Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014.


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,361 supporters
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,361 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Joko Widodo, Joko Widodo, Badrodin Haiti, Joko Widodo, Jenderal Drs. Badrodin Haiti, Badrodin Haiti

Pak Jokowi, Segera Hentikan Kriminalisasi KPK! #SayaKPK

Beberapa minggu belakangan, rakyat disuguhkan drama usaha pelemahan KPK yang dimulai dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Penahanan BW memang sudah ditangguhkan, tetapi upaya pelumpuhan dan kriminalisasi KPK terus berlangsung. Setelah BW, secara beruntun, satu persatu, pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim. Walhasil, semua Pimpinan KPK,  Abraham Samad, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, saat ini menjadi terlapor di Mabes. Skenario kriminalisasi KPK yang sempurna! Pelumpuhan KPK ini akan berimbas pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Koruptor senang. Posisi Presiden Joko Widodo dipertanyakan. Kenapa tidak juga ada ketegasan dari Jokowi? Kepada siapa dia memihak? Jokowi harusnya membuktikan bahwa ia berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjerat kepentingan partai dan elit politik yang korup! Sementara gempuran pelumpuhan KPK yang bertubi-tubi dibiarkan? KPK sebagai institusi mestinya dilindungi, apalagi selama ini terbukti efektif melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita. Teman-teman, saya ajak kamu bersuara, mendorong Presiden Jokowi untuk hentikan kriminalisasi terhadap KPK! Kita adalah KPK! #SayaKPK

John Muhammad
46,537 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak @Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Bapak Presiden Jokowi, Rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa resah dan tegang. Sebab Teluk Benoa akan diurug atau direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) seluas 700 hektar. Pasti Bapak tahu, sebelum terbitnya Perpres No. 51 Tahun 2014, rencana reklamasi Teluk Benoa ini dulunya melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang isinya menyatakan Teluk Benoa Bali adalah kawasan konservasi perairan (Pasal 55 ayat (5). Karena sebagai kawasan konservasi, kawasan perairan Teluk Benoa tidak dapat direklamasi (Perpres No. 122 Tahun 2012) Harapan untuk tetap menjaga Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sirna ketika Pak SBY mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi menjadi kawasan budi daya - zona penyangga yang dapat dilakukan reklamasi seluas 700 hektar. Kami seniman musik, Pak Presiden. Bukan ahli hukum. Tapi tidaklah sulit bagi kami untuk mengerti isi Perpres tersebut bahwa Perpres No. 51 Tahun 2014 hanya diterbitkan untuk kepentingan reklamasi. Bapak Presiden,Perlu diketahui bahwa di Teluk Benoa juga masih lestari kelompok-kelompok nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di kawasan perairan sekitar Teluk Benoa. Sebuah tradisi unik masyarakat setempat, yakni mekekarang (mencari hasil laut saat laut surut), juga masih terjaga hingga kini. Sebuah tradisi yang mengidentifikasikan bahwa laut memiliki kaitan yang penting terhadap karakter budaya bangsa. Di kawasan ini pula, ada banyak sektor jasa di bidang pariwisata yang dimiliki dan dikelola olah masyarakat lokal, yang telah terbukti dapat menghidupi berbagai jenjang generasi. Pada laut di sekitar Teluk Benoa mereka menggantungkan kehidupan, dengan demikian Teluk Benoa adalah “hidup” mereka. Reklamasi Teluk Benoa bisa mengubah garis pantai dan alur laut sehingga mengancam kelangsungan hidup biota laut, burung endemik, dan pertumbuhan terumbu karang (Conservation International). Bapak Presiden, dalam pidato kenegaraan Bapak, Bapak secara tegas menyampaikan bahwa "…akan bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk." Dari komitmen itu, kami ingin agar Bapak bertindak cepat untuk menyelamatkan generasi masa depan, yaitu dengan membatalkan dan mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 karena Perpres tersebut mengancam masa depan peradaban Indonesia dan juga bertentangan dengan komitmen untuk mengembalikan Indonesia sebagai negera maritim. Bangsa pelaut tidak mengurug laut ! Akhirnya, kami ingin mengajak siapa saja yang sangat mencintai keindahan dan kekayaan alam Bali dan Indonesia untuk bergerak bersama membangun peradaban maritim dengan menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta Bapak @jokowi untuk segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Salam #TolakReklamasiTelukBenoa! #BatalkanPerpres51th2014!

