ALIANSI SELAMATKAN SLAMET RILIS RESPON BENCANA BANJIR BANDANG SUNGAI KABUPATEN BANYUMAS Purwokerto, 16 Oktober 2017 Kejadian banjir bandang pada minggu (15/10) menimbulkan dampak kerugian materil maupun imateril bagi masyarakat. Luapan air Sungai Prukut, Sungai Mengaji, Sungai Logawa, Sungai Banjaran, dan Sungai Pelus telah merenggut harta benda warga yang tinggal ataupun beraktivitas di sekitaran sungai. Beberapa diantaranya adalah rumah-rumah di kawasan Kelurahan Kober terrendam luapan air Sungai Banjaran, longsornya tebing belakang rumah warga di pinggir Sungai Pelus, serta hanyutnya 3 unit sepeda motor, 1 unit mobil L300, 1 unit dumtruk dan 1 unit sepda motor yang tersangkut di bebatuan Sungai Logawa. Selain dampak materil, dampak imateril berupa keresahan juga lahir akibat bencana banjir bandang, Jembatan-jembatan sungai yang yang dilalui sungai-sungai tersebut dipadati oleh warga yang resah dengan terjadinya insiden tersebut untuk melihat ataupun mendokumentasikan aliran sungai yang sedang banjir. Media sosial seketika viral dengan unggahan video maupun foto banjir bandang pada sungai-sungai tersebut. Kabupaten Banyumas merupakan kawasan yang berada dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Adapun Jawa Tengah merupakan daerah paling rawan bencana di Indonesia. BNPB mencatat, selama Januari-September 2016 telah terjadi 397 bencana di Provinsi tersebut. Banjir bandang pada lima sungai besar di Banyumas mengingatkan kita semua bahwa Banyumas rawan bencana. Hujan deras dengan intensitas yang tinggi di Gunung Slamet memicu terjadinya banjir bandang yang bermula dari hulu sungai dan berdampak pada luapan aliran sungai di bawahnya. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tidak ada yang dapat memprediksi dengan pasti kapan terjadinya bencana. Namun kondisi rawan bencana tidak sepatutnya diperparah dengan aktivitas yang memperbesar potensi bencana tersebut. Di tengah kondisi rawan bencana tersebut, segala aktivitas yang memperbesar potensi bencana harus dihentikan. Pembangunan PLTPB di Gunung Slamet yang menebang ribuan pohon hingga merusak sistem hidrologi tentu memperbesar potensi bencana banjir bandang. Oleh sebab itu Aliansi Selamatkan Slamet menyatakan sikap, cabut izin aktivitas pembangunan PLTPB di Gunung Slamet, demi mencegah potensi terjadinya bencana banjir bandang yang lebih besar. Pemda/Bupati harus turun langsung menanggapi bencana banjir bandang yang menimpa masyarakat Banyumas. Namun kita sadar betul bahwa masyarakat tidak dapat menggantungkan harapan seutuhnya pada pemerintah. Tentu kita berkaca pada sikap Bupati yang tidak mau menemui masyarakat ingin menemuinya pada aksi 9 Oktober 2017 yang justru direpresi dengan cara kekerasan oleh aparat keamanan. Masyarakat dapat secara mandiri menanggapi bencana ini. Dengan menggalang kekuatan bersama, masyarakat melakukan tanggap bencana dalam bentuk penggalangan dana yang ditujukan untuk mengganti harta benda milik warga yang raib akibat tertelan bencana. Dengan kekuatan bersama masyarakat, pencabutan izin aktivitas PLTPB di Gunung Slamet yang memperbesar potensi bencana semakin dekat dengan kemenangannya. Hormat Kami, Aliansi Selamatkan Slamet