Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa "Jokowi", lahir di Surakarta Jawa Tengah 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo

JALANKAN PROSES HUKUM BUNI YANI, PENGEDIT TRANSKRIP DAN PROVOKATOR

Pada tanggal 4 November 2016 besok digadang-gadang akan menjadi hari yang sakral untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan firman Allah dalam surat AlMaidah ayat 51. Penistaan yang dimaksud adalah bahwa Gubernur DKI pada saat kunjungan ke Kepulauan Seribu menyatakan bahwa bila para warga tidak dapat memilih beliau sebagai Gubernur karena DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 maka warga dipersilakan tidak menggunakan hak pilih untuk tidak memilih beliau. Pernyataan Ahok terkait dengan gencarnya penggunaan firman Allah dalam QS AlMaidah 51 yang melarang memilih pemimpin kafir, sementara perihal penafsiran tersebut masih dalam wilayah itjihad atau didiskusikan di antara para ulama fiqih dan tafsir. Kata awliyya yang ditafsirkan sebagai pemimpin adalah tafsir yang dilakukan oleh masa orde baru untuk menekankan status agama Islam sebagai mayoritas. Sementara, di dalam tafsir di negara-negara lain, awliyya adalah teman dekat, yang bila dihubungkan dengan asal usul turunnya ayat, maka muslim tidak diperkenankan berkawan dekat dengan kaum kafir di masa perang karena dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia kekuatan kepada lawan. Buni Yani, seorang warga Depok yang mengaku sebagai mantan wartawan, peneliti dan dosen telah melakukan pengeditan transkrip video di mana Gubernur Ahok melakukan temu wicara dengan warga Kepulauan Seribu. Yang bersangkutan telah menghilangkan satu kata dari ucapan sang Gubernur yaitu kalimat "...DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 menjadi DIBOHONGI Surat AlMaidah 51. Hal ini tentu menyimpangkan arti kalimat sebenarnya dari Gubernur Ahok yang berupaya menyindir para pengguna ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkannya sebagai kafir yang tidak patut dipilih menjadi "pemimpin", sementara dalam transkrip editan Buni Yani, Ahok menjadi penista agama yang menyatakan bahwa AlMaidah 51 adalah sebuah kebohongan. Transkrip editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya. Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada tiga hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu: 1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan.Bila yang bersangkutan adalah seorang dosen, jurnalis dan pengamat media, tentu ia mengetahui bahwa membuat transkrip yang tidak lengkap adalah kontaminasi dari pernyataan narasumber dan tidak dapat diberlakukan sebagai data yang valid, apalagi untuk disebarluaskan. 2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan. Buni Yani bisa saja berkelit bahwa bukan ia yang pertama kali mengunggah video tersebut, dan menunjukkan bukti bahwa Media NKRI lah yang menggungah dan mengedit durasi video. Tetapi, yang pertama kali menggunakan tuduhan PENISTAAN AGAMA walaupun dalam bentuk kalimat tanya adalah yang bersangkutan, dan ini jelas akan menggiring pada prasangka liar dan tuduhan-tuduhan. 3. Tindakan yang bersangkutan kemudian menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Beberapa hari terakhir santer berita yang mengatakan bahwa demonstrasi sama sekali tidak berhubungan dengan unggahan dan editan Buni Yani. Namun, kata "penistaan" yang digunakan di dalam demonstrasi hanya dapat dirujuk pada unggahan yang dilakukan Buni Yani, dan bukan Media NKRI atau lainnya. Unggahan Buni Yani ini bahkan telah dibagikan oleh para pengguna Medsos sebanyak 10 K atau 10.000 kali. Atas tiga hal pengaduan yang disebutkan di atas, kami dengan ini menandatangani petisi untuk menuntut pihak berwajib agar segera melakukan proses hukum terhadap Buni Yani karena yang bersangkutan telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk Indonesia.