Superman Is Dead - Navicula - Nosstress
50,741 supporters
Petitioning Ridwan Kamil, Ahmad heryawan, Joko Widodo

Kami masyarakat bandung tidak setuju jika transportasi online di hentikan beroprasi

Bandung kami tercinta yang dikenal sebagai Paris van java of indonesia tentunya layak di sebut SmartCity dari beberapa aspek dan salah satu contohnya dengan kemajuan di bidang transportasi berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjalankan aktivitas sehari - hari. Dengan diberhentikannya operasi transportasi online bukan tidak mungkin kemajuan teknologi seakan mundur beberapa langkah dan seperti yang disebut bandung sebagai SmartCity seakan hilang identitasnya. Maka dari itu dengan adanya aspek transportasi online dibandung ini tidak hanya semata membantu kinerja transportasi kota, namun membuka lapangan kerja baru yang sangat banyak dan membantu menaikan perekonomian masyarakat. Dengan dukungan ini bandung SmartCity akan lebih terwujud. Perihal dengan ada nya petisi ini. Kami warga bandung sangat tidak setuju jika transportasi online diberhentikan beroprasi.. Semoga dengan adanya petisi ini, ada solusi terbaik bagi semuanya dan terutama kami yang sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya transportasi online di Bandung. Dan juga Kami berharap transportasi konvensional dapat berbenah dan berinovasi sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Untuk mewujudkan bandung juara  Pesan dari saya creator petisi ini "Menolak kemajuan teknologi sama seperti berjalan ditempat "Dan menerima kemajuan teknologi, harus berani berinovasi" Salam hormat kami warga bandung

denik irawan putra
25,980 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Bebaskan Novel Baswedan!

#BebaskanNovel #BebaskanSuamiSaya #SupportNovel Novel Baswedan, suami saya, ditangkap pada tengah malam Jumat, 1 Mei 2015. Tepatnya sekitar jam 12 tengah malam, terdengar ketukan keras di pintu rumah kami. Suami saya lalu ke luar mencari tahu apa yang terjadi. Saat kembali masuk, ia mengatakan bahwa sejumlah penyidik Bareskrim datang untuk melakukan penangkapan. Saya tercengang. Saya belum bisa berkomunikasi dengannya hingga pagi hari. Teleponnya tidak aktif. Anak-anak kami sudah tidur saat itu dan tidak tahu proses penangkapan. Saya hanya bisa pasrah kepada Allah SWT. Suami saya dijemput paksa karena tidak hadir memenuhi surat panggilan Bareskrim sebelumnya. Padahal ia tak hadir karena dilarang oleh pimpinan yaitu Ketua KPK. Ia dituduh terlibat kasus di tahun 2004 yang menurut banyak pihak kasus itu adalah rekayasa. Lalu ketika hendak dibawa ke Bareskrim, Mas Novel meminta izin untuk mengganti salinan baju. Di saat ganti baju, petugas masuk dan berdiri menunggu Novel di depan kamar. Dari pintu ruang tamu, petugas lainnya memberi aba-aba agar dipercepat. Dua puluh menit kemudian, mereka meninggalkan lokasi. Novel meminta saya mengabari pimpinan KPK. Sepeninggal polisi, Pak RT memberikan sebuah surat perintah penangkapan kepada saya. Ketika itu saya merasa seharusnya diberikan di saat masih ada Novel. Saya berharap suami saya agar dibebaskan. Saya percaya sepenuhnya apa yang selama ini ia kerjakan. Seluruhnya untuk bangsa dan negara. Saya membuat petisi ini dibantu oleh Mbak Alissa Wahid. Saya berharap Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri Badrodin, dan Ketua KPK Bapak Ruki agar segera membebaskan suami saya dari segala tuduhan.

