Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa "Jokowi", lahir di Surakarta Jawa Tengah 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo

Tetapkan Hari Hutan Indonesia untuk rayakan pentingnya hutan Indonesia!

Indonesia sudah punya Hari Nasional Menanam Pohon untuk ajak masyarakat giat menanam. Ada pula Hari Cinta Puspa dan Satwa agar peduli flora dan fauna. Bahkan ada Hari Rimbawan untuk mengapresiasi para penjaga hutan. Tapi tahu nggak sih, ternyata Indonesia belum punya hari khusus untuk rayakan kekayaan hutan Indonesia dan pentingnya menjaga hutan? Lho, kenapa Indonesia gak punya Hari Hutan Indonesia, padahal Indonesia punya hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia? Memang sudah ada Hari Hutan Internasional yang diperingati di seluruh dunia tiap 21 Maret. Tapi dengan ditetapkannya Hari Hutan Indonesia, berarti ada satu hari khusus dalam setahun di mana semua mata, pikiran, dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua. Ada unsur kebanggaan dan semangat menjaga hutan dalam perayaan itu. Tahukah kamu? Lebih dari 70 juta penduduk Indonesia* hidup bergantung dari hutan untuk sumber makanan dan penghidupan. Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan pun erat dengan beragam budaya Indonesia. Tanpa hutan, Indonesia tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal sekarang. Kita perlu diingatkan selalu bahwa hutan kita terancam. Tahun 2017, kita kehilangan 479.000 hektare hutan**, baik karena pembukaan lahan yang terencana untuk industri maupun yang tidak terencana karena kegiatan ilegal atau kebakaran hutan. Usaha penghijauan dengan menanam pohon memang telah dilakukan, tapi hasilnya jauh dari luas hutan yang hilang, juga perlu waktu lama untuk pulih. Saatnya beraksi! Mari kita sama-sama minta pemerintah tetapkan Hari Hutan Indonesia sebagai komitmen menjaga hutan kekayaan masa depan kita. Tanda tangani dan sebar petisi #JagaHutan untuk hutan Indonesia yang lebih baik! * Data Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekjen DPR RI, 2015 ** Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hutan Itu Indonesia
1,446,493 supporters
Petitioning jokowi, Joko Widodo

Koruptor Jangan Digaji, Pecat PNS Koruptor!

