Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa "Jokowi", lahir di Surakarta Jawa Tengah 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo, Siti Nurbaya Bakar

Tetapkan Hari Hutan Indonesia untuk rayakan pentingnya hutan Indonesia!

Indonesia sudah punya Hari Nasional Menanam Pohon untuk ajak masyarakat giat menanam. Ada pula Hari Cinta Puspa dan Satwa agar peduli flora dan fauna. Bahkan ada Hari Rimbawan untuk mengapresiasi para penjaga hutan. Tapi tahu nggak sih, ternyata Indonesia belum punya hari khusus untuk rayakan kekayaan hutan Indonesia dan pentingnya menjaga hutan? Lho, kenapa Indonesia gak punya Hari Hutan Indonesia, padahal Indonesia punya hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia? Memang sudah ada Hari Hutan Internasional yang diperingati di seluruh dunia tiap 21 Maret. Tapi dengan ditetapkannya Hari Hutan Indonesia, berarti ada satu hari khusus dalam setahun di mana semua mata, pikiran, dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua. Ada unsur kebanggaan dan semangat menjaga hutan dalam perayaan itu. Tahukah kamu? Lebih dari 70 juta penduduk Indonesia* hidup bergantung dari hutan untuk sumber makanan dan penghidupan. Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan pun erat dengan beragam budaya Indonesia. Tanpa hutan, Indonesia tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal sekarang. Kita perlu diingatkan selalu bahwa hutan kita terancam. Tahun 2017, kita kehilangan 479.000 hektare hutan**, baik karena pembukaan lahan yang terencana untuk industri maupun yang tidak terencana karena kegiatan ilegal atau kebakaran hutan. Usaha penghijauan dengan menanam pohon memang telah dilakukan, tapi hasilnya jauh dari luas hutan yang hilang, juga perlu waktu lama untuk pulih. Saatnya beraksi! Mari kita sama-sama minta pemerintah tetapkan Hari Hutan Indonesia sebagai komitmen menjaga hutan kekayaan masa depan kita. Tanda tangani dan sebar petisi #JagaHutan untuk hutan Indonesia yang lebih baik! * Data Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekjen DPR RI, 2015 ** Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hutan Itu Indonesia
225,269 supporters
Petitioning Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI

STOP PERDAGANGAN KUCING & ANJING SECARA ILEGAL

Kepada Yth ;                                                                                                                                    Bapak Joko widodo Presiden Republik Indonesia   STOP PERDAGANGAN KUCING & ANJING SECARA ILEGAL Pasar Tomohon, Terkenal dengan hewan extream yang di jual, salah satunya Kucing,bukan untuk di pelihara Tapi di Makan , dan di bakar hidup hidup.   ini sebuah kebiasaan yang sangat sulit di Hilangkan, tapi ada cara untuk menghentikannya.   STOP PEMASOK KUCING DAN  ANJING DARI LUAR MANADO. karena kucing kucing yang di Jual di sana, semua di datangkan dari luar Kota Manado, kucing kucing itu berasal dari  Kota lain seperti Palu,Kendari, Makassar dan daerah2 lain di Luar Sulawesi Utara.  DENGAN PEMERINTAH SETEMPAT MEMBANGUN POS KEAMANAN DAN PEMERIKSAAN  DI JALUR DARAT.  AGAR  KUCING KUCING YANG TIDAK BERSURAT TIDAK BISA MASUK.  SAMA SEPERTI JALUR UDARA, SEMUA HEWAN YANG MAU DIBAWA HARUS MELALUI KARANTINA, TAPI HAL INI TIDAK DI BERLAKUKAN PEMERIKSAAN DI JALUR DARAT, SEHINGGA KUCING DAN ANJING BEBAS MASUK KE TOMOHON.  KARENA ADANYA PEMERIKSAAN MUATAN DI PERBATASAN PERBATASAN WILAYAH TERSEBUT. Kami memohon kepada pihak pihak terkait, Pemerintah Pusat , Pemerintah daerah Manado,  Polda Manado atau dinas Peternakan dan perikanan segera mendirikan pos pos tersebut. MANFAAT LAIN, dari hal ini mencegahnya wabah Virus Rabies Masuk ke satu wilayah lain, dan agar Indonesia termasuk Negara Bebas Rabies.   Hormat kami.  Aktivis Hewan - ( CLOW )  

