Dukungan Moril Terhadap Aktivis Ilham Kiling dan Mosi Tidak Percaya Polri

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pada hari Senin (14/12/20) kelima aktivis Ilham Kiling alias Ilham Saputra, Ramadhan, Nikson, Apriaji, dan Yopi Wijaya Putra menggelar aksi unjuk rasa di halaman perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) bersama ratusan buruh pekerja di perusahaan tersebut. 

Kelima aktivis tersebut berperan sebagai Koordinator lapangan dan orator, mereka menuntut dua hal yakni :

1. Kejelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pekerja atau Karyawan PT VDNI yang jangka waktu pekerjaannya lebih dari 36 bulan, dan belum ada kejelasan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
2. Menuntut kenaikan upah bagi pekerja atau buruh yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 42.

Dalam melakukan aksi unjuk rasa, para aktivis dan massa aksi kerap kali diintimidasi oleh pihak perusahaan dalam hal ini Humas dan Security perusahaan tersebut. Bahkan, massa aksi dilempari batu yang kemudian memicu kerusuhan dan pembakaran alat operasional perusahaan.

Kelima aktivis tersebut pada hari ini Rabu, (16/12/20) ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Kelima aktivis tersebut dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang penghasutan dan pelanggaran protokol kesehatan Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/581/XII/2020/SPKT yang ditandatangani langsung oleh Dir Res Krimum, Kombes Pol La Ode Aries.

Padahal, kelima aktivis tersebut tidak mengetahui maupun terlibat dalam pembakaran dan perusakan yang terjadi. 

"Jika semua aktivis yang melakukan unjuk rasa dimasa pandemi ini harus ditangkap dan dipenjarakan dengan pasal penghasutan dan protokol kesehatan, maka bisa dipastikan semua aktivis mahasiswa, Buruh dan lainnya tinggal menunggu giliran untuk masuk penjara"

Begitu janggalnya, kelima aktivis tersebut ditetapkan sebagai tersangka tetapi para pelaku pembakaran dan perusakan malah bebas berkeliaran. Para aktivis yang membela dan menyuarakan hak buruh itu harus di kriminalisasi oleh aparat dan kapitalis di bumi Konawe Sulawesi Tenggara.

Para aktivis itu hanya menegakan aturan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 42 tetapi mengapa kemudian mereka di kriminalisasi?

Sebagai anak bangsa, sudah tentu menjadi kewajiban untuk membela hak dan menegakan aturan kepada para investor yang datang mengeruk kekayaan bangsa ini.

Jika mereka memang adalah sebagai pelaku penghasutan, apakah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bisa menunjukan alat bukti penghasutan yang mereka lakukan? Seakan-akan penetapan tersangka kelima aktivis tersebut terkesan dipaksakan.

Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh anak bangsa yang masih peduli akan nasib bangsa ini untuk menandatangani petisi ini dan memberikan dukungan moril kepada kelima aktivis yang dikriminalisasi tersebut serta memberikan dukungan terhadap mosi tidak percaya kepada pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian. Terima kasih.