Kembalikan Ulin & Tumbuhan Langka Lain ke Daftar Dilindungi! Revisi Permen LHK P​.​106/2018

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Ulin (Eusideroxylon zwageri), salah satu kayu asli dan kebanggan Indonesia terancam punah! #UlinDiambangPunah

Kenapa?

Karena KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menerbitkan Peraturan Menteri LHK (P.106/2018) yang mengeluarkan ulin dari daftar spesies dilindung, konon gegara protes pengusaha, terutama perusahaan sawit (Majalah Tempo, 29 Februari 2020)

Kini, penebangan ulin menjadi marak. Liputan Investigasi Bersama Tempo yang diberitakan Majalah Tempo dan Betahita memaparkan secara gamblang maraknya penebangan ulin di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi yang menjadi habitat ulin. Dibuktikan bahwa penebangan ulin marak di dalam konsesi sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kayu-kayu itu kemudian diperdagangkan ke kota Pangkalan Bun, sekitar 195 km dari titik tebangan.

Eh, ternyata dugaan penebangan hingga perdagangan ulin, sebagaimana liputan tersebut, juga terjadi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Seakan tak mau ketinggalan, di Kalimantan Barat juga terjadi hal demikian, terbukti dari ditangkapnya ratusan batang kayu ulin yang diduga illegal beberapa waktu lalu di Kabupaten Ketapang.

Ulin memang kebanyakan berada di Kalimantan, setidaknya tampak dari nama internasionalnya Bornean ironwood. Menyadari bahwa spesies ini sebagai tumbuhan langka, komunitas konservasi internasional IUCN (International Union for Conservation of Nature) memasukkan spesies ini ke dalam Daftar Merah (the IUCN Red List of Threatened Species) dengan status Vulnerable (Rentan). Disebut bahwa ancamannya adalah penerbangan berlebih dan konversi hutan menjadi areal pertanian (agriculture), sementara permudaan alaminya di area bekas tebangan terbatas (limited).

Perlu ditambahkan, P.106/2018 tak hanya mengeluarkan ulin dari daftar dilindungi, tapi juga 9 tumbuhan langka/terancam lainnya. Dan kesepuluh spesies itu masuk dalam Daftar Merah IUCN!

Ironinya, peraturan itu diterbitkan tanpa pertimbangan otoritas keilmuan (scientific authority), yang dalam konvensi internasional CITES diemban oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Tak ada cara lain mencegah kepunahan ulin dan 9 spesies langka/terancam itu selain Menteri LHK merevisi P.106/2018 dan mengembalikan semuanya ke dalam daftar dilindungi.

Salam
Auriga Nusantara dan Ragil Satriyo