Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa "Jokowi", lahir di Surakarta Jawa Tengah 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Joko Widodo

JALANKAN PROSES HUKUM BUNI YANI, PENGEDIT TRANSKRIP DAN PROVOKATOR

Pada tanggal 4 November 2016 besok digadang-gadang akan menjadi hari yang sakral untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan firman Allah dalam surat AlMaidah ayat 51. Penistaan yang dimaksud adalah bahwa Gubernur DKI pada saat kunjungan ke Kepulauan Seribu menyatakan bahwa bila para warga tidak dapat memilih beliau sebagai Gubernur karena DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 maka warga dipersilakan tidak menggunakan hak pilih untuk tidak memilih beliau. Pernyataan Ahok terkait dengan gencarnya penggunaan firman Allah dalam QS AlMaidah 51 yang melarang memilih pemimpin kafir, sementara perihal penafsiran tersebut masih dalam wilayah itjihad atau didiskusikan di antara para ulama fiqih dan tafsir. Kata awliyya yang ditafsirkan sebagai pemimpin adalah tafsir yang dilakukan oleh masa orde baru untuk menekankan status agama Islam sebagai mayoritas. Sementara, di dalam tafsir di negara-negara lain, awliyya adalah teman dekat, yang bila dihubungkan dengan asal usul turunnya ayat, maka muslim tidak diperkenankan berkawan dekat dengan kaum kafir di masa perang karena dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia kekuatan kepada lawan. Buni Yani, seorang warga Depok yang mengaku sebagai mantan wartawan, peneliti dan dosen telah melakukan pengeditan transkrip video di mana Gubernur Ahok melakukan temu wicara dengan warga Kepulauan Seribu. Yang bersangkutan telah menghilangkan satu kata dari ucapan sang Gubernur yaitu kalimat "...DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 menjadi DIBOHONGI Surat AlMaidah 51. Hal ini tentu menyimpangkan arti kalimat sebenarnya dari Gubernur Ahok yang berupaya menyindir para pengguna ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkannya sebagai kafir yang tidak patut dipilih menjadi "pemimpin", sementara dalam transkrip editan Buni Yani, Ahok menjadi penista agama yang menyatakan bahwa AlMaidah 51 adalah sebuah kebohongan. Transkrip editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya. Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada tiga hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu: 1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan.Bila yang bersangkutan adalah seorang dosen, jurnalis dan pengamat media, tentu ia mengetahui bahwa membuat transkrip yang tidak lengkap adalah kontaminasi dari pernyataan narasumber dan tidak dapat diberlakukan sebagai data yang valid, apalagi untuk disebarluaskan. 2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan. Buni Yani bisa saja berkelit bahwa bukan ia yang pertama kali mengunggah video tersebut, dan menunjukkan bukti bahwa Media NKRI lah yang menggungah dan mengedit durasi video. Tetapi, yang pertama kali menggunakan tuduhan PENISTAAN AGAMA walaupun dalam bentuk kalimat tanya adalah yang bersangkutan, dan ini jelas akan menggiring pada prasangka liar dan tuduhan-tuduhan. 3. Tindakan yang bersangkutan kemudian menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Beberapa hari terakhir santer berita yang mengatakan bahwa demonstrasi sama sekali tidak berhubungan dengan unggahan dan editan Buni Yani. Namun, kata "penistaan" yang digunakan di dalam demonstrasi hanya dapat dirujuk pada unggahan yang dilakukan Buni Yani, dan bukan Media NKRI atau lainnya. Unggahan Buni Yani ini bahkan telah dibagikan oleh para pengguna Medsos sebanyak 10 K atau 10.000 kali. Atas tiga hal pengaduan yang disebutkan di atas, kami dengan ini menandatangani petisi untuk menuntut pihak berwajib agar segera melakukan proses hukum terhadap Buni Yani karena yang bersangkutan telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk Indonesia.

