Decision Maker

Anies Baswedan

  • Gubernur DKI Jakarta

Lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969, adalah Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah seorang intelektual dan akademisi asal Indonesia.


Does Anies Baswedan have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Victory
Petitioning Anies Baswedan, Satgas COVID-19 DKI Jakarta, DPRD DKI JAKARTA, Anies Baswedan

Tolak Pemberlakuan Ganjil Genap Prematur

Dulu, waktu PSBB pertama kali diberlakukan dan belum banyak kasus Covid-19, kebijakan ganjil genap ditiadakan. Tapi kini saat lagi banyak banget kasus Covid-19 di Jakarta, kenapa Pemda DKI malah kembalikan lagi ganjil genap dan mendorong warga berdesak-desakan naik angkutan umum? Saya dulunya pengguna angkutan umum Transjakarta, tapi sejak pandemi saya putuskan untuk pakai kendaraan pribadi ke kantor guna mengurangi risiko bagi diri sendiri, keluarga di rumah dan rekan kerja di kantor. Kalau ganjil genap kembali diberlakukan, sama aja dengan memaksa warga kembali pakai angkutan umum. Padahal ada keterbatasan jumlah kendaraan angkutan umum & kurangnya kedisiplinan penumpang, yang berisiko memperparah kasus Covid-19 di DKI dan sekitarnya. KRL, LRT, MRT, Transjakarta, dan bus antar kota akan kembali ramai dan menumpuk lagi, akan semakin sulit melakukan physical distancing.  Kalau teman2 ingat, Pemprov DKI pernah membatasi / mengurangi angkutan umum di awal PSBB yg menyebabkan kepadatan (pengumpulan massa) di terminal, stasiun dan halte pada bulan Maret yang lalu. Sangat riskan. Karena itulah, selama pandemi akan lebih baik jalanan padat oleh kendaraan daripada angkutan umum yg dipadati oleh penumpang. Lebih baik warga antri dalam kendaraan pribadi daripada berdesakan dalam kendaraan / angkutan umum. Lebih baik warga terlambat tiba di rumah karena kepadatan lalu lintas daripada berdesakan di terminal, stasiun, halte dan di kendaraan / angkutan umum. Karena itu, saya membuat petisi ini kepada pak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak memberlakukan aturan ganjil genap sampai angka kasus Covid-19 di Jakarta menurun. Daripada memaksakan ganjil genap lebih baik Pemprov DKI memaksimalkan pemberlakukan Working From Office (WFO) 50% di kantor2 di sekitar Jakarta, memperluas inspeksi di perkantoran, dan melakukan pemeriksaan secara intensif. Bukannya malah memberlakukan ganjil genap.  Dengan begini akan semakin sedikit warga yang berangkat ke kantor, menggunakan kendaraan umum maupun pribadi, artinya mengurangi resiko penularan  Janganlah membenturkan warga masyarakat dengan risiko yang belum ada solusinya, penyakit yang belum ada obatnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita, Amin. Salam, Freddy Sinurat Sumber gambar: mediaindonesia.com

Freddy Sinurat
16,803 supporters
Petitioning Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Anies Baswedan, Lukman Hakim Saifuddin

HAPUSKAN PINJOL LEGAL DAN ILEGAL YANG ADA DI INDONESIA

HAPUSKAN PINJOL LEGAL DAN ILEGAL YANG ADA DI INDONESIA YANG SANGAT MERESAHKAN MASYARAKAT DENGAN ADANYA PINJOL BUKANNYA MEMBANTU TAPI MALAH MENYENGSARAKAN DENGAN BUNGA YANG SANGAT FANTASTIS       HAPUSKAN PINJOL LEGAL DAN ILEGAL YANG ADA DI INDONESIA YANG SANGAT MERESAHKAN MASYARAKAT DENGAN ADANYA PINJOL BUKANNYA MEMBANTU TAPI MALAH MENYENGSARAKAN DENGAN BUNGA YANG SANGAT FANTASTIS Bagaimana bisa ribuan orang bahkan lebih bisa terjerat ?? Otoritas selaku Regulator dari Layanan keuangan digital menolak bertanggung jawab atas korban korban yang telah direnggut hak asasi manusianya, direnggut kerahasian datanya, direnggut pekerjaannya, direnggut privasi nya, mereka menolak bertanggung jawab, padahal OJK Adalah SUTRADARA dari semua iniContoh kasus.. Peminjam meminjam sejumblah uang Rp1.000.000 yang cair hanya Rp790.000 dan dana pengembalian bisa mencapai Rp1.500.000 sangat-sangat tidak masuk akal bukan! Bahkan tenor pinjaman hanya 7 hari. Dari awal mendaftar semua kontak galeri lokasi mereka akses tanpa ada curiga, tapi ternyata setelah peminjam terlambat bayar mereka menyebar luaskan data peminjam bahkan sampai mencaci maki dan membuat grub untuk donasi pembayaran. Apakah itu bisa dinsebut PINJOL diawasi OJK. Karna legal maupun ilegal semuanya cara penagihannya sama tak ada bedanya. Mari sama sama kita kembalikan Indonesia ke dalam negara yang aman, tenteram tanpa LINTAH DARAT ONLINE

Siti R
16,496 supporters
Petitioning Federation Internationale de l'Automobile, H. Prasetio E. Marsudi, Anies Baswedan

Cancel the ABB Formula-E 2020 in Jakarta! (Batalkan ABB Formula-E di Jakarta!)

