Kebijakan Publik

  • 7.481.551 pendukung mengambil tindakan dalam topik ini.
  • Petisi 117 dimulai di komunitas ini.
Mulai petisi

Cerita dan update dari pembuat petisi

Mendorong TVRI untuk Menyiarkan Pertandingan Sepakbola Tim Nasional Indonesia Secara Gratis
Kemenangan!TVRI telah menyiarkan tayangan piala dunia 2026 secara gratis 
13 novembre 2026
Kembalikan rute bus Trans Jatim Koridor 2 ke Terminal Tipe C Arjosari
Ayo dapatkan lebih banyak tanda tangan untuk petisi iniHalo semua, hanya ingin menginformasikan bahwa sekarang ada 1 tanda tangan di petisi ini. Terima kasih atas dukungan Anda!Bisakah …
Ayo dapatkan lebih banyak tanda tangan untuk petisi ini
6 novembre 2026
HENTIKAN PENYELUNDUPAN ITSBAT NIKAH Tanpa Melibatkan Semua Pihak Berkepentingan/Ahli Waris
KUNCIAN: ITSBAT NIKAH Bukanlah ITSBAT AKAD NIKAH, Melainkan ITSBAT PERNIKAHAN/PENGESAHAN PERKAWINANhttps://www.tiktok.com/@pasukankeadilanpancasila/video/7701967663093861638
KUNCIAN: ITSBAT NIKAH Bukanlah ITSBAT AKAD NIKAH, Melainkan ITSBAT PERNIKAHAN/PENGESAHAN PERKAWINAN
28 ottobre 2026

Kemenangan dalam Kebijakan Publik

10 pendukung membicarakan petisi terkait Kebijakan Publik!

Kita harus dukung redenominasi purbaya agar bisa segera dilakasanakan!!
Anggie didukung: DENGAN REDENOMINASI KITA BERANTAS UANG KORUPSI, KITA SAPU UANG PALSU!!
Setuju untuk Indonesia yang lebih baik.
Untuk mengurangi koruptor dan duit nya!
Nyoman Trisna didukung: DENGAN REDENOMINASI KITA BERANTAS UANG KORUPSI, KITA SAPU UANG PALSU!!
We urge the Indonesian government to investigate and disband GRIB if it is proven to have engaged in violence, intimidation, or other actions that threaten democracy and public safety. No organization should be above the law.

We, the people, will continue to monitor and support the case of Mr. Bambang Setiawan to ensure that justice is served. We demand a transparent, fair, and thorough investigation. Justice for Bambang Setiawan!
Diva didukung: Bubarkan organisasi ormas GRIB Jaya

Anda tidak sendirian — komunitas pendukung siap membantu Anda.

Mulai petisi
  1. Beranda
  2. Topik
  3. Kebijakan Publik