PAGUYUBAN DISKUSI
164,181 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Membatalkan kebijakan baru pencairan dana JHT minimal 10 tahun

Saya sudah bekerja selama 5 tahun lebih, lalu saya memutuskan untuk menjadi wiraswasta, saya merasa percaya diri karena saya akan mendapatkan tambahan modal dari JHT saya di BPJS TK yang iurannya saya bayarkan selama 5 tahun lamanya. Bulan Mei 2015 saya sudah resmi berhenti bekerja, saya mengajukan pencairan JHT saya pada bulan Juni 2015 yang ternyata ditolak karena perusahaan terakhir tempat saya bekerja belum menutup akun BPJS TK saya. Lalu saya meminta perusahaan untuk menutup akun BPJS saya; setelah itu saya diberi kepastian oleh seorang petugas BPJS TK bahwa JHT saya bisa dicairkan pada awal Juli 2015. Petaka pun dimulai. Pada tanggal 1 Juli 2015, saya yang sudah bersuka-cita akan mendapatkan uang JHT yang akan saya gunakan untuk modal usaha berakhir dengan mengunyah pil pahit. Saya tidak sendiri, banyak peserta BPJS TK lain yang saat itu juga berniat mencairkan dana JHT-nya hanya bisa gigit jari. Permintaan pencairan JHT kami ditolak karena peraturan baru yang diterapkan mulai 1 Juli 2015 menyatakan bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun (yang mana bisa diambil 10% saja dan sisanya bisa diambil setelah usia 56 tahun). Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil. Yang patut disayangkan lagi adalah tidak ada masa transisi sebelum diberlakukannya aturan ini secara resmi. Penjelasan dari pihak BPJS juga terkesan kurang solutif; pihak BPJS beralasan tidak dapat memberi solusi karena hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ikut prihatin maupun merasakan ketidakadilan ini, sila ikut berkontribusi dalam petisi ini; dengan harapan aspirasi kita dapat tersampaikan dan hak kita dapat diperhatikan. Semoga bermanfaat, dan keadilan selalu menyertai kita.

Gilang Mahardhika
111,164 supporters
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,390 supporters
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,390 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi, Pak Tito, tegakkan keadilan untuk Novel, tangkap pelaku & dalang penyerangan!

Pagi ini (11 April), usai menunaikan shalat subuh, Novel Baswedan, penyidik senior KPK disiram air keras ke wajahnya. Kedua matanya mengalami luka, dan para pelaku melarikan diri. Ini bukan pertama kali Novel diserang. Sebelumnya ia pernah ditabrak mobil ketika naik motor, dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator SIM. Menurut keluarga dan kerabat Novel, serangan ini adalah kelanjutan upaya menekan Novel agar menghentikan langkah-langkahnya membongkar kasus-kasus korupsi besar. Rakyat menyaksikan terus keberanian dan komitmen Novel melawan korupsi yang luarbisa. Berkali-kali diintimidasi, dikriminalisasi, diserang, namun ia tetap konsekuen, profesional, dan pantang mundur dalam pekerjaannya. Sayangnya, negara terus gagal melindunginya. Bagaimana negara bereaksi terhadap kasus ini, bisa menentukan masa depan perlawanan korupsi di Indonesia. Apa kita akan kalah oleh intimidasi dan kekerasan penjahat, koruptor? Atau akankah kita tegakkan keadilan, dan lindungi pahlawan-pahlawan kita? Kami mengajak semua teman-teman untuk berdiri disamping Novel, meminta Kapolri Tito Karnavian mengambil langkah cepat untuk menangkap pelaku dan dalang yang bersembunyi di balik serangan. Kami juga meminta Presiden Joko Widodo, mengambil sikap yang tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum kita, dan melindungi semua personil dan upaya pembongkaran dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, mari kita terus kirim do’a dan dukungan pada Novel dan keluarganya yang saat ini dalam perawatan medis dan perlindungan keamanan.

Amnesty International Indonesia
57,852 supporters
Petitioning Joko Widodo

Cabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ttg Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Rumah Ibadah di atur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dimana dalam peraturan tersebut mensyaratkan harus ada KTP dari 90 orang pengguna Rumah Ibadah dan 60 orang persetujuan masyarakat setempat. Klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Adalah tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Dan lagi sekarang, banyak sekali kekerasan, penutupan, dan pembakaran rumah ibadah oleh kelompok anarkis karena alasan tidak memenuhi persetujuan 60 orang tersebut. Contoh terakhir adalah penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil yang dilakukan ratusan orang. Insiden itu bahkan mengambil korban 1 tewas dan 4 orang luka. Selain Singkil, masih banyak lagi rumah ibadah lain yang akan ditutup dengan alasan yang sama. Bayangkan berapa banyak korban jiwa lagi yang berjatuhan karena masalah ini. Kekerasan semacam ini, akan membuat terjadi balas membalas, dan mengikis rasa kebangsaan kita. Bayangkan negeri ini akan terkotak-kotak dan menghilangkan rasa toleransi kita sebagai sesama anak bangsa.  Indonesia tidak boleh dikelompok-kelompokan berdasarkan mayoritas dan minoritas, dimana hal tersebut malah akan membuat tercerai berai nya bangsa kita, dan menjadi rapuh. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara bisa beribadah dimanapun mereka berada di seluruh indonesia.  Mari jadi bagian yang mendukung Indonesia yang tidak terkotak-kotak.  

yanto huang
57,644 supporters
Petitioning Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Sensor Film Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga sensor Indonesia, Kementerian, Kem...