Jakarta is currently suffering from a big flood devastating most area of the city. This is one of the biggest and worst flood ever happened in Jakarta’s history, damaging properties, infrastructures and claiming many lives. Although triggered by continuous heavy rain, this disaster was very likely happened not solely due to natural reason, but mostly due to the incompetence of the governor of Jakarta (Anies Baswedan)  who cut the city’s budget for flood management and abandoned most of the city’s infrastructure for flood management. The governor has cut the budget mostly needed by the people of Jakarta and channeled it to a high-profile event that certainly not needed and wanted by people of Jakarta: The 2020 ABB FIA Formula-E which is scheduled on June. This event is nothing more than a political stageshow which ignoring the city’s most crucial problems and clearly should be cancelled. We hereby demand you to cancel the 2020 ABB FIA Formula-E event in Jakarta. People of Jakarta surely need all the resources available to help the people suffering from the flood and rebuild our city, not to waste it on one event that mock the suffering of our people. Please consider moving this event to other city that is more prepared to hold this event. Thank you for your consideration.. -------------------------------- Jakarta saat ini menderita banjir besar yang menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Ini adalah salah satu banjir terbesar dan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Jakarta, mengakibatkan kerusakan banyak bangunan, infrastruktur serta menelan korban jiwa. Meski dipicu oleh hujan lebat yang berkepanjangan, bencana ini sebagian besar terjadi bukan karena alasan alami, tetapi sangat mungkin karena ketidakmampuan gubernur Jakarta (Anies Baswedan) yang memotong anggaran kota untuk pengelolaan banjir dan mengabaikan sebagian besar infrastruktur untuk pengelolaan banjir kota. Gubernur memotong sebagian besar anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta dan menyalurkannya ke suatu acara besar yang tentu saja tidak dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang Jakarta: Formula-E FIA ABB 2020 yang dijadwalkan pada Juni. Acara ini tidak lebih dari sebuah panggung politik yang mengabaikan masalah-masalah kota yang terpenting dan jelas harus dibatalkan. Kami dengan ini meminta Anda untuk membatalkan penyelenggaraan acara Formula-E FIA ABB 2020 di Jakarta. Warga Jakarta membutuhkan semua sumber daya yang tersedia untuk membantu orang-orang yang menjadi korban banjir dan membangun kembali kota, bukan untuk menyia-nyiakannya pada satu acara yang mengolok-olok penderitaan warga. Mohon pertimbangkan untuk memindahkan acara ini ke kota lain yang lebih siap untuk mengadakannya. Terima kasih atas pertimbangan Anda.

Irawan Endro Prasetyo
15,008 supporters
Petitioning Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Batalkan Sistem Zonasi PPDB DKI JAKARTA 2021/2022

