Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Akrab disapa Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014.


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,263 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Joko Widodo, Joko Widodo, Badrodin Haiti, Joko Widodo, Jenderal Drs. Badrodin Haiti, Badrodin Haiti

Pak Jokowi, Segera Hentikan Kriminalisasi KPK! #SayaKPK

Beberapa minggu belakangan, rakyat disuguhkan drama usaha pelemahan KPK yang dimulai dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Penahanan BW memang sudah ditangguhkan, tetapi upaya pelumpuhan dan kriminalisasi KPK terus berlangsung. Setelah BW, secara beruntun, satu persatu, pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim. Walhasil, semua Pimpinan KPK,  Abraham Samad, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, saat ini menjadi terlapor di Mabes. Skenario kriminalisasi KPK yang sempurna! Pelumpuhan KPK ini akan berimbas pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Koruptor senang. Posisi Presiden Joko Widodo dipertanyakan. Kenapa tidak juga ada ketegasan dari Jokowi? Kepada siapa dia memihak? Jokowi harusnya membuktikan bahwa ia berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjerat kepentingan partai dan elit politik yang korup! Sementara gempuran pelumpuhan KPK yang bertubi-tubi dibiarkan? KPK sebagai institusi mestinya dilindungi, apalagi selama ini terbukti efektif melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita. Teman-teman, saya ajak kamu bersuara, mendorong Presiden Jokowi untuk hentikan kriminalisasi terhadap KPK! Kita adalah KPK! #SayaKPK

John Muhammad
46,506 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

Pak @Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Bapak Presiden Jokowi, Rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa resah dan tegang. Sebab Teluk Benoa akan diurug atau direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) seluas 700 hektar. Pasti Bapak tahu, sebelum terbitnya Perpres No. 51 Tahun 2014, rencana reklamasi Teluk Benoa ini dulunya melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang isinya menyatakan Teluk Benoa Bali adalah kawasan konservasi perairan (Pasal 55 ayat (5). Karena sebagai kawasan konservasi, kawasan perairan Teluk Benoa tidak dapat direklamasi (Perpres No. 122 Tahun 2012) Harapan untuk tetap menjaga Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sirna ketika Pak SBY mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi menjadi kawasan budi daya - zona penyangga yang dapat dilakukan reklamasi seluas 700 hektar. Kami seniman musik, Pak Presiden. Bukan ahli hukum. Tapi tidaklah sulit bagi kami untuk mengerti isi Perpres tersebut bahwa Perpres No. 51 Tahun 2014 hanya diterbitkan untuk kepentingan reklamasi. Bapak Presiden,Perlu diketahui bahwa di Teluk Benoa juga masih lestari kelompok-kelompok nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di kawasan perairan sekitar Teluk Benoa. Sebuah tradisi unik masyarakat setempat, yakni mekekarang (mencari hasil laut saat laut surut), juga masih terjaga hingga kini. Sebuah tradisi yang mengidentifikasikan bahwa laut memiliki kaitan yang penting terhadap karakter budaya bangsa. Di kawasan ini pula, ada banyak sektor jasa di bidang pariwisata yang dimiliki dan dikelola olah masyarakat lokal, yang telah terbukti dapat menghidupi berbagai jenjang generasi. Pada laut di sekitar Teluk Benoa mereka menggantungkan kehidupan, dengan demikian Teluk Benoa adalah “hidup” mereka. Reklamasi Teluk Benoa bisa mengubah garis pantai dan alur laut sehingga mengancam kelangsungan hidup biota laut, burung endemik, dan pertumbuhan terumbu karang (Conservation International). Bapak Presiden, dalam pidato kenegaraan Bapak, Bapak secara tegas menyampaikan bahwa "…akan bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk." Dari komitmen itu, kami ingin agar Bapak bertindak cepat untuk menyelamatkan generasi masa depan, yaitu dengan membatalkan dan mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 karena Perpres tersebut mengancam masa depan peradaban Indonesia dan juga bertentangan dengan komitmen untuk mengembalikan Indonesia sebagai negera maritim. Bangsa pelaut tidak mengurug laut ! Akhirnya, kami ingin mengajak siapa saja yang sangat mencintai keindahan dan kekayaan alam Bali dan Indonesia untuk bergerak bersama membangun peradaban maritim dengan menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta Bapak @jokowi untuk segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Salam #TolakReklamasiTelukBenoa! #BatalkanPerpres51th2014!