"Bahagia rasanya, walau sudah mencuri uang negara tapi masih dibiayai negara. Senang rasanya meski sudah dijatuhi hukuman bersalah karena korupsi, akan tetapi masih bisa santai menikmati gaji. Tenang rasanya walau sudah dihukum bersalah karena korupsi, tetapi masih belum dipecat padahal sudah ada aturan yang mengikat." Pernyataan itu bukanlah pujian terima kasih, melainkan kritikan karena kami risih mengetahui berita Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun masih bisa menikmati gaji lantaran belum dipecat. Saya masih ingat betul pada awal Februari lalu data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 1.400-an lebih PNS koruptor yang belum dipecat. Hingga saat ini proses pemecatan PNS pun tidak jelas. Belakangan saya mengetahui kembali dari media online CNN, bahwa ada 1.879 PNS yang sampai berita itu dilansir belum juga dipecat. Permasalahan tersebut terang saja berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Jika persoalan PNS koruptor dibiarkan berlarut, maka negara sama saja akan terus mengahamburkan uangnya dengan percuma untuk para pencuri uang negara atau koruptor! (Baca ; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131162417-20-365469/bkn-1879-pns-koruptor-belum-dipecat-ppk-terancam-sanksi ) Saya yakin, kalian semua tentu tidak mau uang pajak yang kita bayarkan malah digunakan untuk menggaji koruptor. Lebih baik untuk para abdi negara yang masih mau kerja, diberikan kepada para pegawai honorer, atau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pemecatan PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi itu sudah diatur sesuai Undang-Undang (UU). Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Oleh karena itu urgensi ketegasan pemerintah sudah sangat dibutuhkan untuk segera #PecatPNSKoruptor. Jangan sampai #KoruptorKokDigaji berlanjut hingga waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Sebab, apabila PNS koruptor tetap digaji sedangkan yang bersangkutan meringkuk di tahanan, maka yang terjadi adalah birokrasi terhambat, pelayanan publik tidak berjalan, dan kepentingan publik terabaikan akibat korupsi yang dibiarkan. Bahkan dampak yang lebih besar berpotensi membuat negara merugi setiap bulannya Sehingga melalui petisi ini saya ingin mengajak kamu semua, untuk bersama mendukung dan mendesak pemerintah untuk segera memecat para PNS yang telah divonis bersalah karena korupsi. Selain itu kita juga bersepakat dan bersama mendesak : 1. Presiden RI Joko Widodo sebagai pembina PNS tertinggi memerintahkan PPK, dalam hal ini menteri dan kepala daerah untuk segera melakukan proses pemecatan terhadap PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi. 2. PPK, dalam hal ini menteri dan kepala daerah, segera melakukan pemecatan terhadap PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi. 3. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan terhadap potensi kerugian negara terkait pemberian gaji PNS koruptor. 