Mariston dan Jumari Bukan Penjahat Lingkungan !

0 telah menandatangani. Mari kita ke 7.500.


Mariston Sitorus dan Jumari Sirait mungkin tidak akan bisa mengerti bagaimana kepeduliannya terhadap kesehjateraan warga desanya dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh Negara.

Mariston Sitorus dan Jumari Sirait adalah Sekretaris dan Kepala Desa di Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Semua ini berawal dari keluhan warga desanya yang mengeluhkan sulitnya akses menuju lahan pertanian sehingga memberatkan warga desa dalam mengelolah dan mengangkut hasil hasil pertanian masyarakat . Berbekal hal ini, Jumari  Sitorus selaku Kades lantas membuat Surat Permohonan Bantuan  alat berat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Toba Samosir untuk pelebaran jalan menuju lahan masyarakat.

Setelah alat berat turun dan melakukan pelebaran jalan, maka datanglah Polisi kehutanan yang langsung menghentikan  kegiatan itu dengan dasar bahwa lokasi itu masuk dalam Kawsan Hutan. Dan Mariston Sitorus selaku Sekdes pernah hadir kelokasi tempat alat berat melebarkan jalan. Hal tersebutlah yang membuat Mariston dan Jumari harus duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa karena dianggap melakukan tindak pidana karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah .

Padahal lahan tersebut sudah dikelola secara turun-temurun, kades dan sekdes tidak mengetahui lahan tersebut masuk dalam Kawasan hutan, tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah dan polisi kehutanan, tidak ada patok ataupun papan informasi mengenai batas wilayah hutan, dan warga desa membayar pajak atas lahan tersebut. Sesuatu hal yang sangat membingungkan bagi masyarakat Desa parik, Kabupaten Toba Samosir jika dikatakan Lahan Pertanian yang mereka Kelola masuk kedalam Kawasan hutan.

Tapi apa daya Mariston Sitorus dan Jumari Sirait harus menjadi korban selanjutnya dari UU P3H, sebuah undang-undang yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi petani yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan. Padahal filosofisnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menjerat kejahatan terorganisir terhadap hutan, yaitu : kejahatan korporasi atau kelompok-kelompok perusak hutan untuk tujuan komersil. Yang ternyata dalam implementasi uu ini justru digunakan untuk menangkap petani tradisional yang mengelola tanah untuk kebutuhan hidup keluarganya.

Penuntut Umum menuntut Mariston Sitorus dan Jumari Sirait masing-masng selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Sebuah balasan yang sangat tidak adil dan tidak berprikemanusiaan atas sebuah Kepedulian

Padahal Mahkamah Kontitusi dalam Putusannya  Nomor 95/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa petani yang tinggal di dalam kawasan hutan secara turun temurun dan bertani untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari tak boleh dipidana.

Kriminalisai yang dialami Mariston dan Jumari bukan hanya akan memenjarakan Mereka saja, tetapi lebih jauh dari itu, kriminaliasasi membuat para petani semakin dijauhkan dari tanah-tanah tempat mereka menanam dan mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap Marsiton dan Jumari dengan menggunakan UU P3H harus dihentikan, dan keberadaan para petani yang sudah turun temurun di dalam kawasan hutan harus dijaga dan dilindungi.

Melalui petisi ini, kami dari Koalisi Pembela Hak Masyarakat Tobasa meminta Pengadilan Negeri Balige untuk #BebaskanMaristonJumari. Penegakkan hukum saat ini seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat bukan malah memenjarakan mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

Suarakan dukunganmu lewat petisi ini. Kita tunjukkan ke majelis hakim PN Balige bahwa kasus ini mendapat sorotan publik. Sehingga proses hukumnya bisa berjalan adil dan tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.

 

Salam,

 

KOALISI PEMBELA HAK MASYARAKAT TOBASA

# Mariston dan Jumari bukan Penjahat Lingkungan

#Bebaskan Mariston dan Jumari

#Stop Kriminalisasi Masyarakat Tobasa