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu jalur menuju masa depan yang maju, pendidikan bagi indonesia adalah merupakan satu tiang pendiri bangsa Indonesia itu sendiri, pendidikan bagi siapa saja itulah yang ingin dibangun oleh pemerintah kita, tapi akan demikian, kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang malah mematahkan tiang pendiri itu, kebijakan yang dibuat membuat banyak yang dirugikan. terutama di DKI Jakarta. Banyak anak-anak yang dengan cukup umur dan memumpuni untuk dapat menjenjang ke tingkat sekolah berikutnya, kalah karena umurnya kurang dari banyaknya anak-anak yang mendaftar. Kepada Kemendikbud, Pemprov DKI, dan sebagainya, apakah ini sudah dipikirkan matang-matang? kalian membuat peraturan dengan merubah sistem yang ada, yang dibilang ini adalah solusi agar semua mendapatkan pendidikan yang setimpal tapi mengorbankan anak-anak yang kurang umur tapi berprestasi? mempunyai nilai yang bagus dikelas, apakah itu tidak ada gunanya? apakah umur merupakan acuan yang bagus untuk menggantikan nilai itu? Saya mewakilkan segala kekeluhan orang tua khususnya di DKI Jakarta untuk bersuara, karena protes kami tahun lalu tidak kalian dengar, kami sudah protes habis-habisan untuk merubah sistem yang kalian buat yang kalian anggap "benar" tapi kalian tidak mau dengar suara kami. Apakah sekolah negeri itu hanya untuk anak-anak yang usianya sudah bukan sewajarnya pada jenjang sekolah itu? sangat tidak wajar dan tidak masuk di akal kita para orang tua. Maka dari itukami ingin membatalkan atau setidaknya bapak atau ibu merevisi lagi sistem yang ada agar dapat dibuat seadil mungkin. Karena banyak sekali yang tidak terima dan terpaksa masuk ke Sekolah Swasta yang memerlukan biaya yang cukup besar. Apa semua orang tua mampu? maka dari itu kami ingin Bapak dan Ibu untuk merevisi atau membatalkan sistem yang ada dengan alasan: Sistem Zonasi yang bukan "Zonasi", sistem zonasi yang mengutamakan umur diatas segalanya, dengan mengurutkan yang tertua sampai yang paling muda, sehingga banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah yang di-inginkan walaupun sekolah itu dekat dengan rumahnya. Sistem Zonasi dengan prioritas yang tidak jelas, dengan memberikan prioritas anak yang satu RT dengan sekolahan yang diinginkan. apakah seluruh jakarta perlu 1(satu) sekolah per RT? agar kuota anak-anak dapat terpenuhi? Banyaknya Kuota pada sistem Zonasi, banyaknya kuota sistem zonasi dengan sistem yang tidak jelas dan tidak adil memberikan dampak yang buruk untuk kedepanya. mengapa? karena banyak anak yang usia melebihi diutamakan masuk sekolah negeri, daripada anak yang umurnya cukup tapi harus tersingkir karena usia. Maksimal dan minimal umur bagi calon peserta didik baru, minimal umur yang diterima saat SD adalah 6tahun tapi tidak ada maksimalnya sama sekali, sedangkan di SMP dan SMA maksimal umurnya tidak masuk akal yaitu untuk SMP 15 tahun dan SMA 21 tahun, yang menurut kami umur segitu sudah tidak sepantasnya untuk menjenjang tingkat sekolah yang dipilih. Kami menuntut keadilan bagi seluruh anak peserta didik baru yang sudah mendaftar dan ingin melanjukan kejenjang sekolah selanjutnya tapi terhalang karena umur yang tidak masuk akal bagi kami karena maksimal umur dan minimal umur berbanding sangat jauh.

Feril Lazuardi
11,249 supporters
Petitioning Anies Baswedan, Joko Widodo

Melawan Petisi Copot Anies, KAMI MENDUKUNG ANIES & COPOT JOKOWI

Petisi ini dibuat untuk melawan petisi untuk menurunkan Anies dari Jabatan Gubernur DKi. Alasan2 yang dibuat dari petisi mereka,merupakan fitnah tentang kegagalan Anies. Terlihat ada kelompok2 yang ingin bangsa ini terpecah dan tidak menginginkan persatuan bangsa tercapai. Kelompok ini jelas belum bisa move on dari kekealahan sebelumnya. Segala macam di gunakan oleh mereka untuk menjatuhkan Anies yang merupakan Gubernur sah dipilih oleh Rakyat DKI. Banyak keberhasilan Anies yang tidak dicapai Oleh Ahok ataupun Jokowi sewaktu mereka menduduki jabatan Gubernur DKI. 1. Gross Domestic Product dibawah Anies diatas 6%, melebihi GDP Nasional ataupun GDP di era Jokowi atau Ahok yang tak pernah mencapai 6% 2. Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ahok tak pernah meraih ini. 3. Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta4. Meluncurkan program SAMAWA DP 0 Rupiah yang akan dibuka pendaftarannya mulai 1 November4. Integrasi 11 operator bus kecil bergabung dalam program OK Otrip [sekarang Jak Lingko] dan telah melayani 33 trayek5. Pamberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 805 ribu siswa di DKI Jakarta6. Peningkatan kualitas kawasan dan permukiman melalui Community Action Plan (CAP)7. Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rumah aman8. Peningkatan kemampuan merespons aduan, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 0-14 hari9. Realisasi Taman Benyamin Sueb10. OK OCE di 44 kecamatan dengan total peminat mencapai 53.798 wiraswasta11. Membangun skybridge di Tanah Abang12. Progres Konstruksi MRT mencapai 96,54 %13. Meluncurkan layanan SI DUKUN 3in1 yang memfasilitasi pelayanan enam macam dokumen kependudukan14. Diklat bagi 250 orang pengemudi angkutan umum dan akan terus meningkat15. Revitalisasi Pusat Dokumentasi H.B. Jassin16. Realisasi pendapatan daerah TA 2017 mencapai 64,82 triliun (103,69%)17. Pemberian hibah untuk guru swasta dan madrasah swasta, Rp 500 ribu/bulan18. Peserta Jaminan Kesehatan Semesta DKI Jakarta mencapai 98%, melebihi target nasional sebesar 95%19. Tiga SMK Negeri (27, 56, 57) telah berstatus BLUD20. Membangun 100 gedung dan merehabilitasi 109 gedung sekolah21. Operasi Pasar Murah di 44 kecamatan jelang Lebaran22. Meluncurkan aplikasi OYES sebagai sarana pemesanan bahan pokok dan telah diunduh 80.000 pedagang Pasar Jaya23. Memperluas penerima program subsidi pangan murah (daging sapi, daging ayam, telur dan beras) kepada penyandang disabilitas, lansia, buruh, selain penerima KJP Plus, PJLP dan penghuni rusun dengan penganggaran mencapai Rp 885 miliar24. Pemberian Kartu Lansia Jakarta (KLJ) kepada 22.970 lansia di Jakarta25. Meluncurkan masterplan TOD pertama di Dukuh Atas26. Pengembangan penggunaan aplikasi parkir online jukir dan lapakon di enam ruas jalan27. Membangun fasilitas publik ramah disabilitas berupa trotoar dan penyeberangan sebidang (pelican crossing)28. Menjadi pemenang We Love Cities 201829. Jumlah aset mencapai 464,60 triliun, meningkat 21,62 triliun dari jumlah tahun sebelumnya30. Terimplementasikannya layanan SI DUKUN 3 in 1 di 10 RSUD & 2 RSUP/RSIA dengan melayani 28.874 dokumen secara terintegrasi sejak Januari-Juni 201831. Pemberlakuan tindak lanjut laporan aduan masyarakat yang berpengaruh terhadap KPI kinerja dan 10% TKD Kepala Dinas

