Pemerintahan Aceh berencana untuk membuka 1,2 juta hektar hutan yang dilindungi untuk dipakai pertambangan, perkebunan sawit, jalanan, dan penebangan kayu.

Hal ini telah dikonfirmasi Anwar, ketua komite perencanaan tata ruang parlemen Aceh, yang menyebutkan akan mengurangi area hutan Aceh dari 68% menjadi 45%. Area ini termasuk daerah Tripa dan lainnya di Kawasan Ekosistem Leuser yang sebenarnya berstatus hutan lindung berdasarkan hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 26/2006 dan Peraturan Pemerintah 26/2008.

Kalau hal ini terjadi, akan terjadi ekspolitasi besar-besaran seperti pembabatan hutan masal, peningkatan penebangan ilegal, kematian satwa langka seperti Macan, Badak, Gajah, dan Orangutan Sumatra. Tapi lebih dari itu, ini akan merusak ketersediaan dan kualitas air serta menciptakan banyak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bagi komunitas Aceh.

Periode sebelumnya, Gubernur Irwandi telah mengeluarkan RTRW Aceh yang sangat bagus dan dipuji dunia internasional karena mengedepankan konservasi hutan Aceh melalui moratorium penebangan hutan. Namun pergantian gubernur dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk mengubah RTRW tersebut dan membatalkan moratorium oleh beberapa orang di pemerintahan.

Petisi ini meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk menghentikan potensi kehancuran hutan terbesar di Aceh dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami juga meminta dunia internasional, yang selama ini telah mendukung konservasi dan perlindungan hutan Aceh untuk membantu dengan dukungan teknis dan finansial untuk mengubah peraturan yang sangat merugikan ini.