Pecinta kucing di Dunia
193,344 supporters
Petitioning Siti Nurbaya Bakar, Joko Widodo

JANGAN BIARKAN DATOK MATI SIA-SIA! (Datok Medina) Evakuasi BONITA SECEPATNYA!

sehubungan dengan kejadian pembantaian terhadap seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Batang Natal 4 Maret 2018 kemarin.    Juga pernyataan dari Saudara Sumarlin Lubis, berkenaan dengan Harimau. Lalu kasus BONITA, harimau betina di kec. Pelangiran, Riau yang sudah menyerang 2 manusia. Mengalami inhabituasi setelah penyerangan pertama.  Diduga karena anak Bonita disantap oleh oknum masyarakat sekitar.    KAMI MENUNTUT: 1. usut tuntas kasus Harimau Medina! apa yang mereka sudah lakukan : - membunuh satwa dilindungi dengan berbekal surat pernyataan yang dibuat atas dasar tekanan (mengada-ada) dan menghalangi evakuasi oleh petugas, padahal petugas yang mau mengevakuasi sudah datang dan malah ditolak. - menyekap dan mengancam aparatur negara (pihak berwenang). ada apa ini? kenapa sampai sebegitu tidak maunya si harimau dievakuasi?? kronologi kejadian dapat di cek di  link di bawah ini: https://bbksdasumaterautara.com/2018/03/05/press-release-penanganan-konflik-harimau-sumatera-di-kabupaten-madina/ 2. pemerintah berikan sanksi tegas kepada pelaku, bukan hanya saat ini tapi juga semua kasus jika ada penangkapan apalagi pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. terutama jika pelaku adalah aparat hukum! 3. edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat pedalaman tentang jenis-jenis satwa dilindungi beserta hukumnya, info kontak lembaga yang bisa dihubungi untuk evakuasi, dan media seperti baligho atau plang di setiap desa tentang jenis-jenis satwa dilindungi dan hukumnya!  4. saudara SUMARLIN LUBIS, politisi dan kader Partai Demokrat, agar membuat klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf atas pernyataannya di akun Facebooknya yang menyatakan bahwa masyarakat Kec. Batang Natal tidak butuh harimau (babiat), yang pastinya akan semakin membuat masyarakat menjadi semakin gencar memburu harimau dan melenyapkan harimau dari minimal Kec. Batang Natal. dan seolah melegalkan perbuatan masyarakat yang melanggar hukum tsb. “Kami tidak butuh harimau”Itu anda!hutan masih butuh harimau..Kami masih butuh harimau kami..Hidupnya terlalu berharga lebih dari sekedar suvenir yang anda ambil dari tubuhnya. Surat?Lantas bisa cuci tangan dengan surat?Bukan surat itu yang bertanggungjawab bung!!Surat itu keluar karena adanya tekanan untuk mengeluarkan surat itu.Dan lagi, adanya surat itu semakin menunjukkan kebutuhan untuk membunuh harimau malang itu sampai harus menekan, menyandera, memaksa petugas untuk membuat surat itu.Siapa yang menekan??Kenapa memaksa??Untuk apa?? Ada apa ini sebenarnya??Kenapa isu itu ada..Siapa yang menyergapnya..Untuk apa memasuki rumah mereka..Mengapa mengganggu mereka..Kenapa harus membunuh mereka..Jangan berkelit karena mereka sudah menyerang manusia..karena kenyataannya isu murahan lah yang menyerang manusia!! Akankah ada jawaban untuk itu semua? Entah!Karena yang ada kini hanya..Mereka sudah menyerang kerabat manusia..Mereka sudah merugikan..Mereka sudah meresahkan..Mereka sudah keluar dari hutan..merekalah yang selalu salah..Merekalah yang harus tiada..Padahal sejatinya korban..Adalah yang terbunuh dalam keadaan tak mampu membela diri..Dan masih tak sadar..Manusialah yang akhirnya merugi dengan ketiadaan mereka. Indonesia tanpa harimau, bukanlah Indonesia bung!!   5. Bonita segera dievakuasi, tanpa pengecualian! Dan full proteksi dari pemerintah, bahkan jika perlu pemerintah pusat turun tangan langsung! 6. Pemerintah harus mengadakan pengkajian ulang soal anak.Bonita yang disantap. Usut tuntas siapa pelaku dan ditindak sesuai dengan hukum berlaku!    kejadian seperti ini terus terulang dan terulang.. sampai kapan kita terus DIAM??? apakah kita harus tunggu sampai negara ini tinggal debu dan tanah?? apakah kita harus menunggu sampai harimau itu habis dan hanya tinggal sejarah seperti saudaranya, harimau jawa? ayo kawan-kawan!  buktikan bahwa kita INDONESIA punya suara dan masih PEDULI terhadap lingkungan kita! mari berjuang bersama kami, di sisi kami! bantu kami agar ketidak adilan ini berakhir! JANGAN BIARKAN DATOK MATI SIA-SIA!!   by:  Pramuka Sahabat Satwa (Prabawa)