PAGUYUBAN DISKUSI
164,178 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Membatalkan kebijakan baru pencairan dana JHT minimal 10 tahun

Saya sudah bekerja selama 5 tahun lebih, lalu saya memutuskan untuk menjadi wiraswasta, saya merasa percaya diri karena saya akan mendapatkan tambahan modal dari JHT saya di BPJS TK yang iurannya saya bayarkan selama 5 tahun lamanya. Bulan Mei 2015 saya sudah resmi berhenti bekerja, saya mengajukan pencairan JHT saya pada bulan Juni 2015 yang ternyata ditolak karena perusahaan terakhir tempat saya bekerja belum menutup akun BPJS TK saya. Lalu saya meminta perusahaan untuk menutup akun BPJS saya; setelah itu saya diberi kepastian oleh seorang petugas BPJS TK bahwa JHT saya bisa dicairkan pada awal Juli 2015. Petaka pun dimulai. Pada tanggal 1 Juli 2015, saya yang sudah bersuka-cita akan mendapatkan uang JHT yang akan saya gunakan untuk modal usaha berakhir dengan mengunyah pil pahit. Saya tidak sendiri, banyak peserta BPJS TK lain yang saat itu juga berniat mencairkan dana JHT-nya hanya bisa gigit jari. Permintaan pencairan JHT kami ditolak karena peraturan baru yang diterapkan mulai 1 Juli 2015 menyatakan bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun (yang mana bisa diambil 10% saja dan sisanya bisa diambil setelah usia 56 tahun). Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil. Yang patut disayangkan lagi adalah tidak ada masa transisi sebelum diberlakukannya aturan ini secara resmi. Penjelasan dari pihak BPJS juga terkesan kurang solutif; pihak BPJS beralasan tidak dapat memberi solusi karena hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ikut prihatin maupun merasakan ketidakadilan ini, sila ikut berkontribusi dalam petisi ini; dengan harapan aspirasi kita dapat tersampaikan dan hak kita dapat diperhatikan. Semoga bermanfaat, dan keadilan selalu menyertai kita.

Gilang Mahardhika
111,164 supporters
Closed
Petitioning Siti Nurbaya Bakar

Hentikan sirkus keliling Lumba-Lumba!

--English version: www.change.org/travellingdolphins -- Mereka sengaja dibuat lapar. Mereka diangkut truk yang sempit, gelap, dan pengap. Klorin dalam kolam sering membuat mereka buta. Bunyi yang mereka dengar dalam truk, pesawat, atau musik keras pertunjukkan membuat kerusakan sonar. Tidak heran bila mereka sering ditemukan mati. Dan semua ini dengan dalih pendidikan dan pelestarian? Inilah yang ditemukan pada sirkus lumba-lumba keliling PT. Wersut Seguni Indonesia (WSI) dan beberapa lainnya. Mereka mendapatkan lumba-lumba dari hasil tangkapan di sekitar pulau Karimun Jawa, 2-3 juta per ekor. Saking buruknya industri ini, praktek ini telah dihentikan di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Hal ini dapat kita hentikan apabila kita bisa menekan perusahaan-perusahaan lain untuk mendukungnya. Dengan tekanan-tekanan serupa, Carrefour, hero, Giant, Lottemart telah setuju untuk berhenti menyediakan tempat parkirnya untuk area sirkus ini. Begitu pula dengan Garuda, yang telah berkomitmen untuk berhenti mengangkut lumba-lumba dengan pesawatnya dan Teh Botol Sosro, Coca-Cola yang telah berhenti mensponsori.  Namun, praktik sirkus lumba keliling masih ada sampai sekarang, diadakan diberbagai mal daerah, dan bahkan difasilitasi oleh Pemkab, Pemkot, dan Pemda, bahkan di ruang publik! Mari kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Paraf petisi ini, sekarang! Dan selamatkan Lumba-Lumba Indonesia. World’s last remaining travelling dolphin circusses in Indonesia:  http://vimeo.com/29454682  Facebook: https://www.facebook.com/pages/Close-Down-Indonesian-Dolphin-Traveling-Circus/126111427469027 Twitter: @savedolphin_ina --------------------------------------------  

Jakarta Animal Aid Network
113,451 supporters
Closed
Petitioning Siti Nurbaya Bakar

Hentikan sirkus keliling Lumba-Lumba!