Rina Emilda
21,683 supporters
Victory
Petitioning Husni Kamil Manik

Hentikan Segala Bentuk Klaim Kemenangan dalam Pilpres dan Dukung KPU Tetap Independen!

Petisi ini ditujukan kepada Capres RI No. Urut 1 (Prabowo Subianto); Capres RI No. Urut 2 (Joko Widodo); dan Seluruh Komisioner KPU (Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia R, dan Arief Budiman) Setelah melalui masa kampanye yang penuh hingar bingar dan persaingan panas antar kedua kubu capres-cawapres, 9 Juli 2014 lalu, akhirnya rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya. Sebuah momentum yang diharapkan dapat segera mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat dan kembali membangun persatuan nasional di bawah kepemimpin presiden dan wakil presiden terpilih. Siapa pun itu. Namun, polarisasi itu ternyata masih terus berlanjut. Berbekal quick count dari beberapa lembaga survey yang sebenarnya lebih tepat jika diartikan sebagai prediksi hasil pemilu dibandingkan hitung cepat ini, kedua kubu capres-cawapres akhirnya terlibat perang opini di media massa dengan saling klaim kemenangan. Alih-alih, bersabar menunggu hasil penghitungan suara nasional oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014, masyarakat pun akhirnya juga ikut larut dalam perang opini antara kedua kubu capres-cawapres ini.  Lebih dari itu, opini yang berkembang kini bahkan mengarah pada upaya intimidasi terhadap KPU dan delegitimasi terhadap hasil penghitungan resmi KPU. Mulai dari klaim bahwa KPU yang salah jika terdapat perbedaan antara hasil penghitungan resmi KPU dengan quick count lembaga surveynya (http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/10/21082731/jika.kpu.menangkan.prabowo.lembaga.survei.tuding.kpu.yang.salah.) hingga klaim keunggulan dalam "real count" yang sebenarnya merupakan kewenangan dari KPU (http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/11/n8iv70-prabowohatta-klaim-unggul-di-real-count-ini-penjelasannya). Jika opini tersebut terus berkembang, bukan tidak mungkin polarisasi ini takkan usai pasca tanggal 22 Juli 2014 dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat pun akan menjadi semakin besar. Sebelum semua itu terjadi, KPU harus terus bekerja keras dan mempertahankan independensinya. Tindak tegas semua petugas pelaksana pemilu yang terbukti melanggar aturan dan tidak lagi independen. Selama KPU tetap independen dan menjalankan tugasnya dengan benar, segenap masyarakat Indonesia akan selalu berada di belakangnya dan mendukung keputusan-keputusannya. Selain itu, kami pun menuntut kepada kedua pasang capres-cawapres berserta tim sukses untuk menghentikan segala bentuk klaim kemenangan yang hanya akan memperkeruh suasana dan menjebak masyarakat Indonesia ke dalam polarisasi tanpa akhir. Siapa pun yang menang nanti, takkan bisa bekerja dan memimpin kami secara efektif jika polarisasi ini tidak kunjung diakhiri. Atas dasar tersebut diatas, saya, Mohamad Ivan Riansa selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut menandatangani petisi ini. Setiap tanda tangan yang anda bubuhkan dalam Petisi ini, maka secara otomatis petisi ini akan terkirim ke email Capres dan Para Komisioner KPU. We Stand On KPU Side!!! #DukungKPU Berikut Video #DukungKPU dapat diakses di : http://www.youtube.com/watch?v=35TD7hTbfEg&list=UU-ppIaVugyFy_ngULWos8YA Beberapa laman pemberitaan mengenai Petisi ini : 1. http://pemilu.sindonews.com/read/883763/113/bem-ui-galang-petisi-dukung-kpu 2. http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/16/n8sh95-bem-ui-dukung-kpu-tetap-independen 3. http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2078782/bem-ui-dukung-kpu-tetap-netral-pantau-hitung-suara-pilpres 4. Opini : https://www.selasar.com/politik/we-stand-on-kpu-side

