Confirmed victory

 

Teman-teman,

 

Koalisi Pendidikan, Praktisi Pendidikan, Federasi Serikat Guru Indonesia, Orang Tua Murid, dan ICW menolak perubahan kurikulum pendidikan KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tidak memiliki latar belakang yang kuat dan terkesan terburu-buru. Alih-alih menyempurnakan kurikulum yang ada, perubahan ini seperti membongkar secara keseluruhan kurikulum yang ada dan tidak dapat menjamin pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

 

Saat inii, DPR masih belum menyetujui anggaran Kurikulum 2013 selain 631 miliar., DPR punya peranan penting untuk menyetujui atau menolak anggaran ini. Semoga DPR berpikir jernih, Peran penting DPR sesuai dengan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarag mengamanatkan bahwa perubahan mata anggaran dalam APBN harus melalui persetujuan DPR.

 

Jikakita tengok, waktu pencairan anggaran dan masa reses DPR yang dimulai sekitar 12 April 2013, merupakan waktu yang sempit. Sedangkan kurikulum 2013 harus diterapkan pada tahun ajaran baru Bulan Juli 2013. Belum lagi masalah buku dan pelatihan guru. Waktu yang sempit ini menimbulkan potensi pengadaan buku dan pelatihan guru yang tidak sesuai aturan. Sirine tanda bahaya sudah mulai harus dinyalakan.

 

Kami menolak perubahan kurikulum dengan alasan:
1. Kemdikbud lakukan tidak mengacu pada standar nasional pendidikan dalam membuat Kurikulum 2013. Yang ada, Kemdikbud membuat Kurikulum 2013 terlebih dahulu duluan, baru kemudian meralat standar nasional pendidikan. Jadi, setelah kurikulum 2013 diganti, baru kemudian Kemdikbud ramai-ramai berusaha merevisi PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari dasar hukummya saja, Kurikulum 2013 sudah bermasalah. Bukannya memulai dari Undang-undang,Kemdikbud malahmenabraknya.

 

2. Kurikulum 2013 juga dibuat tanpa perencanaan matang. Dalam waktu singkat enam bulan, cling! Kurikulum langsung jadi. Masyarakat juga berhak mencatat, Kemdikbud tidak pernah mengevaluasi kurikulum sebelumnya (KTSP 2006). Tanpa evaluasi, Kemdikbud gagah berani tetap merancangKurikulum 2013. Padahal, KTSP 2006 saja masih belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sekarang, sudahmau ganti lagi.

3. Perubahan kurikulum tidak didahului dengan riset dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum KTSP 2006.

4. Proses penyusunan kurikulum 2013 rawan korupsi. Indikasinya terlihat dari proses penganggaran yang tidak terencana dengan baik. Kemdikbud awalnya mengajukan anggaran 684 miliar. Kemudian naik jadi 1,4 triliun. Lalu melesat lagi jadi 2,49 triliun.

 

DPR sebenarnya sudah menyetujui duit 631 miliar pada Desember 2012. Namun, ketika dana meroket jadi 2,49 triiun, bagaimana cara menutupi kekurangannya? Untuk menambal kekurangan, Kemdikbud akan mencomot Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 748 miliar dan dari APBN 2013 yang relevan seperti pelatihan guru, sebesar 1,1 triliun.

 

5. Kemdikbud sampai saat ini juga belum memberikan dokumen resmi Kurikulum 2013. Masyarakat, bahkan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum DPR RI juga belum pernah melihat dokumen kurikulum yang resmi dan final. Ibaratnya, kita seperti meributkan barang abstrak yang tak jelas rimbanya. Selama ini, yang beredar di masyarakat hanyalah sekumpulan lembaran (slide) power point berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013. Profesor bidang Sosiologi Universitas Indonesia Thamrin Tomagola mengatakan, “Kurikulum 2013 sarat dengan dua muatan dogmatis-ideologis: nasionalisme sempit dan religiusitas artifisial/ kulit.”