--English version: www.change.org/travellingdolphins -- Mereka sengaja dibuat lapar. Mereka diangkut truk yang sempit, gelap, dan pengap. Klorin dalam kolam sering membuat mereka buta. Bunyi yang mereka dengar dalam truk, pesawat, atau musik keras pertunjukkan membuat kerusakan sonar. Tidak heran bila mereka sering ditemukan mati. Dan semua ini dengan dalih pendidikan dan pelestarian? Inilah yang ditemukan pada sirkus lumba-lumba keliling PT. Wersut Seguni Indonesia (WSI) dan beberapa lainnya. Mereka mendapatkan lumba-lumba dari hasil tangkapan di sekitar pulau Karimun Jawa, 2-3 juta per ekor. Saking buruknya industri ini, praktek ini telah dihentikan di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Hal ini dapat kita hentikan apabila kita bisa menekan perusahaan-perusahaan lain untuk mendukungnya. Dengan tekanan-tekanan serupa, Carrefour, hero, Giant, Lottemart telah setuju untuk berhenti menyediakan tempat parkirnya untuk area sirkus ini. Begitu pula dengan Garuda, yang telah berkomitmen untuk berhenti mengangkut lumba-lumba dengan pesawatnya dan Teh Botol Sosro, Coca-Cola yang telah berhenti mensponsori.  Namun, praktik sirkus lumba keliling masih ada sampai sekarang, diadakan diberbagai mal daerah, dan bahkan difasilitasi oleh Pemkab, Pemkot, dan Pemda, bahkan di ruang publik! Mari kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Paraf petisi ini, sekarang! Dan selamatkan Lumba-Lumba Indonesia. World’s last remaining travelling dolphin circusses in Indonesia:  http://vimeo.com/29454682  Facebook: https://www.facebook.com/pages/Close-Down-Indonesian-Dolphin-Traveling-Circus/126111427469027 Twitter: @savedolphin_ina --------------------------------------------  

Jakarta Animal Aid Network
113,451 supporters
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,386 supporters
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,386 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi, Pak Tito, tegakkan keadilan untuk Novel, tangkap pelaku & dalang penyerangan!

Pagi ini (11 April), usai menunaikan shalat subuh, Novel Baswedan, penyidik senior KPK disiram air keras ke wajahnya. Kedua matanya mengalami luka, dan para pelaku melarikan diri. Ini bukan pertama kali Novel diserang. Sebelumnya ia pernah ditabrak mobil ketika naik motor, dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator SIM. Menurut keluarga dan kerabat Novel, serangan ini adalah kelanjutan upaya menekan Novel agar menghentikan langkah-langkahnya membongkar kasus-kasus korupsi besar. Rakyat menyaksikan terus keberanian dan komitmen Novel melawan korupsi yang luarbisa. Berkali-kali diintimidasi, dikriminalisasi, diserang, namun ia tetap konsekuen, profesional, dan pantang mundur dalam pekerjaannya. Sayangnya, negara terus gagal melindunginya. Bagaimana negara bereaksi terhadap kasus ini, bisa menentukan masa depan perlawanan korupsi di Indonesia. Apa kita akan kalah oleh intimidasi dan kekerasan penjahat, koruptor? Atau akankah kita tegakkan keadilan, dan lindungi pahlawan-pahlawan kita? Kami mengajak semua teman-teman untuk berdiri disamping Novel, meminta Kapolri Tito Karnavian mengambil langkah cepat untuk menangkap pelaku dan dalang yang bersembunyi di balik serangan. Kami juga meminta Presiden Joko Widodo, mengambil sikap yang tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum kita, dan melindungi semua personil dan upaya pembongkaran dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, mari kita terus kirim do’a dan dukungan pada Novel dan keluarganya yang saat ini dalam perawatan medis dan perlindungan keamanan.