Stop Film Anak yang Melecehkan Agama!

Salah satu tugas sebagai orang tua adalah memilihkan hal-hal terbaik untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak, termasuk untuk tontonan. Di tengah minimnya film anak, kehadiran film Naura dan Genk Juara (NGJ) diharapkan mampu menjadi salah satu tayangan yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun sungguh disayangkan, dalam film tersebut kami mendapati banyak sekali hal yang tidak layak untuk anak-anak, termasuk pelecehan terhadap agama, dalam hal ini adalah pelecehan terhadap Islam. Banyak yang kami soroti dari film tersebut di antaranya adalah penggunaan busana  anak yang tidak sesuai dengan adat timur kita, di mana tokoh utama memakai celana sangat pendek yang kita kenal dengan hot pants, penokohan tokoh jahat yang sangat centil dan cenderung psikopat yang merupakan contoh buruk untuk anak-anak, dan yang paling kami perhatikan adalah penampilan berjenggot dan penggunaan kalimat-kalimat suci dalam agama Islam yang sengaja digunakan oleh tokoh penjahat yang dinamai Trio Licik! Poin terakhir ini yang sangat kami soroti. Di tengah masyarakat yang mengedepankan kebhinekaan, menjunjung tinggi toleransi antar ummat beragama, dan saling menghormati dengan sesama, kami melihat film ini justru sangat berpotensi memecah belah persatuan karena menyakiti ummat Islam. Untuk itu, kami meminta pada para Bapak dan Ibu yang berwenang dalam hal penyiaran, pendistribusian, dan pengawasan perfilman di Indonesia untuk dapat menindak tegas hal ini. Kami minta produser, sutradara, dan penulis skenario film Naura dan Genk Juara untuk MEMINTA MAAF di hadapn publik mengenai pelecehan terhadap ummat Islam! Kami meminta pada pihak yang berwenang untuk MENARIK dan MENSTOP peredaran dan pemutaran film Naura dan Genk Juara dari jaringan industri perfilman di Indonesia karena memecah belah persatuan bangsa! Demikian petisi ini kami buat. Terima kasih.

Windi Ningsih
50,169 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Joko Widodo, Joko Widodo, Badrodin Haiti, Joko Widodo, Jenderal Drs. Badrodin Haiti, Badrodin Haiti

Pak Jokowi, Segera Hentikan Kriminalisasi KPK! #SayaKPK

Beberapa minggu belakangan, rakyat disuguhkan drama usaha pelemahan KPK yang dimulai dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Penahanan BW memang sudah ditangguhkan, tetapi upaya pelumpuhan dan kriminalisasi KPK terus berlangsung. Setelah BW, secara beruntun, satu persatu, pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim. Walhasil, semua Pimpinan KPK,  Abraham Samad, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, saat ini menjadi terlapor di Mabes. Skenario kriminalisasi KPK yang sempurna! Pelumpuhan KPK ini akan berimbas pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Koruptor senang. Posisi Presiden Joko Widodo dipertanyakan. Kenapa tidak juga ada ketegasan dari Jokowi? Kepada siapa dia memihak? Jokowi harusnya membuktikan bahwa ia berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjerat kepentingan partai dan elit politik yang korup! Sementara gempuran pelumpuhan KPK yang bertubi-tubi dibiarkan? KPK sebagai institusi mestinya dilindungi, apalagi selama ini terbukti efektif melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita. Teman-teman, saya ajak kamu bersuara, mendorong Presiden Jokowi untuk hentikan kriminalisasi terhadap KPK! Kita adalah KPK! #SayaKPK

John Muhammad
46,543 supporters
Petitioning Joko Widodo

Indrisantika Kurniasari menghina Presiden Joko Widodo saat mengenakan Pakaian Khas Maluku