PRABAWA
179,451 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi, Bentuk Tim Independen untuk Ungkap Kasus Novel!

Pagi ini (11 April), usai menunaikan shalat subuh, Novel Baswedan, penyidik senior KPK disiram air keras ke wajahnya. Kedua matanya mengalami luka, dan para pelaku melarikan diri. Ini bukan pertama kali Novel diserang. Sebelumnya ia pernah ditabrak mobil ketika naik motor, dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator SIM. Menurut keluarga dan kerabat Novel, serangan ini adalah kelanjutan upaya menekan Novel agar menghentikan langkah-langkahnya membongkar kasus-kasus korupsi besar. Rakyat menyaksikan terus keberanian dan komitmen Novel melawan korupsi yang luarbisa. Berkali-kali diintimidasi, dikriminalisasi, diserang, namun ia tetap konsekuen, profesional, dan pantang mundur dalam pekerjaannya. Sayangnya, negara terus gagal melindunginya. Bagaimana negara bereaksi terhadap kasus ini, bisa menentukan masa depan perlawanan korupsi di Indonesia. Apa kita akan kalah oleh intimidasi dan kekerasan penjahat, koruptor? Atau akankah kita tegakkan keadilan, dan lindungi pahlawan-pahlawan kita? Kami mengajak semua teman-teman untuk berdiri disamping Novel, meminta Kapolri Tito Karnavian mengambil langkah cepat untuk menangkap pelaku dan dalang yang bersembunyi di balik serangan. Kami juga meminta Presiden Joko Widodo, mengambil sikap yang tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum kita, dan melindungi semua personil dan upaya pembongkaran dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, mari kita terus kirim do’a dan dukungan pada Novel dan keluarganya yang saat ini dalam perawatan medis dan perlindungan keamanan.

Amnesty International Indonesia
175,104 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

