Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa "Jokowi", lahir di Surakarta Jawa Tengah 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo

Tetapkan Hari Hutan Indonesia untuk rayakan pentingnya hutan Indonesia!

Indonesia sudah punya Hari Nasional Menanam Pohon untuk ajak masyarakat giat menanam. Ada pula Hari Cinta Puspa dan Satwa agar peduli flora dan fauna. Bahkan ada Hari Rimbawan untuk mengapresiasi para penjaga hutan. Tapi tahu nggak sih, ternyata Indonesia belum punya hari khusus untuk rayakan kekayaan hutan Indonesia dan pentingnya menjaga hutan? Lho, kenapa Indonesia gak punya Hari Hutan Indonesia, padahal Indonesia punya hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia? Memang sudah ada Hari Hutan Internasional yang diperingati di seluruh dunia tiap 21 Maret. Tapi dengan ditetapkannya Hari Hutan Indonesia, berarti ada satu hari khusus dalam setahun di mana semua mata, pikiran, dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua. Ada unsur kebanggaan dan semangat menjaga hutan dalam perayaan itu. Tahukah kamu? Lebih dari 70 juta penduduk Indonesia* hidup bergantung dari hutan untuk sumber makanan dan penghidupan. Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan pun erat dengan beragam budaya Indonesia. Tanpa hutan, Indonesia tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal sekarang. Kita perlu diingatkan selalu bahwa hutan kita terancam. Tahun 2017, kita kehilangan 479.000 hektare hutan**, baik karena pembukaan lahan yang terencana untuk industri maupun yang tidak terencana karena kegiatan ilegal atau kebakaran hutan. Usaha penghijauan dengan menanam pohon memang telah dilakukan, tapi hasilnya jauh dari luas hutan yang hilang, juga perlu waktu lama untuk pulih. Saatnya beraksi! Mari kita sama-sama minta pemerintah tetapkan Hari Hutan Indonesia sebagai komitmen menjaga hutan kekayaan masa depan kita. Tanda tangani dan sebar petisi #JagaHutan untuk hutan Indonesia yang lebih baik! * Data Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekjen DPR RI, 2015 ** Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hutan Itu Indonesia
488,985 supporters
Petitioning Ir. H. Joko Widodo, Joko Widodo

Cabut Izin Pembangunan Investor Asing (Swasta) di Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo

Ini lahan KONSERVASI bukan Lahan INVESTASI! "Kami menolak pembukaan lahan di Taman Nasional ini!" Pak (@jokowi) kami sangat menghargai bapak karena engkau Presiden kami, dengan rendah hati kami Masyarakat Indonesia meminta kembalikan lahan ini, kami mohon perintahkan kepada Pemda untuk pemutusan izin INVESTOR ASING (Swasta) di kawsan Taman Nasional Pulau Komodo. Kami rasa Perusahaan Swasta ini tidak akan pernah layak! dan bahkan tidak pantas membeli tanah di lahan Taman Nasional ini! 300 hektar di Pulau Padar mau di kelola Perusahaan SWASTA, 22,1 hektar di Pulau Rinca pas di puncak tempat Komodo biasa lewat. Please help protect Komodo dari tangan investor, jangan bebani punggung Komodo dengan bangunan investor. "Perlu diketahui Komodo (Varanus komodoensis) termasuk spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di pulau Komodo sekaligus satu-satunya di dunia (Komodo juga merupakan warisan dari zaman purbakala, karena Komodo termasuk dalam Hewan Purba yang telah hidup jutaan tahun lalu di Indonesia) habitat aslinya di Taman Nasional Komodo termasuk di Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara Timur". Tidak rela rasanya jika habitanya semakin menipis karena investor!