Superman Is Dead - Navicula - Nosstress
50,860 supporters
Petitioning Joko Widodo

Kita berhasil! Akhirnya Pak Jokowi #BlusukanAsap ke Riau.

Pak Jokowi, Sering saya dengar keluhan orang kota mengenai asap yang dimana-mana, mulai dari asap rokok hingga mobil. Tapi di kampung saya di Riau, hingga desa-desa terkecil, kita betul-betul hidup dengan kabut asap! Tahun ini belum berakhir saja, kami sudah mengalami hampir 6 bulan asap tebal di sekitar kita; Januari - Maret, Juni - Agustus. Perusahaan-perusahaan sawit itu bisa (dan memang) evakuasi. Kami, masyarakat lokal, mau evakuasi kemana? Ini rumah kami. Di luar Riau, mudah untuk melihat hal ini sebagai bencana. Tapi untuk masyarakat lokal, bencana ini sudah dianggap wajar. Bagaimana tidak, kebakaran hutan gambut terus terjadi selama 17 tahun berturut-turut! Tepat sejak izin-izin perkebunan sawit dan HTI diterbitkan secara masif. Pak Jokowi, Pernah melihat hutan gambut terbakar dan asap di mana-mana? Menurut BNPB, dari Februari Maret kemarin, 24.000 hektar terbakar dan 58.000 jiwa menderita pneumonia, asma kronis, iritasi mata dan kulit. Belum lagi dampaknya terhadap anak-anak. Janin dalam kandungan ibu terancam tumbuh tak optimal. Kegiatan sekolah bisa terhenti berminggu-minggu. Tingkat intelegensi (IQ) anak-anak kita bisa menurun drastis! 17 tahun itu, 1 generasi. Revolusi Mental kita, Pak Jokowi, terancam jadi cacat mental.   Saya lihat di TV, ribuan orang turun ke jalan merayakan terpilihnya Pak Jokowi sebagai presiden. Jutaan warga mulai berani berharap. Saya, satu dari jutaan itu yang berharap banyak kepada Bapak. Orang suka bercerita, Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan betul-betul mendengar. Suka “blusukan”. Masalah asap Riau memang rumit Pak, tapi permintaan saya sederhana. Mau tidak Pak Jokowi blusukan ke tempat kami ? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran, dan asapnya? Hanya dengan begitu Pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap. Paru-paru kami mungkin mengecil, tapi harapan kami membesar. Salam dari Riau,   Abdul Manan

Abdul Manan
28,154 supporters
Closed
Petitioning Ridwan Kamil, Ahmad heryawan, Joko Widodo

Kami masyarakat bandung tidak setuju jika transportasi online di hentikan beroprasi

Bandung kami tercinta yang dikenal sebagai Paris van java of indonesia tentunya layak di sebut SmartCity dari beberapa aspek dan salah satu contohnya dengan kemajuan di bidang transportasi berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjalankan aktivitas sehari - hari. Dengan diberhentikannya operasi transportasi online bukan tidak mungkin kemajuan teknologi seakan mundur beberapa langkah dan seperti yang disebut bandung sebagai SmartCity seakan hilang identitasnya. Maka dari itu dengan adanya aspek transportasi online dibandung ini tidak hanya semata membantu kinerja transportasi kota, namun membuka lapangan kerja baru yang sangat banyak dan membantu menaikan perekonomian masyarakat. Dengan dukungan ini bandung SmartCity akan lebih terwujud. Perihal dengan ada nya petisi ini. Kami warga bandung sangat tidak setuju jika transportasi online diberhentikan beroprasi.. Semoga dengan adanya petisi ini, ada solusi terbaik bagi semuanya dan terutama kami yang sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya transportasi online di Bandung. Dan juga Kami berharap transportasi konvensional dapat berbenah dan berinovasi sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Untuk mewujudkan bandung juara  Pesan dari saya creator petisi ini "Menolak kemajuan teknologi sama seperti berjalan ditempat "Dan menerima kemajuan teknologi, harus berani berinovasi" Salam hormat kami warga bandung

denik irawan putra
25,990 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo

Bebaskan Novel Baswedan!

