Tinjau Ulang Wajib Pendamping Pendakian Semeru : Suara untuk Keadilan Pendaki!

Kami sebagai rakyat indonesia khususnya pendaki dan wisatawan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan wajib menggunakan pendamping dalam setiap perjalanan menuju Semeru. Kebijakan ini dinilai memberatkan pendaki atau wisatawan secara finansial dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilannya dalam konteks konservasi dan pelayanan publik.

Pertanyaan yang Perlu Dijawab :

1. Jika tujuannya menjaga kebersihan dan mencegah sampah, mengapa tidak diterapkan sistem audit sampah seperti di Gunung Merbabu yang terbukti efektif dan terukur?
2. Jika alasannya untuk mencegah pendaki menerobos ke puncak Semeru, mengapa tidak difokuskan pada pengawasan di titik-titik menuju puncak, alih-alih mewajibkan satu pendamping untuk setiap grup?
3. Jika pendamping dianggap penting, mengapa biayanya tidak ditanggung oleh pengelola atau masuk dalam biaya tiket masuk? Tiket masuk ke kawasan ini sudah cukup tinggi. Apakah tidak ada skema anggaran dari negara atau pengelola kawasan konservasi untuk membiayai pengawasan ini?

Backpacker Sangat Terdampak

Kebijakan ini juga sangat membebani pendaki backpacker, yaitu mereka yang mendaki secara mandiri dengan dana terbatas. Rata-rata backpacker sudah terbiasa melakukan pendakian tanpa jasa tambahan, dan pengeluaran tambahan untuk membayar pendamping akan sangat memengaruhi kelangsungan kegiatan mereka. Apakah akses ke alam kini hanya untuk mereka yang sanggup membayar lebih?

Pengecualian untuk Organisasi Pecinta Alam: Sebuah Kejanggalan?

Salah satu hal yang memunculkan pertanyaan serius adalah pengecualian aturan ini untuk Organisasi Pecinta Alam. Artinya, hanya anggota Organisasi Pecinta Alam yang dibebaskan dari wajib pendamping, sementara masyarakat umum tetap diwajibkan.

Ini menimbulkan pertanyaan:

1. Apakah hanya Organisasi Pecinta Alam yang dianggap mampu dan layak mendaki secara mandiri ?
2. Apakah masyarakat umum tidak memiliki hak yang sama?
3. Lalu di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Jika pengecualian bisa diberikan kepada Organisasi Pecinta Alam, maka secara tidak langsung pengelola telah mengakui bahwa kewajiban pendamping tidak selalu dibutuhkan. Maka, apa urgensi sebenarnya dari kebijakan ini?

Semeru dan Ranu Kumbolo Adalah Milik Seluruh Rakyat Indonesia

Gunung Semeru dan Ranu Kumbolo adalah warisan alam bangsa, bukan milik segelintir pihak yang memiliki akses atau kepentingan. Maka pengelolaan dan aturannya pun harus berpihak kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi. Semua masyarakat termasuk pendaki mandiri, backpacker, dan pemula berhak mendapat perlakuan adil dalam mengakses alam.

Usulan Solusi Konstruktif:

1. Terapkan sistem audit sampah dan tanggung jawab kebersihan per pendaki atau grup
2. Pendampingan dapat dibiayai oleh pengelola atau dimasukkan dalam harga tiket, bukan beban tambahan yang terpisah
3. Fokuskan pada pengawasan di titik-titik menuju puncak bukan pendampingan setiap kelompok.

Mari Suarakan: Pendakian adalah Hak Rakyat

Pendakian bukan hanya aktivitas wisata, tapi juga ekspresi cinta terhadap alam dan kebebasan. Jika pendaki dituntut untuk bertanggung jawab menjaga lingkungan, maka pengelola kawasan pun harus bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Tandatangani petisi ini jika kamu percaya bahwa akses terhadap alam harus adil, logis, dan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi rakyat. Gunung adalah ruang bersama untuk kita semua, bukan hanya segelintir pihak.