INDO FLASHLIGHT
336,643 supporters
Petitioning Siti Nurbaya Bakar, Joko Widodo

JANGAN BIARKAN DATOK MATI SIA-SIA! (Datok Medina) Evakuasi BONITA SECEPATNYA!

sehubungan dengan kejadian pembantaian terhadap seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Batang Natal 4 Maret 2018 kemarin.    Juga pernyataan dari Saudara Sumarlin Lubis, berkenaan dengan Harimau. Lalu kasus BONITA, harimau betina di kec. Pelangiran, Riau yang sudah menyerang 2 manusia. Mengalami inhabituasi setelah penyerangan pertama.  Diduga karena anak Bonita disantap oleh oknum masyarakat sekitar.    KAMI MENUNTUT: 1. usut tuntas kasus Harimau Medina! apa yang mereka sudah lakukan : - membunuh satwa dilindungi dengan berbekal surat pernyataan yang dibuat atas dasar tekanan (mengada-ada) dan menghalangi evakuasi oleh petugas, padahal petugas yang mau mengevakuasi sudah datang dan malah ditolak. - menyekap dan mengancam aparatur negara (pihak berwenang). ada apa ini? kenapa sampai sebegitu tidak maunya si harimau dievakuasi?? kronologi kejadian dapat di cek di  link di bawah ini: https://bbksdasumaterautara.com/2018/03/05/press-release-penanganan-konflik-harimau-sumatera-di-kabupaten-madina/ 2. pemerintah berikan sanksi tegas kepada pelaku, bukan hanya saat ini tapi juga semua kasus jika ada penangkapan apalagi pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. terutama jika pelaku adalah aparat hukum! 3. edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat pedalaman tentang jenis-jenis satwa dilindungi beserta hukumnya, info kontak lembaga yang bisa dihubungi untuk evakuasi, dan media seperti baligho atau plang di setiap desa tentang jenis-jenis satwa dilindungi dan hukumnya!  4. saudara SUMARLIN LUBIS, politisi dan kader Partai Demokrat, agar membuat klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf atas pernyataannya di akun Facebooknya yang menyatakan bahwa masyarakat Kec. Batang Natal tidak butuh harimau (babiat), yang pastinya akan semakin membuat masyarakat menjadi semakin gencar memburu harimau dan melenyapkan harimau dari minimal Kec. Batang Natal. dan seolah melegalkan perbuatan masyarakat yang melanggar hukum tsb. “Kami tidak butuh harimau”Itu anda!hutan masih butuh harimau..Kami masih butuh harimau kami..Hidupnya terlalu berharga lebih dari sekedar suvenir yang anda ambil dari tubuhnya. Surat?Lantas bisa cuci tangan dengan surat?Bukan surat itu yang bertanggungjawab bung!!Surat itu keluar karena adanya tekanan untuk mengeluarkan surat itu.Dan lagi, adanya surat itu semakin menunjukkan kebutuhan untuk membunuh harimau malang itu sampai harus menekan, menyandera, memaksa petugas untuk membuat surat itu.Siapa yang menekan??Kenapa memaksa??Untuk apa?? Ada apa ini sebenarnya??Kenapa isu itu ada..Siapa yang menyergapnya..Untuk apa memasuki rumah mereka..Mengapa mengganggu mereka..Kenapa harus membunuh mereka..Jangan berkelit karena mereka sudah menyerang manusia..karena kenyataannya isu murahan lah yang menyerang manusia!! Akankah ada jawaban untuk itu semua? Entah!Karena yang ada kini hanya..Mereka sudah menyerang kerabat manusia..Mereka sudah merugikan..Mereka sudah meresahkan..Mereka sudah keluar dari hutan..merekalah yang selalu salah..Merekalah yang harus tiada..Padahal sejatinya korban..Adalah yang terbunuh dalam keadaan tak mampu membela diri..Dan masih tak sadar..Manusialah yang akhirnya merugi dengan ketiadaan mereka. Indonesia tanpa harimau, bukanlah Indonesia bung!!   5. Bonita segera dievakuasi, tanpa pengecualian! Dan full proteksi dari pemerintah, bahkan jika perlu pemerintah pusat turun tangan langsung! 6. Pemerintah harus mengadakan pengkajian ulang soal anak.Bonita yang disantap. Usut tuntas siapa pelaku dan ditindak sesuai dengan hukum berlaku!    kejadian seperti ini terus terulang dan terulang.. sampai kapan kita terus DIAM??? apakah kita harus tunggu sampai negara ini tinggal debu dan tanah?? apakah kita harus menunggu sampai harimau itu habis dan hanya tinggal sejarah seperti saudaranya, harimau jawa? ayo kawan-kawan!  buktikan bahwa kita INDONESIA punya suara dan masih PEDULI terhadap lingkungan kita! mari berjuang bersama kami, di sisi kami! bantu kami agar ketidak adilan ini berakhir! JANGAN BIARKAN DATOK MATI SIA-SIA!!   by:  Pramuka Sahabat Satwa (Prabawa)