#BebaskanNovel #BebaskanSuamiSaya #SupportNovel Novel Baswedan, suami saya, ditangkap pada tengah malam Jumat, 1 Mei 2015. Tepatnya sekitar jam 12 tengah malam, terdengar ketukan keras di pintu rumah kami. Suami saya lalu ke luar mencari tahu apa yang terjadi. Saat kembali masuk, ia mengatakan bahwa sejumlah penyidik Bareskrim datang untuk melakukan penangkapan. Saya tercengang. Saya belum bisa berkomunikasi dengannya hingga pagi hari. Teleponnya tidak aktif. Anak-anak kami sudah tidur saat itu dan tidak tahu proses penangkapan. Saya hanya bisa pasrah kepada Allah SWT. Suami saya dijemput paksa karena tidak hadir memenuhi surat panggilan Bareskrim sebelumnya. Padahal ia tak hadir karena dilarang oleh pimpinan yaitu Ketua KPK. Ia dituduh terlibat kasus di tahun 2004 yang menurut banyak pihak kasus itu adalah rekayasa. Lalu ketika hendak dibawa ke Bareskrim, Mas Novel meminta izin untuk mengganti salinan baju. Di saat ganti baju, petugas masuk dan berdiri menunggu Novel di depan kamar. Dari pintu ruang tamu, petugas lainnya memberi aba-aba agar dipercepat. Dua puluh menit kemudian, mereka meninggalkan lokasi. Novel meminta saya mengabari pimpinan KPK. Sepeninggal polisi, Pak RT memberikan sebuah surat perintah penangkapan kepada saya. Ketika itu saya merasa seharusnya diberikan di saat masih ada Novel. Saya berharap suami saya agar dibebaskan. Saya percaya sepenuhnya apa yang selama ini ia kerjakan. Seluruhnya untuk bangsa dan negara. Saya membuat petisi ini dibantu oleh Mbak Alissa Wahid. Saya berharap Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri Badrodin, dan Ketua KPK Bapak Ruki agar segera membebaskan suami saya dari segala tuduhan.

Rina Emilda
21,675 supporters
Petitioning Tjahjo Kumolo, Joko Widodo, Jokowi, Wiranto, M Iriawan

Tolak Polisi jadi PJ Gubernur Jawa Barat

[PENUNJUKAN ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PLT GUBERNUR JAWA BARAT] Kebijakan Mendagri dalam menunjuk anggota POLRI aktif dalam hal ini Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jabar dengan alasan Jawa Barat merupakan wilayah yang rawan konflik merupakan rasionalisasi yang tidak masuk akal dan merupakan langkah yang fatal yang sangat mencederai nafas reformasi. Hal ini tentu melanggar beberapa aturan diantaranya yaitu pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kedua, UU No 10/2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10) juga menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan Pimpinan tinggi Madya berasal dari kementerian dalam negeri atau pemerintah provinsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permendagri No.74 tahun 2016 menyatakan bahwa selama Gubernur menjalani cuti diluar tanggungan negara, maka ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur sampai selesainya masa kampanye. Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian dalam Negeri atau Pemerintah daerah Provinsi. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU no.2 tahun 2002 (Pasal 13 ) yaitu : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2.Menegakkan hukum, dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Maka bisa dikatakan tidak diperlukan anggota POLRI untuk menjabat sebagai PLT Gubernur dengan alasan untuk menjaga keamanan wilayah yang dianggap rawan konflik karena dalam pasal tersebut sudah dikatakan dengan tegas tugas pokok POLRI ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka tidak diperlukan dwifungsi POLRI yang secara nyata melanggar perundangan yang ada. Kebijakan ini juga kontradiktif dengan pendapat Wiranto selaku Menteri Politik Hukum dan HAM seperti di lansir media detik.com ( https://m.detik.com/news/berita/3882970/wiranto-batalkan-usulan-polisi-jadi-pj-gubernur-kapolri-sependapat ) beliau mengatakan "Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid," kata Wiranto kepada detik.com, Jumat pagi" Di sisi lain, dengan hadir nya Polisi sebagai PLT Gubernur, berarti menarik kembali institusi Polisi ke ranah politik praktis karena Gubernur adalah jabatan politik. Tentu hal ini telah menciderai nafas Reformasi yang kita perjuangkan 20 tahun silam, yang banyak mengorbankan waktu, pikiran dan bahkan nyawa rakyat indonesia. Selain menciderai reformasi, hal ini juga dapat mendistorsi Demokrasi yang kita anut sebagai asas bernegara. Menyikapi penunjukan PLT Gubernur Jawa Barat tersebut, maka kami dari BEM SI Jawa Barat menyatakan sikap : 1. Menolak dengan tegas penunjukan Anggota POLRI yang aktif sebagai PLT Gubernur karena bertentangan dengan Peraturan yang ada. 2. Menuntut Menteri Dalam Negeri untuk menarik keputusan yang telah diambil terkait penunjukkan Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. Sebagai PLT Gubernur Jawa Barat. 3. Mempertanyakan alasan yang membuat Jawa Barat dijadikan wilayah yang rawan konflik sehingga ditunjuk anggota POLRI aktif sebagai PLT Gubernur Jawa Barat demi menciptakan kondusifitas dalam pengamanan Pilkada wilayah Jawa Barat. 4. Menuntut Presiden RI untuk menjaga supremasi sipil. Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. Hidup mahasiswa!!Hidup rakyat Indonesia! Atas Nama BEM SI Jawa Barat Muhammad Fauzan IrvanKordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat 082115190641