Mohamad Ivan Riansa
8,102 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Menagih Komitmen Jokowi : Momentum #60ThnKAA Rakyat Indonesia Mendukung Palestina Merdeka! #KAAforPalestine

Konferensi Asia-Afrika merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan ini berlangsung antara 18-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan KOLONIALISME atau NEOKOLONIALISME. Semangat yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika sejalan dengan amanah Konstitusi, seperti dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan itu ialah Hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.  Namun sangat disayangkan, menjelang 60 Tahun Peringatan Konferensi Asia-Afrika PENJAJAHAN dan PEMBANTAIAN di Pelestina masih terjadi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mungkin tidak terhitung jumlahnya. Tragedi kemanusiaan terus terjadi di Palestina. Melihat kondisi ini, Indonesia dan Dunia Internasional sudah seharusnya mendukung Perjuangan Rakyat Palestina untuk merebut kemerdekaan dan menghentikan pembantaian di Palestina. Belum kita lupakan ketika Debat Capres RI 2014, Presiden Jokowi akan berkomitmen mendukung Palestina menjadi negara yang MERDEKA dan BERDAULAT, juga akan mendukung Palestina menjadi anggota PBB. Beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 19-24 April 2015 akan dilaksanakan Peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-60. Dikabarkan banyak pemimpin negara dan beberapa delegasi akan menghadiri Peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-60 di Indonesia. Ini merupakan momentum berharga bagi Presiden Joko Widodo untuk menunaikan janjinya mendukung Palestina menjadi negara yang MERDEKA dan BERDAULAT. Untuk menyambut Hari Lahir Solidaritas Rakyat Asia-Afrika, kami mengajak kepada Seluruh Rakyat Indonesia untuk menagih janji dan komitmen Presiden Joko Widodo agar membuat langkah-langkah strategis demi MENDUKUNG Kemerdekaan Palestina. #60ThnKAAPalestinaMerdeka!

Achmad Faqihuddin
4,529 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo & Jusuf Kalla

Rokhmin Dahuri Mantan Terpidana Korupsi Tak Layak Jadi Menteri di Kabinet JKW-JK

Rokhmin Dahuri dijerat KPK dengan Pasal 12 UU 31/1999 dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 23 Juli 2007 dengan vonis 7 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Meski menempuh upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, namun upaya bandingnya di tolak oleh pengadilan tinggi pada tanggal 7 November 2007 lalu kemudian disusul dengan penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 8 Mei 2008. Mantan terpidana korupsi dana non-bujeter berbandrol 31,7 Milyar yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 15 Milyar ini, menghirup udara bebas lewat surat Pembebasan Bersyarat pada tanggal 25 November 2009. Masa penahanan berkurang 2 tahun 6 bulan atas upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan ditambah remisi 2 bulan pada perayaan hari kemerdekaan RI pada Agustus 2009. Kasus Pulau Bangka yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara mulai ramai dibicarakan pada akhir tahun 2011. Apa hubungannya dengan Rokhmin Dahuri..??? Yeeesss.. PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) adalah pemilik konsesi tambang Bijih Besi seluas 2.000 hektar di atas Pulau Bangka yang luasannya hanya 4.700 hektar (pulau yang sangat kecil) dan Rokhmin Dahuri adalah sosok yang membantu memperkuat keberadaan PT. MMP di atas pulau tersebut, baik kekuatan loby-nya di internal Kementerian Kelauatan dan Perikanan serta kementerian terkait lainnya, dan juga kepada partai politik tertentu. Kini sesama warga Pulau Bangka tengah berkonflik, antara anak dan orang tua, guru dengan murid, kakak dengan adik, sepupu dengan sepupu, tetangga dengan tetangga, semuanya terjadi konflik dan bahkan kriminalisasi pun di alami oleh warga. Meski warga penolak tambang telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 291 K/TUN/2013 yang membatalkan IUP Eksplorasi PT. MMP, namun perusahaan tersebut masih terus beraktivitas dan bahkan mengukur tanah-tanah masyarakat secara paksa. Bahkan rekomendasi Komnas HAM dan UKP4 pun tak membuat Bupati Minahasa Utara berubah dan tetap ngotot bahwa Pariwisata, Perikanan dan Pertambangan bisa satu di Pulau Bangka. Pak Joko Widodo - Jusuf Kalla tinggal menunggu dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan warga Pulau Bangka menaruh harapan kepada mereka berdua untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Petisi ini untuk mengingatkan Pak Jokowi - JK agar tidak mengangkat Rokhmin Dahuri menjadi menteri dalam kabinetnya, karena persoalan dan konflik di Pulau Bangka tidak akan tuntas jika mantan terpidana korupsi dan sekalgius menjadi back-up PT. MMP tetap berada di kabinet pemerintahan RI. KOALISI PENYELAMATAN PULAU BANGKA

