Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan kedaulatan dan kebijakannya tetap independen dari pengaruh luar. Salah satu isu yang meresahkan adalah keanggotaan kita dalam organisasi seperti "board of peace", yang dikritik karena sering kali memberikan tekanan politik terhadap negara anggota untuk mengikuti agenda internasional yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional kita.

Mengacu pada laporan terbaru, banyak negara menemukan diri mereka terikat oleh resolusi yang, alih-alih mempromosikan perdamaian, malah memaksa mereka untuk mengadopsi kebijakan yang bertolak belakang dengan aspirasi nasional. Banyak analis dan ahli kebijakan publik di tanah air telah menyoroti potensi bahayanya, di mana keputusan yang diambil di tingkat internasional dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan melemahkan kedaulatan negara kita.

Saat ini, lebih dari 60% populasi Indonesia menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap komitmen internasional yang dirasa kurang menghormati integritas kedaulatan. Dalam sebuah survei nasional terbaru, persentase ini meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap masalah ini.

Sebagai warga negara yang peduli, kita harus mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang posisi dan keanggotaannya dalam "board of peace". Kita memerlukan diplomasi yang kokoh, namun juga bangsa yang dapat berdiri sendiri dalam menentukan jalannya. Pemerintah harus mengevaluasi apakah menjadi bagian organisasi ini sejalan dengan kepentingan jangka panjang Indonesia, dan apakah komitmen internasional tersebut memberi manfaat langsung kepada rakyat.

Kami mendesak penarikan segera keanggotaan Indonesia dari "board of peace" untuk memastikan kebijakan kita dibuat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi rakyat kita sendiri, tanpa intervensi yang tidak perlu dari luar. Dukung kami dengan menandatangani petisi ini agar suara kita didengar dan perubahan dapat terwujud.