PRABAWA
332,837 supporters
Petitioning Joko Widodo, Sri Mulyani

SEGERA TERBITKAN PERATURAN CUKAI KANTONG PLASTIK! #DukungCukaiPlastik #JanganTundaLagi

Teman-teman, tahu nggak kalau cukai itu adalah pajak untuk barang yang konsumsinya harus dikendalikan dan bisa berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup? Misalnya cukai untuk rokok atau minuman beralkohol. Tapi ada satu barang yang bahaya banget untuk lingkungan tapi nggak dikenai cukai. Yes, plastik! Banyak loh yang anggap sepele soal plastik ini. “Ah cuman pakai satu kantong plastik aja” atau “Cuman satu sedotan ini, masa ngaruh sih?” Tapi yang mikir gitu ada berjuta-juta orang. Bayangin jadi berapa banyak sampah plastiknya! Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tiap menit ada lebih dari sejuta kantong plastik yang digunakan. Dan separuhnya dipakai cuma sekali, langsung jadi sampah. Untuk produksi plastik tiap tahunnya, kita menghabiskan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon! Masih mikir plastik nggak bahaya? Nih ada data yang pasti bikin kamu kaget. TEMPO baru aja rilis investigasi dari State University of New York yang didukung Orb Media. Ditemukan mikroplastik pada sampel air minum kemasan yang beredar di Jakarta, Medan, dan Denpasar! Pasti kalian pernah minum air mineral kemasan kan? Wacana soal cukai plastik ini udah dibahas oleh pemerintah. Kata jubir Dirjen Bea dan Cukai Deny Surjantoro, Kementerian Keuangan dan DPR sudah bahas soal cukai plastik dan berharap bisa diterapkan Juli tahun ini. Pengenaan cukai ini diharapkan bisa mengurangi beban lingkungan hidup dari sampah plastik. Tapi penerapan cukai plastik ini lagi nunggu “restu” DPR dulu. Kalau cukai plastik diterapkan, maka produksi dan konsumsi plastik bisa berkurang. Buktinya? Waktu dulu diterapkan kebijakan kantong plastik berbayar yang didorong oleh GIDKP, penggunaan kantong plastik di masyarakat berkurang hingga 55%! Nah, makanya aku mau ngajak teman-teman untuk dukung petisi ini agar pemerintah segera terapkan cukai plastik. Aku percaya suaramu bisa membuat perubahan, seperti dulu kita berhasil mendorong kebijakan plastik berbayar. Inisiatif inipun didukung penuh oleh berbagai organisasi non profit lokal dan global yang tergabung dalam Break Free From Plastic dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Youth Indonesia. Salam, Nadia Mulya

Nadia Mulya
289,898 supporters
Petitioning Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, BUPATI NIAS SELATAN, MENTRI PEREMPUAN, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi X DPR RI, DINAS PENDI...