EDO RAKHMAN
2,612 supporters
Victory
Petitioning joko widodo

TOLAK RIBKA TJIPTANING JADI MENKES #TOLAKRIBKA

Kami sangat mengapresiasi langkah pak Joko Widodo dan pak Jusuf Kalla membuka platform terbuka untuk publik dalam menentukan dan memberi masukan jajaran kabinet yang akan mereka pimpin di periode mendatang. Ya, Joko Widodo & Jusuf Kalla secara resmi telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan terpilih dan sebagai tombak roda pemerintahan periode 2014 - 2019. Namun, sangat disayangkan melalui sumber Jokowi Center, muncul nama RIBKA TJIPTANING sebagai kandidat Menteri Kesehatan. Kami sebagai publik yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sangat menyayangkan nama beliau muncul di jajaran bursa kabinet tersebut. PUBLIK MENOLAK LUPA! 1. Tentu masih ingat dengan peristiwa hilangnya salah satu ayat di Undang-Undang Kesehatan tepat di ayat 2 Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan mengenai tembakau. Terindikasi ayat ini hilang secara ghaib dan ribka sebagai ketua komisi IX membawahi departemen kesehatan bertanggung jawab dengan hilangnya ayat di undang-undang tersebut. 2. Ribka Tjiptaning menilai dokter lebih jahat dari POLANTAS (http://www.jpnn.com/read/2013/03/07/161680/Dokter-Dianggap-Lebih-Jahat-Dibanding-Polantas-) Dokter yang sebagaimana kita ketahui sebagai pahlawan mulia menyelamatkan dan menyembuhkan jutaan masyarkat, dianggap remeh dan menyebut dokter sebagai agen farmasi. Penyataan ini tak pantas dilontarkan seorang pejabat publik 3. Ribka Tjiptaning menyebut PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif TIDAK PENTING! (http://health.kompas.com/read/2014/07/29/140146123/Ketua.Komisi.IX.Minta.Presiden.Terbitkan.PP.Pemidanaan.Rumah.Sakit) ASI yang notabenenya adalah asupan gizi terbaik yang diberikan kepada bayi dari Ibu dianggap tidak penting mengenai regulasi ini. Hal ini juga dapat dijadikan indikator jika ribka tidak aware terhadap permasalahan anak dan ibu.  Saya bersama jutaan masyarakat peduli kesehatan mengajak rekan-rekan untuk MENOLAK BERSAMA RIBKA TJIPTANING SEBAGAI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Susunan kabinet adalah hak preogratif presiden, tapi publik berhak memberi masukan siapakah yang pantas menjalankan roda pemerintahan. Saya bersama jutaan masyarakat berharap besar kepada Pak Joko Widodo dan Pak Jusuf Kalla dapat menjalankan amanah rakyat sebaik mungkin tanpa memberikan jabatan publik ini kepada orang-orang yang tak pantas mendudukinya.  Mari kita kawal bersama dengan membantu menyebarkan petisi #TolakRibka ini dan menandatanganinya, semoga pak Jokowi dan pak JK mendengarkan aspirasi kami.   Salam hangat, Muhamad Ricki Cahyana    

Muhamad Ricki Cahyana
1,870 supporters