TOLAK PERMENLHK P.106/2018! Yang mengeluarkan jenis pohon langka dari daftar dilindungi!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Pada tahun 1998, IUCN menetapkan status Dipterocarpus cinereus (Pahlahlar mursala) telah punah. Pengusahaan hutan yang berlebihan di Pulau Mursala yang terletak antara Pulau Nias dan Sibolga menyebabkan tumbuhan endemik yang dikenal masyarakat lokal sebagai Keruing tersebut tidak memiliki kesempatan untuk lestari.

Lima belas tahun kemudian, tim ekspedisi LIPI menemukan kembali keberadaan tumbuhan yang memiliki kualitas dan nilai kayu yang begitu ekonomis tersebut, namun statusnya belum dilindungi. Hal itu menumbuhkan harapan, bahwa belum terlambat untuk menyelamatkan Keruing dan banyak tumbuhan lain yang bernasib sama. Pada 2017, LIPI pun bertindak sigap dengan memasukkan jenis ini dalam Rancangan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (RSRAK) Flora sebagai Prioritas 1. Artinya, jenis ini kategori kritis yang harus segera dilakukan konservasi, serta merupakan pohon endemik dengan sebaran sempit dan diperkirakan akan punah dalam waktu dekat. Angin segar berhembus setelah pemerintah mengeluarkan Permen LHK P.20/2018 dan menetapkan jenis ini dilindungi.

Baru lima tahun berlalu dari ditemukannya kembali Keruing dan beberapa bulan sejak jenis ini dilindungi, harapan yang sempat membumbung itu harus mau berhadapan dengan dinding tinggi. Pemerintah melalui Permen LHK P.106/2018 yang merupakan perubahan dari P.20/2018 dan P.92/2018 mengubah status Keruing yang sebelumnya DILINDUNGI menjadi TIDAK DILINDUNGI. Keruing tidak sendiri, tumbuhan kayu endemik lain dan berstatus kritis (Critically Endangered) berdasarkan IUCN Red list seperti Dipterocarpus littolaris (Pahlahlar Nusakambangan) dan Vatica bantamensis (Kokoleceran --yang juga merupakan flora identitas Provinsi Banten), juga mengalami perubahan status serupa. Keputusan tersebut merupakan pukulan telak bagi pelaku konservasi dan pelestarian. Apakah Kementerian LHK yang diharapkan menjadi tonggak terbesar pelestarian kehutanan di Indonesia, sudah mempertimbangkan rekomendasi otoritas keilmuan dalam menyusun peraturan pemerintah tersebut?

LIPI sebagai penyedia data ilmiah terkait sumber daya alam hayati telah memberikan usulan daftar tumbuhan dan satwa dilindungi pada saat penyusunan Permen LHK P.20/2018. Pada tahun 2017, LIPI bersama beberapa lembaga juga telah menyusun Rancangan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (RSRAK) Flora, yang di dalamnya mengakomodasi perlindungan tumbuhan kayu langka dan terancam punah. Ketiga jenis tumbuhan kayu tersebut, serta Eusideroxylon zwageri (Ulin, sebagai Prioritas 3) juga termuat dalam RSRAK. Keempatnya menjadi korban pergantian status Permen LHK P.106/2018 bersama enam tumbuhan kayu lainnya, yaitu:

  1. Agathis borneensis damar pilau (Endangered, Endemic Borneo)
  2. Dipterocarpus cinereus palahlar mursala (Critically Endangered, Endemic Mursala Sibolga)
  3. Dipterocarpus littolaris palahlar nusakambangan (Critically Endangered, Endemic Nusakambangan Island)
  4. Upuna borneensis upan (Endangered, Endemic Borneo)
  5. Vatica bantamensis kokoleceran (Critically Endangered, Endemic Ujung Kulon)
  6. Beilschmiedia madang medang lahu (Vulnerable)
  7. Eusideroxylon zwageri ulin (Vulnerable)
  8. Intsia palembanica kayu besi maluku (Vulnerable ~ I. acuminata)
  9. Koompassia excelsa kempas kayu raja (Lower Risk)
  10. Koompassia malaccensis kempas malaka (Lower Risk)

Seluruh tumbuhan kayu tersebut memiliki tingkat keterancaman tinggi di alam. Separuhnya juga merupakan tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di lokasi tertentu atau penyebarannya sempit. Kesepuluh jenis tersebut juga merupakan tumbuhan kayu dengan nilai ekonomis tinggi dan termasuk jenis kayu perdagangan yang diminati perusahaan-perusahaan kehutanan serta cukong-cukong kayu. Dengan hilangnya status perlindungan dan pengusahaan hutan yang tidak terkendali, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan mereka tinggal menjadi bagian dari katalog museum/herbarium.

Maka, patut dipertanyakan:

Mana yang dianggap lebih penting antara kekayaan sumber daya alam hayati (yang nyaris punah) atau kepentingan ekonomi (yang masih bisa disubtitusi)?

Oleh sebab itu, kami menyatakan sikap:

  1. Mengecam dan menolak P.106/2018 yang mencabut Lampiran P. 92/2018 dan P.20/2018, khususnya tidak lagi mencantumkan beberapa jenis tumbuhan langka yang terancam punah, yang dilakukan tanpa keterbukaan informasi serta kajian yang komprehensif, ilmiah, dan tidak memperhatikan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang masuk dalam kriteria dilindungi sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP No. 7 Tahun 1999;
  2. Mendorong segera disahkannya Rancangan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (RSRAK) Flora yang telah mengakomodasi rencana perlindungan jenis-jenis tumbuhan langka yang terancam punah, serta memperkuat status perlindungannya.

Ragil Satriyo Gumilang

Tautan Peraturan Menteri dan Ringkasan Informasi Jenis Tumbuhan yang Dikeluarkan dari Daftar Dilindungi melalui PERMENLHK P.106/2018