STOP ANAK - ANAK NIAS MENYABUNG NYAWA DEMI SEKOLAH

“MEREKA YANG MENGEJAR MIMPI DAN MENYA(M)BUNG NYAWA” Senin, 3 September 2018 lalu, sekitar pukul 13.00, 4 Orang siswa SD dan SMP meninggal terbawa arus anak sungai Borofino (Desa Balombaruzo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan) saat hendak pulang kerumah. Kristina Hulu (6), Putri Hulu (5), Viterman Hulu (13) dan Roberton Tafonao (8) adalah 4 pelajar yang bernasibmalang tersebut. Sehari- hari mereka harus menyeberangi sungai untuk pergi kesekolah, dan saat naas tersebut sewaktu dari pagi hujan deras, pada siang nya sungai tiba- tiba berarus deras dan menyeret keempat pelajar tersebut hingga merenggang nyawa. https://news.detik.com/berita/d-4199362/pulang-sekolah-seberangi-sungai-4-bocah-di-nias-selatan-tewas Mendengar berita diatas, sepintas menyiratkan duka yang dalam dan berakhir dengan ungkapan belasungkawa, namun lebih dari itu kita sadar bahwa ada problem besar dibalik kejadian duka tersebut. Kita harus mengatakan bahwa “KITA GAGAL MELINDUNGI GENERAS NIAS”. Ya, KITA, karena kita tidak ingin meng”kambing-hitamkan” satu pihak saja, dan sadar bahwa kita lalai dalam persoalan ini. Setiap hari para pelajar tersebut berangkat dari Rumah dengan jarak sekolah yang jauh dari rumah, dengan tujuan ingin menyambung nyawa dan bermimpi untuk hidup yang lebih baik dan ternyata setiap hari mereka harus Menyabung (Mengadu) nyawa demi mimpi tersebut. Persoalan ini adalah cerminan kegagalan kita dalam melihat persoalan dan mengantisipasi persoalan, atau jauh lebih mendalam bahwa problem ini adalah hasil dari DIAM nya kita melihat persoalan yang terjadi dibawah dan seolah- olah tidak terjadi apa- apa ? Pemerintah setiap hari bergumul dengan kertas kerja rencana A-B-C-D dengan judul pemberdayaan masyarakat, namun di sungai ada anak- anak yang menjadi penerus dan alasan kita berjuang untuk membangun harus meregang nyawa ketika ingin pergi ke sekolah, itu pun kita tidak tahun apakah di sekolahnya Guru nya ada atau tidak ketika mereka tiba, mereka harus berhenti belajar dan kedinginan ketika ada hujan karena atap yang bocor, atau mereka tidak bisa belajar karena tidak punya buku dan alat tulis. Kristina Hulu, Putri Hulu, Viterman Hulu dan Roberton Tafonao dan teman- teman pelajar NIAS adalah Pejuang, mereka harus melawan stigma bahwa sekolah itu tidak berguna karena tidak menghasilkan uang di desa, mereka percaya pada institusi pendidikan yang serba terbatas dapat merubah nasib mereka kelak. Mereka yang berjuang bersama kita untuk memastikan Nias yang maju ketika kelak mereka terjun sebagai bagian dari masyarakat. Namun perjuangan mereka ber-empat disudahi lebih dulu pak, ada ibu- ayah dan keluarga yang mengubur mimpi hidup lebih baik bersama anak- anaknya. KITA mengerti bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi di daerah ter-amat banyak, namun KITA terpaksa harus MENAGIH kehadiran PEMERINTAH untuk SERIUS melihat persoalan ini. Persoalan ini adalah satu dari sekian banyak problem miris yang terjadi di daerah, dan rasanya kita tidak mau ada  Kristina Hulu, Putri Hulu, Viterman Hulu dan Roberton Tafonao lainnya yang menjadi korban untuk kembali mengingatkan kita. KITA PERCAYA kepada kemampuan PEMERINTAH untuk menyelesaikan ini, kami masih yakin PEMERINTAH sekalian disumpah dan masih MEMEGANG sumpah untuk memperjuangkan Kelangsungan Hidup warga Nias terutama generasi penerus nya. Selalu ada solusi untuk setiap persoalan. Oleh karena itu kami Meminta dan Mendesak Pemerintah : 1. Mengkaji dan Mengevaluasi kembali Sarana dan Prasaran Pendidikan di Nias secara umum dalam penyelenggaraan Pendidikan Wajib 12 Tahun serta memastikan keberlangsungan Pendidikan yang baik untuk generasi muda Nias pada Khususnya dan Indonesia pada umumnya. 2. Memastikan tersedianya sarana prasarana umum yang menunjang kegiatan Sekolah, seperti Jalan, Jembatan dan lainnya. Jangan sampai ada korban jiwa yang kembali jatuh akibat persoalan sarana- prasarana yang tidak tersedia. 3. Memberikan bantuan Baik moril maupun materil kepada keluarga Korban dari Siswa/i yang meninggal . Terakhir, kami titipkan pesan untuk Bangsa INDONESIA yang membaca surat ini, dimanapun berada, terutama Para Pimpinan Bangsa ini, adik kami Kristina Hulu, Putri Hulu, Viterman Hulu dan Roberton Tafonao adalah 4 dari jutaan anak Indonesia yang mungkin berjuang sama dengan adik kami dari Nias. Keterbatasan Nias sebagai daerah Tertinggal, Terluar, Terbelakang adalah kondisi yang harus kami hadapi, namun bantu kami, kiranya berita ini dapat ditindak lanjuti dan didengar dari pemangku jabatan di seantero Negeri ini. Kami percaya bahwa Niat Baik, Solidaritas dan Bangunan Jaringan Kolaboratif dapat membantu kami menyelamatkan Generasi Muda Nias.   Visensius Manuela (Ketua Umum IPNI)- 085270125885  #savegenerasimudanias #jokowi #libatkansayakitapastibisa #ipni #pemudanias #pendidikananakindonesia #generasiemasindonesia     

