Hentikan Operasi PT SML di Hutan Adat Laman Kinipan!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 75.000.


Video Kriminalisasi Effendi Buhing (Trigger Warning: Kekerasan Aparat)

Pada bulan Mei 2005, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang ke wilayah adat Laman Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah untuk melakukan 'sosialisasi' dan memohon kepada Masyarakat Adat Dayak Tomun yang bermukim di sana untuk menerima kehadiran investasi sawit. Masyarakat Adat Laman Kinipan menyatakan menolak dan meminta PT. SML untuk beroperasi di luar wilayah adat mereka. Sebab, bagi Masyarakat Adat Laman Kinipan, hutan adalah pemberian leluhur dan sumber kehidupan yang harus dijaga untuk masa depan generasi mendatang.

Tujuh tahun berselang, pada 21 Juni 2012, PT SML kembali datang ke Desa Kinipan dengan agenda yang sama: membawa sawit masuk ke dalam Kinipan. Kunjungan kedua ini disertai dengan izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Lamandau kala itu, Ir. Marukan. Surat Bupati dengan nomor EK.525.26/01/SK-IL/VI/2012 yang kemudian disusul oleh SK Bupati No. EK.525.26/01/SK-IUP/IV/2014 tentang Izin Usaha Perkebunan PT SML.

Masyarakat Adat Laman Kinipan yang merasa tidak pernah memberikan persetujuan langsung membuat surat pernyataan penolakan. Surat ini ditandatangani tiga kepala desa yang termasuk di dalam konsesi PT. SML, yaitu Desa Kinipan, Desa Ginih, dan Desa Batu Tambun. Mekanisme FPIC (Free, Prior and Informed Consent) dilanggar karena Masyarakat Adat Laman Kinipan tidak pernah dilibatkan dalam proses dikeluarkannya SK tersebut.

Namun penolakan tersebut dianggap angin lalu oleh pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Pada bulan November 2014, mulai muncul serentetan izin-izin usaha yang diberikan kepada PT SML untuk beroperasi di wilayah Kinipan. Deretan izin tersebut adalah:

•             Surat Keputusan (SK) Bupati Lamandau No.188.45/478/XI/HUK/2014 tentang Izin Lingkungan PT SML (21 November 2014).

•             Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/PKH/PMDN/2015 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (19 Maret 2015).

•             Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 503/1059/PTSP Perusahaan memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Kalteng terkait Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (30 Desember 2016).

•             Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 Perihal : Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sawit Mandiri Lestari (9 Agustus 2017).

Seluruh perizinan operasi untuk PT SML diterbitkan tanpa sedikitpun melibatkan Masyarakat Adat Laman Kinipan sebagai pemilik wilayah adat.

Untuk membendung aksi perampasan wilayah adat oleh PT. SML, Masyarakat Adat Laman Kinipan mulai mengorganisir diri dan solidaritas. Melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, menggelar aksi di depan kantor DPRD Kab. Lamandau, hingga menuju Jakarta untuk mendatangi Kantor Staf Presiden. Semuanya tak kunjung memberikan hasil. Hingga kini, pohon-pohon bertumbangan di wilayah adat Laman Kinipan karena dibabat PT SML untuk diubah menjadi kebun sawit.

Selain itu, dalam beberapa waktu belakangan ini kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Laman Kinipan mulai gencar dilakukan. Terhitung sejak pertengahan Juli-Agustus 2020, ada enam anggota Masyarakat Adat Laman Kinipan yang dibawa ke kantor polisi. Salah satunya adalah Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan.

Pada tanggal 26 Agustus, Effendi Buhing ditangkap secara paksa dengan kekerasan oleh Polda Kalimantan Tengah. Beliau diseret dari dalam rumah menuju mobil yang telah dijaga oleh polisi bersenjata laras panjang. Pak Effendi dan lima warga Laman Kinipan lainnya, Riswan, Yusa, Teki, Desem, dan Embang, dikenakan Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan karena dituduh mencuri alat gergaji mesin (chainsaw) milik PT SML. Padahal, chainsaw itu diserahkan oleh operator PT SML ketika warga meminta mereka untuk berhenti melakukan penebangan pohon ulin di wilayah adat yang sedang dipertahankan oleh Masyarakat Adat Laman Kinipan pada tanggal 20 Juni yang lalu. Semuanya dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan.

Perampasan lahan dan kriminalisasi Masyarakat Adat tak lepas dari mandegnya amanat konstitusi Pasal 18B UUD 1945 tentang pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat. Draft RUU Masyarakat Adat yang mulai diusulkan sejak 2006 hingga kini belum jelas nasibnya. Akibat langsungnya adalah perampasan wilayah adat seperti yang menimpa Masyarakat Adat Laman Kinipan di tahun 2015, melalui SK Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi No. 1/1/PKH/PMDN/2015 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengubah hutan Kinipan menjadi perkebunan sawit tidak hanya berakibat pada punahnya hewan-hewan endemik yang dilindungi, seperti Macan dahan (Neofelis diardi borneensis), Orangutan (Pongo pygmaeus), Pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri), tetapi juga membuka jalan datangnya banjir berkala, tanah longsor dan mempercepat laju krisis iklim.

Merampas dan mengubah wilayah adat untuk kepentingan bisnis, merupakan perjudian yang tidak seimbang antara masa depan dengan keuntungan finansial. Berbagai riset telah menunjukkan bahwa Masyarakat Adat merupakan konservasionis terbaik di garda depan untuk menjaga agar bumi tetap lestari. Sebab, tidak ada masa depan di planet yang rusak.

Sebagai generasi muda, kami tidak ingin menukar hutan Kinipan dengan perkebunan kelapa sawit. Kami memilih masa depan dengan hutan tropis dan bukan dengan perkebunan monokultur skala raksasa.

Jika Hutan Kinipan rusak, maka masa depan kami juga rusak. Sebab kelak, jika tak ada lagi hutan yang tersisa, uang dan gelar pendidikan tak akan memberi kita oksigen.

Oleh sebab itu, setiap Jumat kami tinggalkan bangku kelas dan melakukan ‘Mogok Sekolah untuk Hutan’ di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperjuangkan masa depan yang lebih layak ditinggali bagi kami dan anak-cucu kami kelak. Ketika pelajar turun ke jalan dan meninggalkan bangku sekolah untuk memperjuangkan hal yang menjadi ‘wewenang orang dewasa’, sudah sepatutnya kita mempertanyakan bagaimana sistem Negara bekerja selama ini.

Bagi kami, alam adalah sebaik-baiknya guru dan Ibu. Mengajarkan kita banyak hal dan memberi segala tanpa menuntut balas budi. Kini saatnya kita merayakan seluruh kebaikan yang telah diberikan Bumi dengan merawat dan mempertahankan semua yang tersisa.

Mari bantu pertahankan hutan Kinipan dari gempuran sawit PT SML! Desak Pemerintah dan DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat!

 

Petisi ini didukung oleh Koalisi Keadilan untuk Kinipan (Jaga Rimba, Save Our Borneo, WALHI Kalteng, AMAN Kalteng)