Firdaus Bustamam
8,547 supporters
Petitioning Anies Baswedan

Lebih Cocok Nama JIS Menjadi Stadion M​.​H. Thamrin!

Jakarta baru saja memiliki stadion internasional yang sangat besar dan megah. Namun, penamaannya bermasalah, teman-teman. Penamaan Jakarta International Stadium (JIS) dianggap melanggar UU no. 24/2009 karena menggunakan Bahasa Inggris. Selain itu, nama ‘JIS’ sepertinya tidak dapat memacu semangat untuk memajukan persepakbolaan nasional karena tidak menggunakan nama tokoh sejarah yang inspiratif. Diusulkan mengambil nama Soeratin yang merujuk kepada nama tokoh pendiri Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), tapi sejarah menunjukkan ada tokoh yang lebih tepat, yaitu MH Thamrin. Thamrin adalah pahlawan nasional sekaligus tokoh Betawi, warga asli Jakarta. Lebih jauh lagi Thamrin pun bukan hanya pendiri bangsa yang gibol (gila bola), dalam arti doyan merumput, melainkan juga punya visi sepakbola modern Indonesia sebagai reaktor kebangsaan. Visi sepakbola Thamrin tumbuh dari kampung-kampung. Ia melihat sepakbola Pribumi bermutu tapi didiskriminasi. Ia selalu gunakan posisinya di Gementeraaden (Dewan Kota) dan Volksraad (Dewan Rakyat), untuk menyuarakan isu ini. Thamrin meyakini sepakbola bukan sekadar olahraga rakyat, melainkan medium gerakan kebangsaan. Riset sejarah Srie Palupi, Politik dan Sepakbola, membenarkan hal itu. Sepakbola yang masuk Hindia akhir abad ke-19 berbareng ideologi-ideologi besar—nasionalisme, komunisme, islamisme, sosialisme—sama diterima dan tumbuh jadi counter culture terhadap perkembangan masyarakat serta sejarah kolonial. Inilah jalan keluar yang ditawarkan Thamrin. Visi sepakbola Thamrin terbukti, di negeri jajahan, profesionalisme itu tumbuh karena para pemain merumput dengan keyakinan mempertaruh sejarah dan kultur sepakbola sejak diterima di negerinya, yaitu sebagai counter culture kolonialisme. Dari sini, ia membangun sepakbola modern Indonesia sebagai reaktor kebangsaan, sehingga Jakarta jadi ibukota sepakbola kebangsaan Indonesia. Inilah warisan (legacy) Thamrin yang berharga dan khas, tapi terlupa. Darma bakti dan warisan Thamrin begitu besar kepada sepakbola serta jadi utang budi tak ternilai. Seharusnya ini cukup menggugah kesadaran buat mencicil. Memberi nama JIS dengan MH Thamrin Stadion Internasional Jakarta adalah awal yang baik. Bangunan monumental harus diimbangi nama dari amal sejarah yang monumental dan tak kering-kering mengalirkan keteladanan bagi sepak bola serta kebangsaan kita hari ini juga masa depan. Baca tulisan lengkap saya di Majalah Tempo di sini, atau di sini. 

JJ Rizal
5,983 supporters