*** English version below / versi Bahasa Inggris di bawah***

Otoritas Taman Nasional Komodo berencana menerapkan kuota maksimum 1.000 pengunjung per hari. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai langkah untuk konservasi. Namun pada kenyataannya, peraturan ini berisiko mematikan usaha para pelaku wisata lokal sekaligus menguntungkan pariwisata berskala besar dan mewah.

Latar Belakang

Taman Nasional Komodo terletak di lepas Pulau Flores di Indonesia bagian timur. Gerbang utama menuju taman nasional ini adalah kota Labuan Bajo, yang masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pariwisata untuk mata pencaharian mereka.

Wisatawan dari seluruh dunia datang ke Labuan Bajo untuk melihat Komodo Dragon yang endemik serta untuk menyelam dan snorkeling di perairan Taman Nasional Komodo yang masih alami.

Tahun lalu, rata-rata sekitar 1.600 pengunjung memasuki Taman Nasional Komodo setiap hari. Kuota 1.000 pengunjung per hari berarti penurunan jumlah wisatawan sekitar 40% secara tiba-tiba. Jika orang tidak dapat mengunjungi Taman Nasional Komodo, banyak di antara mereka kemungkinan besar akan membatalkan perjalanan mereka sepenuhnya.

Dampak

Jika batas 1.000 orang per hari diterapkan sesuai rencana:

• Toko selam dan operator snorkeling akan terpaksa tutup
• Hotel dan penginapan akan kosong
• Restoran, kafe, dan toko-toko kecil akan kehilangan pelanggan
• Ratusan bahkan ribuan pekerjaan lokal bisa hilang
• Maskapai penerbangan mungkin membatalkan rute penerbangan ke Labuan Bajo karena turunnya permintaan 

Lapangan pekerjaan tidak hanya akan hilang di sektor operator tur. Staf hotel, pekerja restoran, sopir, awak kapal, pemandu wisata, pedagang pasar, serta banyak usaha keluarga kecil juga berisiko kehilangan mata pencaharian mereka.

Masalah Sebenarnya: Kepadatan di Pulau Padar

Kuota ini kemungkinan besar diperkenalkan karena Pulau Padar di dalam Taman Nasional Komodo menjadi sangat populer. Pada musim ramai, ribuan pengunjung harus mengantre di satu jalur pendakian untuk mencapai titik pandang yang terkenal.

Alih-alih mengelola arus pengunjung secara khusus di Padar dan lokasi darat lain yang padat, aturan yang diusulkan justru menerapkan batas yang sama untuk seluruh Taman Nasional Komodo tanpa membedakan jenis aktivitas.

Sebagian besar penyelam dan snorkeler bahkan hampir tidak mengunjungi Pulau Padar. Mereka tersebar di puluhan lokasi penyelaman dan snorkeling di seluruh taman nasional. Aktivitas ini tidak menyebabkan tekanan terhadap lingkungan darat seperti halnya kelompok besar wisatawan yang mendaki satu jalur di sebuah pulau.

Paradoks: Kapal Pesiar Menghabiskan Kuota

Kapal pesiar secara rutin membawa lebih dari 1.000 penumpang ke Taman Nasional Komodo dalam satu hari — bahkan terkadang hingga 1.700 orang atau lebih.

Jika satu kapal pesiar besar tiba, kapal tersebut dapat menghabiskan seluruh kuota harian sendirian. Semua operator lokal harus membatalkan perjalanan mereka ke taman nasional.

Kapal pesiar tidak singgah di Labuan Bajo. Penumpangnya hanya mengunjungi beberapa lokasi tertentu di taman nasional secara bersamaan sehingga menyebabkan kepadatan. Perekonomian lokal hampir tidak mendapatkan manfaat dari jenis pariwisata ini.

Gambaran Lebih Besar: Pariwisata Mewah

Kuota ini diperkenalkan dengan alasan perlindungan lingkungan. Jika tujuan utamanya benar-benar konservasi, maka penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal seharusnya diperkuat terlebih dahulu.

Pada saat yang sama, terdapat rencana pembangunan ratusan vila mewah di Pulau Padar, tepat di jantung taman nasional. Jika proyek ini selesai, para tamu vila tersebut dapat menggunakan sebagian besar — atau bahkan seluruh — kuota pengunjung harian.

Apakah kebijakan ini benar-benar tentang konservasi? Ataukah tentang membatasi akses bagi wisatawan biasa sambil membuka jalan bagi pariwisata mewah yang lebih eksklusif?

Jalan ke Depan

Saat ini Taman Nasional Komodo sedang menjalankan fase uji coba. Kuota 1.000 pengunjung akan mulai diterapkan secara resmi pada 1 April 2026.

