Ada Apa dengan TKA?
Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah instrumen tes standar yang dirancang untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik dalam aspek-aspek seperti pemahaman bacaan, penalaran logis, dan kuantitatif. Dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi, termasuk skema Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Indonesia. TKA digunakan sebagai salah satu unsur penilaian untuk memastikan bahwa calon mahasiswa memiliki kesiapan akademik dasar. Namun, kebijakan menjadikan hasil TKA sebagai validator nilai rapor dalam Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) justru menimbulkan keresahan luas di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Banyak siswa dari daerah atau sekolah dengan fasilitas terbatas merasa dirugikan karena tidak memiliki akses persiapan dan sarana yang sama seperti peserta di kota besar. Selain itu, maraknya isu kebocoran soal dan praktik kecurangan dalam pelaksanaan TKA membuat publik meragukan keadilan serta integritas hasil tes tersebut.

Nilai Dua Setengah Tahun Ditentukan oleh Hasil Tes Sejam
Menjadikan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai validator nilai rapor berarti menggantungkan keabsahan prestasi siswa pada instrumen yang masih menyisakan banyak celah. Baru pada hari pertama, TKA terbukti kebocoran soal, praktik joki, hingga penyalahgunaan akses teknologi, seperti pemberian izin penggunaan handphone dan penggunaan AI, yang mencederai prinsip kejujuran akademik. Ketika sistem seleksi nasional disandarkan pada hasil tes yang belum sepenuhnya bebas dari kecurangan, maka keadilan bagi siswa yang berjuang dengan jujur menjadi terancam. Kebijakan ini, alih-alih memperkuat objektivitas, justru membuka ruang baru bagi ketidakadilan yang sistematis dalam proses seleksi mahasiswa.

Lebih jauh, TKA tidak secara memadai merepresentasikan proses belajar yang panjang dan konsisten sebagaimana tergambar dalam nilai rapor. Rapor mencakup aspek perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dinilai secara berkelanjutan oleh guru selama tiga tahun masa studi. Sebaliknya, TKA hanya mengukur performa akademik pada satu kesempatan, yang mudah dipengaruhi faktor non-akademik seperti kondisi mental, stres, atau gangguan teknis. Menjadikan hasil TKA sebagai tolok ukur keabsahan rapor berarti mereduksi proses pendidikan menjadi sekadar angka hasil ujian satu hari.

Selain itu, kebijakan ini memperlebar kesenjangan akses antar daerah dan sekolah. Siswa di kota besar umumnya memiliki fasilitas belajar, akses bimbingan, dan perangkat teknologi yang jauh lebih memadai dibandingkan rekan mereka di daerah terpencil. Ketika TKA digunakan sebagai alat validasi nasional, banyak siswa yang kurang beruntung secara ekonomi dan/atau geografis akan tersisih bukan karena kurang cerdas, melainkan karena kurang akses. Akibatnya, sistem seleksi yang seharusnya membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa justru mempertegas ketimpangan sosial dalam pendidikan.

Pada akhirnya, mempertahankan TKA sebagai validator nilai rapor dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem seleksi nasional. Bila masyarakat melihat bahwa hasil tes yang penuh kontroversi menjadi dasar validasi prestasi, maka legitimasi lembaga pendidikan tinggi patut dipertanyakan. Lebih buruk lagi, hal ini dapat menumbuhkan sikap apatis di kalangan siswa, yang merasa usaha belajar bertahun-tahun tidak lagi dihargai dengan adil. Karena itu, mempertimbangkan kembali kebijakan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan keadilan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Sekarang Waktunya!
Kita sedang berada di titik genting, di mana kepercayaan publik terhadap sistem seleksi nasional sedang diuji. Jika pemerintah terus membiarkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dijadikan tolok ukur tunggal untuk memvalidasi nilai rapor, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu angkatan pelajar, tetapi kredibilitas seluruh sistem pendidikan Indonesia. Generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran yang keliru bahwa kejujuran bisa dikalahkan oleh kelicikan, dan kerja keras bisa dipatahkan oleh sistem yang timpang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri sementara integritas pendidikan dilucuti secara perlahan. Sekarang adalah saatnya bertindak! Bukan nanti, bukan setelah semuanya rusak.

Langkah-langkah konkret harus segera diambil:

1. Hentikan penggunaan hasil TKA sebagai alat validasi nilai rapor;
2. Tindak tegas seluruh pelaku kecurangan, termasuk penyedia jasa joki dan pihak internal yang lalai menjaga integritas ujian; dan
3. Bentuk lembaga independen yang melibatkan guru, akademisi, serta masyarakat sipil untuk mengevaluasi sistem seleksi nasional secara menyeluruh.
4. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi publik dengan membuka audit sistem keamanan ujian dan hasil validasinya.

Pendidikan tidak boleh menjadi ladang kompromi bagi manipulasi atau kepentingan politik. Nilai rapor harus dikembalikan pada hakikatnya, yakni sebagai cermin dari proses belajar yang jujur dan berkelanjutan. Jika bukan sekarang pemerintah menegakkan keadilan pendidikan, kapan lagi? Karena diam di tengah ketidakadilan berarti ikut membiarkannya tumbuh. Kita menuntut perubahan, dan perubahan itu harus dimulai hari ini!