JALANKAN PROSES HUKUM BUNI YANI, PENGEDIT TRANSKRIP DAN PROVOKATOR

Pada tanggal 4 November 2016 besok digadang-gadang akan menjadi hari yang sakral untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan firman Allah dalam surat AlMaidah ayat 51. Penistaan yang dimaksud adalah bahwa Gubernur DKI pada saat kunjungan ke Kepulauan Seribu menyatakan bahwa bila para warga tidak dapat memilih beliau sebagai Gubernur karena DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 maka warga dipersilakan tidak menggunakan hak pilih untuk tidak memilih beliau. Pernyataan Ahok terkait dengan gencarnya penggunaan firman Allah dalam QS AlMaidah 51 yang melarang memilih pemimpin kafir, sementara perihal penafsiran tersebut masih dalam wilayah itjihad atau didiskusikan di antara para ulama fiqih dan tafsir. Kata awliyya yang ditafsirkan sebagai pemimpin adalah tafsir yang dilakukan oleh masa orde baru untuk menekankan status agama Islam sebagai mayoritas. Sementara, di dalam tafsir di negara-negara lain, awliyya adalah teman dekat, yang bila dihubungkan dengan asal usul turunnya ayat, maka muslim tidak diperkenankan berkawan dekat dengan kaum kafir di masa perang karena dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia kekuatan kepada lawan. Buni Yani, seorang warga Depok yang mengaku sebagai mantan wartawan, peneliti dan dosen telah melakukan pengeditan transkrip video di mana Gubernur Ahok melakukan temu wicara dengan warga Kepulauan Seribu. Yang bersangkutan telah menghilangkan satu kata dari ucapan sang Gubernur yaitu kalimat "...DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 menjadi DIBOHONGI Surat AlMaidah 51. Hal ini tentu menyimpangkan arti kalimat sebenarnya dari Gubernur Ahok yang berupaya menyindir para pengguna ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkannya sebagai kafir yang tidak patut dipilih menjadi "pemimpin", sementara dalam transkrip editan Buni Yani, Ahok menjadi penista agama yang menyatakan bahwa AlMaidah 51 adalah sebuah kebohongan. Transkrip editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya. Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada tiga hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu: 1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan.Bila yang bersangkutan adalah seorang dosen, jurnalis dan pengamat media, tentu ia mengetahui bahwa membuat transkrip yang tidak lengkap adalah kontaminasi dari pernyataan narasumber dan tidak dapat diberlakukan sebagai data yang valid, apalagi untuk disebarluaskan. 2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan. Buni Yani bisa saja berkelit bahwa bukan ia yang pertama kali mengunggah video tersebut, dan menunjukkan bukti bahwa Media NKRI lah yang menggungah dan mengedit durasi video. Tetapi, yang pertama kali menggunakan tuduhan PENISTAAN AGAMA walaupun dalam bentuk kalimat tanya adalah yang bersangkutan, dan ini jelas akan menggiring pada prasangka liar dan tuduhan-tuduhan. 3. Tindakan yang bersangkutan kemudian menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Beberapa hari terakhir santer berita yang mengatakan bahwa demonstrasi sama sekali tidak berhubungan dengan unggahan dan editan Buni Yani. Namun, kata "penistaan" yang digunakan di dalam demonstrasi hanya dapat dirujuk pada unggahan yang dilakukan Buni Yani, dan bukan Media NKRI atau lainnya. Unggahan Buni Yani ini bahkan telah dibagikan oleh para pengguna Medsos sebanyak 10 K atau 10.000 kali. Atas tiga hal pengaduan yang disebutkan di atas, kami dengan ini menandatangani petisi untuk menuntut pihak berwajib agar segera melakukan proses hukum terhadap Buni Yani karena yang bersangkutan telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk Indonesia.

PAGUYUBAN DISKUSI
163,958 supporters
Petitioning Joko Widodo

KPK DALAM BAHAYA, TARIK SEMUA ATURAN KORUPSI DARI R KUHP!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bahaya. Kondisi ini terjadi karena DPR dan Pemerintah akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pada 17 Agustus 2018 mendatang dan terdapat subtansi didalamnya yang dapat mengancam eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  Dimana letak bahayanya? Pertama, Jika R KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. Aturan ini sekaligus menjadi kontra produktif dengan kinerja KPK yang telah teruji selama ini. Triliunan uang Negara berhasil diselematkan; puluhan koruptor telah dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan ;seluruh terdakwa korupsi yang dijerat dan dibawa ke persidangan selalu dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim (100 percent conviction rate); pelaku korupsi yang ditangkap adalah koruptor kelas kakap mulai dari Ketua DPR, Ketua DPD, sampai Ketua Mahkamah Konstitusi.  Tidak hanya KPK, akan tetapi Pengadilan Tipikor pun terancam keberadaannya. Selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi. Kedua, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam R KUHP justru menguntungkan koruptor. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum. Mengakomodir delik korupsi masuk ke dalam R KUHP hanya akan menimbulkan citra buruk bagi rezim pemerintah dan parlemen saat ini. Presiden juga dinilai ingkar janji dengan poin ke-4 “NAWACITA” yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pemerintahan Jokowi dan Partai Politik yang ada di DPR nantinya akan tercatat sebagai lembaga yang melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kami mempetisi: 1. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR serta Ketua Umum dari Partai Politik di DPR untuk segera menyelamatkan KPK dari bahaya dengan segera menarik seluruh aturan atau delik korupsi dalam R KUHP. 2. Pemerintah dan DPR agar lebih memprioritaskan pada pembahasan regulasi atau Rancangan Undang-Undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU  Perampasan Aset hasil kejahatan.

