Decision Maker

Joko Widodo

  • Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo, an Indonesian politician and former businessman, is the current President of Indonesia. He is universally known in Indonesia as Jokowi.


Does Joko Widodo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,269 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

Mercy for Andrew Chan and Myuran Sukumaran

Andrew and Myuran need your help now, they are two young Australians who face execution in Indonesia. In January this year Indonesia executed six people and it has recently been reported that Andrew and Myuran are named in the next group for execution. Andrew and Myuran have transformed their lives over many years in prison. They have implemented projects to ensure that other prisoners are rehabilitated. They are kind, positive and reformed young men. We know that there is a place for mercy in the Indonesian system of justice and that they should not be killed.  Your signature will strengthen the call for Mercy and could save Andrew and Myuran's lives.

Mercy Campaign
79,269 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Joko Widodo, Joko Widodo, Badrodin Haiti, Joko Widodo, Jenderal Drs. Badrodin Haiti, Badrodin Haiti

Pak Jokowi, Segera Hentikan Kriminalisasi KPK! #SayaKPK

Beberapa minggu belakangan, rakyat disuguhkan drama usaha pelemahan KPK yang dimulai dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Penahanan BW memang sudah ditangguhkan, tetapi upaya pelumpuhan dan kriminalisasi KPK terus berlangsung. Setelah BW, secara beruntun, satu persatu, pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim. Walhasil, semua Pimpinan KPK,  Abraham Samad, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, saat ini menjadi terlapor di Mabes. Skenario kriminalisasi KPK yang sempurna! Pelumpuhan KPK ini akan berimbas pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Koruptor senang. Posisi Presiden Joko Widodo dipertanyakan. Kenapa tidak juga ada ketegasan dari Jokowi? Kepada siapa dia memihak? Jokowi harusnya membuktikan bahwa ia berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjerat kepentingan partai dan elit politik yang korup! Sementara gempuran pelumpuhan KPK yang bertubi-tubi dibiarkan? KPK sebagai institusi mestinya dilindungi, apalagi selama ini terbukti efektif melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita. Teman-teman, saya ajak kamu bersuara, mendorong Presiden Jokowi untuk hentikan kriminalisasi terhadap KPK! Kita adalah KPK! #SayaKPK

John Muhammad
46,509 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo

Pak @Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Bapak Presiden Jokowi, Rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Benoa resah dan tegang. Sebab Teluk Benoa akan diurug atau direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) seluas 700 hektar. Pasti Bapak tahu, sebelum terbitnya Perpres No. 51 Tahun 2014, rencana reklamasi Teluk Benoa ini dulunya melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang isinya menyatakan Teluk Benoa Bali adalah kawasan konservasi perairan (Pasal 55 ayat (5). Karena sebagai kawasan konservasi, kawasan perairan Teluk Benoa tidak dapat direklamasi (Perpres No. 122 Tahun 2012) Harapan untuk tetap menjaga Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sirna ketika Pak SBY mengubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi menjadi kawasan budi daya - zona penyangga yang dapat dilakukan reklamasi seluas 700 hektar. Kami seniman musik, Pak Presiden. Bukan ahli hukum. Tapi tidaklah sulit bagi kami untuk mengerti isi Perpres tersebut bahwa Perpres No. 51 Tahun 2014 hanya diterbitkan untuk kepentingan reklamasi. Bapak Presiden,Perlu diketahui bahwa di Teluk Benoa juga masih lestari kelompok-kelompok nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di kawasan perairan sekitar Teluk Benoa. Sebuah tradisi unik masyarakat setempat, yakni mekekarang (mencari hasil laut saat laut surut), juga masih terjaga hingga kini. Sebuah tradisi yang mengidentifikasikan bahwa laut memiliki kaitan yang penting terhadap karakter budaya bangsa. Di kawasan ini pula, ada banyak sektor jasa di bidang pariwisata yang dimiliki dan dikelola olah masyarakat lokal, yang telah terbukti dapat menghidupi berbagai jenjang generasi. Pada laut di sekitar Teluk Benoa mereka menggantungkan kehidupan, dengan demikian Teluk Benoa adalah “hidup” mereka. Reklamasi Teluk Benoa bisa mengubah garis pantai dan alur laut sehingga mengancam kelangsungan hidup biota laut, burung endemik, dan pertumbuhan terumbu karang (Conservation International). Bapak Presiden, dalam pidato kenegaraan Bapak, Bapak secara tegas menyampaikan bahwa "…akan bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk." Dari komitmen itu, kami ingin agar Bapak bertindak cepat untuk menyelamatkan generasi masa depan, yaitu dengan membatalkan dan mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 karena Perpres tersebut mengancam masa depan peradaban Indonesia dan juga bertentangan dengan komitmen untuk mengembalikan Indonesia sebagai negera maritim. Bangsa pelaut tidak mengurug laut ! Akhirnya, kami ingin mengajak siapa saja yang sangat mencintai keindahan dan kekayaan alam Bali dan Indonesia untuk bergerak bersama membangun peradaban maritim dengan menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta Bapak @jokowi untuk segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Salam #TolakReklamasiTelukBenoa! #BatalkanPerpres51th2014!

