Kemenangan

Tolak Penghapusan Dirjen PAUD dan DIKMAS di Kementerian Pendidikan

Petisi ini membuat perubahan dengan 8.205 pendukung!


IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH se-INDONESIA (IMADIKLUS Indonesia) Menolak Ditiadakannya Dirjen PNF/DIKMAS

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu tentang Struktur Organisasi Pasal 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
a. Sekertariat Jenderal
b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
f. Direktorat Jenderal Kebudayaan
g. Inspektorat Jenderal
h. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan
j. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam Peraturan Presiden tersebut terkait susunan organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghilangkan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)/PNF yang sebelumnya masih berstatus sebagai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (DIRJEN PAUD & DIKMAS). Dalam keputusan tersebut kini Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Nonformal (PNF) sudah tidak ada dan berubah nama menjadi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.


Pada bagian keempat pasal 15 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan salah satu fungsi perumusan kebijakan peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan. Melihat point tersebut setelah dikaji terkait dihilangkan nya Pendidikan Masyarakat/ Pendidikan Non Formal maka akan bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 Tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi 3 yaitu jalur pendidikan formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal. Sangat jelas bahwa jalur pendidikan salah satu nya yaitu Pendidikan Nonformal. Bagian keempat pasal 15 tersebut memasukkan pendidikan kaksaraan dan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan formal, padahal dalam kajiannya pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan merupakan kajian Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Nonformal.

Sementara itu, Pembinaan Kursus dan Pelatihan kerja yang selama ini menjadi bagian dari pendidikan nonformal dan informal/pendidikan masyarakat ditempatkan di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang kami anggap juga tidak akan berjalan secara efektif sebab secara konseptual sangat berbeda.


Berdasarkan hal tersebut maka atas nama Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia (IMADIKLUS INDONESIA) yang didalamnya terdiri Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat menolak Kebijakan Mendikbud terkait:
1. Pembubaran Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.
2. Pembubaran Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang melebur ke Direktorat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan alasan bahwa sifat Pendidikan Non Formal sangat berbeda dengan Pendidikan Formal sehingga harus ditangani oleh orang yang paham dibidangnya.
3. Pembubaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Kami juga meminta agar merevisi Peraturan tersebut dengan menambah kata "Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)/Pendidikan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menjadi "Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan PNFI/Pendidikan Masyarakat

 

Ttd 

Ismail Mahmud

Ketua Umum Imadiklus Indonesia

 



Hari ini: Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia mengandalkanmu

Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mendikbud: Tolak Penghapusan Dirjen PAUD dan DIKMAS". Bergabunglah dengan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia dan 8.204 pendukung lainnya hari ini.