Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa "Jokowi", lahir di Surakarta Jawa Tengah 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Joko Widodo

JALANKAN PROSES HUKUM BUNI YANI, PENGEDIT TRANSKRIP DAN PROVOKATOR

Pada tanggal 4 November 2016 besok digadang-gadang akan menjadi hari yang sakral untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan firman Allah dalam surat AlMaidah ayat 51. Penistaan yang dimaksud adalah bahwa Gubernur DKI pada saat kunjungan ke Kepulauan Seribu menyatakan bahwa bila para warga tidak dapat memilih beliau sebagai Gubernur karena DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 maka warga dipersilakan tidak menggunakan hak pilih untuk tidak memilih beliau. Pernyataan Ahok terkait dengan gencarnya penggunaan firman Allah dalam QS AlMaidah 51 yang melarang memilih pemimpin kafir, sementara perihal penafsiran tersebut masih dalam wilayah itjihad atau didiskusikan di antara para ulama fiqih dan tafsir. Kata awliyya yang ditafsirkan sebagai pemimpin adalah tafsir yang dilakukan oleh masa orde baru untuk menekankan status agama Islam sebagai mayoritas. Sementara, di dalam tafsir di negara-negara lain, awliyya adalah teman dekat, yang bila dihubungkan dengan asal usul turunnya ayat, maka muslim tidak diperkenankan berkawan dekat dengan kaum kafir di masa perang karena dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia kekuatan kepada lawan. Buni Yani, seorang warga Depok yang mengaku sebagai mantan wartawan, peneliti dan dosen telah melakukan pengeditan transkrip video di mana Gubernur Ahok melakukan temu wicara dengan warga Kepulauan Seribu. Yang bersangkutan telah menghilangkan satu kata dari ucapan sang Gubernur yaitu kalimat "...DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 menjadi DIBOHONGI Surat AlMaidah 51. Hal ini tentu menyimpangkan arti kalimat sebenarnya dari Gubernur Ahok yang berupaya menyindir para pengguna ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkannya sebagai kafir yang tidak patut dipilih menjadi "pemimpin", sementara dalam transkrip editan Buni Yani, Ahok menjadi penista agama yang menyatakan bahwa AlMaidah 51 adalah sebuah kebohongan. Transkrip editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya. Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada tiga hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu: 1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan.Bila yang bersangkutan adalah seorang dosen, jurnalis dan pengamat media, tentu ia mengetahui bahwa membuat transkrip yang tidak lengkap adalah kontaminasi dari pernyataan narasumber dan tidak dapat diberlakukan sebagai data yang valid, apalagi untuk disebarluaskan. 2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan. Buni Yani bisa saja berkelit bahwa bukan ia yang pertama kali mengunggah video tersebut, dan menunjukkan bukti bahwa Media NKRI lah yang menggungah dan mengedit durasi video. Tetapi, yang pertama kali menggunakan tuduhan PENISTAAN AGAMA walaupun dalam bentuk kalimat tanya adalah yang bersangkutan, dan ini jelas akan menggiring pada prasangka liar dan tuduhan-tuduhan. 3. Tindakan yang bersangkutan kemudian menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Beberapa hari terakhir santer berita yang mengatakan bahwa demonstrasi sama sekali tidak berhubungan dengan unggahan dan editan Buni Yani. Namun, kata "penistaan" yang digunakan di dalam demonstrasi hanya dapat dirujuk pada unggahan yang dilakukan Buni Yani, dan bukan Media NKRI atau lainnya. Unggahan Buni Yani ini bahkan telah dibagikan oleh para pengguna Medsos sebanyak 10 K atau 10.000 kali. Atas tiga hal pengaduan yang disebutkan di atas, kami dengan ini menandatangani petisi untuk menuntut pihak berwajib agar segera melakukan proses hukum terhadap Buni Yani karena yang bersangkutan telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk Indonesia.