Seorang wanita dalam akun FB bernama Indrisantika Kurniasari  memposting foto Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri H.M. Tito Karnavian. Dalam gambar tersebut Presiden Joko Widodo menggunakan busana adat Gelar Kehormatan dari Maluku. Dilansir salah satu sumber berita dari Istana Kepresidenan.Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar adat kehormatan Maluku "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku" di sela-sela kunjungan kerjanya ke Ambon, Jumat (24/2). Pemberian gelar ini dilakukan oleh Ketua Majelis Latupati Maluku, Bonifaxius Silooy. Pemberian gelar kehormatan berupa pemasangan jubah kebesaran kain ikat pinggang, kain bagu, mahkota kebesaran dan pemberian tongkat tanda kehormatan. Pemberian gelar ini diberikan kepada Presiden Jokowi berdasarkan keputusan majelis adat Maluku yang terdiri dari para tetua adat atau Latupati. Presiden menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Maluku. "Saya merasa sangat terhormat sekali dan mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar adat kehormatan Maluku kepada saya. Saya memahami bahwa gelar ini disertai dengan tanggung jawab untuk memajukan Maluku, untuk menyejahterakan rakyat Maluku," ujar Presiden saat menerima gelar adat di Kristiani Center, Ambon, Provinsi Maluku.Selain itu, Jokowi menyatakan kebanggaannya pada kearifan lokal rakyat Maluku yang berbasis persaudaraan. Dengan falsafah Siwalima, perbedaan dan keragaman budaya masyarakat Maluku dapat dipersatukan. "Menggunakan falsafah Siwalima yang menyatukan semua perbedaan kelompok, menjadi kekuatan perekat yang abadi. Sejarah sudah menyaksikan bagaimana kearifan lokal Maluku dapat dengan cepat memulihkan keadaan setelah terjadinya konflik sosial pada waktu yang lalu," ucapnya.Jokowi juga berharap bahwa masyarakat Maluku dapat terus menjaga keanekaragaman dan keharmonisan."Maka saya harap Musyawarah Besar para Latupati se-Maluku hari ini akan dapat terus merawat kebhinnekaan yang ada, kemajemukan yang ada, keharmonisan yang ada, dan membingkai perdamaian Maluku dalam semangat hidup orang bersaudara," ujarnya.Presiden juga sempat membacakan sebuah pantun dalam bahasa lokal. Pantun itu berarti bahwa walaupun terpisah dengan jarak yang cukup jauh, masyarakat Maluku akan tetap berada di hatinya."Panah gurita di ujung tanjong, cari bia di ujung meti. Biar tapisah gunung deng tanjong, orang Maluku selalu di hati," demikian bunyi pantun tersebut yang langsung mengundang tepuk tangan hadirin.Setelah menerima anugerah gelar adat kehormatan, Presiden dan rombongan menunaikan salat Jumat di Masjid Al Fattah Kota Ambon. Dalam postingannya, Indrisantika Kurniasari memberikan caption Hinaan kepada Presiden Joko Widodo dengan menyebutkan Raja Kodok kepada beliau. IK juga mempertanyakan pakaian tersebut berasal dengan kalimat mengejek. Saya sebagai rakyat merasa sangat tersinggung Presiden Jokowi yang adalah Kepala Negara dan Orang Nomor Satu di Negara ini dihina oleh seorang perempuan yg seharusnya bertutur kata yg baik kepada siapapun terutama kepada seorang Pemimpin Negara. Sesuai dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisannya menghina Presiden atau Wakil Presiden. Selengkapnya bisa dilihat di link berikut : http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik   IK sudah melakukan pelanggaran undang-undang dengan menyiarkan tulisan menghina Presiden.  Dan untuk itu saya sebagai seorang warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memohon kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap saudari IK karena perbuatannya menghina Kepala Negara Indonesia. Bukan hanya itu sebagai seorang anak Maluku saya tersinggung karena pakaian adat dari Tanah Kelahiran saya yg merupakan warisan budaya kami dilecehkan dan diperolok bahkan disamakan dengan kostum Cosplay.Ada pula ratusan komentar dari teman-teman saudari IK yang juga menghina Bapak Jokowi dan Pakaian Adat yang disematkan kepada beliau sebagai TANDA KEHORMATAN.Yang sangat provokatif adalah pakaian adat dibilang berbentuk salib dan itu adalah pakaian Kristen. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara Pasal 28 ayat 2 UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).   Kemudian saya tambahkan juga UU tetang diskriminasi ras dan etnis:Perbuatan penghinaan terhadap suku tertentu yang diwujudkan dengan kebencian merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Perbuatan diskriminasi ras dan etnik ini dilarang dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi: Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:a.    ….b.    menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:1.    membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;2.    berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;3.    mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau4.    melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.   Tolong kepada Bapak Kapolri tangkap para penghina presiden dan para penyebar provokasi lewat media sosial khususnya Indrisantika Kurniasari beserta para pendukungnya.   Dan mereka harus minta maaf kepada Presiden dan juga MASYARAKAT MALUKU krn sudah menghina KEPALA NEGARA DAN PAKAIAN ADAT MALUKU di depan publik.     Demikian petisi ini saya buat sebagai satu peringatan agar jangan lagi ada yg menghina Kepala Negara Bapak Jokowi dan Warisan Budaya daerah manapun di Negara Indonesia. Dalam mengemukakan pendapat hendaknya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 28 J ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  Karena sebagaimana tertuang dalam sila ke-2 Pancasila : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Sudah selayaknya IK dan para komentator yang ada di postingannya menyadari bahwa mereka sudah wajib untuk bersikap adil dan beradab sebagai rakyat yang hidup di negara ini. Perbedaan pendapat adalah kewajaran tapi tidak sepantasnya RASA PERBEDAAN ITU MENJADI ALAT UNTUK MENGHINA SESAMA. Saya sebagai anak Maluku sangat merasa tersinggung karena komentar yang ada di postingan IK sangat mengolok Budaya Adat daerah Maluku. Dan itu sangat tidak pantas dilakukan karena tujuan mereka bukan mencari tahu tapi menghina.   Terima kasih  