Superman Is Dead - Navicula - Nosstress
50,860 supporters
Petitioning Joko Widodo

Pak Jokowi dan Pak JK; Tuntaskan Ujian Sejarah Bangsa Pak SBY #10thnMunir

Bapak Presiden Joko Widodo, Apa kabar? Sudah empat bulan Bapak jadi Presiden.  Saya ingin sampaikan pesan yang pernah saya sampaikan kepada Presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tahu Bapak sibuk. Apalagi tekad Bapak sejak semula adalah kerja, kerja, dan kerja. Bapak Presiden terdahulu saya dengar dari orang sekelilingnya juga bekerja. Siang malam. Sepuluh tahun. Tapi entah mengapa, kerjanya tak menghasilkan keadilan. Kerja warga biasa seperti saya tentu beda dengan kerja warga yang dipercaya jadi Presiden. Saya tak punya kekuasaan politik. Saya bukan pemimpin dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang menuntut pelaku kejahatan ke pengadilan. Ya, menuntut dalang utama pembunuh suami saya ke pengadilan. Bapak tentu tahu bahwa menegakkan keadilan tak akan berhasil tanpa kerja. Tetapi kerja dalam pengertian yang sepantasnya, bukan hanya menghasilkan kesibukan. Saya sadar, dalang pembunuh Munir bukan orang biasa. Barangkali dia bisa mempengaruhi begitu banyak petinggi negara sehingga dirinya kebal hukum. Bahkan bisa menakut-nakuti dengan ancaman, atau merayu dengan uang.   Tapi itu tidak menyurutkan harapan saya. Sama sekali seharusnya tidak melemahkan saya dan kawan-kawan yang mencintai Munir. Tidak pula seharusnya membuat seorang Presiden diam seribu bahasa. Oya, keadilan yang saya tuntut bukan hanya untuk kasus suami saya. Tapi keadilan bagi semua korban kekerasan negara di masa Orde Baru, dari Tragedi 1965, Tragedi Priok 1984, Talangsari 1989, Penghilangan Paksa 1997/1998, hingga Tragedi Trisakti, Mei, Semanggi 1998/1999. Jika Bapak seorang Presiden sejati, maka seyogyanya kekuasaan Bapak dapat digunakan untuk menegakkan Keadilan. Saya tunggu.

Suciwati Munir
11,381 supporters
Victory
Petitioning Husni Kamil Manik

Hentikan Segala Bentuk Klaim Kemenangan dalam Pilpres dan Dukung KPU Tetap Independen!