4. Mendesak Kementerian Keuangan RI untuk menghentikan semua pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang sudah berstatus terpidana korupsi untuk menghindari kerugian negara lebih besar. (sumber : Rilis ICW, http://icw.or.id/R7A )   Kejahatan korupsi terjadi bukan hanya karena bertambah koruptor, melainkan juga karena diamnya orang-orang baik. Keterlibatan kamu sungguh sangat berarti, jangan biarkan negeri ini terus rusak karena korupsi. Bantu saya untuk mengajak sanak kerabat kamu untuk berpartisipasi menandatangani petisi ini.   Salam Antikorupsi ! Pegiat Antikorupsi, Komunitas SAKTI Indonesia Corruption Watch (ICW)

tibiko zabar pradano
1,241,285 supporters
Petitioning Joko Widodo, Sri Mulyani

SEGERA TERBITKAN PERATURAN CUKAI KANTONG PLASTIK! #DukungCukaiPlastik #JanganTundaLagi

Teman-teman, tahu nggak kalau cukai itu adalah pajak untuk barang yang konsumsinya harus dikendalikan dan bisa berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup? Misalnya cukai untuk rokok atau minuman beralkohol. Tapi ada satu barang yang bahaya banget untuk lingkungan tapi nggak dikenai cukai. Yes, plastik! Banyak loh yang anggap sepele soal plastik ini. “Ah cuman pakai satu kantong plastik aja” atau “Cuman satu sedotan ini, masa ngaruh sih?” Tapi yang mikir gitu ada berjuta-juta orang. Bayangin jadi berapa banyak sampah plastiknya! Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tiap menit ada lebih dari sejuta kantong plastik yang digunakan. Dan separuhnya dipakai cuma sekali, langsung jadi sampah. Untuk produksi plastik tiap tahunnya, kita menghabiskan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon! Masih mikir plastik nggak bahaya? Nih ada data yang pasti bikin kamu kaget. TEMPO baru aja rilis investigasi dari State University of New York yang didukung Orb Media. Ditemukan mikroplastik pada sampel air minum kemasan yang beredar di Jakarta, Medan, dan Denpasar! Pasti kalian pernah minum air mineral kemasan kan? Wacana soal cukai plastik ini udah dibahas oleh pemerintah. Kata jubir Dirjen Bea dan Cukai Deny Surjantoro, Kementerian Keuangan dan DPR sudah bahas soal cukai plastik dan berharap bisa diterapkan Juli tahun ini. Pengenaan cukai ini diharapkan bisa mengurangi beban lingkungan hidup dari sampah plastik. Tapi penerapan cukai plastik ini lagi nunggu “restu” DPR dulu. Kalau cukai plastik diterapkan, maka produksi dan konsumsi plastik bisa berkurang. Buktinya? Waktu dulu diterapkan kebijakan kantong plastik berbayar yang didorong oleh GIDKP, penggunaan kantong plastik di masyarakat berkurang hingga 55%! Nah, makanya aku mau ngajak teman-teman untuk dukung petisi ini agar pemerintah segera terapkan cukai plastik. Aku percaya suaramu bisa membuat perubahan, seperti dulu kita berhasil mendorong kebijakan plastik berbayar. Inisiatif inipun didukung penuh oleh berbagai organisasi non profit lokal dan global yang tergabung dalam Break Free From Plastic dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Youth Indonesia. Salam, Nadia Mulya