BEM SI Jawa Barat
19,134 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi dan Pak JK; Tuntaskan Ujian Sejarah Bangsa Pak SBY #10thnMunir

Bapak Presiden Joko Widodo, Apa kabar? Sudah empat bulan Bapak jadi Presiden.  Saya ingin sampaikan pesan yang pernah saya sampaikan kepada Presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tahu Bapak sibuk. Apalagi tekad Bapak sejak semula adalah kerja, kerja, dan kerja. Bapak Presiden terdahulu saya dengar dari orang sekelilingnya juga bekerja. Siang malam. Sepuluh tahun. Tapi entah mengapa, kerjanya tak menghasilkan keadilan. Kerja warga biasa seperti saya tentu beda dengan kerja warga yang dipercaya jadi Presiden. Saya tak punya kekuasaan politik. Saya bukan pemimpin dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang menuntut pelaku kejahatan ke pengadilan. Ya, menuntut dalang utama pembunuh suami saya ke pengadilan. Bapak tentu tahu bahwa menegakkan keadilan tak akan berhasil tanpa kerja. Tetapi kerja dalam pengertian yang sepantasnya, bukan hanya menghasilkan kesibukan. Saya sadar, dalang pembunuh Munir bukan orang biasa. Barangkali dia bisa mempengaruhi begitu banyak petinggi negara sehingga dirinya kebal hukum. Bahkan bisa menakut-nakuti dengan ancaman, atau merayu dengan uang.   Tapi itu tidak menyurutkan harapan saya. Sama sekali seharusnya tidak melemahkan saya dan kawan-kawan yang mencintai Munir. Tidak pula seharusnya membuat seorang Presiden diam seribu bahasa. Oya, keadilan yang saya tuntut bukan hanya untuk kasus suami saya. Tapi keadilan bagi semua korban kekerasan negara di masa Orde Baru, dari Tragedi 1965, Tragedi Priok 1984, Talangsari 1989, Penghilangan Paksa 1997/1998, hingga Tragedi Trisakti, Mei, Semanggi 1998/1999. Jika Bapak seorang Presiden sejati, maka seyogyanya kekuasaan Bapak dapat digunakan untuk menegakkan Keadilan. Saya tunggu.

Suciwati Munir
11,390 supporters
Petitioning Ir. H. Joko Widodo, Joko Widodo

Kembali Hadirkan Orangutan di Mata Uang Rupiah Indonesia

Kami selaku komunitas INDOFLASHLIGHT sangat berharap bahwa Orangutan di hadirkan kembali pada uang Rupiah dengan tulisan "Save Orangutan". Maksud dan tujuan kami guna sekaligus berkampanye mengenai pelestarian satwa endemik indonesia yang semakin hari habitatnya terancam. Perlu diketahui Orangutan adalah satwa asli Indonesia seperti halnya Panda di China. Dengah hormat, kami menginginkan adanya perubahan bahwa Orangutan juga berhak hidup bebas di alam tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  Semoga keinginan kami semua terwujud. Let's change, jika bukan kita semua yang memulai lantas siapa lagi!.   Hormat Kami SAHABAT IF.

INDOFLASHLIGHT
11,217 supporters