Petisi ini ditujukan kepada Capres RI No. Urut 1 (Prabowo Subianto); Capres RI No. Urut 2 (Joko Widodo); dan Seluruh Komisioner KPU (Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia R, dan Arief Budiman) Setelah melalui masa kampanye yang penuh hingar bingar dan persaingan panas antar kedua kubu capres-cawapres, 9 Juli 2014 lalu, akhirnya rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya. Sebuah momentum yang diharapkan dapat segera mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat dan kembali membangun persatuan nasional di bawah kepemimpin presiden dan wakil presiden terpilih. Siapa pun itu. Namun, polarisasi itu ternyata masih terus berlanjut. Berbekal quick count dari beberapa lembaga survey yang sebenarnya lebih tepat jika diartikan sebagai prediksi hasil pemilu dibandingkan hitung cepat ini, kedua kubu capres-cawapres akhirnya terlibat perang opini di media massa dengan saling klaim kemenangan. Alih-alih, bersabar menunggu hasil penghitungan suara nasional oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014, masyarakat pun akhirnya juga ikut larut dalam perang opini antara kedua kubu capres-cawapres ini.  Lebih dari itu, opini yang berkembang kini bahkan mengarah pada upaya intimidasi terhadap KPU dan delegitimasi terhadap hasil penghitungan resmi KPU. Mulai dari klaim bahwa KPU yang salah jika terdapat perbedaan antara hasil penghitungan resmi KPU dengan quick count lembaga surveynya (http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/10/21082731/jika.kpu.menangkan.prabowo.lembaga.survei.tuding.kpu.yang.salah.) hingga klaim keunggulan dalam "real count" yang sebenarnya merupakan kewenangan dari KPU (http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/11/n8iv70-prabowohatta-klaim-unggul-di-real-count-ini-penjelasannya). Jika opini tersebut terus berkembang, bukan tidak mungkin polarisasi ini takkan usai pasca tanggal 22 Juli 2014 dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat pun akan menjadi semakin besar. Sebelum semua itu terjadi, KPU harus terus bekerja keras dan mempertahankan independensinya. Tindak tegas semua petugas pelaksana pemilu yang terbukti melanggar aturan dan tidak lagi independen. Selama KPU tetap independen dan menjalankan tugasnya dengan benar, segenap masyarakat Indonesia akan selalu berada di belakangnya dan mendukung keputusan-keputusannya. Selain itu, kami pun menuntut kepada kedua pasang capres-cawapres berserta tim sukses untuk menghentikan segala bentuk klaim kemenangan yang hanya akan memperkeruh suasana dan menjebak masyarakat Indonesia ke dalam polarisasi tanpa akhir. Siapa pun yang menang nanti, takkan bisa bekerja dan memimpin kami secara efektif jika polarisasi ini tidak kunjung diakhiri. Atas dasar tersebut diatas, saya, Mohamad Ivan Riansa selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut menandatangani petisi ini. Setiap tanda tangan yang anda bubuhkan dalam Petisi ini, maka secara otomatis petisi ini akan terkirim ke email Capres dan Para Komisioner KPU. We Stand On KPU Side!!! #DukungKPU Berikut Video #DukungKPU dapat diakses di : http://www.youtube.com/watch?v=35TD7hTbfEg&list=UU-ppIaVugyFy_ngULWos8YA Beberapa laman pemberitaan mengenai Petisi ini : 1. http://pemilu.sindonews.com/read/883763/113/bem-ui-galang-petisi-dukung-kpu 2. http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/16/n8sh95-bem-ui-dukung-kpu-tetap-independen 3. http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2078782/bem-ui-dukung-kpu-tetap-netral-pantau-hitung-suara-pilpres 4. Opini : https://www.selasar.com/politik/we-stand-on-kpu-side

Mohamad Ivan Riansa
8,096 supporters
Petitioning Gubernur DKI

Batalkan Pembangunan 6 Jalan Tol Dalam Kota Jakarta #Tolak6Tol

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun enam ruas jalan tol mulai 2013 mendatang. Padahal pembangunan jalan raya baru, termasuk jalan tol dalam kota Jakarta, tidak akan menyelesaikan problem kemacetan lalu lintas di kota. Di California setiap 1% peningkatan panjang jalan dalam setiap mil akan menghasilkan peningkatan kendaraan yang lewat sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995). Sementara studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya, pada Mei 2005, justru mengungkapkan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi. Singkat kata, pembangunan jalan tol baru dalam kota Jakarta akan semakin menambah macet dan polusi udara di Jakarta

Daus Cak
4,278 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo & Jusuf Kalla