Amnesty International Indonesia
56,842 supporters
Petitioning Joko Widodo

Cabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ttg Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Rumah Ibadah di atur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dimana dalam peraturan tersebut mensyaratkan harus ada KTP dari 90 orang pengguna Rumah Ibadah dan 60 orang persetujuan masyarakat setempat. Klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Adalah tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Dan lagi sekarang, banyak sekali kekerasan, penutupan, dan pembakaran rumah ibadah oleh kelompok anarkis karena alasan tidak memenuhi persetujuan 60 orang tersebut. Contoh terakhir adalah penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil yang dilakukan ratusan orang. Insiden itu bahkan mengambil korban 1 tewas dan 4 orang luka. Selain Singkil, masih banyak lagi rumah ibadah lain yang akan ditutup dengan alasan yang sama. Bayangkan berapa banyak korban jiwa lagi yang berjatuhan karena masalah ini. Kekerasan semacam ini, akan membuat terjadi balas membalas, dan mengikis rasa kebangsaan kita. Bayangkan negeri ini akan terkotak-kotak dan menghilangkan rasa toleransi kita sebagai sesama anak bangsa.  Indonesia tidak boleh dikelompok-kelompokan berdasarkan mayoritas dan minoritas, dimana hal tersebut malah akan membuat tercerai berai nya bangsa kita, dan menjadi rapuh. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara bisa beribadah dimanapun mereka berada di seluruh indonesia.  Mari jadi bagian yang mendukung Indonesia yang tidak terkotak-kotak.  

yanto huang
55,027 supporters
Closed
Petitioning Presiden Joko Widodo

Rakyat Bersatu, Ayo Bantu Bongkar Kebobrokan Pengadilan Negeri Palembang ! #MelawanMafia

Sungguh kecewa rasanya melihat keputusan bapak hakim yang menolak gugatan perdata pemerintah ke perusahaan yang membakar hutan PT Bumi Mekar Hijaubapak Parlas Nababan, Kartidjo, dan Eli Warti... Mungkin saya kurang mengerti soal hukum, tapi saya mengerti sekali bagaimana deritanya bernafas di dalam kepungan asap. Nyesek pak! Tambah nyesek lagi ketika mendengar putusan bapak/ibu hakim cuma bisa mengurut dada ketika bapak dan ibu hakim memutuskan menolak gugatan pemerintah... bapak dan ibu hakim, pemerintah tidak akan segegabah itu dalam menuntut sesuatu 20.000 hektar lahan yng terbakar... dan ini bukan kejadian pertama dulu di 2014 dan sekarang di 2015... PT Bumi Mekar Hijau tidak memiliki peralatan dan sumber daya yang memadai untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran ini saja sudah menyalahi undang-undang. Belum lagi efek dari asap yang ditimbulkan Sungguh tidak bisa dimengerti alasan bapak/ibu hakim membebaskan perusahaan pembakar lahan itu dari gugatan. benarkah begitu pak? Tidak kah bapak bisa melihat kami? korban asap? Harapan kami cuma satu hukumlah seberat-beratnya para pembakar lahan. Tapi apa yang bapak/ibu hakim lakukan? Malah membebaskan gugatan ke pembakar lahan. Pemerintah sendiri yang menggugat dan bapak/ibu hakim menolak??? sulit dipercaya sungguh teramat sulit untuk mempercayainya. Atau mungkin uangnya perusahaan itu lebih enak pak/buk? Dapat berapa duit pak/buk dari pemilik perusahaan? Saya tidak menuduh, cuma bertanya. Kalau bukan karena uang, lalu alasan apa bapak/ibuk hakim menolak gugatan dari pemerintah? Ada Kotroversi Lain Yang Menyangkut Pengadilan Negeri Palembang : Pengemplang Pajak Bebas Dari Hukum dan Denda 99 Miliar PALEMBANG – Belasan karyawan dan karyawati Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel) kecewa, setelah mejelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili terdakwa Teddy Effendy, Direktur Perusahaan Penanaman Modal Asing PT Ina Besteel merangkap Direktur PT Agrotek Andal, Selasa, 22 Desember 2015 membebaskannya dari ancaman hukuman 3,6 tahun dan denda Rp 99 miliar lebih. Dalam persidangan, Teddy yang dituntut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perbuatannya menerbitkan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang dengan tuntutan berlapis, primer, melanggar pasal 39-a, huruf a, UU No 6 tahun 1983 yang diperbaharui melalui UU No 6 tahun 2014 tentang pajak, junto pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan subside pasal 39 ayat 1 huruf d KUHPidana yang dituntut tim JPU dengan ancaman hukuman 3,6 tahun penjara dan denda Rp. 33 miliar lebih pajak yang digelapkannya dikali 3 atau denda Rp. 99 miliar lebih. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyidangkan perkara itu, masing-masing, Elli Noeryasmin (Ketua), Kamaluddin dan Nuhaini (anggota) membebaskan Teddy dari hukuman. Menurut ketua majelis hakim Elli Noeryasmin, berdasarkan fakta terungkap selama persidangan, dari saksi, keterangan ahli, alat bukti berupa surat dan dokumen, tidak terdapat bukti secara formil sebagaimana tuntutan JPU. Transaksi dengan cara menerbitkan faktur pajak PT Ina Besteel dan PT Agrotek Andal tidak didasari transaksi sebenarnya, tidak bisa dibuktikan secara hukum, karena memasuki wilayah pabean, barang impor tidak bisa dikeluarkan, kalau belum membayar kewajiban pajak sebagaimana ketentuan, sehingga majelis hakim harus membebaskan Direktur PMA PT Ina Besteel dan PT Agrotek Andal dari hukuman. Kekecawaan belasan karyawan dan karyawati itu kian bertambah, setelah ketua majelis hakim Elli Noeryasmin mengetukan palu dan dan menanyakan kepada JPU Mirza Rizal apakah akan mengajukan kasasi, yang dijawabnya pikir-pikir dulu. Seorang karyawaty Kanwil DJP dengan nada bertanya mengatakan, kenapa pada sidang-sidang sebelumnya, JPU itu jumlahnya, 3 orang, namun pada acara pembacaan putusan majelis hakim JPU-nya hanya hadir seorang Kehadiran belasan karyawan dan karyawaty Kanwil DJP Sumsel Babel menyaksikan persidangan itu cukup beralasan, dari cerita mereka, persidangan Teddy yang diseret JPU ke meja hijau Pengadilan Negeri Palembang oleh JPU dengan dakwaan menggelapkan PPN Impor dan PPh Impor sebesar Rp. 33 miliar lebih diancam dengan pasal berlapis itu terseok-seok. Coba bayangkan persidangan pernananya dimulai bulan April 2015 dan baru diputus tanggal 23 bulan Desember 2015 ini, dengan kata lain persidangan kasus penggelapan pajak ini memakan waktu lebih kurang selama 9 bulan. Jika Anda Masih Punya Hati Nurani Bersediakah Saudaraku Setanah Air Membantu Memenangkan Petisi Ini Agar Adanya Revolusi Mental Dari Semua Aparat Penegak Hukum di NKRI Tercinta Untuk Melawan Mafia Mafia Kelas Atas Sampai Bawah.. Sesungguhnya Semua Perilaku Akan Ada Balasannya. Saya Bersumpah Tidak Akan Rela di 2016 Ada Bencana Kabut Asap di NKRI ! Cukup 2015 Terakhir Adalah Pengalaman Terburuk Warga Sumatera Kalimantan Menghirup Udara Tercemar Yang Membahayakan Kesehatan Makhluk Hidup .. MARI SEBARKAN PETISI !  