Nadia Mulya
1,190,509 supporters
Petitioning Joko Widodo

Hukum Berat Penembak Orangutan "Hope" dan Batasi Penggunaan Senapan Angin.

Selamatkan Orangutan SumateraDukung Petisi Online Orangutan Sumatera (Pongo abelii) adalah jenis orangutan yang paling terancam di Indonesia. Orangutan Sumatera, biasanya hanya ditemukan di provinsi-provinsi bagian utara dan tengah Sumatera. Namun sayangnya, keberadaan Orangutan Sumatera ini diambang kepunahan karena hutan sebagai habitat alaminya mengalami kerusakan akibat pembakaran hutan untuk perkebunan dan pemukiman serta pembalakan liar. Menurut IUCN, selama 75 tahun terakhir, populasi Orangutan Sumatera telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Begitu krusialnya posisi keberadaan Orangutan Sumatera saat ini, IUCN juga memasukkannya dalam kategori Red List atau kritis (Critically Endangered). Konflik manusia dengan Orangutan acapkali terjadi karena permasalahan habitat yang semakin menyempit. Akibatnya, Orangutan memasuki kawasan masyarakat setempat. Salah satunya pada 10 Maret 2019, seekor anak Orangutan dan induknya dilaporkan dianiaya orang tidak bertanggung jawab di Subulussalam (Aceh). Anak orangutan mati karena kekurangan nutrisi. Malnutrisi yang dialami anak orangutan tersebut dipicu depresi melihat perlakuan warga terhadap induknya. Dari hasil observasi yang dilakukan, induk orangutan tersebut terluka parah karena ditembak dengan senapan angin serta disiksa dengan benda tajam, bahkan mengalami retak tulang. Terdapat 74 butir peluru tertanam di sekujur tubuh induk orangutan tersebut. Personel BKSDA Aceh Seksi Wilayah 2 Subulussalam bersama mitra WCS-IP dan OIC mengevakuasi kedua orangutan dari kebun seorang warga di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Pengevakuasian berawal dari laporan seorang warga. Saat evakuasi dilakukan, induk orangutan dalam kondisi sekarat. Pihak terkait memberinya nama “Hope", yang berarti “harapan” agar orangutan berusia 30 tahun itu pulih dan mendapat kesempatan hidup. Namun sayang, anak orangutan dikabarkan tidak dapat bertahan hidup. Orangutan Sumatera merupakan salah satu jenis satwa liar yang terancam punah. Primata yang masuk dalam trah Hominidae ini adalah hewan yang wajib dilindungi. Acuannya dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan Kedua Permen LHK Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi. Peristiwa seperti yang dialami "Hope" bukan yang pertama di Wilayah Aceh. Penggunaan senapan angin untuk menyerang orangutan di wilayah tersebut merupakan yang keempat selama kurun waktu 2010-2014. Pertama di Aceh Tenggara, kedua di Aceh Selatan, ketiga di Aceh Timur dan terakhir di Subulussalam. Kini, publik geram dan mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memberondong “Hope” dengan 74 butir peluru senapan angin. Karena itu, Kami dari Sahabat Alam Lestari (SALi) mengusung petisi meminta kepada pihak penegak hukum mengusut tuntas dan memberi tindakan tegas kepada penembak "Hope" serta menertibkan penggunaan senapan angin. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menandatangani petisi ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap satwa yang dilindungi di tanah air, salah satunya Orangutan, khususnya Orangutan Sumatera. #SaveOrangutanSumatera #PongoAbelii#NasibTragisHope #74peluru

Sahabat Alam Lestari (SALi)
1,072,069 supporters
Petitioning Joko Widodo

Hukum Berat Penembak #74peluru Orangutan dan larang penjualan Senapan Angin Secara Bebas.

