Surat dari Penderita Buta Warna Kepada Presiden Republik Indonesia

Surat dari Penderita Buta Warna Kepada Presiden Republik Indonesia

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!

Dengan hormat,
Kepada Yth Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo

Saya adalah rakyat Indonesia penderita buta warna parsial.
Dan karna itu saya mengalami hambatan dalam saat ingin menempuh Pendidikan dan mencari pekerjaan.
Saya pertama kali mengetahui saya adalah penderita buta warna parsial adalah setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), dan mendaftar sekolah ikatan dinas IPDN, saat tes Kesehatan, saya di vonis buta warna parsial, sehingga saya gugur dalam tahap seleksi.

Sejak kejadian itu saya pun memutuskan untuk melanjutkan kuliah di universitas negeri, dengan mempertimbangkan jurusan yang memperbolehkan penderita buta warna. Karna ada cukup banyak jurusan yang tidak memperbolehkan penderita buta warna, seperti kedokteran, kimia, Teknik elektro, dll.

Dan saya paham hal itu, karna regulasi tersebut sudah mempertimbangkan resiko lulusan jurusan tersebut dengan pekerjaan nya kelak. Tentunya dokter butuh kemampuan membedakan warna, karna banyak penyakit yang butuh di diagnosa oleh warna, dll. Lulusan Teknik elektro butuh mampu membedakan warna kabel, dll. Lulusan kimia butuh mampu membedakan warna zat kimia, maupun hasil reaksi kimia.

Sayapun akhirnya masuk ke jurusan yang memperbolehkan penderita buta warna. Dan setelah saya lulus kuliah, masalah pun terjadi.

Dunia kerja sangat tidak ramah dengan penderita buta warna, saya sering kali menemukan pekerjaan yang tidak banyak berhubungan dengan warna, maupun tidak terlalu membutuhkan kemampuan membedakan warna, mensyaratkan agar calon pekerjanya untuk tidak buta warna baik parsial maupun total.

BUMN, Bank, Sekolah Ikatan dinas, Polri, TNI, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), beberapa perusahaan Swasta, utamanya yang merekrut pegawai lewat management Training (MT) dan program Training lainnya, bahkan Lembaga Negara seperti Kejaksaan tidak menerima penderita buta warna baik parsial maupun total. Bahkan ada juga beasiswa yang mensyaratkan untuk tidak buta warna.

Diskriminasi seperti ini tentu sangat menyakitkan bagi kami penderita buta warna, kenapa kami perlu mendapatkan diskriminasi seperti ini ? kami bukanlah penjahat, kami bukan anggota organisasi terlarang, kami bukan koruptor, kami bukanlah penderita penyakit menular, tapi kenapa kami di diskriminasikan seperti ini ?

Bahkan penderita penyakit menular HIV/AIDS (ODHA) saja memiliki undang-undang yang mengatur hak dan perlindungan mereka.

Sedangkan kami penderita buta warna tidak memiliki undang-undang yang melindungi kami dari diskriminasi.

Ada UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
Di mana dalam pasal 4 UU tersebut, adanya disabilitas sensorik, yang termasuk di dalamnya disabilitas netra, rungu dan wicara.
Buta warna tentunya termasuk dalam cacat sensorik, yang di turunkan secara genetik.
Tapi sayangnya buta warna tidak termasuk ke dalam undang-undang tersebut.

Saya pun coba menjelajahi internet, untuk mengumpulkan informasi lain apakah buta warna termasuk disabilitas atau tidak. Dan saya menemukan website pemerintah, yaitu www.lapor.go.id

Di dalamnya ada laporan tentang diskriminasi perekrutan BUMN kepada penderita buta warna, yang kemudian di jawab Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binapenta & PKK, bahwa BUMN telah melakukan MoU untuk mempekerjakan penyandang Disabilitas.

Ada juga laporan tentang diskriminasi penyandang buta warna saat perekrutan CPNS, yang kemudian di jawab Kemenpan RB Kedeputian Bidang SDM Aparatur, bahwa pada tahun 2014 Kemenpan RB sudah memberikan kesempatan Khusus kepada disabilitas untuk menjadi PNS melalui formasi khusus.

Saya pun akhirnya menarik kesimpulan Kementrian Ketenagakerjaan dan Kemenpan RB mengkategorikan Buta Warna sebagai Disabilitas.

Dan saat saya mencoba mendaftar BUMN yang membuka formasi khusus Disabiltas. Salah satu syaratnya adalah memiliki surat keterangan disabilitas dari rumah sakit pemerintah/puskesmas.
Dan saat saya mendownload blangko surat keterangan disabilitas, di bagian disabilitas sensorik, sub bagian netra, hanya terdapat buta total dan persepsi cahaya/low vision.
Tidak ada buta warna.

Tapi saya tetap memberanikan diri ke rumah sakit pemerintah, berbekal dengan pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenpan RB.

Pada akhirnya saya di periksa, dan dinyatakan buta warna parsial, yang termasuk tidak normal.
Tetapi dokter tidak memberikan surat keterangan disabilitas karna tidak adanya buta warna di list blangko surat keterangan disabilitas. Walaupun saya sudah menunjukkan pernyataan kedua kementerian tersebut.

Sekarang saya bingung, apakah sebenarnya buta warna termasuk disabilitas atau tidak ?
Padahal di undang-undang No. 8 Tahun 2016, Pasal 1 point ke 3 di sebutkan “diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecahan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas”

Yang mana saya sebagai penderita buta warna jelas dan nyata mengalami diskriminasi, pembedaan, pengecualian, pembatasan dalam hal Pendidikan maupun pekerjaan.
Tapi kami penderita buta warna tidak tercantum/termasuk ke dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Karna itu saya sebagai rakyat Indonesia, sekaligus mewakili penderita buta warna parsial maupun total di Indonesia, meminta tolong kepada Bapak Presiden, Ir. H. Joko Widodo, dan pemerintah Indonesia, tolong berikan kejelasan kepada kami penderita Buta warna.

Apakah kami ini termasuk Disabilitas atau di anggap manusia normal seutuhnya ?
Jika kami di anggap manusia normal seutuhnya, tolong hapuskan diskriminasi yang ada di bidang Pendidikan dan Pekerjaan.
Dan jika kami di anggap disabilitas, tolong kami penderita buta warna di masukkan secara resmi ke dalam UU yang mengatur tentang penyandang Disabilitas.

Tolong hentikan menaruh kami penderita buta warna di posisi abu-abu, di mana kami tidak termasuk penyandang disabilitas, di anggap manusia normal. Namun Ketika menyentuh ranah Pendidikan dan pekerjaan, kami di anggap tidak normal, dan seakan menjadi hal lumrah untuk mendiskriminasi kami penderita buta warna.

Saat ini saya hanya bisa berharap kepada kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, yang sangat saya hormati, dan pemerintah Republik Indonesia, untuk memberikan keadilan kepada kami penderita buta warna baik parsial maupun total di Indonesia. Sesuai dengan isi sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Terima Kasih

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!