Sahabat ICW
156,173 supporters
Petitioning Joko Widodo

Hentikan sirkus keliling Lumba-Lumba!

--English version: www.change.org/travellingdolphins -- Mereka sengaja dibuat lapar. Mereka diangkut truk yang sempit, gelap, dan pengap. Klorin dalam kolam sering membuat mereka buta. Bunyi yang mereka dengar dalam truk, pesawat, atau musik keras pertunjukkan membuat kerusakan sonar. Tidak heran bila mereka sering ditemukan mati. Dan semua ini dengan dalih pendidikan dan pelestarian? Inilah yang ditemukan pada sirkus lumba-lumba keliling PT. Wersut Seguni Indonesia (WSI) dan beberapa lainnya. Mereka mendapatkan lumba-lumba dari hasil tangkapan di sekitar pulau Karimun Jawa, 2-3 juta per ekor. Saking buruknya industri ini, praktek ini telah dihentikan di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Hal ini dapat kita hentikan apabila kita bisa menekan perusahaan-perusahaan lain untuk mendukungnya. Dengan tekanan-tekanan serupa, Carrefour, hero, Giant, Lottemart telah setuju untuk berhenti menyediakan tempat parkirnya untuk area sirkus ini. Begitu pula dengan Garuda, yang telah berkomitmen untuk berhenti mengangkut lumba-lumba dengan pesawatnya dan Teh Botol Sosro, Coca-Cola yang telah berhenti mensponsori.  Namun, praktik sirkus lumba keliling masih ada sampai sekarang, diadakan diberbagai mal daerah, dan bahkan difasilitasi oleh Pemkab, Pemkot, dan Pemda, bahkan di ruang publik! Mari kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Paraf petisi ini, sekarang! Dan selamatkan Lumba-Lumba Indonesia. World’s last remaining travelling dolphin circusses in Indonesia:  http://vimeo.com/29454682  Facebook: https://www.facebook.com/pages/Close-Down-Indonesian-Dolphin-Traveling-Circus/126111427469027 Twitter: @savedolphin_ina --------------------------------------------  

Jakarta Animal Aid Network
121,466 supporters
Petitioning Joko Widodo

Hentikan sirkus keliling Lumba-Lumba!

--English version: www.change.org/travellingdolphins -- Mereka sengaja dibuat lapar. Mereka diangkut truk yang sempit, gelap, dan pengap. Klorin dalam kolam sering membuat mereka buta. Bunyi yang mereka dengar dalam truk, pesawat, atau musik keras pertunjukkan membuat kerusakan sonar. Tidak heran bila mereka sering ditemukan mati. Dan semua ini dengan dalih pendidikan dan pelestarian? Inilah yang ditemukan pada sirkus lumba-lumba keliling PT. Wersut Seguni Indonesia (WSI) dan beberapa lainnya. Mereka mendapatkan lumba-lumba dari hasil tangkapan di sekitar pulau Karimun Jawa, 2-3 juta per ekor. Saking buruknya industri ini, praktek ini telah dihentikan di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Hal ini dapat kita hentikan apabila kita bisa menekan perusahaan-perusahaan lain untuk mendukungnya. Dengan tekanan-tekanan serupa, Carrefour, hero, Giant, Lottemart telah setuju untuk berhenti menyediakan tempat parkirnya untuk area sirkus ini. Begitu pula dengan Garuda, yang telah berkomitmen untuk berhenti mengangkut lumba-lumba dengan pesawatnya dan Teh Botol Sosro, Coca-Cola yang telah berhenti mensponsori.  Namun, praktik sirkus lumba keliling masih ada sampai sekarang, diadakan diberbagai mal daerah, dan bahkan difasilitasi oleh Pemkab, Pemkot, dan Pemda, bahkan di ruang publik! Mari kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Paraf petisi ini, sekarang! Dan selamatkan Lumba-Lumba Indonesia. World’s last remaining travelling dolphin circusses in Indonesia:  http://vimeo.com/29454682  Facebook: https://www.facebook.com/pages/Close-Down-Indonesian-Dolphin-Traveling-Circus/126111427469027 Twitter: @savedolphin_ina --------------------------------------------  

