Wujudkan Renovasi Gereja Katolik st. Yoseph Karimun. Tolak gugatan IMB!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya adalah sebuah bentuk penghargaan tertinggi antar sesama umat manusia. Namun, perlahan-lahan frasa yang sangat diagung-agungkan ini kadang berujung menjadi kisah pelik nan panjang, hingga memelas simpati pada setiap nurani yang luhur.

UUD negara Republik Indonesia merupakan Payung megah nan nyaman bagi setiap elemen bangsa. Berdiri kokoh mengayomi setiap hak dan kewajiban warga negaranya. Termasuk HAM. Itu jelas terpatri dalam UUD pasal 29 ayat 2. "Negara menjamin kemerdekaan hak setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu" Artinya negara harus melindungi setiap penjabaran hak-hak tersebut. Layaknya Payung di kala hujan. Lalu, apa yang terjadi jika payung itu  nanti mulai patah ataupun koyak?? Bukankah warganya akan tercerai-berai??

Gereja Karimun merupakan Gereja Katolik yang berdiri sejak tahun 1928. Berperan luar biasa  selain sebagai sarana persekutuan umat Katolik, gereja aktif bersumbangsi membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Namun, usia yang tak muda lagi membuat bangunan bersejarah ini lapuk dan sebagian menjadi rubuh.

Adapun gereja  tua ini hanya mampu menampung 150 umat untuk beribadah, sedangkan jumlah umat kini sudah mencapai 700 jiwa. Kenyataan ini menggerakkan umat untuk merenovasinya.

Namun, keinginan ini seolah hanyalah keinginan semata. 8 tahun lamanya Panitia dan umat setia menunggu proses pengurusan IMB dari Pemerintah daerah setempat, yang kemudian diterbitkan pada Desember 2019.

Namun, umat lagi-lagi harus menelan pil pahit. IMB yang baru saja dikantongi sebulan sudah di gugat lagi oleh sekelompok kecil masa. Betapa miris dan memilukan! Melihat kisah panjang perjuangan mereka yang selalu mengedepankan "rasa mengalah" .Kalau bangunan gereja tidak boleh lebih tinggi dari rumah jabatan. "Dituruti". Bahwa tidak boleh ada salib dan patung di depan gereja. " Pun dituruti" Lalu, ketika keberatan disulap dalam kerendahan hati.. IMB tetap DiGUGAT. Ada apa??

Kenyataan lain yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah daerah yang terkesan kurang tegas. Bahwa pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan Negara dalam memberikan kemerdekaan hak-hak asasi warganya.. Pemerintah daerah mesti adil dalam memberikan rasa aman. 

Kasus ini rupanya telah lama bergulir. Menuai polemik yang riuh rendah. Beberapa kalangan mengecamnya sebagai intoleransi namun ada yang santai menanggapi sebagai hal lumrah.

Beberapa minggu belakangan kami mengikuti sungguh kisah ini. Dengan sangat menyayangkan sikap beberapa pihak. Termasuk penerimaan gugatan IMB, yang jelas-jelas sudah bertolak belakang dengan konstitusi Negara. Jika saja hal serupa terus dibiarkan maka kejadian ini akan diadopsi daerah lain untuk menentang setiap perbedaan.

Mari teman-teman kita satukan tuju. Marilah saudara, kita tekadkan niat. Suarakan pemenuhan hak asasi sesama kita. Kita serukan kebenaran. Kita kawali ideologi bangsa. Jangan biarkan intoleransi berbenih di bumi Pertiwi. 

Salam hormat & Kasih, 

Ternate, 29 Februari 2020

Henderika Oktavia Lanu