Petitioning Presiden Republik Indonesia Joko Widodo and 3 others

JALANKAN PROSES HUKUM BUNI YANI, PENGEDIT TRANSKRIP DAN PROVOKATOR

164,176
Supporters

Pada tanggal 4 November 2016 besok digadang-gadang akan menjadi hari yang sakral untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan firman Allah dalam surat AlMaidah ayat 51.

Penistaan yang dimaksud adalah bahwa Gubernur DKI pada saat kunjungan ke Kepulauan Seribu menyatakan bahwa bila para warga tidak dapat memilih beliau sebagai Gubernur karena DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 maka warga dipersilakan tidak menggunakan hak pilih untuk tidak memilih beliau.

Pernyataan Ahok terkait dengan gencarnya penggunaan firman Allah dalam QS AlMaidah 51 yang melarang memilih pemimpin kafir, sementara perihal penafsiran tersebut masih dalam wilayah itjihad atau didiskusikan di antara para ulama fiqih dan tafsir. Kata awliyya yang ditafsirkan sebagai pemimpin adalah tafsir yang dilakukan oleh masa orde baru untuk menekankan status agama Islam sebagai mayoritas.

Sementara, di dalam tafsir di negara-negara lain, awliyya adalah teman dekat, yang bila dihubungkan dengan asal usul turunnya ayat, maka muslim tidak diperkenankan berkawan dekat dengan kaum kafir di masa perang karena dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia kekuatan kepada lawan.

Buni Yani, seorang warga Depok yang mengaku sebagai mantan wartawan, peneliti dan dosen telah melakukan pengeditan transkrip video di mana Gubernur Ahok melakukan temu wicara dengan warga Kepulauan Seribu. Yang bersangkutan telah menghilangkan satu kata dari ucapan sang Gubernur yaitu kalimat "...DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 menjadi DIBOHONGI Surat AlMaidah 51.

Hal ini tentu menyimpangkan arti kalimat sebenarnya dari Gubernur Ahok yang berupaya menyindir para pengguna ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkannya sebagai kafir yang tidak patut dipilih menjadi "pemimpin", sementara dalam transkrip editan Buni Yani, Ahok menjadi penista agama yang menyatakan bahwa AlMaidah 51 adalah sebuah kebohongan.

Transkrip editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya.

Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada tiga hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu:

1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan.
Bila yang bersangkutan adalah seorang dosen, jurnalis dan pengamat media, tentu ia mengetahui bahwa membuat transkrip yang tidak lengkap adalah kontaminasi dari pernyataan narasumber dan tidak dapat diberlakukan sebagai data yang valid, apalagi untuk disebarluaskan.

2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan.

Buni Yani bisa saja berkelit bahwa bukan ia yang pertama kali mengunggah video tersebut, dan menunjukkan bukti bahwa Media NKRI lah yang menggungah dan mengedit durasi video. Tetapi, yang pertama kali menggunakan tuduhan PENISTAAN AGAMA walaupun dalam bentuk kalimat tanya adalah yang bersangkutan, dan ini jelas akan menggiring pada prasangka liar dan tuduhan-tuduhan.

3. Tindakan yang bersangkutan kemudian menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri.

Beberapa hari terakhir santer berita yang mengatakan bahwa demonstrasi sama sekali tidak berhubungan dengan unggahan dan editan Buni Yani. Namun, kata "penistaan" yang digunakan di dalam demonstrasi hanya dapat dirujuk pada unggahan yang dilakukan Buni Yani, dan bukan Media NKRI atau lainnya. Unggahan Buni Yani ini bahkan telah dibagikan oleh para pengguna Medsos sebanyak 10 K atau 10.000 kali.

Atas tiga hal pengaduan yang disebutkan di atas, kami dengan ini menandatangani petisi untuk menuntut pihak berwajib agar segera melakukan proses hukum terhadap Buni Yani karena yang bersangkutan telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk Indonesia.

This petition will be delivered to:
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo
  • KEPALA KEPOLISIAN RI
    TITO KARNAVIAN
  • POLDA METRO JAYA
    BARESKRIM
  • KEJAKSAAN NEGERI/KEJAKSAAN TINGGI
    KEJAKSAAN


PAGUYUBAN DISKUSI started this petition with a single signature, and now has 164,176 supporters. Start a petition today to change something you care about.




Today: PAGUYUBAN DISKUSI is counting on you

PAGUYUBAN DISKUSI needs your help with “Kapolri, Jalankan proses hukum Buni Yani! @DivHumasPolri”. Join PAGUYUBAN DISKUSI and 164,175 supporters today.