Solidaritas Masyarakat untuk Penangguhan Tahanan Yang Belum Diadili Dan Melawan Corona.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Memohon dukungan dari seluruh lapisan Masyarakat dengan tidak memandang Agama, Suku, Ras, atau Kelompok, untuk mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Para Tahanan yang ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Segala aktifitas yang seharusnya berjalan terpaksa harus ditunda sampai pada waktu yang tidak dapat ditentukan, oleh karena itu untuk mengantisipasi penyebaran/ darurat virus Covid-19, dan untuk lebih memaksimalkan lagi usaha pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini, dengan tetap mengacu pada azas PRADUGA TIDAK BERSALAH (karena mereka belum disidang) dan DEMI KEMANUSIAAN, agar supaya mereka bisa mendapatkan atau dapat diberikan penangguhan penahanan mengingat padatnya sel kamar tahanan yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan social distancing. 

Situasi yang sangat luar biasa inilah yang membuat petisi ini dibuat, agar mereka untuk sementara waktu dapat dibebaskan atau diberikan penangguhan penahanan untuk sementara sampai keadaan kembali normal.

Dan DEMI KEMANUSIAAN kiranya penangguhan penahanan mereka dapat dipertimbangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam Republik Indonesia, Kapolri, Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Kepala Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Komisi IX DPR RI, dan Komisi III DPR-RI.

Penyebaran virus global Corona, Covid-19 di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dibutuhkan tindakan bersama untuk mencegah, menanggulangi hingga melawan secara massive dan secara bersama-sama. Perlawanan bersama ini harus dilakukan dengan bersatu, tanpa batas-batas sosial, budaya, agama dan etnis.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR – RI memaparkan catatan permodelan indeks penyebaran tergambar peningkatan begitu mengkhawatirkan, dimana pada Juli 2020 diprediksi akan mencapai 106.287 kasus. Artinya prediksi melalui instrument Intelijen Negara itu menggambarkan grafik peningkatan tinggi hari demi hari di Indonesia.

Kondisi Tahanan di Rutan (Rumah Tahanan) dalam penyebaran virus Corona, Covid-19 harus menjadi perhatian terpenting Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Hal ini melihat keadaan Rutan yang tidak memenuhi syarat jalannya keputusan Presiden tentang Darurat Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana salah satunya adalah tentang jarak interaksi antar persona. Kamar Rutan yang berhimpit- himpitan tempat tidur dan dihuni hingga puluhan orang sangat berpontensi mengancam penyebaran virus Corona yang begitu besar.
Oleh karena itu diperlukan upaya dari Pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk dapat menangguhkan penahanan secara massal.

Instruksi Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020, tanggal 27 Maret 2020 yang menginstruksikan kepada Para Jaksa di tingkat Kejati dan Kejari agar “mempertimbangkan” untuk memberikan pengalihan/ penangguhan penahanan dengan mempedomani ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP.

Atas dasar ini Para Tahanan yang belum memasuki masa sidang, sudah seharusnya segera diberikan penangguhan penahanan, baik yang masih menjadi Tahanan Kepolisian maupun yang telah menjadi Tahanan Kejaksaan setelah terjadinya pelimpahan berkas.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Bapak Yasonna Laoly melalui Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan, dan penanggulangan penyebaran Covid-19, telah membebaskan puluhan ribu Narapidana untuk kepentingan memerangi Covid-19.

Para Tahanan merupakan Rakyat Indonesia yang memilik Hak Asazi Manusia sama dengan Rakyat pada umumnya. Termasuk untuk mendapatkan Hak Asazi Manusia yang paling utama dan tertinggi, yaitu HAK UNTUK HIDUP.
Oleh karena itu dalam Kasus Corona, Covid-19 ini , kehidupan

Para Tahanan merupakan tanggung jawab kolektif Rakyat dan Negara, untuk menghindari penyebaran Corona yang menghasilkan kematian massal dalam satu locus.

Prinsip Kemanusiaan, merupakan dasar hukum tertinggi sesuai Dasar Negara, Pancasila Sila ke-2 yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sehingga berbicara masalah Hukum dalam situasi darurat Corona ini, tentu tindakan Hukum harus dipandang dan dilakukan tidak seperti penindakan Hukum dalam keadaaan normal biasa. Supremasi Keadilan saat ini yang paling mendesak adalah ditegakkannya Supremasi Kemanusiaan.

Dalam menjalankan praktek Supremasi Kemanusiaan, dalam darurat Corona ini, penindakan Hukum untuk mendorong penangguhan penahanan secara massal, tidak bisa dilihat dari subyek kasus per kasus maupun tingkat tinggi rendahnya masa hukuman yang menimpa tersangka di dalam Rutan. Apalagi untuk tahanan yang masih berstatus tersangka, sehingga dapat ditangguhkan penahanannya sesuai mekanisme Hukum yang berlaku.

Keselamatan nyawa manusia yang sebesar-besarnya menjadi tujuan Supremasi Kemanusiaan saat ini, Inilah hukum dan prinsip yang tertinggi yang harus kita menangkan dalam perang melawan Corona bersama.

Oleh karena itu atas nama Kemanusiaan, kami dari Masyarakat Indonesia, menegaskan “SOLIDARITAS PENANGGUHAN PENAHANAN untuk Tahanan di Rutan Bareskrim demi melawan Covid-19".

Melalui solidaritas ini, Kami mendesak ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera memberikan penangguhan penahanan kepada Seluruh Tahanan yang ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, baik yang masih menjadi tahanan Polri, maupun yang sudah menjadi Tahanan kejaksaan Agung.