh rakyat. Sisanya, semua anggota dari fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PPP, dan fraksi Gerindra memilih mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sedangkan, fraksi Demokrat sebagian besar memilih abstain dengan walk out dari ruang sidang. Sehingga suara pendukung pilkada langsung hanya 135 versus pendukung pilkada melalui DPRD 226.

Argumentasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang memilih kepala daerah melalui DPRD sangat menyakitkan bagi rakyat. 

Pandangan fraksi Gerindra: mekanisme pemilihan kepala daerah  langsung menimbulkan politik uang. Biarlah money politic hanya dilakukan DPRD.

Pandangan fraksi PPP: pemilihan langsung dan lewat DPRD sama demokratis. Pilkada langsung lbh banyak menimbulkan mudharat.

Pandangan fraksi PAN : menurut konstitusi kepala daerah tidak perlu dipilih langsung.

Pandangan Fraksi PKS: pemilihan hanya cara untuk mencapai tujuan. ketika memilih suatu metode, harus jelas tujuannya. Konsisten memilih pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Pandangan Fraksi Golkar: Paket hanya kepala daerah yang dipilih. wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih. Uji publik harus dilakukan, pemilihan dilakukan melalui DPRD.

Argumentasi yang sering disuarakan oleh fraksi pendukung pilkada lewat DPRD adalah korupsi kepala daerah. Anehnya, kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang sedangkan menurut data KPK anaggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi 3.600 orang. (http://t.co/OArk4BbU1c)

Apakah pembuat Undang-Undang ini sudah bijaksana dalam mengambil keputusan? Apakah argumentasi mereka sudah benar? Nyatanya, kepentingan politik yang menjadi landasan dari keputusan yang menang dan telah disahkan.

Tanggal 1 Oktober 2014, anggota DPR dan DPD yang baru hasil dari Pemilu 2014 akan dilantik. Apakah anggota DPR yang sudah dipilih rakyat itu akan sama dengan anggota DPR hasil Pemilu 2009?

Saatnya kita terus memantau dan mengawal proses legislasi di DPR dan kelakuan para legislatornya. Jangan sampai hak rakyat dirampok kembali oleh para politikus pengkhianat amanah rakyatnya.

Awasi terus kerja wakil rakyat yang sudah kamu pilih.

Gerakan terus semangat untuk merebut kembali hak rakyat.

 



Hari ini: Perludem mengandalkanmu

Perludem membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pilkada langsung, berlanjut! Selamat rakyat Indonesia. #dukungpilkadalangsung". Bergabunglah dengan Perludem dan 118.991 pendukung lainnya hari ini.