IKATAN PEMUDA NIAS INDONESIA
274,207 supporters
Petitioning Joko Widodo

AMNESTI UNTUK NURIL : JANGAN PENJARAKAN KORBAN!

“Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah!” Kira-kira adagium tersebut sangat relevan dengan realita yang terjadi saat ini. Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram oleh Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan divonis enam bulan penjara serta kewajiban membayar denda sebesar Rp 500 juta. Secara sederhana Nuril dianggap terbukti oleh MA telah melakukan penyebaran percakapan asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram.  Padahal, sebelumnya PN Mataram menyatakan ia tidak terbukti mentransmisikan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Dalam persidangan, Majelis Hakim PN Mataram bahkan menyatakan bahwa unsur “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana/atau dokumen elektronik” tidak terbukti sebab bukan ia yang melakukan penyebaran tersebut, melainkan pihak lain. Sebelumnya ketika bertugas di SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril sering mendapatkan perlakuan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Contohnya, ia sering dihubungi oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan harus mendengarkan yang bersangkutan menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang mana bukan istrinya sendiri. Merasa tidak nyaman dengan hal tersebut dan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Baiq Nuril pun merekam pembicaraannya. Atas dasar ini kemudian Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram melaporkannya ke penegak hukum. Putusan MA ini memiliki catatan tersendiri yang harus dikritisi bersama. Karena dalam lingkup peradilan, Hakim MA terikat pada Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana. Lewat Pasal 3 Perma tersebut hakim wajib mengindentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual. Selain itu Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari tindakan kriminalisasi ini. Langkah pemberian Amnesti pun dapat diambil. Karena sesuai dengan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ini sekaligus menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjamin akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum khususnya terkait perempuan. Atas dasar tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini maka dari itu kami mempetisi: Presiden Joko Widodo untuk menyelematkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan; Petisi ini digagas dan didukung oleh  Erasmus Napitupulu, Emerson Yuntho, Kurnia Ramadhana, Anggara, Wahyu Wagiman, Maidina Rahmawati, Dio Ashar, Aziz Fauzi, Joko Jumadi, Siti Mazuma, Olga Lidya, Tompi, Hanung Bramantyo, Zaskia Mecca, Putri Patricia, Yosi Mokalu, Pandji Pragiwaksono, Reza Nangin, Yohana Margaretha, Miko Ginting, Ade Wahyudin, Choky Ramadhan, Alfina Qitshi, Naila Rizqi Zakiah, Adzkar Ahsinin, Gading Yonggar Ditya, Yan Mangandar, Abdul Azis Dumpa, Fajriani Langgeng, Asep Komarudin, Ardhany Suryadarma, Hesthi Murthi, Riska Carolina, Ulin Yusron, Erwin Natosmal Oemar, Veni Siregar, Rio Hendra, Reynaldo Sembiring, Putri Kanesia, Ajeng Gandini, EQ Purwadireja, Guntur Simbolon, Arie kulki, Tama S. Langkun, Alena, Rico Ceper, Sandy Canester, Ari Wibowo, Hilbram Dunnar, Barry Likumahuwa, Ernest Prakarsa, Judhi Kristantini, Adon Saptowo, Giring Ganesha Djumaryo, Once Mekel, Lukman Sardi.  Kami berharap seluruh masyarakat Indonesia mendukung petisi ini. #AmnestiUntukNuril #SaveIbuNuril

