TOLAK PENUTUPAN TOTAL PELABUHAN BAJOE

Penandatangan terbaru:
Mat Nur dan 18 lainnya baru saja menandatanganinya.

Masalahnya

Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu

Kepada Yth:

Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Kebijakan penutupan total Pelabuhan Bajoe dan pengalihan operasional lintasan ke Siwa–Kolaka dengan alasan perbaikan dermaga (movable bridge) telah mencekik urat nadi ekonomi masyarakat. Pelabuhan Bajoe bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan pusat penghidupan bagi ribuan pedagang kecil, buruh bagasi, sopir logistik, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir.

Kami menilai kebijakan ini gegabah, tidak transparan, dan mengabaikan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) karena dilakukan tanpa kajian dampak sosial-ekonomi yang komprehensif.

Melalui petisi ini, Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu menuntut:

  1. Evaluasi Kebijakan Total: Mendesak PT. ASDP untuk melakukan evaluasi kembali secara komprehensif atas kebijakan penutupan total pelabuhan selama agenda perbaikan Dermaga 1 (Utama).
  2. Fungsikan Dermaga: Mendesak PT. ASDP untuk mengoperasikan Dermaga 2 (Cadangan) sebagai solusi agar aktivitas penyeberangan tetap berjalan selama proses perbaikan Dermaga 1 berlangsung.
  3. Tunda Perbaikan Tanpa Kepastian: Mendesak PT. ASDP untuk tidak melanjutkan proses perbaikan Dermaga 1 sebelum ada kepastian dan jaminan penggunaan Dermaga 2 bagi pelayanan publik.
  4. Hentikan Penghentian Pelayanan: Mendesak PT. ASDP untuk tidak menutup atau memberhentikan pelayanan transportasi penyeberangan sebelum ada skema operasi yang jelas menggunakan Dermaga 2.
  5. Transparansi Kajian Sosial-Ekonomi: Mendesak PT. ASDP untuk memberikan penjelasan secara akuntabel dan transparan mengenai kajian dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan penutupan ini.
  6. Buka Data Kerusakan: Mendesak PT. ASDP untuk memperlihatkan secara transparan tingkat keparahan atau kerusakan Dermaga 1 sebagai dasar urgensi perbaikan yang diklaim.
  7. Transparansi Kelayakan Dermaga 2: Mendesak PT. ASDP untuk memaparkan hasil assessment (penilaian kelayakan) Dermaga 2 secara jujur guna membuktikan apakah dermaga tersebut benar-benar tidak dapat digunakan atau hanya diabaikan sebagai alternatif.

"Jangan korbankan perut rakyat demi alasan teknis yang bisa dicarikan solusinya!"

Dukung perjuangan kami dengan menandatangani petisi ini!

 

23

Penandatangan terbaru:
Mat Nur dan 18 lainnya baru saja menandatanganinya.

Masalahnya

Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu

Kepada Yth:

Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Kebijakan penutupan total Pelabuhan Bajoe dan pengalihan operasional lintasan ke Siwa–Kolaka dengan alasan perbaikan dermaga (movable bridge) telah mencekik urat nadi ekonomi masyarakat. Pelabuhan Bajoe bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan pusat penghidupan bagi ribuan pedagang kecil, buruh bagasi, sopir logistik, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir.

Kami menilai kebijakan ini gegabah, tidak transparan, dan mengabaikan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) karena dilakukan tanpa kajian dampak sosial-ekonomi yang komprehensif.

Melalui petisi ini, Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu menuntut:

  1. Evaluasi Kebijakan Total: Mendesak PT. ASDP untuk melakukan evaluasi kembali secara komprehensif atas kebijakan penutupan total pelabuhan selama agenda perbaikan Dermaga 1 (Utama).
  2. Fungsikan Dermaga: Mendesak PT. ASDP untuk mengoperasikan Dermaga 2 (Cadangan) sebagai solusi agar aktivitas penyeberangan tetap berjalan selama proses perbaikan Dermaga 1 berlangsung.
  3. Tunda Perbaikan Tanpa Kepastian: Mendesak PT. ASDP untuk tidak melanjutkan proses perbaikan Dermaga 1 sebelum ada kepastian dan jaminan penggunaan Dermaga 2 bagi pelayanan publik.
  4. Hentikan Penghentian Pelayanan: Mendesak PT. ASDP untuk tidak menutup atau memberhentikan pelayanan transportasi penyeberangan sebelum ada skema operasi yang jelas menggunakan Dermaga 2.
  5. Transparansi Kajian Sosial-Ekonomi: Mendesak PT. ASDP untuk memberikan penjelasan secara akuntabel dan transparan mengenai kajian dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan penutupan ini.
  6. Buka Data Kerusakan: Mendesak PT. ASDP untuk memperlihatkan secara transparan tingkat keparahan atau kerusakan Dermaga 1 sebagai dasar urgensi perbaikan yang diklaim.
  7. Transparansi Kelayakan Dermaga 2: Mendesak PT. ASDP untuk memaparkan hasil assessment (penilaian kelayakan) Dermaga 2 secara jujur guna membuktikan apakah dermaga tersebut benar-benar tidak dapat digunakan atau hanya diabaikan sebagai alternatif.

"Jangan korbankan perut rakyat demi alasan teknis yang bisa dicarikan solusinya!"

Dukung perjuangan kami dengan menandatangani petisi ini!

 

Perkembangan terakhir petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 20 Maret 2026