Rokhmin Dahuri Mantan Terpidana Korupsi Tak Layak Jadi Menteri di Kabinet JKW-JK

Rokhmin Dahuri dijerat KPK dengan Pasal 12 UU 31/1999 dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 23 Juli 2007 dengan vonis 7 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Meski menempuh upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, namun upaya bandingnya di tolak oleh pengadilan tinggi pada tanggal 7 November 2007 lalu kemudian disusul dengan penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 8 Mei 2008. Mantan terpidana korupsi dana non-bujeter berbandrol 31,7 Milyar yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 15 Milyar ini, menghirup udara bebas lewat surat Pembebasan Bersyarat pada tanggal 25 November 2009. Masa penahanan berkurang 2 tahun 6 bulan atas upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan ditambah remisi 2 bulan pada perayaan hari kemerdekaan RI pada Agustus 2009. Kasus Pulau Bangka yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara mulai ramai dibicarakan pada akhir tahun 2011. Apa hubungannya dengan Rokhmin Dahuri..??? Yeeesss.. PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) adalah pemilik konsesi tambang Bijih Besi seluas 2.000 hektar di atas Pulau Bangka yang luasannya hanya 4.700 hektar (pulau yang sangat kecil) dan Rokhmin Dahuri adalah sosok yang membantu memperkuat keberadaan PT. MMP di atas pulau tersebut, baik kekuatan loby-nya di internal Kementerian Kelauatan dan Perikanan serta kementerian terkait lainnya, dan juga kepada partai politik tertentu. Kini sesama warga Pulau Bangka tengah berkonflik, antara anak dan orang tua, guru dengan murid, kakak dengan adik, sepupu dengan sepupu, tetangga dengan tetangga, semuanya terjadi konflik dan bahkan kriminalisasi pun di alami oleh warga. Meski warga penolak tambang telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 291 K/TUN/2013 yang membatalkan IUP Eksplorasi PT. MMP, namun perusahaan tersebut masih terus beraktivitas dan bahkan mengukur tanah-tanah masyarakat secara paksa. Bahkan rekomendasi Komnas HAM dan UKP4 pun tak membuat Bupati Minahasa Utara berubah dan tetap ngotot bahwa Pariwisata, Perikanan dan Pertambangan bisa satu di Pulau Bangka. Pak Joko Widodo - Jusuf Kalla tinggal menunggu dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan warga Pulau Bangka menaruh harapan kepada mereka berdua untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Petisi ini untuk mengingatkan Pak Jokowi - JK agar tidak mengangkat Rokhmin Dahuri menjadi menteri dalam kabinetnya, karena persoalan dan konflik di Pulau Bangka tidak akan tuntas jika mantan terpidana korupsi dan sekalgius menjadi back-up PT. MMP tetap berada di kabinet pemerintahan RI. KOALISI PENYELAMATAN PULAU BANGKA

EDO RAKHMAN
2,611 supporters
Victory
Petitioning joko widodo

TOLAK RIBKA TJIPTANING JADI MENKES #TOLAKRIBKA

Kami sangat mengapresiasi langkah pak Joko Widodo dan pak Jusuf Kalla membuka platform terbuka untuk publik dalam menentukan dan memberi masukan jajaran kabinet yang akan mereka pimpin di periode mendatang. Ya, Joko Widodo & Jusuf Kalla secara resmi telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan terpilih dan sebagai tombak roda pemerintahan periode 2014 - 2019. Namun, sangat disayangkan melalui sumber Jokowi Center, muncul nama RIBKA TJIPTANING sebagai kandidat Menteri Kesehatan. Kami sebagai publik yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sangat menyayangkan nama beliau muncul di jajaran bursa kabinet tersebut. PUBLIK MENOLAK LUPA! 1. Tentu masih ingat dengan peristiwa hilangnya salah satu ayat di Undang-Undang Kesehatan tepat di ayat 2 Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan mengenai tembakau. Terindikasi ayat ini hilang secara ghaib dan ribka sebagai ketua komisi IX membawahi departemen kesehatan bertanggung jawab dengan hilangnya ayat di undang-undang tersebut. 2. Ribka Tjiptaning menilai dokter lebih jahat dari POLANTAS (http://www.jpnn.com/read/2013/03/07/161680/Dokter-Dianggap-Lebih-Jahat-Dibanding-Polantas-) Dokter yang sebagaimana kita ketahui sebagai pahlawan mulia menyelamatkan dan menyembuhkan jutaan masyarkat, dianggap remeh dan menyebut dokter sebagai agen farmasi. Penyataan ini tak pantas dilontarkan seorang pejabat publik 3. Ribka Tjiptaning menyebut PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif TIDAK PENTING! (http://health.kompas.com/read/2014/07/29/140146123/Ketua.Komisi.IX.Minta.Presiden.Terbitkan.PP.Pemidanaan.Rumah.Sakit) ASI yang notabenenya adalah asupan gizi terbaik yang diberikan kepada bayi dari Ibu dianggap tidak penting mengenai regulasi ini. Hal ini juga dapat dijadikan indikator jika ribka tidak aware terhadap permasalahan anak dan ibu.  Saya bersama jutaan masyarakat peduli kesehatan mengajak rekan-rekan untuk MENOLAK BERSAMA RIBKA TJIPTANING SEBAGAI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Susunan kabinet adalah hak preogratif presiden, tapi publik berhak memberi masukan siapakah yang pantas menjalankan roda pemerintahan. Saya bersama jutaan masyarakat berharap besar kepada Pak Joko Widodo dan Pak Jusuf Kalla dapat menjalankan amanah rakyat sebaik mungkin tanpa memberikan jabatan publik ini kepada orang-orang yang tak pantas mendudukinya.  Mari kita kawal bersama dengan membantu menyebarkan petisi #TolakRibka ini dan menandatanganinya, semoga pak Jokowi dan pak JK mendengarkan aspirasi kami.   Salam hangat, Muhamad Ricki Cahyana    

