sebenarnya, Banyak Kebijakan Pemerintah Aceh yang Manfaat dan Dampaknya Langsung bisa dirasakan Oleh Masyarakat Aceh , akan tetapi dari sisi Kebijakan Penganggarannya belum proporsional  dan tidak berbasis kebutuhan, karena belum bisa menjawab realitas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Anggaran Daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Masyarakat cederung lebih banyak dihabiskan untuk Belanja Birokrasi dan pengadaan yang remeh-temeh, sehingga Kebijakan dan program yang hadir tidak menyelesaikan persolan di tengah-tengah masyarakat. sedang alokasi anggaran untuk permasalahan yang sifatnya strategis justru sangat minim.

sebagai contoh, baik Pemerintah maupun masyarakat sipil  Tiap tahun rutin merilis informasi kerusakan hutan dan lingkungan, terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan serta persoalan penanganan pemenuhan kebutuhan Korban konflik Aceh yang tak kunjung usai yang berpotensi menggangu perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 19 tahun. akan tetapi Alokasi anggaran untuk penanganan Kerusakan Lingkungan, Alokasi untuk penanganan Kekerasan terhadap Perempuan-Anak, serta Alokasi anggaran untuk penyelesaian persoalan Korban Konflik Aceh sangat rendah

Pada tahun 2023 saja, alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan dan anak hanya 0,18%, untuk Kehutanan dan Lingkungan Hidup hanya 1,56%, dan untuk penanganan/Pemulihan Korban Konflik hanya 0,74% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang berjumlah  11 Triliun lebih. Rendahnya alokasi anggaran untuk berbagai permasalahan diatas tentu bisa menjadi salah satu indikator rendahnya keseriusan dan keberpihakan Pemerintah dalam menjawab realitas masalah dan dinamika di Masyarakat. tapi disaat bersamaan banyak program pemerintah yang terkesan hanya menghamburkan uang.

makanya, Kadang udah nggak aneh nemu hal absurd dalam pengelolaan anggaran pemerintah, terutama dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Saya sehari-hari bergiat di organisasi yang memantau transparansi anggaran dan kebijakan publik. Kami sering nemu adanya alokasi anggaran untuk pengadaan-pengadaan yang tidak masuk akal. Nggak jarang menimbulkan kontroversi. Setelah penolakan dari masyarakat viral, baru pengadaan itu dihentikan. 

Contohnya tahun 2022 heboh pengadaan gorden di DPR-RI yang menelan anggaran 40 Miliar lebih. Pengadaan-pengadaan serupa tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Tapi juga di daerah, termasuk di Aceh. Seperti alokasi anggaran untuk Touring Motor Gede (Moge) tahun 2020 sebesar Rp 305 juta, untuk menyambut Hari Damai Aceh tiap 15 Agustus. Anggaran sebesar itu awalnya direncanakan untuk membiayai mulai dari bahan bakar peserta tur hingga uang makan selama perjalanan. Kemudian pada tahun 2021, ada lagi anggaran untuk pengadaan handuk yang sebesar 1,2 Miliar. 

Baik Touring Motor Gede (MOGE) maupun pengadaan handuk jelas sekali tidak ada kaitan dan relevansi dengan kepentingan masyarakat Aceh. Terutama dalam hal penguatan perdamaian Aceh, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban konflik Aceh yang masih menuntut keadilan. Bahkan, tahun 2023 Presiden Jokowi pernah bilang, dia jengkel karena anggaran untuk stunting lebih banyak dipakai untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas. Dari 10 Miliar anggaran untuk pengentasan stunting, hanya Rp 2 Miliar yang digunakan untuk membeli telur, susu, daging dan sayur.  Wahhh dipotong banyak ya! Kalau skema pengelolaan anggaran pemerintah begini terus kapan persoalan stunting akan selesai ya?

Hal yang sama juga terjadi di Aceh. Baru aja Pj Gubernur dan DPRD Aceh mengesahkan Anggaran untuk tahun 2024. Kita akan pantau apakah budgetnya banyak dipakai untuk kepentingan publik atau lebih banyak untuk belanja birokrasi. seperti untuk rapat-rapat, sewa hotel, studi banding, perjalanan dinas, dll. Karena itu, lewat petisi ini, saya meminta Gubernur dan Ketua DPR Aceh untuk memperbanyak pengalokasian anggaran dan program yang dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh warga Aceh, daripada anggaran untuk Birokrasi.

Kita akan awasi bagaimana Pemprov dan DPR Aceh memanfaatkan anggaran di tahun 2024. Kalau ada budget-budget aneh yang tidak diprioritaskan untuk program-program masyarakat, maka kami akan mengajak warga Aceh untuk memprotes penganggaran tersebut dan membatalkan program yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Tolong tandatangani petisi ini ya. Kalau teman-teman menandatangani petisi ini, teman-teman akan dapat update kalau ada anggaran publik yang dipakai cuma untuk kepentingan sekelompok orang saja.

Salam,

Hafijal