Sanksi Pidana Bagi Orang yg Sengaja Memberikan/Meminjamkan Kendaraan bermotor kepada Anak

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Saat ini sedang berjalan Proses Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, terkait Persoalan Harus adanya Sanksi Pidana Bagi Orang yang Memberikan atau Meminjamkan Kendaraan Bermotor Kepada Anak dibawah Umur di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perlu saya jelaskan permohonan yg dimaksud bukan pengalihan pidana sebagaimana dijelaskan beberapa pakar di media yang sepertinya mereka belum membaca permohonan namun sudah PeDe bicara panjang lebar yang sebenernya apa yang dijelaskan itu keliru dan jauh dari maksud sebenarnya permohonan para pemohon. Namun yang diinginkan Pemohon adalah agar Orang yang memberikan/meminjamkan Kendaraan Bermotor kepada anak (terutama anak dibawah usia 12 Tahun) harus dikenai pertanggungjawaban Pidana.

Perlu dipahami bahwa pasca putusan MK ditahun 2011, MK menaikan batas usia anak yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Dari yang awalnya 8 tahun menjadi 12 tahun dimana menurut MK pada usia 12 tahun anak sudah memiliki kecakapan mental dalam menentukan baik dan jahat. Lalu bagaimana dengan anak dibawah usia 12 tahun? Tentunya tidak bisa sama sekali dikenakan pertanggungjawaban pidana. Artinya tindak Pidana Apapun yang dilakukan oleh Anak dibawa Usia 12 Tahun, terhadap anak tersebut tidak dapat dikenakan Sanksi Pidana.

Persoalannya, saat ini pengemudi kendaraan bermotor yg kita lihat dijalan banyak sekali yang masih berusia dibawah 12 tahun (masih SD) dan tidak jarang juga mereka mengendarai dengan ugal-ugalan, sembrono sehingga mengakibatkan kecelakaan baik secara tunggal maupun dengan pengendara lain.

Jika kecelakaan terjadi maka siapa yang bisa dikenai pertanggung jawaban pidana? Tentunya tidak ada, karena anak dibawah 12 tahun tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Bahkan tidak jarang juga pengendara yg menjadi korban bisa dikenai pidana saat si anak meninggal dalam kecelakaan (terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum).

Nah, dalam hal anak dibawah umur diatas 12 tahun, tentunya secara hukum mereka belum dapat mengendarai kendaraan bermotor karena belum bisa memiliki SIM. Tujuan Syarat memilili SIM bagi pengendara bermotor salah satunya adalah untuk mengukur kelayakan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, artinya bagi yg belum memiliki SIM dianggap belum memiliki kompetensi mengendarai kendaraan bermotor.

Saat terjadi kecelakaan, maka anak yang berusia diatas 12 tahun sudah bisa dikenai pertanggungjawaban pidana, namun dengan menggunakan sistem peradilan anak dengan dikenakan sanksi pidana yang dikurangi (berbeda dengan orang dewasa).

Pertanyaannya:

apa yang menyebabkan banyaknya anak-anak dibawah umur berkeliaran dijalan dengan menggunakan kendaraan bermotor sementara yang mengancam keselamatan nya dan pengendara lain? Padahal mereka tentunya belum bisa memiliki motor.

Nah tentunya ada orang yang turut berperan, yakni pemilik kendaraan (orang dewasa : orang tua, saudara, teman, dll). Merekalah yang berperan memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah Umur.

Pertanyaannya kemudian apakah saat terjadi kecelakaan, mereka dapat dikenai pertanggujawaban pidana? Jawabannya Tidak, inilah yang kemudian membuat mereka jadi tidak khawatir memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur.

Padahal, secara sadar mereka mengetahui bahwa anak yang diberikan/dipinjamkan kendaraan belum memiliki kecakapan mental (dibawah 12tahun) atau belum layak secara hukum (belum memiliki sim) dapat menyebabkan kecelakaan. Namun karena tidak ada sanksi bagi mereka, maka mereka tidak khawatir. Padahal dengan diberikan/dipinjamkannya kendaraan bermotor kepada anak-anak, ancaman keselamatan jiwa sedang menunggu, dan ancaman tersebut tidak akan terjadi apabila orang yang memiliki kendaraan tidak memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak-anak.

Nah inilah yang disasar oleh Pemohon, yakni dalam hal terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi dibawah umur, maka orang yang memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor, juga dikenai pertanggungjawaban pidana (tidak hanya ganti kerugian). MAKSUD DARI "orang yang memberikan" bukan hanya ditujukan kepada Orang Tua saja, karena bisa jadi bukan orang tua tapi orang lain yang meminjamkan motornya.

Perlu dipahami bahwa tujuan permohonan ini Semata-mata adalah untuk melindungi anak dari perilaku orang yang tidak memikirkan keselamatan jiwa anak dari ancaman kecelakaan yang dapat menyebabkan luka/cacat fisik bahkan meninggal dunia. Tidak hanya kepada anak namun juga kepada pengendara kendaraan bermotor lain. Sehingga dengan adanya ancaman pertanggungjawaban pidana diharapkan pemilik motor tidak dengan sadar memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor nya kepada anak-anak, terutama anak yang masih dibawah usia 12 Tahun.

Selain ancaman keselamatan fisik dan jiwa dari kecelakaan, tentunya dapat menghindari anak dari BEGAL, dari pergaulan jahat seperti membentuk Genk Motor dan melakukan perbuatan kriminal, dll.

Oleh karenanya harapannya agar MK dapat mengabulkan permohonan para pemohon, atau jika MK tidak mengabulkan, maka setidak-tidaknya pembuat undang-undang dapat merevisi UU No. 22 Tahun 2009 dan memasukan ketentuan norma yang mengatur sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotornya kepada anak apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan.

-VST-