PAGUYUBAN DISKUSI
164,051 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Membatalkan kebijakan baru pencairan dana JHT minimal 10 tahun

Saya sudah bekerja selama 5 tahun lebih, lalu saya memutuskan untuk menjadi wiraswasta, saya merasa percaya diri karena saya akan mendapatkan tambahan modal dari JHT saya di BPJS TK yang iurannya saya bayarkan selama 5 tahun lamanya. Bulan Mei 2015 saya sudah resmi berhenti bekerja, saya mengajukan pencairan JHT saya pada bulan Juni 2015 yang ternyata ditolak karena perusahaan terakhir tempat saya bekerja belum menutup akun BPJS TK saya. Lalu saya meminta perusahaan untuk menutup akun BPJS saya; setelah itu saya diberi kepastian oleh seorang petugas BPJS TK bahwa JHT saya bisa dicairkan pada awal Juli 2015. Petaka pun dimulai. Pada tanggal 1 Juli 2015, saya yang sudah bersuka-cita akan mendapatkan uang JHT yang akan saya gunakan untuk modal usaha berakhir dengan mengunyah pil pahit. Saya tidak sendiri, banyak peserta BPJS TK lain yang saat itu juga berniat mencairkan dana JHT-nya hanya bisa gigit jari. Permintaan pencairan JHT kami ditolak karena peraturan baru yang diterapkan mulai 1 Juli 2015 menyatakan bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun (yang mana bisa diambil 10% saja dan sisanya bisa diambil setelah usia 56 tahun). Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil. Yang patut disayangkan lagi adalah tidak ada masa transisi sebelum diberlakukannya aturan ini secara resmi. Penjelasan dari pihak BPJS juga terkesan kurang solutif; pihak BPJS beralasan tidak dapat memberi solusi karena hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ikut prihatin maupun merasakan ketidakadilan ini, sila ikut berkontribusi dalam petisi ini; dengan harapan aspirasi kita dapat tersampaikan dan hak kita dapat diperhatikan. Semoga bermanfaat, dan keadilan selalu menyertai kita.

Gilang Mahardhika
111,115 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,334 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,334 supporters
Petitioning Joko Widodo, Budi Karya Sumadi, Anies Rasyid Baswedan, Prasetio Edi Marsudi

Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar Tanah Abang

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyied Baswedan dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang dengan melakukan penutupan jalan Jati Baru Raya sejak tanggal 22 Desember 2017 telah mencederai hukum yang berlaku tentang Jalan (UU No. 22 Tahun 2009 - UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ). Dengan dalih melakukan penataan, Gubernur memfasilitasi para PKL dengan memberikan tenda gratis bagi para pedagang tersebut di atas jalan yang peruntukannya jauh lebih besar daripada para PKL tersebut. Penutupan jalan dilakukan selama 10 jam setiap harinya (08:00 - 18:00).  Pemerintah provinsi DKI sebelumnya telah menyediakan tempat penampungan untuk para PKL tersebut. Mereka diberikan fasilitas tempat berjualan di Blok G pasar Tanah Abang. Namun karena alasan sepinya pembeli, dan turunnya omzet penjualan, para PKL kembali berjualan di tempat yang jelas fungsinya bukan sebagai tempat berjualan.  Ketidak tegasan pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI sebagai pembuat kebijakan perlu medapat perhatian dari masyarakat yang lebih luas. Tolong kembalikan fungsi jalan dan trotar seperti peruntukannya.  

Iwan M
66,450 supporters
Petitioning Naheed Nenshi, John Tory, Jim Watson, Barack Obama, Amnesty International Australia, Human Rights Campaign, United Nations Security Council, Human Rights Watch, Lawyers Committee for Human Rights, ...

