Kebijakan Publik

  • 7.450.498 pendukung mengambil tindakan dalam topik ini.
  • Petisi 110 dimulai di komunitas ini.
Mulai petisi

Kemenangan dalam Kebijakan Publik

10 pendukung membicarakan petisi terkait Kebijakan Publik!

Kita harus dukung redenominasi purbaya agar bisa segera dilakasanakan!!
Anggie didukung: INDONESIA MENDUKUNG REDENOMINASI PURBAYA
Setuju untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk mengurangi koruptor dan duit nya!
Nyoman Trisna didukung: INDONESIA MENDUKUNG REDENOMINASI PURBAYA
Kalau memang banyak kendala dan kenyataannya memang tidak efektif, ya batalkan saja
Ahmad didukung: Batalkan pelaksanaan TKA 2025
batalkan TKA, untuk masa depan kami
azzahra Siti didukung: Batalkan pelaksanaan TKA 2025
Batalkan TKA agar saya bisa bermalas-malasan
R7 didukung: Batalkan pelaksanaan TKA 2025
Meritokrasi mutlak diperlukan to pursue birokrasi yg agile & cost efficient, berikan kesempatan kandidat terbaik yg terseleksi melalui tes transparan untuk berkontribusi
Ida Ayu didukung: PETISI TOLAK PENGALIHAN PPPK MENJADI PNS DI INDONESIA
Kerja cuma luma tahun, bayaran ratusan juta dari pajak, pensiun seumur hidup. Saya enggak rela dunia akhirat. DPR & DPRD Indonesia sebagian besar isinya koruptor.
Evia didukung: Hapuskan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR, Demi Keadilan dan Efisiensi Anggaran Negara
Sudah seharusnya staff negara di gaji yang sesuai saja dan tidak berlebihan apalagi dengan kinerja yang ditampilkan tidak seimbang. Guru-guru bangsa jauh lebih berharap mendapatkan gaji dan fasilitas yang layak untuk membantu perkembangan adik-adik bangsa kita.
Tia didukung: Hapuskan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR, Demi Keadilan dan Efisiensi Anggaran Negara
Saya sependapat dgn Prof. Mahfud, M.D. bahwa situasi kerusuhan wkt itu mesti dipertimbangkan dlm mengadili Kompol Cosmas dkk. Pemberhentian secara tdk hormat tdk adil kpd Kompol Cosmas dkk yg berjuang utk memulihkan keamanan.
Vincent didukung: PETISI PENOLAKAN PEMECATAN KOMPOL KOSMAS KAJU GAE

Anda tidak sendirian — komunitas pendukung siap membantu Anda.

Mulai petisi
  1. Beranda
  2. Topik
  3. Kebijakan Publik