Bebaskan Natu Sekeluarga dan Hentikan Kriminalisasi Petani

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Tiga orang petani Soppeng dikriminalisasi karena menebang pohon jati di kebun sendiri, mereka terancam penjara, dan terancam kehilangan kebun tempat mereka mencari nafkah. Dalam waktu dekat hakim akan membacakan putusan, ketiganya berharap mendapat keadilan.

Mereka dituduh menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan (UU P3H).

Natu (75 tahun) pemilik kebun, menebang pohon jati untuk membangun rumah anak laki-lakinya; Ario Permadi (31 tahun). Ia dibantu oleh Sabang (47 tahun), saudara kandung (almarhum) istrinya.

Setiap tahun Natu membayar pajak atas tanah tersebut. Mereka tak tahu kebunnya masuk dalam kawasan hutan. Tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah dan Polisi kehutanan. Tidak ada patok dan papan informasi mengenai batas wilayah hutan.

Kebun dan rumah Natu berjarak sekitar 200 meter. Di kebun itu, Natu juga menanam pohon bambu, pangi, dan lengkuas, hasilnya untuk uang belanja keluarganya. Kebun tersebut sudah dikelola oleh keluarga Natu secara turun-temurun dan tidak pernah ditelantarkan.

Natu, Ario dan Sabang adalah korban selanjutnya dari UU P3H, sebuah Undang-undang yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi petani yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sebenarnya, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjerat kejahatan terorganisir terhadap hutan, yaitu: kejahatan korporasi atau kelompok-kelompok perusak hutan untuk tujuan komersil. Namun, dalam implementasi UU ini justru digunakan untuk menangkap petani tradisional yang mengelola tanah untuk kebutuhan hidup keluarganya.

Tahun 2017, Pengadilan Negeri Watansoppeng pernah mengadili kasus yang serupa. Tiga orang petani (Sukardi, Jamadi dan Sahidin) yang didakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim. Majelis hakim berpendapat, petani yang sudah turun-temurun tinggal dalam kawasan hutan dan mengelola kebunnya untuk kebutuhan sehari-hari tak bisa dipidana.

Jika hakim konsisten dengan putusan sebelumnya, maka Natu dan keluarganya harus dibebaskan. Tak berbeda dengan tiga petani yang pernah diadili di Pengadilan yang sama, Natu, Ario dan Sabang adalah petani tradisional yang mengelola lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa petani yang tinggal di dalam kawasan hutan secara turun temurun dan bertani untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari tak boleh dipidana.

Dalam setiap persidangan, puluhan petani menghadiri sidang. Mereka datang untuk bersolidaritas, karena mereka tahu bisa menjadi korban kriminalisasi selanjutnya.

Di balik pohon-pohon tinggi dan rimbun di dalam hutan, tersimpan banyak persoalan, mulai dari; penetapan kawasan hutan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang sudah tinggal secara turun-temurun, batas-batas yang tak jelas, serta perusakan hutan secara terorganisir oleh korporasi. Namun, masyarakat justru dianggap penyebab dan sering menjadi pihak yang disalahkan. Hal ini, sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan.

Kriminalisasi terhadap petani bukan hanya akan memenjarakan petani, tetapi lebih jauh dari itu, kriminalisasi membuat para petani semakin dijauhkan dari tanah-tanah tempat mereka menanam dan mempertahankan kehidupan. Olehnya itu, kriminalisasi petani dengan menggunakan UU P3H harus dihentikan, dan keberadaan para petani yang sudah turun temurun di dalam kawasan hutan harus dijaga dan dilindungi.

Mari beri dukungan, agar Natu dan keluarga dibebaskan dari segala tuntutan!!!

 

#bebaskannatusekeluarga

#hentikankriminalisasipetanisoppeng

#revisiuup3h

 

Ady Anugrah Pratama

Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH MAKASSAR)