 

6. Empat Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 adalah: semangat religius; sikap sosial sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa; ketiga, pengetahuan baik yang faktual, konseptual, prosedural, meta kognitif; dan keempat, aplikasi KI 1 sampai dengan 3 merupakan satu kesatuan. KI 1 dan 2 tidak diajarkan langsung (indirect teaching).Kompetensi Inti mengikat semua Kompetensi Dasar semua mata pelajaran, dan Kompetensi Inti 1 mengutamakan semangat religius.

 

7. Kurikulum 2013 juga akan menghapus Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ini tentu bertentangan dengan semangat yang sering diutarakan Kemdikbud, bahwa pendidikan nasional harus mampu berkompetisi di tingkat global. Bagaimana caranya, jika Bahasa Inggris dan TIK dihapus? Bagaimana dengan para guru yang mengajar Bahasa Inggris dan TIK? Mereka akan kehilangan pekerjaan. Apakah ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Kemdikbud?

 

8. Para penyusun kurikulum tampaknya mengambil salah satu kalimat yang ada pada Kompetensi Inti, kemudian dikait-kaitkan dengan materi-materi yang akan diajarkan.

 

Dalam dokumen Kompetensi Inti dan Kompetensi yang berhasil kami dapatkan, beginilah contoh penyatuan tersebut dalam mata pelajaran Matematika Kelas X, yaitu: disiplin, konsisten dan jujur  dan aturan eksponen dan logaritma. Kedua, perbedaan di dalam masyarakat majemuk dan persamaan dan pertidaksamaan linier. Ketiga, mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itulah kompetensi kurikulum yang disebut-sebut terhebat di dunia.

 

9. Bukan hanya segi isi buku, proses pengadaan buku juga rawan korupsi. Ini sudah rahasia umum. Tahun 2007, terjadi kasus korupsi di Kemdikbud dalam lelang pencetakan buku keterampilan fungsional. Pelaku korupsinya tak lain adalah pejabat Kemdikbud sebagai panitia lelang dengan modus mark up (penggelembungan). Pengadaan buku Kurikulum 2013 tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi. Ingat, anggaran buku Kurikulum 2103 adalah 1,1 triliun rupiah.

 

Jangan lupa, 77% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah soal pengadaan. Di kurikulum 2013, pengadaan buku dianggarkan 1,1 triliun. Bukan uang kecil. Namun, diskusi yang terjadi di masyarakat, turut menentukan arah keputusan anggaran di DPR. Bersuaralah menolak Kurikulum 2013, mumpung masih bisa.

 

Kurikulum 2013 yang tak matang dan masih dipaksa jalan, sungguh membuat heran. Kurikulum yang compang-camping baik dari segi isi, ketiadaan dokumen resmi yang bisa diakses baik masyarakat dan DPR, serta dana yang angkanya tak main-main, membuat banyak pihak khawatir: sebenarnya untuk siapa kurikulum ini dibuat? Kurikulum tak bisa hanya jadi ambisi segelintir pejabat. Yang akan terkena dampaknya, jutaan anak Indonesia, jutaan guru. Sebaiknya Kemdikbud merenungkan itu baik-baik.

 

Jangan jadikan masa depan anak Indonesia sebagai tumbal proyek. Kenyataannya tidak begitu. Andai kurikulum ini baik adanya: direncanakan dengan matang, substansinya mantap, anggaran tak bermasalah, tentu dukungan akan mengalir. Kenyataannya tidak begitu.Kemdikbud perlu berkaca: apakah kurikulum ini sesuai Undang-undang? Baik untuk murid dan guru? Untuk masyarakat?

 

Yang penting dan genting, Kemdikbud harusnya fokus membenahi kemampuan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang rawan korupsi. Itu saja dulu.

