Tolak Jual Pertamina, Pertamina 100% Milik Rakyat Indonesia

0 have signed. Let’s get to 25,000!


MENTERI BUMN MAU JUAL PERTAMINA,

APAKAH TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG ???

Rencana privatisasi atau menjual saham subholding PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) merupakan salah satu tujuan dari pembentukan super holding Pertamina.

Pernyataan Menteri BUMN RI

Sumber : https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200612144051-85-512677/erick-tugaskan-nicke-bawa-subholding-pertamina-go-public

"Ke depan kami mau dalam dua tahun ini subholding-nya (Pertamina) bisa go public. Target Bu Nicke harus bisa go public-kan satu, dua subholding," ujar Erick dalam konferensi pers, Jumat (12/6)

Pandangan Anggota DPR RI Komisi VII Harry Poernomo

Sumber : https://www.dunia-energi.com/rencana-ipo-pertamina-menuju-swastanisasi-harus-diwaspadai/

Harry Poernomo, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan langkah IPO sangat berisiko dan berbahaya. Karena berpotensi ada praktek penjualan BUMN. Ia pun menilai penggunaan skema holdingisasi hanya akal-akalan menuju IPO Pertamina. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, maka seluruh aset Pertamina harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

FAKTA HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

UUD 1945 Pasal 33

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

UU Migas No. 22 tahun 2001 BAB III

Pasal 4

(1)          Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

(2)          Penguasan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai kuasa Pertambangan.

 

UU BUMN No.19 tahun 2003 Pasal 77 (A) dan (D)

Perseroan yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

(a) Persero yang dibidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya dikelola oleh negara.

(d) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi

Upaya dan cara membenahi Pertamina agar lebih maju sebenarnya sah-sah saja. Namun, penguasaan negara dan hak konstitusi rakyat terhadap BUMN tidak boleh di negasikan. Sebab secara historis, Pertamina adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia. Dulu Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa mengobarkan perang dan resikonya mati utk Nasionalisasi Migas, Kok sekarang malah mau dijual (IPO). Sekarang kita faham kan maksud Bung Karno, bahwa perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

Oleh karena itu, lepas dari pembentukan Holding dan Subholding pemerintah seharusnya tidak memperlakukan Pertamina selayaknya perusahaan swasta. Kontrol dan peran negara sangat dibutuhkan untuk memproteksi Pertamina dari mafia migas yang semakin masif dalam mekanisme pasar (kapitalisme).

Hasil RUPS Pertamina pada 12 Juni 2020, berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN No.SK-198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, ditetapkan struktur organisasi direksi yang semula 11 orang menjadi 6 orang. Direktorat Operasional yang sebelumnya ada di Pertamina akan masuk ke dalam beberapa Subholding yang telah di bentuk, yaitu Subholding Upstream, Subholding Refinery & Petrochemical, Subholding Commercial & Trading, Subholding Power & New and Reneawable Energy, Subholding Gas serta Shipping Company yang tertuang di dalam SK No.Kpts-18/C00000/2020-S0 Tanggal 12 Juni 2020 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero).

Pembentukan holding dan subholding dilakukan secara targesa-gesa di tengah triple shock yang sedang melanda Pertamina, yaitu melemahnya harga minyak dunia, tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat dan pandemi global Covid-19. Kondisi triple shock tersebut menyebabkan penurunan volume produksi dan penjualan produk Pertamina. Struktur organisasi holding dan subholding yang telah ditetapkan, sebagian diduduki oleh eksternal Pertamina yang belum memiliki pengalaman dalam bidang oil and gas.

Oleh karena itu mari sama-sama tolak dan batalkan rencana penjualan Pertamina dengan modus holdingisasi.

#Pertamina100%Milik negara
#TolakJualPertamina.
#TolakMutilasiPertamina
#PekerjaPertaminaSiapMogok
#savepertamina
#tolakipopertamina
#pertaminamilikrakyatindonesia