Mario Lawalata
42,716 supporters
Petitioning Joko Widodo

Selamatkan Leuser, Selamatkan Aceh!

Pak Jokowi, Pasti Bapak sudah mendengar, bahwa di Aceh belakangan ini telah menjadi langganan banjir dan tanah longsor. Pemerintah masih bekerja menangani akibatnya dan mencegah banjir terulang kembali. Namun, belum masalah ini tertangani, saya sudah dikagetkan dengan fakta bahwa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ternyata sudah tidak lagi dilindungi. Bahaya besar sedang menanti kami dan keturunan kami. Bahaya ini dimulai ketika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013–2033 telah disahkan oleh pemerintah Aceh, tanpa memasukkan KEL ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Hal ini jelas mengabaikan UU RI No.26/2007 Tentang Penataan Ruang serta UU RI No.11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pada 2014, Kementerian Dalam Negeri memang telah menyampaikan perubahan dan penyempurnaan terhadap RTRW Aceh, yang dengan jelas meminta Gubernur Aceh untuk memasukkan KEL ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Namun, pemerintah Aceh tidak pernah mengimplementasikan perubahan dan penyempurnaan tersebut. Kawasan Ekosistem Leuser adalah penyangga kehidupan masyarakat Aceh. Jutaan jiwa bergantung pada hutan-hutan di kawasan ini untuk air bersih, pertanian, perikanan dan industri lainnya. KEL merupakan satu-satunya tempat di planet bumi dimana satwa langka seperti gajah, badak, orangutan, dan harimau Sumatra berada dalam satu habitat. Kenyataannya, saat ini mulai dibangun jalan menembus hutan. Pertambangan bermunculan di atas gunung. Izin usaha perkebunan ribuan hektar diterbitkan di kanan kiri. Potensi korupsi menyeruak. Hutan tempat masyarakat adat Aceh hidup selama turun temurun terancam musnah. Sungai-sungai kami mengering, kecuali saat air datang sebagai banjir dan menimbulkan longsor. Leuser sebagai lambang kesejahteraan masyarakat Aceh dan warisan dunia sedang terancam. Pak Jokowi, Perjuangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan melibatkan banyak warga dan LSM di Aceh. Gubernur dan DPR Aceh sudah tidak mau menggubris kami. Saya harap Bapak mau mendengar aspirasi kami dan bertindak. Apa yang saya mohon tidaklah rumit, dan sudah jelas landasan hukumnya. Kiranya Bapak Jokowi serta jajaran Kementerian Dalam Negeri dapat menjalankan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650–441 Tahun 2014, dengan membatalkan RTRW Aceh 2013–2033 yang tidak memasukkan Kawasan Ekosistem Leuser ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Pembatalan ini akan menjadi langkah awal yang sangat penting bagi penyusunan RTRW yang memperhatikan kepentingan kami, masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia. Lindungi Leuser kami, Pak. Salam,Dahlan #LindungiLeuser #SaveLeuser *Lihat film Gerakan Rakyat Aceh Menggugat di sini

Dahlan M. Isa
80,689 supporters