Erasmus Napitupulu
241,323 supporters
Petitioning Joko Widodo

KPK DALAM BAHAYA, TARIK SEMUA ATURAN KORUPSI DARI R KUHP!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bahaya. Kondisi ini terjadi karena DPR dan Pemerintah akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pada 17 Agustus 2018 mendatang dan terdapat subtansi didalamnya yang dapat mengancam eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  Dimana letak bahayanya? Pertama, Jika R KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. Aturan ini sekaligus menjadi kontra produktif dengan kinerja KPK yang telah teruji selama ini. Triliunan uang Negara berhasil diselematkan; puluhan koruptor telah dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan ;seluruh terdakwa korupsi yang dijerat dan dibawa ke persidangan selalu dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim (100 percent conviction rate); pelaku korupsi yang ditangkap adalah koruptor kelas kakap mulai dari Ketua DPR, Ketua DPD, sampai Ketua Mahkamah Konstitusi.  Tidak hanya KPK, akan tetapi Pengadilan Tipikor pun terancam keberadaannya. Selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi. Kedua, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam R KUHP justru menguntungkan koruptor. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum. Mengakomodir delik korupsi masuk ke dalam R KUHP hanya akan menimbulkan citra buruk bagi rezim pemerintah dan parlemen saat ini. Presiden juga dinilai ingkar janji dengan poin ke-4 “NAWACITA” yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pemerintahan Jokowi dan Partai Politik yang ada di DPR nantinya akan tercatat sebagai lembaga yang melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kami mempetisi: 1. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR serta Ketua Umum dari Partai Politik di DPR untuk segera menyelamatkan KPK dari bahaya dengan segera menarik seluruh aturan atau delik korupsi dalam R KUHP. 2. Pemerintah dan DPR agar lebih memprioritaskan pada pembahasan regulasi atau Rancangan Undang-Undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU  Perampasan Aset hasil kejahatan.

Sahabat ICW
233,180 supporters
Petitioning Joko Widodo, Komisi VIII DPR RI, Lukman Hakim Saifuddin

Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi

Saya Jusuf, dosen di Maluku Tengah. Kalau ditanya, tiap warga Maluku pasti masih ingat konflik Ambon. Kami saling menghantam, menghancurkan, membakar, membunuh. Tapi kami tersadar, pada akhirnya kami yang hancur sendiri. Sekarang kami sudah mulai membangun hubungan yang lebih baik. Semua hidup harmonis, karena kami semua belajar dari konflik terdahulu. Tapi dengar rencana DPR untuk sahkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, saya resah. Regulasi itu seperti “pedang” yang bisa digunakan kelompok tertentu untuk melukai hak beragama sesama warga negara. Dalam RUU itu disebut, penyelenggaraan Sekolah Minggu dan Katekisasi HARUS ADA IZIN dari pemerintah kabupaten/kota. Pesertanya pun diharuskan minimal 15 orang, jika kurang maka Sekolah Minggu dan Katekisasi bisa dibatalkan. Saya jadi ingat SKB 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah yang digunakan kelompok tertentu untuk menghalangi, membubarkan, mempersekusi dengan kekerasan kegiatan ibadah pemeluk agama lain yang diakui resmi negara. Negara tak banyak bertindak meski memakan banyak korban. RUU ini janganlah dijadikan alat lain untuk melukai pemeluk agama. Harusnya konflik Ambon dulu dijadikan pelajaran. Harusnya keharmonisan Ambon kini dijadikan tujuan. Dulu saat MTQ Nasional, peserta tinggal di rumah warga Kristen. Saat Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (Protestan), peserta tinggal di rumah masyarakat muslim. Kini saat pesta paduan suara gerejani nasional di Ambon, warga muslimnya juga meminta agar peserta juga tinggal di rumah-rumah mereka. Mari kita minta Komisi VIII DPR untuk membatalkan aturan tentang pembatasan kegiatan keagamaan dalam RUU Pesantren dan Keagamaan. Mari berdiri bersama untuk menolak Pendidikan non-formal Kristen diundangkan. Suara kalian adalah bukti bahwa kita masih merindukan Indonesia yang semua warganya bisa hidup berdampingan dalam damai. Tolong tandatangani dan sebarkan petisi ini. Salam hormat Jusuf Nikolas Anamofa

