Kembalikan HAK PNS Difabel Alde Maulana

0 telah menandatangani. Mari kita ke 50.000.


Teman,

Ada lagi korban diskriminasi terhadap teman kita kaum difabel. Namanya Alde Maulana. Januari 2019 ia dinyatakan lulus CPNS BPK RI lewat formasi disabilitas.

Tapi, Februari 2020, Alde Maulana tidak mendapat surat undangan untuk pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Golongan III di Auditorium Lantai 4 Gedung A BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat.

Alde merupakan penyandang disabilitas dengan mata kiri buta 50%, lumpuh kayu (kaku tangan dan kaki kiri). Namun, Ade sebenarnya tetap bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti berdiri, makan, minum, mandi bahkan mencuci.

Setelah sebelumnya dinyatakan lulus di Januari 2019, pada Bulan Maret 2019, Alde diwajibkan mengikuti Diklat Orientasi Ke-BPK-an di Medan. Saat itu Alde memang sempat kejang-kejang sehingga ia tidak bisa ikut kegiatan selama 2 hari. Cukup masuk akal memang, karena selama diklat, Alde diwajibkan mengikuti aktivitas fisik dari pagi sampai sore tanpa ada dispensasi atas kondisinya.

Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka berhak atas perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Jadi bisa dibilang tindakan tim BPK saat dilaksanakannya diklat orientasi tanpa memberikan dispensasi bagi korban untuk tidak mengikuti apel pagi dan sore tergolong pada tindakan diskriminatif.

Pasca Diklat, Alde kembali melanjutkan pekerjaanya di BPK Sumbar. Ia juga diminta BPK pusat untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Gatot Soebroto Jakarta.

Maret kemarin, Alde mendapat surat yang menyatakan kalau ia diberhentikan sebagai calon PNS karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani. Ade menerima secara langsung Salinan Surat Keputusan Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil.

Alde gak diam aja. Ia melapor dugaan diskriminasi terhadap dirinya kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Komnas RI dan Ombudsman RI. Kini kasus Ade lagi kami dampingi.

Tindakan BPK RI dan BPK Perwakilan Sumbar tergolong tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti dijelaskan Pasal 143 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi : ”setiap orang dilarang menghalangi-halangi dan/ atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak atas pekerjaan”.

Alde juga butuh bantuan kalian untuk menyebarkan kesadaran untuk menolak segala tindakan diskriminatif terhadap kaum difabel. Lewat petisi ini kami ingin mengajak kamu untuk mendesak BPK Republik Indonesia untuk mengembalikan hak Alde Maulana dengan mengangkat dan melantik korban sebagai PNS di BPK Sumatera Barat.

Kami juga ajak kamu untuk sama-sama mendorong Komnas HAM RI dan Ombudsman RI mendorong proses penyelesaian konflik di luar pengadilan agar hak-hak korban sesegera mungkin untuk dipulihkan menjadi abdi negara.


Salam,

Diki Rafiqi

LBH Padang