Bupati Tebo, segera terbitkan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Suku Talang Mamak!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Tahukah sahabat? Pembentukan Negara Indonesia itu berawal dari bersatunya komunitas komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Masyarakat adat sudah ada sejak sebelum Negara Indonesia terbentuk. Keberadaan masyarakat adat diperkuat dengan adanya UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan untuk menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat di Indonesia salah satunya adalah masyarakat adat Suku Talang Mamak.

“Kami hanya diakui hanya saat Pilkada atau butuh surat suara, tapi tempat tinggal dan tradisi kami tidak diakui”

Sahabat, kata-kata itu adalah ucapan dari Patih Serunai salah satu masyarakat adat  Suku Talang Mamak, Dusun Simerantihan, Desa Suo-Suo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saat melakukan orasi di depan Kantor Gubernur saat Hari Tani Nasional tahun 2019.

Apakah sahabat tahu? Suku Talang Mamak Dusun Simerantihan merupakan kerabat dari Suku Talang Mamak yang berada di Datai, Provinsi Riau, yang terbiasa hidup berdampingan dengan alam atau di dalam Kawasan Hutan, seiring bertambahnya penduduk, pada tahun 1970 Suku Talang Mamak menyebar dan mendiami wilayah Provinsi Jambi yang berada dekat Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sampai hari ini. Jadi, Suku Talang Mamak yang ada di Provinsi Jambi dan Provinsi Riau hanya dipisahkan oleh Bukit Tiga Puluh yang Suku Talang Mamak sebut Rimbo Keramat, yang berarti itu adalah hutan larangan, yang harus mereka jaga dan tidak boleh dirusak untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup anak cucu mereka.

Tapi sahabat, saat ini masyarakat Suku Talang Mamak mengalami banyak kesulitan dalam bertahan hidup. Hutan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat Suku Talang Mamak secara turun temurun dan dikelola dengan kearifan lokal terancam dengan kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan izin-izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan masyarakat  Suku Talang Mamak dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Padahal pada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat), pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. Penentangan terhadap UUD 1945 berdampak pada tidak terpenuhinya hak kewarganegaraan yang lain, misalnya mendapatkan layanan publik seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Absennya hak-hak dasar tersebut telah berakibat pada terpinggirnya masyarakat adat Suku Talang Mamak dari kehidupan publik.

Masyarakat Suku Talang Mamak membutuhkan bantuan kalian! karena sampai saat ini belum ada payung hukum dari Pemerintah Kabupaten Tebo, padahal masyarakat Suku Talang Mamak pada tahun 2018 telah mengusulkan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat (PERDA MHA) dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi dan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, tapi sampai hari ini PERDA MHA tersebut juga belum diterbitkan!

PERDA MHA akan menguatkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak untuk sejajar dengan masyarakat yang lain dan masyarakat Suku Talang Mamak tidak akan hidup dalam ketakutan di dalam wilayah mereka serta tetap dapat hidup dengan sistem kearifan lokal mereka.

Ayo bantu mereka dengan menandatangani petisi ini!

 

Salam,

WALHI Jambi