Bebaskan Pak Manre', Hentikan Kriminalisasi Nelayan Pulau Kodingareng

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Sudah cukup seminggu Pak Manre' tidak melaut, mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak cucunya.

Ia saat ini masih berada di Rutan Polda Sulsel, sejak ditangkap secara paksa oleh Anggota Dit Polairud Polda Sulsel, Jum'at 14 Agustus 2020 di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, berdasarkan laporan polisi nomor: LP-A/283/VII/2020/SPKT.

Pak Manre' salah satu Nelayan yang menolak kehadiran tambang pasir laut di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Makassar. Hingga pada tanggal 16 Juli 2020, seorang yang diduga dari perusahaan terkait Tambang Pasir Laut, memberikan amplop kepada Nelayan.

Pak Manre' yang menganggap itu adalah upaya pelemahan gerakan, merobek dan membuang amplop tersebut. Akibat sikap tegasnya menolak segala bentuk pemberian perusahaan tersebut lah, ia diproses hukum.

Selain ini merupakan kasus pertama di Indonesia terkait pidana pengrusakan Mata Uang, proses hukum Pak Manre yang diduga kuat masih bertalian dengan upaya penolakan tambang pasir laut, dan dinilai sangat dipaksakan oleh pihak Dit. Polairud Polda Sulsel.

Secara Prinsip, UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ditujukan untuk jenis kejahatan luar biasa, dengan motif jahat merendahkan dan atau menghina simbol Negara.

Sementara Pak Manre, sedang mempertahankan hak atas penghidupan dan menjaga prinsip perlawanannya pada perusahaan yang telah mengganggu dan merusak wilayah tanggap Nelayan Pulau Kodingareng. Mereka sadar betul akan dampak tambang pasir laut bagi masa depan dan keberlajutan penghidupan anak cucu.

Dari prosesnya, Dit Porairud Polda Sulsel harusnya melihat motif dibalik penolakan dan perobekan amplop yang dilakukan Pak Manre, sebagai suatu upaya menolak sogokan dalam bentuk baraang apapun, karena masih terkait dengan perusahaan tambang pasir laut yang mereka tolak selama ini.

Proses hukum Pak Manre cukup dipaksakan, dilihat dari surat panggilan yang ia terima. Pada Selasa, 11 agustus 2020, siang hari melalui ABK Kapal Penumpang, Pak Manre baru mendapat surat panggilan dengan status tersangka, sementara itu jadwal pemeriksaan akan dilakukan hari itu juga pada Pukul 09.00 wita.

Tim Penasehat hukum telah berkoordinasi kepada penyidik, terkait surat yang sangat mepet-kurang dari 24 jam yang diterima Pak Manre. Juga menyampaikan bahwa surat panggilan kedua belum diterima dan agar penyidik mengirimkan surat lebih cepat dari jadwal pemeriksaan.

Pada Jum'at, 14 Agustus 2020, Pak Manre hendak menyusul Istri dan nelayan perempuan lainnya yang sedang melakukan aksi di Kantor Gubernur Sulsel, serta hendak menemui Penasehat Hukumnya, dijemput oleh anggota Polairud Polda Sulsel saat baru sandar di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar.

Surat Panggilan kedua belum pernah terima. Saat ingin dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Sulsel, ia baru diperlihatkan sepintas lalu. Hari itu juga terbit surat pengkapan dan penahanan.

Kasus Manre bukanlah (bermotif) kejahatan, dia hanya mempertahankan ruang hidupnya. Seharusnya Polda Sulsel menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap Pak Manre dan Nelayan lainya agar mereka dapat kembali tenang. Polda Sulsel harusnya menerapkan keadilan substansi yang memulihkan hak-hak nelayan.

Apalagi Pak Manre' satu satunya tulang punggung keluarga, ia memiliki 6 anak. Dirumah, ia tinggal bersama istri, 2 anak perempuan yang masih sekolah dan juga terdapat 2 cucu yang tinggal bersamanya.

Kakek berusia 55 tahun ini, sehari-hari harus menerjang ombak laut demi mengais rejeki untuk memberi makan keluarga dan menyekolahkan anak dan cucunya.

Hasil dari memancing ikan yang ia peroleh pun kadang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga, karena usia yang sudah mulai rentah. Apalagi sejak keberadaan Tambang Pasir Laut di wilayah tangkap nelayan, sangat memberikan pengaruh pada ekonomi keluarga Pak Manre.

Keluarganya memang tergolong keluarga pra sejahtera. Sejak 10 tahun keluarga Pak Manre terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Setiap bulan ia menerima bantuan Rp. 200.000 - Rp.300.00, yang istrinya sisipkan untuk uang jajan anak dan cucunya.

Sejak Pak Manre ditahan, istrinya hanya berharap dari bantuan tersebut, yang jelas tidak cukup menutup biaya hidup sehari hari. Apalagi harus memikirkan biaya tambahan selama Pak Manre' masih ditahan di Polda Sulsel.

______________

#BebaskanPakManre

#TolakTambangPasirLaut

#HentikanKriminalisaskNelayan