Jusnick Anamofa
222,631 supporters
Petitioning Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI

STOP PERDAGANGAN KUCING & ANJING SECARA ILEGAL

Kepada Yth ;                                                                                                                                    Bapak Joko widodo Presiden Republik Indonesia   STOP PERDAGANGAN KUCING & ANJING SECARA ILEGAL Pasar Tomohon, Terkenal dengan hewan extream yang di jual, salah satunya Kucing,bukan untuk di pelihara Tapi di Makan , dan di bakar hidup hidup.   ini sebuah kebiasaan yang sangat sulit di Hilangkan, tapi ada cara untuk menghentikannya.   STOP PEMASOK KUCING DAN  ANJING DARI LUAR MANADO. karena kucing kucing yang di Jual di sana, semua di datangkan dari luar Kota Manado, kucing kucing itu berasal dari  Kota lain seperti Palu,Kendari, Makassar dan daerah2 lain di Luar Sulawesi Utara.  DENGAN PEMERINTAH SETEMPAT MEMBANGUN POS KEAMANAN DAN PEMERIKSAAN  DI JALUR DARAT.  AGAR  KUCING KUCING YANG TIDAK BERSURAT TIDAK BISA MASUK.  SAMA SEPERTI JALUR UDARA, SEMUA HEWAN YANG MAU DIBAWA HARUS MELALUI KARANTINA, TAPI HAL INI TIDAK DI BERLAKUKAN PEMERIKSAAN DI JALUR DARAT, SEHINGGA KUCING DAN ANJING BEBAS MASUK KE TOMOHON.  KARENA ADANYA PEMERIKSAAN MUATAN DI PERBATASAN PERBATASAN WILAYAH TERSEBUT. Kami memohon kepada pihak pihak terkait, Pemerintah Pusat , Pemerintah daerah Manado,  Polda Manado atau dinas Peternakan dan perikanan segera mendirikan pos pos tersebut. MANFAAT LAIN, dari hal ini mencegahnya wabah Virus Rabies Masuk ke satu wilayah lain, dan agar Indonesia termasuk Negara Bebas Rabies.   Hormat kami.  Aktivis Hewan - ( CLOW )  

Pecinta kucing di Dunia
202,043 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi, Bentuk Tim Independen untuk Ungkap Kasus Novel!

Pagi ini (11 April), usai menunaikan shalat subuh, Novel Baswedan, penyidik senior KPK disiram air keras ke wajahnya. Kedua matanya mengalami luka, dan para pelaku melarikan diri. Ini bukan pertama kali Novel diserang. Sebelumnya ia pernah ditabrak mobil ketika naik motor, dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator SIM. Menurut keluarga dan kerabat Novel, serangan ini adalah kelanjutan upaya menekan Novel agar menghentikan langkah-langkahnya membongkar kasus-kasus korupsi besar. Rakyat menyaksikan terus keberanian dan komitmen Novel melawan korupsi yang luarbisa. Berkali-kali diintimidasi, dikriminalisasi, diserang, namun ia tetap konsekuen, profesional, dan pantang mundur dalam pekerjaannya. Sayangnya, negara terus gagal melindunginya. Bagaimana negara bereaksi terhadap kasus ini, bisa menentukan masa depan perlawanan korupsi di Indonesia. Apa kita akan kalah oleh intimidasi dan kekerasan penjahat, koruptor? Atau akankah kita tegakkan keadilan, dan lindungi pahlawan-pahlawan kita? Kami mengajak semua teman-teman untuk berdiri disamping Novel, meminta Kapolri Tito Karnavian mengambil langkah cepat untuk menangkap pelaku dan dalang yang bersembunyi di balik serangan. Kami juga meminta Presiden Joko Widodo, mengambil sikap yang tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum kita, dan melindungi semua personil dan upaya pembongkaran dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, mari kita terus kirim do’a dan dukungan pada Novel dan keluarganya yang saat ini dalam perawatan medis dan perlindungan keamanan.

Amnesty International Indonesia
179,660 supporters