Free Ahed Tamimi

My name is Nasri Akil from Toronto, Canada. I started this campaign to support" Ahed Tamimi", her mother "Mariam", her cousin "Nur" and the other kids detained by the evil hands of the Zionists of the fake state of Israel. In a desperate hope to get enough signature to put pressure on decision makers to do something about the constant twisted detention of Palestinian kids. In turn this will expose the evil of the zionists and pressure the international community. I would like to mention here that this petition has nothing to do with race or religion or ethnicity. It's pure right against wrong. Zionism is not Judaism. Judaism is a religion not a race. Many Jews are not Zionists. Most Zionists are not Jews. Many Zionists hate Jews. Opposition to Israel is NOT anti-Semitism. Ahed Tamimi, 16, was arrested ( kidnapped actually ) by Israeli forces in the middle of the night. Since she was a young child, she has been active in weekly demonstrations against Israel’s theft of her family’s land in occupied Nabi Saleh. But as Tamimi stands against Israeli occupation, she underscores: whenever a people face oppression, we must show solidarity. Israeli soldiers shot Ahed Tamimi's relative in the head, leaving the teenage boy in a coma, and then invaded her family home. She demanded that the occupying Israeli soldiers leave her property immediately, shouting "don't touch me" and "leave!" Now she's in Israeli military detention, where 75% of Palestinian children report assault. Ahed is a child, and like thousands of Palestinian children she could be humiliated and abused if we don't get her out fast. She has become another child statistic of the countless other children detained illegally in Israel. Her court date is December 25th, 2017. She was taken into question at the Moscobiyeh prison, notorious for it's dungeon cell, torture tactics fully utilized on children, and extensive harassment. She was put in isolation, left in an icy cell, without proper food. In fives days she was moved three times. Why? To exhaust and break her.  When her mother arrived to be there with her, she too was arrested.  We demand that Ahed and all Palestinian children are released from Israeli prisons now.  The international community must put an end to the ill-treatment and detention of Palestinian children. Enough is enough.  Ahed Tamimi represent all the innocent kids in the Isareli detention and represent the Palestinians struggle against the illegal occupation of Palestine. Since 1967, Palestinian children in the Occupied Palestinian Territory have been living under Israeli military law and prosecuted in military courts. Israeli military law, which fails to ensure and denies basic and fundamental rights, is applied to the whole Palestinian population. Israel is the only country in the world that automatically prosecutes children in military courts that lack basic and fundamental fair trial guarantees. Since 2000, at least 8,000 Palestinian children have been arrested and prosecuted in an Israeli military detention system notorious for the systematic ill-treatment and torture of Palestinian children. Around 500-700 Palestinian children are arrested, detained and prosecuted in the Israeli military court system each year. The majority of Palestinian child detainees are charged with throwing stones, and three out of four experience physical violence during arrest, transfer or interrogation. Unlike Israeli children living in illegal settlements in the West Bank, Palestinian children are not accompanied by a parent and are generally interrogated without the benefit of legal advice, or being informed of their right. They are overwhelmingly accused of throwing stones, an offense that can lead to a potential maximum sentence of 10 to 20 years depending on a child’s age. AHED TAMIMI will go to trial on Christmas Day for slapping an Israeli soldier, illegally trespassing on her property, the day after her 15-year-old cousin was shot in the face. In December 2011, Mustafa Tamimi was killed during a protest in the village when an Israeli soldier shot him in the face with a tear gas canister. One year later, Israeli soldiers shot and killed Rashadi Tamimi in the village. One wonders why the "slap" is the Crime? I decided to do something about it and start with what I can. So that's why I am here asking you to help me help Ahed, her family and all the other kids. I also started a fund raising campaign on "GoFundMe" hoping to raise enough money to hire as many legal advisors to support Ahed and the others legaly in the court and get some justice. I mean enough is enough...I can't sleep I can't eat and these kids are experiencing all of that twist. Someone must do something. This is not right. This is not humanity. We cannot make this acceptable by doing nothing.  I earnestly ask that at the very least, we make some noise in support of Ahed Tamimi and the other children that are held prisoners with no charge, no defense, all in violation of international laws.   She is one, but we are many. It takes a united front to add pressure, to induce accountability and hopefully give freedom to the oppressed, weak and innocent.  To Ahed and all the children in Israeli jails: We stand by your side, and are holding you in our hearts. We will not give up until you are free. You are not alone. As a wise man ounce said: "Start by doing what's necessary; then do what's possible; and suddenly you are doing the impossible" Sign. Support. Make Noise. Add Pressure. Be Human.  what if Ahed was your daughter, sister or just a friend? What would you do?

Nasri Akil
64,297 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi, Pak Tito, tegakkan keadilan untuk Novel, tangkap pelaku & dalang penyerangan!