Pedjoang Empat Lima
52,570 supporters
Closed
Petitioning Jusuf Kalla, Ir. , Jokowi Dodo, MENHUMKAM , kaskuser , Theresia

Usut tuntas Kriminalisasi kasus JIS (Jakarta International School)

Kami selaku warga negara Indonesia, mengecam keras pembodohan publik yang dilakukan oleh Ibu Theresia selaku ibunda dari Marc (terduga korban kasus asusila) yang pernah terjadi di Jakarta International School (JIS) seluruh penjelasan dapat dibaca di bawah ini : http://www.kaskus.co.id/thread/5714b6a594786844608b4567/hot-news-investigasi-kurawa-quotkriminalisasi-kasus-jisquot dimana hukum Indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas, dimana perlakuan yang adil tidak berlaku kepada para cleaners yang pernah bekerja di JIS (Jakarta International School). mereka disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan sama sekali. hanya karena sang pelapor memiliki hubungan kekerabatan dengan seorang pejabat di kepolisian sana. dipukuli dan disiksa pada saat masih berstatus masih menjadi saksi bukan tersangka. usut tuntas kriminalisasi kasus ini, bebaskan para cleaners dari segala macam tuduhan dan berikan hukuman yang setimpal kepada para pemfitnah termasuk kepada para polisi yang menyiksa para cleaners pada saat mereka masih berstatus saksi.

Rain Shine
51,068 supporters