PETISI PENOLAKAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Kepada Yth.,

1.Presiden Republik Indonesia

2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kami, komponen masyarakat Indonesia bersatu yang peduli dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dengan ini mengajukan petisi penolakan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang dianggap tidak adil dan memberatkan masyarakat.

Dasar Pemikiran:

1.    Opsen PKB memberatkan masyarakat yang sudah terkena pajak kendaraan bermotor yang tinggi.

2.    Opsen PKB tidak transparan dan tidak jelas penggunaannya.

3.    Opsen PKB dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat dan mengurangi daya beli.

Tuntutan:

1.    Batalkan Pajak Opsen Pajak Kendaran Bermotor (PKB).

2.    Tolak Kenaikan semua Pajak untuk Rakyat dalam situasi ekonomi rakyat yang kesulitan mencari nafkah dan PHK yang dialami oleh Buruh pada saat ini.

3.    Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang kebijakan Opsen PKB.

4.    Pemerintah dan DPR RI untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana Opsen PKB.

5.    Pemerintah dan DPR RI untuk mempertimbangkan dampak Opsen PKB terhadap masyarakat.

Kami Mohon:

1. Pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

2. Pemerintah dan DPR RI untuk membuat kebijakan yang adil dan bijaksana.

Tanda Tangan:

Kami, masyarakat Indonesia, dengan ini menandatangani petisi ini sebagai bentuk penolakan Opsen PKB dan menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang kebijakan ini.

Cara Menandatangani:

1.    Petisi ini dapat ditandatangani secara online melalui platform petisi online.

2.    Petisi ini juga dapat ditandatangani secara offline dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat.

Tujuan:

Petisi ini bertujuan untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat yang menolak Opsen PKB dan menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang kebijakan ini.

Jumlah Tanda Tangan:

Kami menargetkan untuk mengumpulkan [jumlah] tanda tangan masyarakat yang menolak Opsen PKB.

Dengan petisi ini, kami berharap dapat mempengaruhi pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang kebijakan Opsen PKB dan membuat kebijakan yang lebih adil dan bijaksana bagi masyarakat.