Pagi ini (11 April), usai menunaikan shalat subuh, Novel Baswedan, penyidik senior KPK disiram air keras ke wajahnya. Kedua matanya mengalami luka, dan para pelaku melarikan diri. Ini bukan pertama kali Novel diserang. Sebelumnya ia pernah ditabrak mobil ketika naik motor, dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator SIM. Menurut keluarga dan kerabat Novel, serangan ini adalah kelanjutan upaya menekan Novel agar menghentikan langkah-langkahnya membongkar kasus-kasus korupsi besar. Rakyat menyaksikan terus keberanian dan komitmen Novel melawan korupsi yang luarbisa. Berkali-kali diintimidasi, dikriminalisasi, diserang, namun ia tetap konsekuen, profesional, dan pantang mundur dalam pekerjaannya. Sayangnya, negara terus gagal melindunginya. Bagaimana negara bereaksi terhadap kasus ini, bisa menentukan masa depan perlawanan korupsi di Indonesia. Apa kita akan kalah oleh intimidasi dan kekerasan penjahat, koruptor? Atau akankah kita tegakkan keadilan, dan lindungi pahlawan-pahlawan kita? Kami mengajak semua teman-teman untuk berdiri disamping Novel, meminta Kapolri Tito Karnavian mengambil langkah cepat untuk menangkap pelaku dan dalang yang bersembunyi di balik serangan. Kami juga meminta Presiden Joko Widodo, mengambil sikap yang tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum kita, dan melindungi semua personil dan upaya pembongkaran dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, mari kita terus kirim do’a dan dukungan pada Novel dan keluarganya yang saat ini dalam perawatan medis dan perlindungan keamanan.

Amnesty International Indonesia
60,247 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

Cabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ttg Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Rumah Ibadah di atur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dimana dalam peraturan tersebut mensyaratkan harus ada KTP dari 90 orang pengguna Rumah Ibadah dan 60 orang persetujuan masyarakat setempat. Klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Adalah tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Dan lagi sekarang, banyak sekali kekerasan, penutupan, dan pembakaran rumah ibadah oleh kelompok anarkis karena alasan tidak memenuhi persetujuan 60 orang tersebut. Contoh terakhir adalah penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil yang dilakukan ratusan orang. Insiden itu bahkan mengambil korban 1 tewas dan 4 orang luka. Selain Singkil, masih banyak lagi rumah ibadah lain yang akan ditutup dengan alasan yang sama. Bayangkan berapa banyak korban jiwa lagi yang berjatuhan karena masalah ini. Kekerasan semacam ini, akan membuat terjadi balas membalas, dan mengikis rasa kebangsaan kita. Bayangkan negeri ini akan terkotak-kotak dan menghilangkan rasa toleransi kita sebagai sesama anak bangsa.  Indonesia tidak boleh dikelompok-kelompokan berdasarkan mayoritas dan minoritas, dimana hal tersebut malah akan membuat tercerai berai nya bangsa kita, dan menjadi rapuh. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara bisa beribadah dimanapun mereka berada di seluruh indonesia.  Mari jadi bagian yang mendukung Indonesia yang tidak terkotak-kotak.  

yanto huang
57,645 supporters
Petitioning Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Sensor Film Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga sensor Indonesia, Kementerian, Kem...

Stop Film Anak yang Melecehkan Agama!

