Tolak RUU Omnibus Law Tentang Cipta Lapangan Kerja (CILAKA)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan atau undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Salah satu yang saat ini diprioritaskan untuk segera terbit adalah RUU Cipta Kerja.

Terkait klaster ketenagakerjaan, terdiri dari 55 pasal, mulai dari bab IV meliputi umum, ketenagakerjaan jenis program jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial dan penghargaan lainnya yang telah mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru
Dalam 3 (tiga) undang-undang terkait ketenagakerjaan yakni UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK), UU no.40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional (SJSN), dan UU no.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Omnibus law adalah produk yang menjamin dan melindungi para investor, tetapi merampas hak buruh dan rakyat lainnya. Omnibus law diabdikan untuk investasi bukan untuk buruh atau rakyat dan bukan pula untuk menciptakan kedaulatan Indonesia, tetapi untuk menyerahkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada kapitalis monopoli asing (investor) untuk dikeruk dan menjadikan Indonesia terus menjadi negeri terbelakang, bergantung pada investasi dan hutang serta menjadi pasar bagi produk-produk imperialis.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan dibuatnya Omnibus Law, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menyederhanakan aturan yang memperlambat proses ekonomi, untuk meningkatkan dan memastikan masuknya investasi ke Indonesia bebas hambatan, untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dengan penyederhanaan perizinan bagi masuknya investasi dan berusaha di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat untuk mencapai tujuan Indonesia maju 2045, dimana ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia dan keluar dari middle income trap.

Hal-hal krusial dalam omnibus law klaster ketenagakerjaan diantaranya tentang pengupahan dimana TIDAK ADA lagi UMK (upah minimum kota/kabupaten) dan UMSK (upah minimum sektoral), fungsi dewan pengupahan dihapuskan, tidak ada sanksi bagi pengusaha yang membayar buruh dibawah ketentuan upah minimum, struktur skala upah diatur secara sepihak oleh pemerintah, belum lagi buruh yang tidak masuk kerja karena sakit, perempuan yang haid, menikah atau menikahkan anaknya, menjalankan tugas Negara, hingga menjalankan tugas serikat maka upahnya tidak dibayar. Padahal di UUK no.13 tahun 2003, upah buruh yang tidak masuk kerja karena hal tersebut diatas tetap dibayarkan.            

Waktu kerja, pengusaha dapat mengatur waktu kerja secara fleksible, menambah jam kerja lembur dari 3 jam menjadi 4 jam, hak cuti besar/panjang 2 bulan bagi kelipatan masa kerja 6 tahun dihilangkan, dalam RUU ini tidak lagi mengatur hak cuti haid, melahirkan, keguguran, menikah/menikahkan tetapi semua diserahkan kepada pengusaha. Artinya hak atas upah dari cuti diatas akan dihilangkan.

Hubungan dan status kerja, tidak ada kepastian kerja karena outsourcing dan system kerja kontrak tanpa batas dan untuk semua jenis pekerja dan sector insutri. Dampaknya, secara otomatis pesangon akan hilang.

Pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat dilakukan dengan mudah karena tidak perlu lagi melalui PHI (pengadilan hubungan industrial), tidak ada lagi perundingan PHK dengan serikat buruh.

Tentang pesangon, uang pergantian hak dihilangkan pengusaha tidak lagi wajib membayar pesangon jika perusahaan tutup, dengan kata lain pengusaha akan semakin mudah melakukan PHK dan menghilangkan kewajibannya membayar pesangon karena bebas menggunakan tenaga kerja kontrak dan outsourcing.

Tenaga kerja asing (TKA), akan dipermudah bebas masuk ke Indonesia, bahkan untuk buruh kasar/unskill. TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia, dampaknya transfer of job/knowledge sulit dilakukan, jika dalam UUK diatur jabatan tertentu tidak boleh diisi oleh TKA, maka dalam RUU ini hal tersebut dihilangkan, sehingga posisi dosen, rektor, bahkan tenaga administrasi bisa diisi TKA. Sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan, misal jika pengusaha tidak memberikan hak-hak kepada buruhnya, jika dalam UUK no.13 th 2003 bisa dipidana, maka dalam RUU ini dihapuskan.

#Tolak Omnibus Law yang mengkebiri Hak Buruh Indonesia