Hari ini saya melihat foto paling menyedihkan di media sosial: seekor ibu orangutan dengan 74 peluru senapan angin di sekujur tubuh dan anaknya yang mati terkulai saat dievakuasi dari sebuah perkebunan di Subulussalam, Aceh, provinsi tempat saya tinggal. Foto-foto itu menghancurkan hati saya dan banyak orang yang peduli pada satwa. Kami semua geram, karena kekejaman terhadap satwa kembali terulang karena ulah manusia. Dan ini kasus kedua terjadi di Aceh untuk orangutan yang ditembak. Dan juga kasus lainnya pernah terjadi di Kalimantan, di mana orangutan menjadi sasaran tembak orang-orang tak betanggung jawab. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh orang yang telah memuntahkan peluru senapan angin itu ke sekujur tubuh si ibu orangutan. Apa dia tidak melihat ada bayinya yang sedang menangis ketakutan? Di mana nurani mereka yang melakukan? Saya tidak mau kita sebagai bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang kejam, yang tidak peduli pada nasib satwa kita yang terancam punah. Kita harus menghentikan kekejaman terhadap hewan-hewan ini. Senapan angin itu momok bagi hewan: burung, monyet, kijang, rusa, senjata yang bebas berkeliaran di mana-mana dan dimiliki oleh siapa saja. Bahkan anak-anak sering menggunakannya untuk menembaki burung untuk sekadar iseng. Orang-orang bebas membelinya dan tak ada yang mengawasi penggunaannya. Orang bisa menggunakan untuk berburu atau juga sekedar iseng. Saya tahu sekarang ini HOPE (harapan), begitu nama yang diberi para penyelamat untuk si ibu orangutan, sedang berjuang dari masa kritisnya. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan anaknya, Tapi “harapan” masih terus berjuang untuk hidupnya. Melalui kasus “Harapan” kita juga menitipkan pesan-pesan ke Presiden Jokowi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Bapak Kapolri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh agar tidak ada lagi satwa-satwa kita jadi korban kekejaman. Kita harus menghentikan perdagangan secara bebas senapan angin, air soft gun atau apapun alat2 yang mengancam kehidupan satwa. Awasi secara ketat penggunaannya. Kita menuntut para pelaku bisa dihukum berat agar ini jadi pembelajaran bagi banyak orang untuk tidak melakukan hal yang sama terhadap satwa-satwa yang tidak bersalah. Saya minta bantuan teman-teman untuk menandatangani dan menyebarkan petisi ini agar kekejaman ini tak terulang lagi.

Bahagia Saputra
945,511 supporters
Petitioning Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, BUPATI NIAS SELATAN, MENTRI PEREMPUAN, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi X DPR RI, DINAS PENDI...

