Ada kabar yang bikin dahi berkerut: pemerintah lewat PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105,000 unit pikap dan truk dalam bentuk utuh (CBU) dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rinciannya tidak main-main:
35.000 pikap 4x4 dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors, ditambah 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd.

Total 105.000 unit.

Pertanyaannya sederhana: memang industri otomotif dalam negeri lagi mati suri?

Sejak 1987, Indonesia sudah ekspor mobil ke lebih dari 80 negara. Bukan cuma satu dua unit, tapi jutaan. Bahkan Toyota sudah mengekspor lebih dari 3 juta unit dari Indonesia sampai 2025. Belum lagi merek lain seperti Honda dan pabrikan lain yang basis produksinya di sini.

Artinya apa?
Artinya kita ini bukan bangsa yang baru belajar bikin baut.

Industri otomotif nasional punya kapasitas. Punya tenaga kerja. Punya rantai pasok. Punya pengalaman ekspor. Tapi ketika ada pengadaan besar-besaran untuk program nasional, yang dipilih justru impor CBU. Nilai tambahnya lari ke luar negeri. Pabrik di sini kebagian apa? Debu.

Situasi pasar otomotif domestik saat ini sedang lesu. Penjualan turun. Beberapa pabrik sudah mengurangi jam kerja. Ada yang sampai melakukan PHK. Di tengah kondisi seperti ini, belanja besar dari entitas yang berkaitan dengan negara seharusnya jadi penopang. Jadi penyelamat. Bukan malah jadi kompetitor baru yang datang dari luar negeri.

Kalau belanja negara tidak dipakai untuk menguatkan produksi dalam negeri, lalu untuk apa?

Pasal 33 UUD 1945 jelas menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat itu bukan cuma angka di atas kertas. Itu soal buruh yang tetap bekerja. Soal pabrik yang tetap beroperasi. Soal industri yang tetap hidup.

Mengimpor 105.000 unit kendaraan dalam bentuk utuh bukan cuma soal beli mobil. Ini soal keberpihakan. Soal arah kebijakan. Soal apakah negara berdiri di belakang industrinya sendiri atau justru menjadi pelanggan tetap industri negara lain.

Kami menilai:

Industri otomotif nasional sanggup memproduksi pikap dan truk yang dibutuhkan.

Impor CBU dalam jumlah besar berpotensi memperlemah industri dan mengancam lapangan kerja.

Belanja negara semestinya menjadi stimulus ekonomi domestik, bukan ekspor devisa terselubung.

Karena itu kami menuntut:

PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan rencana impor 105.000 pikap dan truk.

Pemerintah mengarahkan pengadaan kendaraan Koperasi Merah Putih kepada produsen yang berproduksi di dalam negeri.

Dilakukan evaluasi terbuka atas urgensi dan dampak kebijakan ini terhadap industri dan tenaga kerja nasional.

Indonesia sudah membuktikan diri sebagai basis produksi otomotif yang kompetitif. Jutaan unit yang diekspor adalah fakta, bukan propaganda.

Jangan sampai kebijakan yang terburu-buru justru membuat industri dalam negeri hanya jadi penonton di rumah sendiri.

Yuk Tandatangani petisi ini.
Suara Anda penting untuk memastikan negara tidak salah arah.

Salam
Perhimpunan Jurnalis Rakyat