Jakarta Animal Aid Network
121,466 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Membatalkan kebijakan baru pencairan dana JHT minimal 10 tahun

Saya sudah bekerja selama 5 tahun lebih, lalu saya memutuskan untuk menjadi wiraswasta, saya merasa percaya diri karena saya akan mendapatkan tambahan modal dari JHT saya di BPJS TK yang iurannya saya bayarkan selama 5 tahun lamanya. Bulan Mei 2015 saya sudah resmi berhenti bekerja, saya mengajukan pencairan JHT saya pada bulan Juni 2015 yang ternyata ditolak karena perusahaan terakhir tempat saya bekerja belum menutup akun BPJS TK saya. Lalu saya meminta perusahaan untuk menutup akun BPJS saya; setelah itu saya diberi kepastian oleh seorang petugas BPJS TK bahwa JHT saya bisa dicairkan pada awal Juli 2015. Petaka pun dimulai. Pada tanggal 1 Juli 2015, saya yang sudah bersuka-cita akan mendapatkan uang JHT yang akan saya gunakan untuk modal usaha berakhir dengan mengunyah pil pahit. Saya tidak sendiri, banyak peserta BPJS TK lain yang saat itu juga berniat mencairkan dana JHT-nya hanya bisa gigit jari. Permintaan pencairan JHT kami ditolak karena peraturan baru yang diterapkan mulai 1 Juli 2015 menyatakan bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun (yang mana bisa diambil 10% saja dan sisanya bisa diambil setelah usia 56 tahun). Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil. Yang patut disayangkan lagi adalah tidak ada masa transisi sebelum diberlakukannya aturan ini secara resmi. Penjelasan dari pihak BPJS juga terkesan kurang solutif; pihak BPJS beralasan tidak dapat memberi solusi karena hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ikut prihatin maupun merasakan ketidakadilan ini, sila ikut berkontribusi dalam petisi ini; dengan harapan aspirasi kita dapat tersampaikan dan hak kita dapat diperhatikan. Semoga bermanfaat, dan keadilan selalu menyertai kita.

Gilang Mahardhika
111,060 supporters
Petitioning Ir. H. Joko Widodo, Joko Widodo

Cabut Izin Pembangunan Investor Asing (Swasta) di Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo

Ini lahan KONSERVASI bukan Lahan INVESTASI! "Kami menolak pembukaan lahan di Taman Nasional ini!" Pak (@jokowi) kami sangat menghargai bapak karena engkau Presiden kami, dengan rendah hati kami Masyarakat Indonesia meminta kembalikan lahan ini, kami mohon perintahkan kepada Pemda untuk pemutusan izin INVESTOR ASING (Swasta) di kawsan Taman Nasional Pulau Komodo. Kami rasa Perusahaan Swasta ini tidak akan pernah layak! dan bahkan tidak pantas membeli tanah di lahan Taman Nasional ini! 300 hektar di Pulau Padar mau di kelola Perusahaan SWASTA, 22,1 hektar di Pulau Rinca pas di puncak tempat Komodo biasa lewat. Please help protect Komodo dari tangan investor, jangan bebani punggung Komodo dengan bangunan investor. "Perlu diketahui Komodo (Varanus komodoensis) termasuk spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di pulau Komodo sekaligus satu-satunya di dunia (Komodo juga merupakan warisan dari zaman purbakala, karena Komodo termasuk dalam Hewan Purba yang telah hidup jutaan tahun lalu di Indonesia) habitat aslinya di Taman Nasional Komodo termasuk di Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara Timur". Tidak rela rasanya jika habitanya semakin menipis karena investor!

INDO FLASHLIGHT
110,536 supporters