STOP ANAK - ANAK NIAS MENYABUNG NYAWA DEMI SEKOLAH

“MEREKA YANG MENGEJAR MIMPI DAN MENYA(M)BUNG NYAWA” Senin, 3 September 2018 lalu, sekitar pukul 13.00, 4 Orang siswa SD dan SMP meninggal terbawa arus anak sungai Borofino (Desa Balombaruzo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan) saat hendak pulang kerumah. Kristina Hulu (6), Putri Hulu (5), Viterman Hulu (13) dan Roberton Tafonao (8) adalah 4 pelajar yang bernasibmalang tersebut. Sehari- hari mereka harus menyeberangi sungai untuk pergi kesekolah, dan saat naas tersebut sewaktu dari pagi hujan deras, pada siang nya sungai tiba- tiba berarus deras dan menyeret keempat pelajar tersebut hingga merenggang nyawa. https://news.detik.com/berita/d-4199362/pulang-sekolah-seberangi-sungai-4-bocah-di-nias-selatan-tewas Mendengar berita diatas, sepintas menyiratkan duka yang dalam dan berakhir dengan ungkapan belasungkawa, namun lebih dari itu kita sadar bahwa ada problem besar dibalik kejadian duka tersebut. Kita harus mengatakan bahwa “KITA GAGAL MELINDUNGI GENERAS NIAS”. Ya, KITA, karena kita tidak ingin meng”kambing-hitamkan” satu pihak saja, dan sadar bahwa kita lalai dalam persoalan ini. Setiap hari para pelajar tersebut berangkat dari Rumah dengan jarak sekolah yang jauh dari rumah, dengan tujuan ingin menyambung nyawa dan bermimpi untuk hidup yang lebih baik dan ternyata setiap hari mereka harus Menyabung (Mengadu) nyawa demi mimpi tersebut. Persoalan ini adalah cerminan kegagalan kita dalam melihat persoalan dan mengantisipasi persoalan, atau jauh lebih mendalam bahwa problem ini adalah hasil dari DIAM nya kita melihat persoalan yang terjadi dibawah dan seolah- olah tidak terjadi apa- apa ? Pemerintah setiap hari bergumul dengan kertas kerja rencana A-B-C-D dengan judul pemberdayaan masyarakat, namun di sungai ada anak- anak yang menjadi penerus dan alasan kita berjuang untuk membangun harus meregang nyawa ketika ingin pergi ke sekolah, itu pun kita tidak tahun apakah di sekolahnya Guru nya ada atau tidak ketika mereka tiba, mereka harus berhenti belajar dan kedinginan ketika ada hujan karena atap yang bocor, atau mereka tidak bisa belajar karena tidak punya buku dan alat tulis. Kristina Hulu, Putri Hulu, Viterman Hulu dan Roberton Tafonao dan teman- teman pelajar NIAS adalah Pejuang, mereka harus melawan stigma bahwa sekolah itu tidak berguna karena tidak menghasilkan uang di desa, mereka percaya pada institusi pendidikan yang serba terbatas dapat merubah nasib mereka kelak. Mereka yang berjuang bersama kita untuk memastikan Nias yang maju ketika kelak mereka terjun sebagai bagian dari masyarakat. Namun perjuangan mereka ber-empat disudahi lebih dulu pak, ada ibu- ayah dan keluarga yang mengubur mimpi hidup lebih baik bersama anak- anaknya. KITA mengerti bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi di daerah ter-amat banyak, namun KITA terpaksa harus MENAGIH kehadiran PEMERINTAH untuk SERIUS melihat persoalan ini. Persoalan ini adalah satu dari sekian banyak problem miris yang terjadi di daerah, dan rasanya kita tidak mau ada  Kristina Hulu, Putri Hulu, Viterman Hulu dan Roberton Tafonao lainnya yang menjadi korban untuk kembali mengingatkan kita. KITA PERCAYA kepada kemampuan PEMERINTAH untuk menyelesaikan ini, kami masih yakin PEMERINTAH sekalian disumpah dan masih MEMEGANG sumpah untuk memperjuangkan Kelangsungan Hidup warga Nias terutama generasi penerus nya. Selalu ada solusi untuk setiap persoalan. Oleh karena itu kami Meminta dan Mendesak Pemerintah : 1. Mengkaji dan Mengevaluasi kembali Sarana dan Prasaran Pendidikan di Nias secara umum dalam penyelenggaraan Pendidikan Wajib 12 Tahun serta memastikan keberlangsungan Pendidikan yang baik untuk generasi muda Nias pada Khususnya dan Indonesia pada umumnya. 2. Memastikan tersedianya sarana prasarana umum yang menunjang kegiatan Sekolah, seperti Jalan, Jembatan dan lainnya. Jangan sampai ada korban jiwa yang kembali jatuh akibat persoalan sarana- prasarana yang tidak tersedia. 3. Memberikan bantuan Baik moril maupun materil kepada keluarga Korban dari Siswa/i yang meninggal . Terakhir, kami titipkan pesan untuk Bangsa INDONESIA yang membaca surat ini, dimanapun berada, terutama Para Pimpinan Bangsa ini, adik kami Kristina Hulu, Putri Hulu, Viterman Hulu dan Roberton Tafonao adalah 4 dari jutaan anak Indonesia yang mungkin berjuang sama dengan adik kami dari Nias. Keterbatasan Nias sebagai daerah Tertinggal, Terluar, Terbelakang adalah kondisi yang harus kami hadapi, namun bantu kami, kiranya berita ini dapat ditindak lanjuti dan didengar dari pemangku jabatan di seantero Negeri ini. Kami percaya bahwa Niat Baik, Solidaritas dan Bangunan Jaringan Kolaboratif dapat membantu kami menyelamatkan Generasi Muda Nias.   Visensius Manuela (Ketua Umum IPNI)- 085270125885  #savegenerasimudanias #jokowi #libatkansayakitapastibisa #ipni #pemudanias #pendidikananakindonesia #generasiemasindonesia     