Muhamad Ricki Cahyana
1,870 supporters
Victory
Petitioning Presiden RI, Bapak Joko Widodo

"Tolak Pabrik Pengolahan Nikel, Save Baluran National Park"

Kelestarian taman nasional Baluran yang berada di Kabupaten Situbondo, Jawa timur terancam dengan kehadiran perusahaan pengolahan (smelter) nikel yang berbatasan dengan kawasan taman nasional. Kehadiran pabrik pengolahan nikel itu dikuatirkan akan memberikan dampak buruk kepada kelestarian ekosistem dan satwa liar di Taman Nasional Baluran, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung.  Taman Nasional Baluran yang mempunyai luas 25.000 ha itu merupakan habitat berbagai jenis satwa liar. Tercatat terdapat 155 jenis burung dan 26 jenis mamalia diantaranya banteng (Bos javanicus javanicus), kerbau liar (Bubalus bubalis), ajag (Cuon alpinus javanicus), kijang (Muntiacus muntjak muntjak), rusa (Cervus timorensis russa), macan tutul (Panthera pardus melas), kancil (Tragulus javanicus pelandoc), dan kucing bakau (Prionailurus viverrinus). Ditilik dari segi lingkungan, ada beberapa efek negatif di balik keberadaan smelter. Pertama, smelter membutuhkan banyak sekali pasokan listrik dan batubara sebagai bahan bakar proses pengolahan. Proses smelting pun pada akhirnya akan menghasilkan konsentrat mineral, serta produk limbah padat berupa batuan dan gas buang SO2. Saat menguap ke udara, maka senyawa SO2 dapat menyebabkan hujan asam yang jika turun ke tanah akan meningkatkan derajat keasaman tanah dan sumber air sehingga membahayakan kelangsungan hidup vegetasi dan satwa. Salah satu contoh nyata dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh smelter adalah peristiwa yang terjadi di Norilsk, Rusia. Dulunya kota ini merupakan kompleks smelting logam berat terbesar di dunia. Dalam setahun lebih dari 4 juta ton cadmium, tembaga, timah, nikel, arsenik, selenium, dan zinc terlepas ke udara. Kadar tembaga dan nikel di udara melebihi ambang batas yang diperbolehkan, dan sebagai akibatnya dalam radius 48 km dari smelter, tidak ada satu pohon pun yang bertahan hidup. Pada manusia dan satwa, semua jenis senyawa nikel juga dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, pneumonia, emphisema, hiperphlasia, dan fibrosis. Selain itu, percobaan laboratorium membuktikan bahwa senyawa nikel dapat menembus dinding plasenta pada mamalia sehingga dapat mempengaruhi perkembangan embrio dengan risiko kematian dan malformasi. Pada eksperimen berbeda yang dilakukan dengan cara menyuntikkan senyawa nikel pada organ-organ tubuh tertentu pada hewan percobaan, didapati munculnya sel-sel kanker akibat mutasi yang dialami oleh jaringan tubuh. Pantauan organisasi Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) pada akhir Agustus 2014, perusahaan pengolahan nikel itu sudah melakukan pembukaan lahan (land clearing) di lahan yang berbatasan dengan taman nasional Baluran. Kepala Taman Nasional Baluran Emi Endah Suarni kepada PROFAUNA membenarkan isu tentang rencana pendirian pabrik pengolahan nikel itu, namun pihak taman nasional belum tahu tentang amdal-nya. Pihak taman nasional berharap agar pembukaan lahan oleh perusahaan nikel itu harus segera dilakukan pemagaran, sehingga satwa liar yang ada di taman nasional tidak menyebrang ke lahan yang dibuka oleh perusahaan itu. Mari kita lindungi taman nasional yang dikenal sebagai Africa van Java ini dari kehancuran. Save Baluran National Park!

PROFAUNA Indonesia
773 supporters