 

Carut marut pendidikan nasional bukan hanya soal uang triliunan, tapi menyandera masa depan generasi pembaharu, yang nantinya harus memotong tradisi korup bangsa ini. Tapi bagaimana generasi ini mau memotong tradisi korup, kalau kurikulum yang akan diajarkan pada mereka saja kacau dari segi isi dan anggaran? Guru juga akan kembali menjadi korban bila kurikulum ini jadi diterapkan.

 

Jika kurikulum yang menjadi landasan belajar anak-anak bangsa begitu kacau dan keliru, bagaimana lagi kita mau mengharapkan perubahan kualitas pendidikan?

 

 

9. Kebijakan pendidikan juga seringkali tak pikirkan nasib guru. Sekarang, Kurikulum 2013 hanya kembali akan menjadikan guru sebagai korban.Penyediaan silabus untuk perlengkapan ajar bagi guru juga kerap disebut-sebut pemerintah untuk mencari dukungan

 Perubahan kurikulum tidak melibatkan para guru dan pakar pedagogik dalam proses penyusunan kurikulum.

 

10. Perubahan kurikulum terkesan dipaksakan dan asal-asalan yang akan berakibat pada guru dan murid menjadi korban.

 

11. Perubahan kurikulum hanya akan menguntungkan penerbit buku. Bahkan, Desember 2012 lalu, ketika dokumen kurikulum belum jadi dan uji publik baru akan dijalankan, Kemdikbud sudah pernah mengumpulkan penerbit-penerbit untuk membahas buku. Bagaimana bisa?

 

 

Terkait hal tersebut, maka kami memberikan rekomendasi, yaitu:

1. Menolak perubahan kurikulum, dan mengajak masyarakat untuk bergerak menolak karena perubahan kurikulum tidak di dasari oleh paradigma yang jelas, mengenai pendidikan itu sendiri.

 

2. Orientasi pendidkan harus mengacu pada konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan pada selera kebutuhan pasar.

 

3. Menyadari hal ini, Kami berharap pemeritah lebih fokus pada:
peningkatan kualitas guru (62% guru SD tidak pernah mendapatkan pelatihan, rata-rata guru di kota besar hanya menikuti pelatihan hanya 1 kali dalam 5 tahun, bahkan ditemukan guru PNS yang terakhir mengikuti pelatihan pada tahun 1980)1. Program-program peningkatan kualitas guru tidak memiliki dampak yang signifikan, termasuk UKG tidak memiliki dampak peningkatan kualitas pendidikan.

 

4. Perubahan kurikulum harus didasarkan pada riset yang jelas dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, serta bukan sekadar uji publik tetapi harus dilakukan melalui uji coba.

 

Melalui petisi ini, kami mengajak teman-teman untuk menyuarakan penolakan terhadap perubahan kurikulum pendidikan yang akan dilakukan oleh Kemendikbud, bersama-sama.

 

5 Desember 2012

 

Kurikulum 2013 dapat dilihat pada link ini:

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-4

 

 

Cerita personal dari Pangeran Siahaan yang menulis sebuah artikel:

Dalam Indeks Kecakapan Berbahasa Inggris (English Proficiency) terbaru yang dirilis EF (English First), Indonesia menempati urutan 34 dari 44 dengan "kemampuan sangat rendah."

Dari 13 negara Asia yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, Indonesia menempati urutan kesepuluh - di atas Vietnam, Thailand dan Kazakhstan.

Ini bukan rahasia. Selain golongan kelas menengah ke atas yang bisa melafalkan “Caramel Machiato” saat memesan kopi di Starbucks, Bahasa Inggris adalah sebuah kemewahan bagi banyak warga. Padahal, kebutuhan berbahasa Inggris hampir tidak bisa dihindari. 

Kebanyakan sumber informasi dan pengetahuan di internet berbahasa Inggris. Buku teks Universitas kebanyakan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris diperlukan untuk jutaan TKI kita yang bekerja di luar negeri. Bahasa Inggris menjadi salah satu prasyarat penting untuk menghadapi globalisasi.  

Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan?Semester depan, hapus Bahasa Inggris dari sekolah dasar! Alasannya? Agar bahasa Indonesia mereka menjadi lebih baik. 

Saya sama sekali tidak anti berbahasa Indonesia. Bahkan terkadang saya setuju bahwa masih banyak penggunaan bahasa Indonesia yang belum benar. Tapi apakah alasannya karena diajarkannya Bahasa Inggris yang 3 jam pelajaran per minggu itu? Padahal 37 jam pelajaran sisanya diajarkan mengunakan Bahasa Indonesia. 

Lebih parah lagi, pelajaran seperti IPA dan IPS akan dimasukkan ke pelajaran Bahasa Indonesia? Rasa keingintahuan siswa SD akan manusia dan alam semakin dipertumpul. 

Masalah pendidikan di Indonesia, banyak. Tapi adanya pelajaran-pelajaran seperti Bahasa Inggris, IPA dan IPS bukanlah salah satunya

Ayo kita selamatkan Pendidikan Indonesia dari Kemendikbud!

 

Letter to
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta 10270 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270. Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Tolak Kurikulum 2013

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 bersama Masyarakat Sipil, menolak perubahan kurikulum pendidikan KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tidak memiliki latar belakang yang kuat dan terkesan terburu-buru. Alih-alih menyempurnakan kurikulum yang ada, perubahan ini seperti membongkar secara keseluruhan kurikulum yang ada dan tidak dapat menjamin pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Kami menolak perubahan kurikulum dengan alasan:

1. Proses perumusan kebijakan yang tidak terencana dan terburu-buru.
2. Mekanisme perubahan kurikulum tidak mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). Padahal dalam UU Sisdiknas telah disebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu kepada SNP.
3. Pemerintah tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang telah di terapkan sejak tahun 2006.
4. Kurikulum 2013 cederung mematikan kreatifitas guru dan tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal karena guru telah diberikan buku pegangan dan silabus yang isinya sama tanpa memikirkan konteks lokal.
5. Target training master teacher terlalu ambisius, sementara buku untuk guru belum dicetak.
6. Anggaran kurikulum 2013 yang mencapai Rp. 2,49 T, sebagian besar, Rp 1,3 T, akan digunakan untuk proyek pengadaan buku yang berpotensi di korupsi.
7. Pemerintah belum mengeluarkan dokumen kurikulum 2013 resmi. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana penyusunan buku dapat dilakukan jika dokumen kurikulum 2013 saja sampai saat ini belum resmi? Permasalahan buku ini juga sudah mencuat pada awal Desember 2012. Dimana pemerintah telah mengumpulkan penerbit buku untuk membahas buku-buku kurikulum 2013.
8. Pengadaan buku dalam kurikulum 2013 merupakan proyek pemborosan. Pasalnya setiap tahun, sejak 2008, pemerintah aktif membeli hak cipta buku untuk menopang penyediaan buku dengan buku sekolah elektronik (BSE). Jika memang perubahan kurikulum 2013 sudah direncanakan sejak 2010, seharunya pemerintah tidak melakukan pemborosan dengan tetap membeli hak cipta buku elektronik yang akan diganti dengan buku kurikulum 2013.

Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk :
1. Menghentikan proses perubahan kurikulum dan menelaah kembali kebijakan kurikulum 2013
2. Mengembalikan orientasi pendidkan pada konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan pada selera kebutuhan pasar.
3. Masalah pendidikan bukan terletak pada kurikulum, namun bagaimana pemeritah lebih fokus pada peningkatan kualitas guru.
4. Melakukan perubahan kurikulum didasarkan pada riset yang jelas dan partisipasi seluruh stekhoder terkait. Bukan sekadar uji publik tetapi harus dilakukan melalui uji coba.
5. Pemerintah harus membuat mekanisme perubahan kurikulum agar jelas dan terukur.


5 Desember 2012