Salah satu tugas sebagai orang tua adalah memilihkan hal-hal terbaik untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak, termasuk untuk tontonan. Di tengah minimnya film anak, kehadiran film Naura dan Genk Juara (NGJ) diharapkan mampu menjadi salah satu tayangan yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun sungguh disayangkan, dalam film tersebut kami mendapati banyak sekali hal yang tidak layak untuk anak-anak, termasuk pelecehan terhadap agama, dalam hal ini adalah pelecehan terhadap Islam. Banyak yang kami soroti dari film tersebut di antaranya adalah penggunaan busana  anak yang tidak sesuai dengan adat timur kita, di mana tokoh utama memakai celana sangat pendek yang kita kenal dengan hot pants, penokohan tokoh jahat yang sangat centil dan cenderung psikopat yang merupakan contoh buruk untuk anak-anak, dan yang paling kami perhatikan adalah penampilan berjenggot dan penggunaan kalimat-kalimat suci dalam agama Islam yang sengaja digunakan oleh tokoh penjahat yang dinamai Trio Licik! Poin terakhir ini yang sangat kami soroti. Di tengah masyarakat yang mengedepankan kebhinekaan, menjunjung tinggi toleransi antar ummat beragama, dan saling menghormati dengan sesama, kami melihat film ini justru sangat berpotensi memecah belah persatuan karena menyakiti ummat Islam. Untuk itu, kami meminta pada para Bapak dan Ibu yang berwenang dalam hal penyiaran, pendistribusian, dan pengawasan perfilman di Indonesia untuk dapat menindak tegas hal ini. Kami minta produser, sutradara, dan penulis skenario film Naura dan Genk Juara untuk MEMINTA MAAF di hadapn publik mengenai pelecehan terhadap ummat Islam! Kami meminta pada pihak yang berwenang untuk MENARIK dan MENSTOP peredaran dan pemutaran film Naura dan Genk Juara dari jaringan industri perfilman di Indonesia karena memecah belah persatuan bangsa! Demikian petisi ini kami buat. Terima kasih.

Windi Ningsih
50,612 supporters
Petitioning Joko Widodo, Sofyan Djalil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hentikan Konflik berkepanjangan! Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil Harus #BukaInformasi HGU!

“Jadi PT. Borneo Surya Mining Jaya ini merusak hutan, menghancurkan hak-hak masyarakat adat Muara Tae, mengintimidasi, menekan masyarakat Muara Tae supaya tidak mempertahankan lahan,” kata Petrus Asuy, tetua adat Muara Tae. Sudah 46 tahun Petrus Asuy bersama masyarakat adat Muara Tae lainnya mempertahankan wilayah adat mereka dari usaha perampasan oleh perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Muara Tae, sebuah kampung di Kalimantan Timur, yang didiami masyarakat adat Dayak Benuaq Ohokng. Dari 10,8 ribu hektare wilayah adat Muara Tae yang terpetakan, hanya 6% yang terbebas dari konsesi perusahaan, sisanya 94% tumpang tindih dengan izin perusahaan sawit dan tambang. Sebelum perusahaan datang, masyarakat biasa mencari sumber penghidupan dari hutan. Air, rotan, kayu, binatang buruan, ikan, madu, dan tanaman obat tersedia melimpah. Kini akses masyarakat terhadap hutan terputus, dan mereka hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian berkepanjangan akan lahannya. Kajian Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2017 di delapan provinsi, termasuk Kalimantan Timur, menemukan ada 1,52 juta hektare wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi-konsesi perusahaan. Acapkali tumpang tindih di lokasi yang sama adalah akibat dari informasi yang tidak akurat. Minimnya akses terhadap informasi juga sering menyebabkan kelompok masyarakat kalah dalam sengketa/konflik yang menyangkut penguasaan hutan dan lahan. Konflik ini sebenarnya bisa diselesaikan jika dokumen Hak Guna Usaha (HGU) dibuka kepada publik. HGU ini memuat informasi lengkap seperti nama pemegang hak, lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta konsesi perusahaan. Jadi penyelesaian konflik tumpang tindih perusahaan dengan wilayah adat bisa mengacu pada data tersebut. Gak akan ada lagi tuh, warga yang bingung dimana batas-batas lahannya. FWI sudah memperjuangkan keterbukaan dokumen HGU lebih dari 2 tahun, mulai dari permohonan data ke Kementerian ATR/BPN, hingga kasasi ke Mahkamah Agung. FWI sudah menang di Mahkamah Agung, jadi semestinya Kementerian ATR/BPN wajib mematuhi putusan hakim dengan membuka dokumen HGU! Namun hingga kini, Kementerian ATR/BPN masih menutup rapat dokumen tersebut. Kami butuh dukungan kamu untuk mendesak Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil patuh terhadap hukum dengan membuka dokumen HGU pada publik. Kami percaya, dibukanya dokumen HGU mampu mempercepat penyelesaian konflik agar Masyarakat Adat Muara Tae tidak harus menderita dalam konflik berkepanjangan. Ayo sudahi konflik berkepanjangan, dukung petisi kami! #BukaInformasi dokumen HGU!

Forest Watch Indonesia
46,728 supporters