IKATAN PEMUDA NIAS INDONESIA
814,793 supporters
Petitioning Siti Nurbaya Bakar, Joko Widodo

JANGAN BIARKAN DATOK MATI SIA-SIA! (Datok Medina) Evakuasi BONITA SECEPATNYA!

sehubungan dengan kejadian pembantaian terhadap seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Batang Natal 4 Maret 2018 kemarin.    Juga pernyataan dari Saudara Sumarlin Lubis, berkenaan dengan Harimau. Lalu kasus BONITA, harimau betina di kec. Pelangiran, Riau yang sudah menyerang 2 manusia. Mengalami inhabituasi setelah penyerangan pertama.  Diduga karena anak Bonita disantap oleh oknum masyarakat sekitar.    KAMI MENUNTUT: 1. usut tuntas kasus Harimau Medina! apa yang mereka sudah lakukan : - membunuh satwa dilindungi dengan berbekal surat pernyataan yang dibuat atas dasar tekanan (mengada-ada) dan menghalangi evakuasi oleh petugas, padahal petugas yang mau mengevakuasi sudah datang dan malah ditolak. - menyekap dan mengancam aparatur negara (pihak berwenang). ada apa ini? kenapa sampai sebegitu tidak maunya si harimau dievakuasi?? kronologi kejadian dapat di cek di  link di bawah ini: https://bbksdasumaterautara.com/2018/03/05/press-release-penanganan-konflik-harimau-sumatera-di-kabupaten-madina/ 2. pemerintah berikan sanksi tegas kepada pelaku, bukan hanya saat ini tapi juga semua kasus jika ada penangkapan apalagi pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. terutama jika pelaku adalah aparat hukum! 3. edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat pedalaman tentang jenis-jenis satwa dilindungi beserta hukumnya, info kontak lembaga yang bisa dihubungi untuk evakuasi, dan media seperti baligho atau plang di setiap desa tentang jenis-jenis satwa dilindungi dan hukumnya!  4. saudara SUMARLIN LUBIS, politisi dan kader Partai Demokrat, agar membuat klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf atas pernyataannya di akun Facebooknya yang menyatakan bahwa masyarakat Kec. Batang Natal tidak butuh harimau (babiat), yang pastinya akan semakin membuat masyarakat menjadi semakin gencar memburu harimau dan melenyapkan harimau dari minimal Kec. Batang Natal. dan seolah melegalkan perbuatan masyarakat yang melanggar hukum tsb. “Kami tidak butuh harimau”Itu anda!hutan masih butuh harimau..Kami masih butuh harimau kami..Hidupnya terlalu berharga lebih dari sekedar suvenir yang anda ambil dari tubuhnya. Surat?Lantas bisa cuci tangan dengan surat?Bukan surat itu yang bertanggungjawab bung!!Surat itu keluar karena adanya tekanan untuk mengeluarkan surat itu.Dan lagi, adanya surat itu semakin menunjukkan kebutuhan untuk membunuh harimau malang itu sampai harus menekan, menyandera, memaksa petugas untuk membuat surat itu.Siapa yang menekan??Kenapa memaksa??Untuk apa?? Ada apa ini sebenarnya??Kenapa isu itu ada..Siapa yang menyergapnya..Untuk apa memasuki rumah mereka..Mengapa mengganggu mereka..Kenapa harus membunuh mereka..Jangan berkelit karena mereka sudah menyerang manusia..karena kenyataannya isu murahan lah yang menyerang manusia!! Akankah ada jawaban untuk itu semua? Entah!Karena yang ada kini hanya..Mereka sudah menyerang kerabat manusia..Mereka sudah merugikan..Mereka sudah meresahkan..Mereka sudah keluar dari hutan..merekalah yang selalu salah..Merekalah yang harus tiada..Padahal sejatinya korban..Adalah yang terbunuh dalam keadaan tak mampu membela diri..Dan masih tak sadar..Manusialah yang akhirnya merugi dengan ketiadaan mereka. Indonesia tanpa harimau, bukanlah Indonesia bung!!   5. Bonita segera dievakuasi, tanpa pengecualian! Dan full proteksi dari pemerintah, bahkan jika perlu pemerintah pusat turun tangan langsung! 6. Pemerintah harus mengadakan pengkajian ulang soal anak.Bonita yang disantap. Usut tuntas siapa pelaku dan ditindak sesuai dengan hukum berlaku!    kejadian seperti ini terus terulang dan terulang.. sampai kapan kita terus DIAM??? apakah kita harus tunggu sampai negara ini tinggal debu dan tanah?? apakah kita harus menunggu sampai harimau itu habis dan hanya tinggal sejarah seperti saudaranya, harimau jawa? ayo kawan-kawan!  buktikan bahwa kita INDONESIA punya suara dan masih PEDULI terhadap lingkungan kita! mari berjuang bersama kami, di sisi kami! bantu kami agar ketidak adilan ini berakhir! JANGAN BIARKAN DATOK MATI SIA-SIA!!   by:  Pramuka Sahabat Satwa (Prabawa)

PRABAWA
332,609 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

AMNESTI UNTUK NURIL : JANGAN PENJARAKAN KORBAN!

“Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah!” Kira-kira adagium tersebut sangat relevan dengan realita yang terjadi saat ini. Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram oleh Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan divonis enam bulan penjara serta kewajiban membayar denda sebesar Rp 500 juta. Secara sederhana Nuril dianggap terbukti oleh MA telah melakukan penyebaran percakapan asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram.  Padahal, sebelumnya PN Mataram menyatakan ia tidak terbukti mentransmisikan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Dalam persidangan, Majelis Hakim PN Mataram bahkan menyatakan bahwa unsur “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana/atau dokumen elektronik” tidak terbukti sebab bukan ia yang melakukan penyebaran tersebut, melainkan pihak lain. Sebelumnya ketika bertugas di SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril sering mendapatkan perlakuan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Contohnya, ia sering dihubungi oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan harus mendengarkan yang bersangkutan menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang mana bukan istrinya sendiri. Merasa tidak nyaman dengan hal tersebut dan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Baiq Nuril pun merekam pembicaraannya. Atas dasar ini kemudian Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram melaporkannya ke penegak hukum. Putusan MA ini memiliki catatan tersendiri yang harus dikritisi bersama. Karena dalam lingkup peradilan, Hakim MA terikat pada Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana. Lewat Pasal 3 Perma tersebut hakim wajib mengindentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual. Selain itu Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari tindakan kriminalisasi ini. Langkah pemberian Amnesti pun dapat diambil. Karena sesuai dengan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ini sekaligus menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjamin akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum khususnya terkait perempuan. Atas dasar tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini maka dari itu kami mempetisi: Presiden Joko Widodo untuk menyelematkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan; Petisi ini digagas dan didukung oleh  Erasmus Napitupulu, Emerson Yuntho, Kurnia Ramadhana, Anggara, Wahyu Wagiman, Maidina Rahmawati, Dio Ashar, Aziz Fauzi, Joko Jumadi, Siti Mazuma, Olga Lidya, Tompi, Hanung Bramantyo, Zaskia Mecca, Putri Patricia, Yosi Mokalu, Pandji Pragiwaksono, Reza Nangin, Yohana Margaretha, Miko Ginting, Ade Wahyudin, Choky Ramadhan, Alfina Qitshi, Naila Rizqi Zakiah, Adzkar Ahsinin, Gading Yonggar Ditya, Yan Mangandar, Abdul Azis Dumpa, Fajriani Langgeng, Asep Komarudin, Ardhany Suryadarma, Hesthi Murthi, Riska Carolina, Ulin Yusron, Erwin Natosmal Oemar, Veni Siregar, Rio Hendra, Reynaldo Sembiring, Putri Kanesia, Ajeng Gandini, EQ Purwadireja, Guntur Simbolon, Arie kulki, Tama S. Langkun, Alena, Rico Ceper, Sandy Canester, Ari Wibowo, Hilbram Dunnar, Barry Likumahuwa, Ernest Prakarsa, Judhi Kristantini, Adon Saptowo, Giring Ganesha Djumaryo, Once Mekel, Lukman Sardi.  Kami berharap seluruh masyarakat Indonesia mendukung petisi ini. #AmnestiUntukNuril #SaveIbuNuril

Erasmus Napitupulu
311,802 supporters
Petitioning Joko Widodo

KPK DALAM BAHAYA, TARIK SEMUA ATURAN KORUPSI DARI R KUHP!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bahaya. Kondisi ini terjadi karena DPR dan Pemerintah akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pada 17 Agustus 2018 mendatang dan terdapat subtansi didalamnya yang dapat mengancam eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  Dimana letak bahayanya? Pertama, Jika R KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. Aturan ini sekaligus menjadi kontra produktif dengan kinerja KPK yang telah teruji selama ini. Triliunan uang Negara berhasil diselematkan; puluhan koruptor telah dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan ;seluruh terdakwa korupsi yang dijerat dan dibawa ke persidangan selalu dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim (100 percent conviction rate); pelaku korupsi yang ditangkap adalah koruptor kelas kakap mulai dari Ketua DPR, Ketua DPD, sampai Ketua Mahkamah Konstitusi.  Tidak hanya KPK, akan tetapi Pengadilan Tipikor pun terancam keberadaannya. Selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi. Kedua, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam R KUHP justru menguntungkan koruptor. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum. Mengakomodir delik korupsi masuk ke dalam R KUHP hanya akan menimbulkan citra buruk bagi rezim pemerintah dan parlemen saat ini. Presiden juga dinilai ingkar janji dengan poin ke-4 “NAWACITA” yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pemerintahan Jokowi dan Partai Politik yang ada di DPR nantinya akan tercatat sebagai lembaga yang melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kami mempetisi: 1. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR serta Ketua Umum dari Partai Politik di DPR untuk segera menyelamatkan KPK dari bahaya dengan segera menarik seluruh aturan atau delik korupsi dalam R KUHP. 2. Pemerintah dan DPR agar lebih memprioritaskan pada pembahasan regulasi atau Rancangan Undang-Undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU  Perampasan Aset hasil kejahatan.

Sahabat ICW
246,652 supporters