Petition Closed

Sebagai teman dan kolega, saya amat menyesalkan keputusan sepihak Rektorat Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memberhentikan Al Araf dari struktur pengajar Unhan Program Studi Manajemen Pertahanan. Al Araf yang juga menjabat Direktur Program Imparsial, dikenal luas sebagai figur muda pemerhati isu reformasi sektor keamanan dan hak asasi manusia.

Inisiatif ini selain upaya untuk memberi dukungan moriil kepada Al Araf, juga bertujuan untuk  menggalang penolakan rencana pembelian 100 Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Pemerintah Jerman, yang akan dilakukan Indonesia dalam waktu dekat.

Komitmen Al Araf pada sektor keamanan dan pertahanan Indonesia diwujudkan dengan bergabung menjadi staf pengajar Unhan. Ruang akademik menjadi kontestasi gagasan yang digunakan Al Araf dalam mengarusutamakan konsep reformasi sektor keamanan. Tak heran jika Al Araf hadir sebagai figur muda yang memiliki kritik pedas praktik kebijakan keamanan di Indonesia.

Perihal pemecatan yang dilakukan di tengah gencarnya kampanye penolakan Al Araf dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada rencana pembelian sejumlah Main Battle Tank (MBT) Leopard asal Jerman oleh Pemerintah Indonesia, menjadi indikasi terkuat. Penolakan tersebut tentu tidak dilakukan sembarangan. Ada pemantauan, penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menimbang bobot akuntabilitas HAM TNI, efisiensi alutsista dengan geografi perbatasan Indonesia (baca: Kalimantan dan Papua), hingga urusan pendanaan dalam pembelian MBT Leopard yang simpang siur.


Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahkan pernah memperingatkan Al Araf melalui Rektor Universitas Pertahanan perihal argumentasi penolakan Al Araf atas rencana pembelian enam pesawat jet tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2.

Dalam Perencanaan Pertahanan Indonesia (2010-2029) oleh Kementerian Pertahanan di tahun 2007, tidak pernah disebutkan kebutuhan dan pengadaan MBT Leopard. Selain itu, TNI sebagai institusi pertahanan nasional masih memiliki banyak kelemahan. Praktik kekerasan, penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya tidak pernah diaudit terbuka. Impunitas menjadi karakter institusi ini. Hingga praktik bisnis militer tetap diterapkan secara diam-diam.

Pembelian 100 MBT Leopard hanya akan menambah panjang daftar masalah yang belum diselesaikan TNI. 

Pilihan menggalang opini melalui siaran pers, diskusi publik dan menulis opini di harian nasional sebagaimana yang kerap dilakukan Al Araf adalah hal lumrah dan sehat. Kebebasan berekspresi dan membangun publik terdidik dengan cara-cara cerdas harus tetap dirawat.

Pemecatan Al Araf dari salah satu institusi pendidikan yang baru dirintis di bawah tubuh Kementerian Pertahanan adalah wujud anti kritik Rektorat Unhan bahkan Kementerian Pertahanan atas pandangan masyarakat sipil. Karena itu harus dibatalkan.

Mari dukung Al Araf dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk tetap menolak rencana pembelian pembelian Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Pemerintah Jerman, dengan ikut mengisi dan menyebarkan petisi ini.

Letter to
Universitas Pertahanan Indonesia Dr. Syarifudin Tippe, M.Si
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro
Presiden Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
and 1 other
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

----------------

Saya menyesalkan keputusan sepihak Rektorat Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengkhiri tugas Al Araf dalam struktur pengajar Unhan Program Studi Manajemen Pertahanan. Komitmen Al Araf pada sektor pertahanan Indonesia diwujudkan dengan bergabung menjadi staf pengajar Unhan.

Al Araf yang juga menjabat Direktur Program Imparsial, dikenal luas sebagai figur muda pemerhati isu reformasi sektor keamanan.

Inisiatif ini selain upaya untuk memberi dukungan moriil kepada Al Araf, juga bertujuan untuk menggalang penolakan rencana pembelian Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Pemerintah Jerman, yang akan dilakukan Indonesia dalam waktu dekat.

Ruang akademik menjadi kontestasi gagasan yang digunakan Al Araf dalam mengarusutamakan konsep reformasi sektor keamanan.

Perihal pemecatan yang dilakukan di tengah gencarnya kampanye penolakan Al Araf dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada rencana pembelian sejumlah Main Battle Tank (MBT) Leopard asal Jerman oleh Pemerintah Indonesia, menjadi indikasi terkuat. Penolakan tersebut tentu tidak dilakukan sembarangan. Ada pemantauan, penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menimbang bobot akuntabilitas HAM TNI, efisiensi alutsista dengan geografi perbatasan Indonesia (baca: Kalimantan dan Papua), hingga urusan pendanaan dalam pembelian MBT Leopard yang simpang siur.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahkan pernah memperingatkan Al Araf melalui Rektor Universitas Pertahanan perihal argumentasi penolakan Al Araf atas rencana pembelian enam pesawat jet tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2.

Dalam Perencanaan Pertahanan Indonesia (2010-2029) oleh Kementerian Pertahanan di tahun 2007, tidak pernah disebutkan kebutuhan dan pengadaan MBT Leopard. Selain itu, TNI sebagai institusi pertahanan nasional masih memiliki banyak kelemahan. Praktik kekerasan, penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya tidak pernah diaudit terbuka. Impunitas menjadi karakter institusi ini. Hingga praktik bisnis militer tetap diterapkan secara diam-diam.

Pembelian MBT Leopard hanya akan menambah panjang daftar masalah yang belum diselesaikan TNI.

Pilihan menggalang opini melalui siaran pers, diskusi publik dan menulis opini di harian nasional sebagaimana yang kerap dilakukan Al Araf adalah hal lumrah dan sehat. Kebebasan berekspresi dan membangun publik terdidik dengan cara-cara cerdas harus tetap dirawat.

Pemecatan Al Araf dari salah satu institusi pendidikan yang baru dirintis di bawah tubuh Kementerian Pertahanan adalah wujud anti kritik Rektorat Unhan bahkan Kementerian Pertahanan atas pandangan masyarakat sipil. Karena itu harus dibatalkan.

Mari dukung Al Araf dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk tetap menolak rencana pembelian pembelian Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Pemerintah Jerman, dengan ikut mengisi dan menyebarkan petisi ini.

----------------

Salam,