Petition Closed
Petitioning Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

JANGAN HILANGKAN HAK KONSTITUSI WNI UNTUK IKUTI PILPRES 2014. SELIDIKI PELANGGARAN PILPRES 2014 DI HONG KONG

UU 39/1999 tentang HAM Pasal 43 Ayat (1)  gamblang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak.”

"5 tahun sekali dan saya gagal mencoblos karena sudah tutup padahal antre dari jam 3, bayangkan bagaimana sedihnya saya, Mbak," curhat BMI asal Kediri yang sudah 6 tahun di Hong Kong itu kepada Kami.

Ia bukan satu-satunya yang kecewa karena tak bisa menggunakan hak pilihnya karena TPS sudah tutup. Ratusan buruh migran Indonesia (BMI) menutup pemungutan suara itu dengan aksi demo agar bisa berpartisipasi dalam pemilu presiden kali ini. Mereka menuntut agar diadakan pemungutan suara tambahan bagi yang belum mencoblos.

Masalah terjadi ketika antusiasme pemilih di Hong Kong membludak. Panitia penyelenggaraan Pemilu tidak mengantisipasi serta tidak mempersiapkan penyelenggaraan Pilpres 2014 dengan baik. Kami tak menyangka antusiasme para BMI Hong Kong dalam Pilpres ini begitu tinggi. Saat Pileg April lalu, BMI yang mencoblos ke TPS sekitar 6000 orang lebih, sedangkan pada Pilpres ini ada 25.137 pemilih. Pihak panitia terlihat mulai kewalahan melihat antrian yang memang di luar dugaan.

Salah seorang tim Kami datang ke TPS jam 8.30 pagi dan antrean sudah memanjang. Antrean pemilih yang sudah mendapat undangan dengan yang tidak menjadi satu. Padahal yang mendapatkan undangan tidak perlu antre dan bisa langsung masuk ke TPS.

Sampai jam mendekati angka 10 pagi antrean tambah banyak. Panitia berusaha memberitahu undangan untuk memisahkan diri. Tapi pengumuman dilakukan di depan pintu TPS tanpa pengeras suara oleh panitia. Padahal antrean jauh dari pintu TPS dan sangat panjang hingga tak banyak yang dengar himbauan tersebut.

Samakin siang antrean semakin memanjang. Karena suasana sangat panas, suhu hari itu 33 derajat celcius dan ditambah lagi dengan puasa, ada 15 orang BMI yang pingsan dan dibawa ke tenda kusus yang telah disiapkan. Ada tenaga medis di sini. Hujan deras sempat mengguyur lapangan Victoria Park jam 11 siang, tetapi antrean tetap tertib. Tidak akan yang lari keluar dari barisan antrean untuk menghindari hujan.

Proses pemungutan suara yang lama juga disebabkan karena kurangnya TPS. Ada 13 TPS dengan 5 bilik suara setiap TPS. Tenaga untuk pendataan hanya ada 2 orang di setiap TPS. Petugas pendata juga menanyakan hal-hal yang tidak perlu seperti sudah berapa lama di Hongkong, kenapa KTP kok belum ganti, dan sebagainya. Padahal pertanyaan verifikasi hal-hal tersebut tidak dibutuhkan dalam Pemilu.

Karena antrean masih panjang, akhirnya panitia membuka pintu tambahan yang sebelumnya hanya satu. Pemilih yang mendapatkan undangan bisa langsung masuk tanpa antre.

Kami dan para calon pemilih bertanya ke beberapa panitia soal kemungkinan perpanjangan waktu pencoblosan karena antrean masih panjang. Mereka menggeleng-gelengkan kepala tanda tidak bisa. Pencoblosan pun tetap ditutup jam 5 sore sesuai jadwal. Izin penggunaan lapangan hanya sampai jam 5 sore dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa pemilih sengaja datang terlambat itu salah. Beberapa Relawan pemantau pemilu di Hong Kong yang juga datang untuk mencoblos adalah saksi diantara banyak saksi yang selama pencoblosan ada di TPS. Demonstrasi terjadi saat masih banyak BMI yang tidak bisa mencoblos karena TPS tutup.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN), KJRI dan semua panitia pemilu lainnya tidak bisa berbuat apa-apa melihat para BMI berteriak-teriak meminta pintu masuk dibuka kembali. Akibat gemas dan marah akhirnya para BMI merobohkan pagar pembatas dan merangsek masuk area pencoblosan.

Insiden seperti itu tidak perlu terjadi jika panitia penyelenggaraan pemilu bisa mengantisipasi banyaknya pemilih yang mengikuti pemilu di Hongkong. Menyikapi situasi-situasi tersebut di atas, demi menghadirkan demokrasi substantif dan menjunjung tinggi hak konstitusi warga negara dengan ini kami menyampaikan sebagai berikut:

 

Kepada KPU:

“Untuk mengadakan pemungutan suara tambahan guna memberikan kesempatan kepada WNI yang belum memberikan suaranya untuk menggunakan hak suara pada  pemilihan umum presiden 2014 di Hong Kong. Satu suara sangat bermakna dan menjadi HAK KONSTITUSI yang seharusnya dijamin Negara. Setiap orang berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden yang sesuai dengan pilihan masing-masing!”

 

Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu:

“Melakukan penyelidikan untuk menemukan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang menyebabkan hilangnya hak suara warga negara Indonesia di Hong Kong pada Pemilu Presiden pada tanggal 6 Juli 2014.” 

 

Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum:

“Melakukan penyelidikan dan mengumumkan secara terbuka laporan penyelidikan berkaitan dengan minimnya persiapan Pemilu Presiden di Hong Kong yang menyebabkan hilangnya hak suara warga negara Indonesia di Hong Kong pada Pemilu Presiden 2014.”

 

Salam,

Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong

Letter to
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
JANGAN HILANGKAN HAK KONSTITUSI WNI UNTUK IKUTI PILPRES 2014. SELIDIKI PELANGGARAN PILPRES 2014 DI HONG KONG