Dampaknya sudah mulai terasa. Banyak usaha lokal menunda perekrutan staf baru. Hanya beberapa tahun lalu pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan Labuan Bajo kepada investor dan berhasil menarik investasi untuk hotel, restoran, operator kapal wisata, serta berbagai usaha lokal. Kini para investor mulai menahan diri, dan perekonomian mulai merasakan dampaknya.

Jika lapangan pekerjaan dari pariwisata berkelanjutan hilang, masyarakat mungkin terpaksa beralih ke aktivitas lain yang memberi tekanan lebih besar pada sumber daya alam, termasuk penangkapan ikan di wilayah yang sudah rentan.

Permintaan Kami

Kami, komunitas Labuan Bajo, meminta kepada pihak berwenang untuk:

• Meninjau kembali kuota 1.000 pengunjung yang diterapkan secara menyeluruh tanpa perbedaan aktivitas
• Menerapkan kuota terpisah untuk wisata darat dan aktivitas wisata bahari
• Memperkuat penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal
• Memastikan pembangunan pariwisata mewah tidak diutamakan dibandingkan usaha lokal

Melindungi alam dan melindungi masyarakat lokal harus berjalan beriringan. Upaya konservasi tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan masyarakat yang telah membangun kehidupan mereka di sekitar taman nasional ini.

----------------------------

The authorities of Komodo National Park are planning to introduce a maximum visitor quota of 1,000 people per day. This is supposedly about conservation. In reality, however, the regulation risks pushing local operators out of business while favouring large-scale and luxury tourism.

The Basics

Komodo National Park is located off Flores Island in Eastern Indonesia. The gateway to the park is a town called Labuan Bajo, whose inhabitants heavily rely on tourism for their livelihood.  

People travel to Labuan Bajo from all over the world to see the endemic Komodo Dragon and to go diving and snorkelling in the pristine waters of Komodo National Park.

Last year, an average of 1,600 visitors entered Komodo National Park per day. The 1,000 daily quota would reduce visitor numbers by roughly 40% – overnight. If people cannot visit Komodo National Park, they will stay away altogether.

The Impact

If the 1,000-person cap is implemented as planned:

• Dive shops and snorkel operators will be forced to close
• Hotels and guesthouses will sit empty
• Restaurants, cafés, and small shops will lose customers
• Hundreds – possibly thousands – of local jobs will disappear
• Airlines may cancel flight routes to Labuan Bajo due to falling demand

Jobs will not only disappear among tour operators: Hotel staff, restaurant workers, drivers, boat crew members, guides, market vendors and many small family businesses risk losing their livelihoods.

The Real Issue: Padar Island Overcrowding

The quota was likely introduced because Padar Island inside Komodo National Park has become extremely popular. In high season, thousands of visitors queue on a single hiking trail to reach its famous viewpoint.

Instead of managing visitor flow specifically on Padar and other busy land sites, the proposed rule applies the same limit to all of Komodo National Park, without differentiating between activities: Snorkelers and divers hardly even visit Padar. Instead, they are spread out across dozens of diving and snorkelling sites in the park. They do not cause the same land-based pressure as large groups hiking on a single island trail.

The Paradox: Cruise Ships using up the Quota

Cruise ships regularly bring over 1,000 passengers into Komodo National Park in a single day — sometimes even 1,700 or more.

If one large cruise ship arrives, it could consume the entire daily quota on its own. All local operators will have to cancel their trips to the park. Cruise ships do not stop in Labuan Bajo. Their passengers visit selected sites in the park, overcrowding them at once. The local economy does not benefit from this tourism.

The Bigger Picture: Luxury Tourism

The quota is being introduced under the banner of environmental protection. If the true goal were environmental protection, enforcement against illegal fishing should be strengthened first. 

At the same time, there are plans to build hundreds of luxury villas on Padar Island, in the heart of the national park. When completed, guests of these villas could consume a significant portion – or even all – of the daily quota.

Is this policy truly about conservation? Or is it about restricting access for regular visitors while opening the door for high-end privatized tourism?

The Way Forward

Komodo National Park is currently running a trial phase. The 1,000 quota will then be officially implemented as of April 1st 2026. The impact is already real: Local businesses are holding off on hiring staff. While the Indonesian government actively promoted Labuan Bajo to investors only a few years ago, successfully attracting hotels, restaurants, boat operators and local shops, investors are now laying low. The economy is starting to suffer.

If sustainable tourism jobs disappear, people may be forced to turn to activities that put greater pressure on natural resources – including fishing in already vulnerable areas.

Our Request

We, the community of Labuan Bajo, call on the authorities to:

• Reconsider the undifferentiated 1,000 visitor quota
• Introduce separate quotas for land-based tourism and marine activities
• Enforce regulations against illegal fishing
• Ensure luxury development is not favoured over local businesses

Protecting nature and protecting local communities must go hand in hand. Conservation should not come at the cost of the very people who have built their lives around this national park.